Bisnis.com, JAKARTA – Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) mengungkapkan sejumlah capaian dan evaluasi kinerja industri farmasi dan bahan baku obat nasional selama kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekjen AB3O, Irfat Hista, mengatakan salah satu capaian dan dukungan pemerintah era Jokowi kepada industri BBO yakni diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6/2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan.

“Sejak Inpres tersebut, industri menggeliat dengan mulai dibangunnya pabrik bahan baku obat berbasis bahan dasar kimia, biologi, vaksin, hingga garam farmasi,” kata Irfat kepada Bisnis, Jumat (18/10/2024).

Dia merinci, investasi pabrik BBO berbasis kimia telah dilakukan oleh PT Kimia Farma Sungwun Pharmacopia dan PT Brightgene Biomedical Indonesia.

Sementara, pabrik BBO berbasis bahan dasar biologi atau biosimilar dibangun oleh PT Daewoong Infion, PT Kalbio Global Medika, dan PT Etana Biotechnologies Indonesia.

Tak hanya itu, pabrik vaksin nasional yang telah terbangun seperti PT Biotis Pharmaceutical Indonesia, PT Jakarta Biopharmaceutival Industry selain PT Bio Farma yang sudah berdiri sejak 130 tahun lalu, serta garam farmasi PT Karya Daya Syahfarmasi dan produk Fitofarmaka.

Dia pun menilai pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta kementerian/lembaga lainnya telah berusaha memaksimalkan pencapaian pertumbuhan bahan baku obat dan vaksin di Indonesia bersama pelaku usaha.

“Namun, ada beberapa kendala di dalam percepatan pengembangan molekul baru di dalam negeri,” imbuhnya.

Pasalnya, pengembangan BBO diperlukan waktu yang panjang dan biaya yang besar dalam melakukan penelitian hingga ditemukannya molekul molekul bahan baku obat dan vaksin.

Padahal, hal tersebut penting terutama sangat dibutuhkan untuk menekan biaya pengobatan masyarakat Indonesia melalui BPJS dengan memakai bahan baku lokal.

“Kami percaya pemerintahan yang baru dapat melakukan percepatan dan kesinambungan kemandirian bahan baku obat dan vaksin dengan menerbitkan regulasi,” ujarnya.

Beberapa regulasi yang diharapkan yakni pemberlakuan TKDN lebih dari 52% dalam tender pengadaan bahan baku obat dan vaksin untuk molekul-molekul yang sudah bisa diproduksi di dalam negeri.

Dalam catatan AB3O, dari total 1.105 bahan baku obat, industri nasional baru mampu memproduksi 62 bahan baku obat. Untuk dapat meningkatkan kemampuan produsen, pemerintah perlu turun tangan dari sisi pengembangan hingga perluasan skala ekonomi.

Kemudian, dia juga mendorong pemerintah menjadikan bahan baku obat dan vaksin sebagai komoditi strategi nasional sehingga dapat diberikan regulasi insentif yang lebih tepat sasaran bagi industri bahan baku obat dan vaksin.

Lebih lanjut, pihaknya berterima kasih kepada pemerintahan Jokowi dan Ma’ruf Amin, serta berharap banyak pada pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Bisnis.com, JAKARTA — Tingginya importasibahan baku obatternyata bukan perkara baru di tengah perkembanganindustri farmasidi Tanah Air.

Tiga dekade lalu, problem serupa sudah mengadang kemandirian sektor bahan baku obat di Indonesia. Sektorobat-obatandi dalam negeri pun tampak stagnan bila dibandingkan dengan negara tetangga.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengungkap kinerja pertumbuhan sektor industri farmasi sebesar 32,35% (year-on-year/yoy) pada kuartal I/2024. Hal ini belum sejalan dengan optimalisasi industri bahan baku obat lokal.

Dari segi investasi dan serapan tenaga kerja, industri farmasi juga meningkat pada 2022-2023. Pada 2022, investasi tumbuh menjadi Rp5,39 triliun dan kembali meningkat menjadi Rp6,40 triliun pada 2023. Jumlah tenaga kerja farmasi tercatat sebanyak 59.698 pada 2023 atau naik dari sebelumnya 57.881 pekerja.

Dirketur Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil (IKFT) Kemenperin, Emmy Suryandari, mengatakan importasi bahan baku obat masih 90%, kendati pertumbuhan industri farmasi terus mengalami pertumbuhan pesat pascapandemi.

