Sumber: Kompas.com | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, pihaknya akan mengusulkan beberapa insentif prioritas yang hendak dilanjutkan pada 2025.

Usulan itu dirumuskan usai diselenggarakannya Rapat Koordinasi Terbatas Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bersama 7 Kementerian dalam lingkup koordinasi Kemenko Perekonomian, Minggu (3/11/2024).

Dalam konteks sektor otomotif, kebijakan yang diusulkan adalah insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) dan Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik berbasis baterai (KLBB).

"Beberapa insentif prioritas yang sedang berjalan, diusulkan untuk kami lanjutkan ke tahun depan dan ini akan segera dibahas juga ke Kementerian Keuangan," ujar Airlangga dalam siaran pers, Minggu (3/11/2024).

Langkah-langkah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan industri kendaraan listrik di Indonesia, yang sejalan dengan tren global menuju mobilitas yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Revitalisasi Industri Padat Karya juga akan menjadi bagian dari upaya untuk meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku industri otomotif.

"Kemudian juga PPnBM DTP untuk properti, dan penyelesaian terkait regulasi kredit usaha rakyat," lanjutnya.

View this post on Instagram

A post shared by Airlangga Hartarto (@airlanggahartarto_official)

Airlangga juga menekankan perlunya memperkuat kerja sama internasional dalam sektor otomotif. Melalui forum-forum seperti Indonesia–European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA) dan G20, diharapkan dapat terbuka peluang untuk kolaborasi yang lebih baik.

Diketahui, pemerintah telah menerbitkan tiga kebijakan terkait insentif kendaraan listrik berbasis baterai, termasuk pemotongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mobil dan bus yang diatur dalam PMK Nomor 38 Tahun 2023 dan diperpanjang oleh PMK Nomor 8 Tahun 2024.

Untuk kendaraan dengan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) di atas 40 persen, PPN DTP ditetapkan sebesar 1 persen, sedangkan bus dengan TKDN 20-40 persen dikenakan pemotongan PPN menjadi 6 persen.

Sementara kendaraan roda dua listrik, subsidi Rp 7 juta akan diberikan per pembelian, sesuai dengan Permenperin Nomor 21 Tahun 2023. Selain itu, subsidi untuk konversi roda dua dinaikkan dari Rp 7 juta menjadi Rp 10 juta lewat Permen ESDM Nomor 39.K/EK.07/DJE/2023.

Insentif mobil listrik, yang menurut aturan bakal berakhir pada tahun ini, diusulkan diperpanjang untuk 2025. Hal ini jadi salah satu strategi Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian menghadapi penurunan kelas menengah di dalam negeri.

Kemenko Perekonomian usai rapat terbatas bersama tujuh kementerian pada Minggu (3/11) menjelaskan ada sejumlah regulasi prioritas yang perlu diselesaikan pemerintah untuk perekonomian.

Khusus untuk otomotif Kemenko Perekonomian mengusulkan Pajak Penjualan Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KLBB) sebagai insentif prioritas untuk 2025.

Insentif PPN DTP sudah digulirkan pemerintah sejak 2023 dan masih berjalan pada tahun ini dengan skema diperpanjang setiap tahun.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8 Tahun 2024 tentang PPN DTP, insentif ini diberikan untuk mobil listrik sebesar 10 persen jadi besar PPN yang tadinya 10 persen menjadi hanya 1 persen. Pemberian PPN DTP pada tahun ini hanya berlaku sampai Desember 2024.

Selain itu Kemenko Perekonomian juga mengusulkan insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) diterapkan pemerintah pada 2025.

PPnBM DTP ini pernah diberikan saat masa pandemi Covid-19. Ketika itu konsumen membeli mobil dengan diskon PPnBM bertahap, mulai dari 100 persen hingga 33,3 persen, untuk mobil produksi lokal dengan syarat TKDN, batas maksimal kapasitas mesin dan harga jual.

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan usul memberikan insentif PPN DTP dan PPnBM DTP karena daya beli masyarakat relatif rendah.

