Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar berjanji bakal mengontrol harga obat agar tidak terlalu berbeda jauh dengan negara tetangga.

Ikrar mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan agar harga obat di Indonesia dapat ditekan. Pasalnya, harga obat di Tanah Air saat ini mencapai ratusan kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara lain.

"Hubungannya dengan harga obat yang mahal. Dalam laporan yang Bapak Presiden terima, dibandingkan dengan harga obat yang beredar di negeri kita, bisa sampai dengan 400% lebih tinggi," kata Ikrar kepada Wartawan usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Tak hanya itu, Ikrar mengatakan bahwa harga obat bisa dikontrol sehingga serupa dengan harga obat generik atau mirip dengan harga obat di negara tetangga misal di Malaysia, Filipina, atau Singapura.

Kendati demikian, Ikrar mengaku dalam hal ini BPOM tidak bisa bekerja sendiri sehingga lembaganya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Tentu tentang instruksi pertama ini kita akan berupaya menjalankan dengan lintas sektor," pungkas Ikrar.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap penyebab mahalnya harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Indonesia.

Dia mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan melonjaknya harga alkes dan obat, yaitu tidak efisiennya jalur perdagangan komoditas kesehatan tersebut. Faktor lainnya, yaitu transparansi dan koordinasi tata kelola perdagangan alat kesehatan dan obat-obatan.

“Tata kelolanya juga musti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang unreasonable atau unnecessary dalam proses pembelian alkes dan obat-obatan. Itu kan lebih masalah tata kelola dan desain proses pembelian kita itu seperti apa,” ujarnya usai mengikuti rapat internal bersama Presiden Jokowi terkait dengan relaksasi pajak industri kesehatan di Istana Kepresidenan, Selasa (2/7/2024).

Budi melanjutkan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal melakukan komunikasi dengan sejumlah asosiasi, seperti Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab Indonesia) untuk menyamakan koordinasi dalam merealisasi harga alkes dan obat yang lebih murah.

“Kami juga akan ngomong dengan Gakeslab, produsen alat dalam negeri. Kemudian juga asosiasi dari farmasi, baik yang importir maupun produksi dalam negeri, bagaimana kita cari solusi. Saya rasa sih harusnya kalau luar negeri harga obat bisa lebih murah, harusnya kita bisa mengarah ke sana,” pungkas Budi.

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar, yang baru saja dilantik untuk mengendalikan harga obat yang mahal. Pasalnya, harga obat di tanah air bisa 400% lebih tinggi dibandingkan di luar negeri.

?Beliau (Jokowi) instruksikan bagaimana harga obat ini bisa dikontrol setidaknya bisa mirip-mirip dengan harga generik atau harga obat di negara tetangga seperti Malaysia, Filipina atau Singapura,? ujar Taruna dalam keterangannya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Taruna pun menegaskan dalam mengendalikan harga obat, BPOM tak bisa bekerja sendiri. Dia telah diminta Jokowi untuk berkolaborasi dengan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin. ?soal itu, beliau meminta untuk kolaborasi dengan Menkes. Pak Menkes nanti kami akan koordinasi soal hal ini untuk instruksi pertama ini kami akan upayakan berjalan dengan baik dan lintas sektor.?ujarnya

Selain itu, Jokowi juga mengingatkan perlunya pengembangan obat-obat inovasi. Pasalnya, banyak obat-obat dari negara produsen seperti Amerika, Jerman, Jepang yang dibutuhkan di dalam negeri. ?(Banyak) dibutuhkan di negeri ini, tapi ternyata bertahun tahun tak bisa sampai sini, dia terdampar di negara tetangga, misalnya Singapura. Ini akan berdampak berat ke masyarakat kita.?

?Karena kalau mau pakai obat itu dia harus terbang ke luar negeri. Jadi saya melihat mungkin ada hubungannya juga dengan mafia obat internasional, hubungannya dengan bisnis pelayanan kesehatan internasional. Kitanggakmenuduh negara lain, tapi nampaknya seperti itu ataupun ada hal lain yang membuat obat itu tak bisa masuk sini,? kata Taruna.

?Kemudian ada juga masalah obat dalam negeri terlalu lama disahkan. Beliau (Jokowi) meminta guidance percepatanclinical trialagar obat yang harus dipercepat tak perlu dibuat lama disahkan,? pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Eks Kepala BPOM Bandung Sukriadi Darma (SD) diduga peras Direktur PT AOBI Rp1 miliar untuk menggulingkan posisi Kepala BPOM Penny Lukito.

Wakil Direktur Tindak Pidana Korupsi (Wadirtipikor) Kombes Arief Adiharsa mengatakan rencana itu disampaikan oleh saksi yang telah diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri.

"Jadi intinya itu ada keterangan bahwa memang salah satunya itu, kan banyak tuh transaksi-transaksi yang dilakukan. Nah, salah satunya itu adalah dengan tujuan untuk menggulingkan [Kepala BPOM] itu tadi," kata Arief kepada wartawan, Selasa (13/8/2024).

Hanya saja, Arief menuturkan bahwa sejauh ini pihaknya belum mengetahui terkait motif Sukriadi untuk melengserkan Penny Lukito dari jabatannya.

"Ya intinya saya tidak tahu motifnya apa, yang jelas dia (FK) dimintai uang dengan alasan untuk itu, tujuan itu," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Sukriadi telah ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan dan gratifikasi.

Pemerasan itu dilakukan terhadap FK selaku Direktur PT AOBI sebesar Rp3,49 miliar selama 2021-2023.

Perinciannya, sejumlah uang yang diberikan FK ke SD yaitu Rp 1 miliar yang diduga untuk penggulingan Kepala BPOM; Rp967 juta diterima SD melalui rekening lain atas nama DK; Rp 1,178 miliar ke rekening SD; dan Rp 350 juta untuk pengurusan sidang PT AOBI oleh BPOM.

Arief menegaskan bahwa penetapan tersangka terhadap SD dilakukan usai memeriksa sejumlah saksi dari BPOM hingga ahli.

Selain itu, sebelum menetapkan tersangka, Bareskrim Polri telah gelar perkara yang dilakukan pada (24/6/2024).

Selain itu, penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti uang sejumlah Rp 1,3 miliar dan 65 dokumen.

"Penyidik telah memeriksa 2 saksi ahli yaitu ahli pidana dan bahasa, 28 saksi yang terdiri dari 17 saksi dari BPOM, swasta 8 saksi, instansi di luar BPOM 3 saksi yaitu KPK dan 2 saksi dari perbankan," pungkas Arief.