"Tentunya kami berharap bersama-sama tentu porsi dari 32,35% ini seharusnya juga ikut dinikmati oleh industri bahan baku obat lokal," kata Emmy dalam Seminar Nasional Ketahanan dan Kesinambungan Percepatan Kemandirian Bahan Baku Obat dan Vaksin, Selasa (10/9/2024).

Dalam catatan Kemenperin, saat ini jumlah industri bahan baku yang memproduksi bahan baku obat sebanyak 20 perusahaan terdiri dari 11% biosimilar, 6% vaksin, dan 83% kimia.

Sementara itu, untuk produk obat jadi telah diproduksi oleh 212 industri yang mencakup 2% biosimilar, 2% vaksin, dan 96% kimia.

Berdasarkan laporan Kementerian Kesehatan, harga bahan baku obat produksi dalam negeri lebih tinggi dari impor. Alhasil, harga produk menjadi lebih mahal, terutama produk yang mengandung komponen bahan baku lebih dari 50%.

Untuk mengoptimalkan industri bahan baku lokal yang ada saat ini, Kemenperin tengah meninjau ulang aturan threshold atau standar tingkat komponen dalam negeri (TKDN) produk obat menjadi di kisaran 50% dari sebelumnya 25%.

Hal ini untuk mendukung penyerapan produk obat lokal dengan TKDN 50% melalui program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) oleh pemerintah.

"Tentunya dalam proses review ini akan banyak sekali pertimbangan-pertimbangan yang akan digunakan. Apakah nantinya akan peningkatan nilai treshold dari TKDN atau seperti apa, nah ini kemudian akan kita rumuskan bersama-sama," jelasnya.

Sebelumnya, Asosiasi Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) meminta pemerintah untuk meningkatkan standar Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk obat menjadi 52%.

Sekjen Asosiasi Produsen Biofarmasi dan Bahan Baku Obat (AB3O) Irfat Hista mengatakan selama ini 62 molekul bahan baku obat dan vaksin yang memiliki TKDN di atas 52%, tetapi saat ini tender sektoral masih mempergunakan TKDN lebih dari 25% mengacu pada Peraturan Presiden No. 12/2021.

"Kami juga berharap diberlakukannya TKDN lebih dari 52% saat tender sektoral Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah untuk obat dan vaksin," kata Irfat kepada Bisnis.

Padahal, Irfat menegaskan bahwa seluruh anggota asosiasi telah berpartisipasi memproduksi bahan baku obat baik dari bahan dasar kimia, biologi (biosimilar), vaksin serta juga garam farmasi.

Bisnis.com, JAKARTA — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar berjanji bakal mengontrol harga obat agar tidak terlalu berbeda jauh dengan negara tetangga.

Ikrar mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan agar harga obat di Indonesia dapat ditekan. Pasalnya, harga obat di Tanah Air saat ini mencapai ratusan kali lipat lebih tinggi dibandingkan negara lain.

"Hubungannya dengan harga obat yang mahal. Dalam laporan yang Bapak Presiden terima, dibandingkan dengan harga obat yang beredar di negeri kita, bisa sampai dengan 400% lebih tinggi," kata Ikrar kepada Wartawan usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Tak hanya itu, Ikrar mengatakan bahwa harga obat bisa dikontrol sehingga serupa dengan harga obat generik atau mirip dengan harga obat di negara tetangga misal di Malaysia, Filipina, atau Singapura.

Kendati demikian, Ikrar mengaku dalam hal ini BPOM tidak bisa bekerja sendiri sehingga lembaganya akan berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

"Tentu tentang instruksi pertama ini kita akan berupaya menjalankan dengan lintas sektor," pungkas Ikrar.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap penyebab mahalnya harga alat kesehatan (alkes) dan obat-obatan di Indonesia.

Dia mengatakan salah satu faktor yang menyebabkan melonjaknya harga alkes dan obat, yaitu tidak efisiennya jalur perdagangan komoditas kesehatan tersebut. Faktor lainnya, yaitu transparansi dan koordinasi tata kelola perdagangan alat kesehatan dan obat-obatan.

“Tata kelolanya juga musti dibikin lebih transparan dan terbuka sehingga tidak ada peningkatan harga yang unreasonable atau unnecessary dalam proses pembelian alkes dan obat-obatan. Itu kan lebih masalah tata kelola dan desain proses pembelian kita itu seperti apa,” ujarnya usai mengikuti rapat internal bersama Presiden Jokowi terkait dengan relaksasi pajak industri kesehatan di Istana Kepresidenan, Selasa (2/7/2024).