"Yang pertama tentu pertimbangannya adalah daya beli masyarakat yang masih relatif rendah, sehingga pemerintah perlu memacu untuk pertumbuhan," ujar Airlangga, Minggu (3/11), diberitakan Antara.

Menurut dia salah satu komponen yang dibutuhkan kelas menengah adalah kendaraan buat menunjang mobilitas sehinggan insentif dikatakan sangat diperlukan.

"Insentif terkait dengan PPN DTP itu adalah komponen yang sangat diperlukan oleh kelas menengah, yang pertama untuk beli rumah dan yang kedua beli kendaraan untuk mobilitas untuk bekerja. Oleh karena itu kedua hal tersebut kami akan usulkan untuk diperpanjang," kata Airlangga.

Penyusunan regulasi terkait insentif ini sedang dibicarakan dengan Kemenkeu untuk bisa diterapkan tahun depan.

"Jadi, ini masih menunggu pembahasan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, karena seperti kemarin (insentif pajak) motor kan ada kuota. Jadi, bukan jumlahnya (kuota dari insentif tersebut) tak terbatas," papar dia.

Bisnis.com, JAKARTA — Direktorat Jenderal atau Ditjen Pajak Kementerian Keuangan melaporkan realisasi pajak yang ditanggung pemerintah (DTP) hingga 31 Desember 2023 mencapai Rp11.285.195.031.132 atau sekitar Rp11,29 triliun.

Mengacu Laporan Keuangan DJP 2023, realisasi pajak DTP tang terdiri dari pajak penghasilan (PPh), pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) tersebut hampir menyentuh angka 100% dari DIPA LK BUN BA 999.07 senilai Rp11.285.324.659.000.

Dalam penjabarannya, pemerintah memberikan fasilitas DTP reguler untuk PPh DTP Panas Bumi dan SBN Valas. Masing-masing senilai Rp3,48 triliun dan Rp5,11 triliun.

Pada 2023 pula, pemerintah melakukan pembayaran atas tagihan dari program PC-PEN tahun 2021 dan 2022. Pembayaran ini baru dilakukan pada 2023 karena pagu anggaran pada tahun 2021 dan 2022 tidak mencukupi.

Seperti untuk PPh Pasal 21 atau pajak penghasilan karyawan yang sempat ditanggung pemerintah pada 2021 lalu, PPnBM DTP kendaraan bermotor (2021 dan 2022), serta PPh Final DTP atas UMKM.

Secara perinci, realisasi PPh Pasal 21 DTP senilai Rp505,13 miliar, PPh Final DTP jasa konstruksi senilai Rp124,8 juta, PPh Final untuk UMKM (2021) senilai Rp99,07 miliar, PPN DTP Alkes nonvaksin (2021 dan 2022) senilai Rp462,7 miliar.

Kemudian pajak DTP untuk program PC-PEN terbesar dibayarkan untuk PPN DTP Vaksin (2021 dan 2022) senilai Rp856,92 miliar dan PPN DTP Perumahan (2021 dan 2022) senilai Rp708,95 miliar.

Sementara PPnBM DTP kendaraan bermotor (2021 dan 2022) yang kala itu diberikan untuk mendongkrak daya beli, mencapai Rp65,15 miliar.

Meski demikian, DJP mencatat masih terdapat insentif pajak DTP tahun 2019 hingga 2020 serta tahun 2023 yang belum dibayarkan hingga 31 Desember 2023 senilai Rp2,64 triliun.

Pada dasarnya, penentuan objek pajak yang mendapat insentif fiskal Pajak DTP sebagaimana disebutkan di atas ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan dilakukan setiap tahun anggaran.

Kemudian, besaran insentif fiskal Pajak DTP disiapkan dengan memperhatikan angka yang disampaikan oleh unit eselon I lain di lingkungan Kementerian Keuangan.

Adapun, Kementerian Keuangan mengestimasikan belanja perpajakan pada 2023 senilai Rp362,5 triliun.