Budi melanjutkan bahwa saat ini Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bakal melakukan komunikasi dengan sejumlah asosiasi, seperti Perkumpulan Organisasi Perusahaan Alat-Alat Kesehatan dan Laboratorium Indonesia (Gakeslab Indonesia) untuk menyamakan koordinasi dalam merealisasi harga alkes dan obat yang lebih murah.

“Kami juga akan ngomong dengan Gakeslab, produsen alat dalam negeri. Kemudian juga asosiasi dari farmasi, baik yang importir maupun produksi dalam negeri, bagaimana kita cari solusi. Saya rasa sih harusnya kalau luar negeri harga obat bisa lebih murah, harusnya kita bisa mengarah ke sana,” pungkas Budi.

Harga obat di Indonesia disebut-sebut terlalu mahal, bahkan bila dibandingkan dengan negara tetangga harganya jauh lebih mahal 4 kali lipat.

Kepala Badan Pengawas Obat dan Masalah (BPOM) Taruna Ikrar mengatakan masalah bahan baku yang terlalu banyak diimpor menjadi salah satu biang kerok utama pemicu meroketnya harga obat di Indonesia.

Taruna memaparkan 80-90% obat di Indonesia diproduksi dengan bahan baku yang diimpor dari luar negeri. Menurutnya harga bahan baku yang tinggi karena diimpor membuat harga jual obat jadi mahal.

"Saya kira salah satunya juga impor. Pak Presiden bilang di atas 80%, di atas 90% obat yang diproduksi di sini itu bahannya impor. Bahan baku obat impor itu kan harganya mau-maunya pemasok, bisa naikkan harga dasar, kalau harganya mahal masuk sini terpaksa dijual mahal," papar Taruna usai menghadap Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (20/8/2024).

Selanjutnya, harga obat di Indonesia mahal karena biaya promosi dan periklanan. Pemerintah seharusnya bisa menekan perusahaan untuk menekan biaya tersebut.

"Pada umumnya harga obat di indonesia itu mahal karena harga promosi, harga advertisement, harga iklan. Kita harus bisa menekan di situ dengan perusahaan, mereka harusnya menekan iklan jangan berlebihan. Kan logikanya harga bisa turun," jelas Taruna.

Lebih lanjut dia memaparkan beberapa obat di Indonesia belum bisa murah harganya karena belum bisa menjadi obat generik. Dia menjelaskan obat non generik hak patennya masih ada, sehingga harganya mahal. Obat generik sendiri bisa murah karena hak patennya sudah habis.

Masalahnya, Taruna menjelaskan ada juga oknum nakal yang membuat obat generik seakan-akan menjadi obat dengan hak paten. Harganya pun bisa jadi 'digoreng' jadi lebih mahal. Biasanya modusnya mengubah kemasan.

"Obat kan dibagi 3 ada generik yang patennya hilang itu kan murah, kalau obat paten biasanya mahal karena ada biaya riset dan pengembangan. Namun, ada juga biasanya obat sudah generik, kemasan itu diubah dan dibuat semacam obat paten, itu biasanya yang dimainkan harganya," tutur Taruna.

Simak Video: Jawaban Ikatan Apoteker Indonesia soal Mahalnya Obat di Indonesia

[Gambas:Video 20detik]

JAKARTA, investor.id – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyiapkan sejumlah strategi untuk membenahi masalah di industri kesehatan nasional, membangun kemandirian, sekaligus memangkas harga obat yang saat ini sangat mahal, 3-5 kali lipat dari negara-negara Asean lain.

Strategi utama Kemenkes adalah membenahi tata kelola industri farmasi, mulai dari distribusi hingga biaya promosi obat. Analisis Kemenkes, biang keladi harga obat mahal adalah tingginya biaya promosi agar bisa masuk pasar dan diresepkan para dokter. Itu sebabnya, perlu aturan untuk memangkas habis biaya promosi obat.

Bisnis.com, JAKARTA – Andaikata pemerintah lebih awal menyoroti industri farmasi, ihwal harga obat mungkin mahal tak akan jadi persoalan hari ini. Setidaknya itu yang terus berdengung di benak Yoyon, pedagang obat dan alat kesehatan di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur.

Pria yang telah membuka kios obat lebih dari satu dekade di Pasar Pramuka itu keheranan atas pernyataan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang baru mau mulai bergerak mengatur pengendalian harga obat dan alkes dalam negeri.

JAKARTA, investor.id – Masyarakat perlu mengetahui jenis obat yang beredar di Indonesia agar tidak keliru dalam memilih. Sebab perbedaan jenis ini menentukan pula harga jual obat tersebut. Menurut Ketua Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI) Noffendri, ada tiga jenis obat-obatan yang beredar di Indonesia, yakni Obat Paten, Obat Generik Bermerek (Originator dan Me Too), serta Obat Generik Berlogo.

Dijelaskan Noffendri, Obat Paten diproduksi suatu perusahaan farmasi dari hasil penelitian yang memiliki hak paten sekitar 15-20 tahun. Obat jenis ini biasanya berasal dari perusahaan farmasi asing.

"Sudah pasti obat ini mahal, apalagi kalau untuk di Indonesia obat ini pasti diperoleh melalui impor karena diproduksi oleh perusahaan farmasi asing di luar negeri," ucap Noffendri saat ditemui di Kantor IAI, Tomang, Jakarta Barat, Selasa (16/7/2024).

Noffendri mengungkapkan setelah masalah paten obat yang diproduksi tersebut habis, perusahaan farmasi akan memproduksi obat yang sama. Dia mengatakan produk obat itu dikenal di Indonesia dengan istilah obat generik bermerek originator.

Selanjutnya, perusahaan farmasi yang lain juga dapat memproduksi obat dengan kandungan yang sama dan telah mendapatkan lisensi dari perusahaan farmasi yang hak patennya telah habis. Jenis obat ini istilah farmasinya disebut dengan obat generik bermerek me-too.

Karena itu kata Noffendri, klasifikasinya sangat jelas bahwa yang termahal adalah obat paten. Baik obat generik bermerek originator dan obat generik bermerek me-too, di Indonesia tetap dikenal dengan istilah obat generik.

"Kenapa? karena dengan kandungan yang sama, boleh diproduksi oleh beberapa perusahaan, cuma dia diberi nama. Makanya dikenal dengan obat generik bermerek. Kita membeli seperti di Indonesia Amoxilin itu banyak produksinya di Indonesia antara pabrik A, B, dan C itu mereka mengidentifikasinya dengan memberikan nama masing-masing sesuai dengan kebijakan dari perusahaannya," jelasnya.

Kemudian, Noffendri menuturkan terdapat obat generik berlogo. Obat dengan jenis ini dipasarkan tidak menggunakan merek, hanya menggunakan nama dari kandungan obat itu sendiri.

Dijelaskan Noffendri, pemerintah lalu mewajibkan memberi logo generik sehingga kita mengenal obat generik berlogo. Harga obat ini paling rendah, dan obat yang lebih rendah lagi yaitu obat yang digunakan oleh fasilitas atau program JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Dalam E-Katalog obat jenis ini harganya paling rendah.

"Kalau orang menyatakan obat di Indonesia itu mahal, yang mana dulu obatnya? Obat paten, obat originator oke memang mahal karena jelas sekali penyebabnya, tapi kemudian berapa persen sih obat yang paten, obat yang originator itu terdaftar di Indonesia kami rasa tidak akan lebih dari 10%, sehingga 90% ini adalah obat-obat yang banyak berperan di Indonesia dengan harga yang sudah sangat ekonomis," imbuh Noffendri.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencurigai ada ulah mafia yang melanggengkan praktik impor bahan baku obat, sehingga mengerek harga obat di Indonesia. Harga obat di Indonesia saat ini hampir 5 kali lipat lebih mahal dibandingkan negara lain.

Ketua YLKI Tulus Abadi mengatakan, salah satu penyebab mahalnya harga obat di Indonesia saat ini adalah karena hampir 100% bahan baku obat yang digunakan di tanah air masih bergantung pada produk impor.

Padahal, menurutnya, bahan baku obat yang dapat diolah di dalam negeri melimpah ruah. Hal ini karena belum ada upaya serius dari industri farmasi untuk menghentikan ketergantungan pada impor bahan baku obat.

"Mengapa masih impor? Karena di dalam sektor obat itu juga ada mafia impor bahan baku obat. Mafia ini artinya mereka mempertahankan untuk terus mengimpor karena mendapatkan keuntungan yang besar dari impor tersebut," ungkap Tulus, kepada B-Universe, Senin (15/7/2024).