Termasuk di dalamnya PPN dan PPnBN senilai Rp210,2 triliun, PPh senilai Rp129,8 triliun, Bea Masuk dan Cukai Rp21,4 triliun, PBB Sektor P5 senilai Rp0,7 triliun, dan Bea Meterai Rp0,3 triliun.

Industri otomotif berharap adanya tambahan insentif dari pemerintah saat penjualan tengah lesu. Mobil hybrid yang lebih ramah lingkungan dibanding mobil konvensional juga diharapkan dapat insentif.

Namun, untuk saat ini insentif di sektor otomotif baru untuk mobil listrik. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tidak akan mengubah atau menambah kebijakan insentif untuk otomotif. Sebab, dengan kebijakan insentif fiskal yang ada saat ini seperti untuk mobil listrik atau electric vehicle (EV), penjualan mobil disebut masih bagus termasuk mobil hybrid.

"Tentu kalau untuk otomotif kebijakan sudah dikeluarkan, jadi tidak ada kebijakan perubahan atau tambahan lain," kata Airlangga dikutip CNBC Indonesia.

Insentif fiskal untuk mobil konvensional pun tidak akan diberikan. Sebab, pemerintah menganggap penjualan mobil di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) sudah terbilang baik dan naik dibanding tahun lalu.

"PPnBM DTP kan kemarin sudah diputuskan tidak, karena dari hasil yang kemarin, walaupun kuartal I agak menurun, tapi di hasil GIIAS kemarin kan cukup bagus untuk hybrid, semuanya," ujar Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso.

Menurutnya, Gaikindo memang telah meminta agar ada insentif fiskal Pajak Penjualan atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM DTP) untuk penjualan mobil konvensional seperti saat pandemi COVID-19. Soalnya, penjualan mobil sempat anjlok pada semester I tahun 2024.

Meski begitu, Susiwijono menegaskan, berdasarkan hasil evaluasi, sudah ada peningkatan penjualan mobil.

"Kan sudah ada surat Gaikindo, sedang kita teliti suratnya. Tapi kan dari hasil kemarin menyampaikan terutama yang hybrid sudah mulai cukup bagus. Tapi ini kan tetap dievaluasi," tuturnya.

Meski Tak Dapat Subsidi, Hybrid Lebih Laris Ketimbang Mobil Listrik Murni

Meski Tak Dapat Subsidi, Hybrid Lebih Laris Ketimbang Mobil Listrik Murni

Bisnis.com, JAKARTA -- Pemerintah dinilai perlu lebih selektif jika ingin kembali memberikan insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan, lahkah tersebut penting untuk dilakukan, terutama terkait tarif dan jangka waktu yang diberikan.

Hal ini mengingat kondisi ketatnya anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), di mana kinerja penerimaan pajak telah menunjukkan tren kontraksi.

Yusuf mengatakan, pertumbuhan penerimaan dari pajak pertambahan nilai (PPN) terutama, secara neto relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan capaian pada periode yang sama tahun lalu.

"Kondisi ini tidak terlepas dari restitusi yang banyak dilakukan. Oleh karena itu, pemberian insentif tentu akan menambah semakin sedikitnya setoran pajak yang bisa didapatkan dari pos PPN ini," katanya kepada Bisnis, Kamis (25/7/2024).

Di sisi lain, Yusuf mengatakan, kebutuhan belanja pemerintah juga semakin membesar, sehingga kebutuhan pendanaan melalui pajak perlu diprioritaskan pada sektor-sektor yang dinilai penting.

"Saya kira pemberian insentif untuk sektor otomotif bisa dilakukan, hanya saja periode waktunya perlu diseleksi untuk tidak terlalu lama dan juga disesuaikan dengan sektor atau kendaraan yang berpotensi mendorong kinerja dari industri otomotif itu sendiri," katanya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah membuka peluang untuk mengkaji pemberian kembali insentif PPnBM DTP mobil. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan bahwa pemerintah telah menerima masukan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Susiwijono mengatakan, insentif PPnBM DTP untuk pembelian mobil sebelumnya memang sangat efektif dalam menjaga permintaan pasar. Tapi, setelah insentif tersebut berakhir, tren penjualan mobil mengalami penurunan.

“Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka [Gaikindo] menyampaikan kemarin pada semester I, evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Susiwijono mengatakan, dua faktor yang disampaikan Gaikindo yang mempengaruhi penurunan penjualan mobil, yaitu insentif PPnBM DTP yang telah berakhir pada akhir 2023 dan aturan leasing yang dinilai lebih ketat saat ini.

“Mereka lapor ke pak Menko [Airlangga Hartarto] kemarin, tolong segera ditinjau kembali PPnBM DTP dan pengaturan mengenai leasing untuk kendaraan bermotor,” kata dia.

Meski demikian, Susiwijono mengatakan bahwa pemerintah masih belum memutuskan apakah akan kembali memberikan insentif tersebut atau tidak. Hal ini masih perlu didiskusikan dengan kementerian terkait, misalnya Kementerian Keuangan, khususnya soal pengalokasian anggaran.

“Kita belum tahu [apakah kembali diberikan], nanti kan alokasi [anggaran] harus sesuai dengan keuangan [di Kementerian Keuangan], kita belum [putuskan]. Dari sisi asosiasi, produsen, mereka kemarin menyampaikan produksinya luar biasa, utilisasinya kurang bisa maksimal karena demand-nya juga lagi turun,” jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah berencana kembali mengkaji pemberian insentif pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah (PPnBM DTP) untuk pembelian mobil.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso menyampaikan bahwa kajian ini akan dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo).

Susiwijono menjelaskan, insentif yang diberikan pemerintah berupa PPnBM DTP untuk pembelian mobil sebelumnya memang sangat efektif dalam menjaga permintaan pasar. Tapi, setelah insentif tersebut berakhir, tren penjualan mobil cenderung turun.

“Skema PPnBM DTP itu sangat efektif untuk menjaga demand market. Mereka [Gaikindo] menyampaikan kemarin semester I, itu evaluasi mereka turunnya agak signifikan untuk otomotif,” katanya saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Kamis (25/7/2024).

Susiwijono mengatakan, dua faktor yang mempengaruhi penurunan penjualan mobil tersebut, yaitu insentif PPnBM DTP yang telah berakhir pada akhir 2023, dan aturan leasing yang dinilai lebih ketat saat ini.

Berdasarkan pemberitaan Bisnis sebelumnya, Ketua I Gaikindo Jongkie Sugiarto menyampaikan bahwa usulan insentif, seperti diskon pajak PPnBM, menjadi stimulus yang dapat diberikan oleh pemerintah.

PPnBM dinilai akan membuat harga mobil menjadi lebih terjangkau, dan turut menggairahkan pabrik otomotif baik untuk mobil maupun komponen yang ada di Indonesia.

Selain itu, PPnBM DTP juga akan menumbuhkan volume penjualan domestik dan meningkatkan pendapatan negara seiring instrumen pajak lainnya seperti PPN, BBN-KB, dan PKB tetap dibayar secara penuh.

“Saya tambahkan bahwa kami tidak meminta uang kepada pemerintah. Justru kami akan meningkatkan pendapatan pemerintah jika volume [penjualan] meningkat,” katanya.

Untuk diketahui, kebijakan insentif PPnBM DTP pada 2023 sebelumnya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 5/2022.

Aturan ini berisi desain insentif PPnBM baru dengan fokus pada dua segmen mobil baru yang memiliki local purchase minimal 80%, yaitu mobil baru yang dikategorikan sebagai Kendaraan Bermotor Hemat Energi dan Harga Terjangkau (KBH2) atau low cost green car (LCGC), dan mobil baru bermesin sampai dengan 1.500 cc dengan harga on the road Rp200 juta hingga Rp250 juta.