Tulus menegaskan, Presiden Joko Widodo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan kementerian lainnya harus turun tangan membongkar dugaan praktik mafia impor bahan baku obat ini.

Di samping itu, dari aspek investasi dan regulasi saat ini, belum kondusif dalam mendukung industri farmasi di Indonesia untuk mengembangkan bahan baku obat sendiri.

"Selama ini tidak pernah dikembangkan tidak pernah diformulasi bagaimana menghasilkan bahan baku obat yang ada di Indonesia yang sebenarnya itu sangat melimpah ruah," tukasnya.

Dikatakan Tulus, selama puluhan tahun, industri farmasi tanah air masih menilai produksi obat dalam negeri lebih efisien menggunakan bahan baku impor ketimbang mengembangkan bahan baku yang tersedia di tanah air.

"Akhirnya, kalau kita mengembangkan bahan baku obat akan lebih mahal ongkos produksinya dibandingkan impor sehingga itu menjadi alasan mengapa mereka lebih suka impor karena dianggap lebih efisien," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Kesatuan Aksi Memperjuangkan Profesi Apoteker Kuat (KAMPAK) menyebut, faktor utama yang membuat harga obat mahal di Indonesia karena adanya biaya-biaya gratifikasi untuk para oknum dokter. Hal ini sudah bukan menjadi rahasia umum lagi dan pelakunya terlalu banyak.

Koordinator KAMPAK, Apt Merry Patrilinilla Chresna, S.Farm. M.Kes menegaskan, oknum dokter inilah yang berwenang menulis resep dan memilihkan obat untuk pasien dan menjadi beban biaya yang ditanggung oleh pihak pasien atau konsumen.

"Jadi bentuk-bentuk gratifikasi itu bisa uang, barang, tiket perjalanan wisata (terkadang dibungkus seminar) ke luar negeri, dan lainnya," katanya, Minggu (14/7/2024).

Selain ulah oknum dokter, apoteker Merry menjelaskan harga obat di Indonesia bisa lima hingga enam kali lebih mahal dibanding negara lain di Asia karena faktor biaya iklan atau promosi obat yang dibebankan pada konsumen.

Menurutnya, harga obat mahal merupakan masalah klasik yang sudah menjadi rahasia umum di kalangan farmasi maupun dunia kesehatan. Hanya saja inti persoalan selama ini menjadi seperti tabu untuk diekspos dan kemungkinan juga karena takut.

"Sebetulnya Menkes kita saat ini, Budi Gunadi Sadikin juga dulu pernah membuka hal ini ke publik. Namun tampaknya auto mendapat sorotan dan mungkin juga tekanan, sehingga sekarang beliau tampak tidak berani lagi membuka hal itu ke publik," ungkapnya.

Apoteker Merry menjelaskan, masalah klasik ini bisa selesai atau normal kalau bisa menghapus mata rantainya yakni gratifikasi oknum dokter.

"Ini karena pihak yang dihadapi adalah orang-orang yang jumlahnya banyak bertindak sebagai pemimpin (leader) dalam terapi dan sudah menikmati banyak keuntungan atau fasilitas dari pabrikan obat lewat sales-sales obat," beber Merry.

Ia menambahkan gratifikasi yang diberikan sangat besar dan mayoritas diberikan kepada oknum-oknum dokter spesialis. Jadi notabene pasien spesialis lebih menjangkau obat mahal, dibanding pasien dokter umum.

"Saya berharap ini harus ada yang berani memulai membongkar ini semua karena sudah menjadi lingkaran hitam yang sangat lama eksis," harap dia.

Ia mengakui sebenarnya sumber daya manusia (SDM) maupun sumber daya alam (SDA) di negeri Indonesia tidak kurang. Terkait pengadaan bahan baku lokal di industri farmasi dalam negeri, Merry menyatakan kurang memahami detailnya. Namun memang saat ini sebagian besar masih dominan dari bahan impor.

"Bila pemerintah serius ada niat baik untuk kemandirian bahan baku obat lokal, mohon diwaspadai dari pihak-pihak rente impor. Ini dimungkinkan menjaga kenikmatan dari proses impor dengan bagi-bagi fulus pula ke pihak-pihak yang punya kewenangan terkait obat," saran Merry.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Presiden Joko Widodo memberikan tenggat waktu dua pekan kepada Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin untuk mencari solusi menekan tingginya harga obat di Indonesia, yang mencapai hingga lima kali lipat dibandingkan harga obat di negara lain.

Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Mohammad Adib Khumaidi menyampaikan, ada strategi jangka pendek yang dapat diterapkan pemerintah dalam waktu dekat, dalam rangka mewujudkan harga obat yang terjangkau bagi masyarakat.

Menurut Adib, secara jangka pendek yang dapat dilakukan untuk memangkas harga obat dengan cara memotong rantai distribusi obat. Artinya distribusi dari produsen atau pabrik obat hingga ke tangan user (tenaga kesehatan).

Pasalnya, salah satu masalah utama yang menyebabkan harga obat mahal di Indonesia adalah tata kelola distribusi yang belum baik.

"Jadi supaya dari produsen tidak terlalu panjang rantainya, karena kita tahu dalam proses distribusi ada pabrik besar farmasi, ada distributor, dan ada lain-lain, yang kemudian itu juga memperpanjang rantai ini," jelasnya kepada B-Universe, Minggu (14/7/2024).

Adib menilai, pemerintah perlu membuat pengaturan terkait rantai distribusi farmasi di Indonesia. Pemerintah harus dapat mendorong penyederhanaan rantai distribusi obat.

"Kita bisa buat dengan menggunakan shortcut ini adalah distribusi pada rantai yang ada, melalui distributor atau melalui pabrik user farmasi, dan yang terkait dengan masalah proses sales dan penjualan," tuturnya.

Adib memprediksi, penyederhanaan rantai distribusi obat ini dapat memangkas harga obat hingga 40-50% dari harga saat ini.

"Kalau itu bisa kita shortcut, kemudian bisa memotong mungkin sekitar 40 sampai 50% dari harga obat," pungkasnya.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA,investor.id - Presiden Joko Widodo belakangan menyoroti harga obat di Indonesia yang kian mahal, bahkan mencapai lima kali lipat dari harga obat di luar negeri. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menilai hal ini terjadi akibat 90% bahan baku pembuatan obat masih bergantung pada impor.

Ketua Pengurus Besar IDI Mohammad Adib Khumaidi menyampaikan, secara umum, harga jual obat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, tergantung pada biaya bahan baku obat, biaya kemasan, biaya distribusi, biaya marketing dan promosi, hingga biaya keuntungan perusahan.

"Yang harus kita ketahui bahwa bahan baku obat yang dibuat oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia lebih dari 90% bahan baku itu impor. Jadi kemampuan di dalam memproduksi obat ini kita sangat tergantung dari luar. Jadi bahan baku kita itu 90% impor," ungkap Adib, kepada B-Universe, Minggu (14/7/2024).

Adib lalu menguraikan, biaya bahan baku dalam suatu produk mencapai 20-25%, biaya kemasan mencapai 10%, dan sisanya digunakan untuk biaya marketing dan promosi, hingga keuntungannya perusahan.

Dijelaskan Adib, dari beberapa komponen pembentukan harga obat, biaya bahan baku dan biaya kemasan tidak akan lebih dari 35% dari harga obat. Namun, harga bahan baku tersebut sebagian besar impor. Padahal di dalam bea impor juga ada pajak yang dibebankan sehingga akan berimplikasi terhadap harga obat.

Selain itu, menurut Adib, harga obat di Indonesia yang mahal, disebabkan oleh penerapan tarif tinggi pada impor bahan farmasi yang diperlukan dalam proses produksi obat. Karena itu, agar harga obat tidak melonjak, pemerintah harus menghapuskan berbagai hambatan dalam proses perdagangan obat.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk memangkas hambatan tersebut misalnya, meningkatkan prosedur layanan pihak Bea Cukai untuk menghindari ketidakefisienan dalam mengimpor bahan baku obat. Kemudian, menyederhanakan prosedur ekspor dan impor yang terkendala birokrasi administrasi pajak dan infrastruktur perdagangan yang dinilai rumit.

Hal-hal tersebut memberikan dampak terhadap nilai yang harus dibayarkan konsumen untuk mendapatkan obat, sehingga menjadi lebih tinggi. Hal tersebut membuat IDI membandingkan dengan negara lain misalnya Malaysia.

"Maka ada kebijakan-kebijakan yang memerlukan peran negara di dalam melakukan hal itu, termasuk dalam regulasi biaya kebijakan non tarif, yang kemudian bisa menekan harga obat tadi yang kemudian dibeli oleh masyarakat," terang Adib.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News