REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Beberapa negara membuat kebijakan baru yang menentukan masa depan pekerjaan. Misalnya, Arab Saudi yang memiliki rencana untuk membangun kota-kota baru yang berkonsekuensi membuka banyaknya peluang kerja di sektor rumah sakit dan pelayanan.

Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) dan Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) pun merespons hal itu dengan mengadakan diskusi panel bertema 'Sinergi Strategis antara Atnaker dan P3MI-Apjati: Meningkatkan Kualitas dan Daya Saing Tenaga Kerja Indonesia di Pasar Global di Jakarta, Kamis (15/8/2024).

Direktur Bina P2PMI Kemenaker, Rendra Setiawan menyampaikan, pada dasarnya, pemerintah selalu tegas melindungi para pekerja migran Indonesia (PMI) dengan tetap menghormati hukum yang ada di negara penempatan. Menurut dia, pemerintah selalu memfasilitasi dan menjamin perlindungan kepada setiap warga negara yang ingin bekerja di luar negeri.

"Untuk itu, pemerintah bekerja sama dengan pihak swasta sebagai agency dan mitra kami Apjati untuk menyiapkan calon-calon tenaga kerja terbaik dengan memberi pelatihan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia di pasar global," kata Rendra di hadapan 12 atase tenaga kerja (atnaker) negara penempatan di Asia-Pasifik dan Timur Tengah.

Ketua Umum Apjati, Ayub Basalamah menyampaikan, banyak permasalahan yang dihadapi oleh PMI. Dia pun percaya, melalui sinergi yang kuat antara pemerintah dan P3MI, pemangku kepentingan dapat meningkatkan kualitas dan kesejahteraan PMI di luar negeri. "Acara ini merupakan bukti nyata komitmen kita bersama dalam mewujudkan tujuan ini," ucap Ayub.

Salah satu P3MI yang menjadi tuan rumah acara diskusi panel, Binawan Group melalui CEO Said Saleh Alwaini menjelaskan, Indonesia saat ini sedang berada di fase bonus demografi. Guna memaksimalkan bonus tersebut, salah satu arah kebijakan yang diharapkan dari pemerintah adalah pendanaan. "Ini dalam rangka memperkuat daya saing tenaga kerja Indonesia dalam memasuki pasar kerja global," kata Said.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Atase Tenaga Kerja Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh Suseno Hadi mengatakan Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki kesempatan besar untuk mengisi sejumlah sektor formal termasuk sektor kesehatan di Arab Saudi.

Dalam diskusi yang diadakan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dipantau daring, Suseno menjelaskan Kerajaan Arab Saudi membutuhkan banyak pekerja migran untuk mengisi sejumlah pekerjaan di berbagai sektor, termasuk untuk perawat.

"Kesehatan ini sustainability-nya sangat baik dan sudah ditandatangani MoU G to G namun ada suatu dinamika yang terjadi, jadi MoU juga ada hambatan di dalam negeri dan perlu segera diselesaikan. Supaya penempatan G to G ini akan lebih baik dan lebih banyak mengantar nurse kita ke Arab Saudi," katanya, Selasa (30/7/2024).

Dia menjelaskan sampai saat ini masih berlaku moratorium penempatan tenaga kerja Indonesia untuk sektor domestik ke negara-negara di kawasan Timur Tengah. Dengan pencabutannya masih menunggu evaluasi uji coba penempatan satu kanal ke Arab Saudi.

Namun, para pekerja asal Indonesia masih dapat bekerja di kawasan tersebut dengan pemberi kerja yang memiliki badan hukum.

Terkait penempatan skema kerja sama antarpemerintah (Government to Government/G to G) yang dilakukan antara Indonesia dan Arab Saudi untuk tenaga kesehatan, dia mengatakan prosesnya sudah berjalan dengan permintaan awal 600 PMI perawat untuk bekerja di Arab Saudi.

Namun, katanya, saat ini masih dalam tahap penyelesaian beberapa klausul yaitu terkait pembiayaan pemeriksaan kesehatan bagi para PMI yang ditanggung Arab Saudi. Pemerintah Indonesia, yang diwakili Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), menginginkan pemeriksaan itu dilakukan sebelum keberangkatan di tanah air.

"Ini yang belum terjadi kesepakatan yang berdampak kepada masih stuck MoU. Hal ini berdampak, karena supply dan demand disetop, berpindahnya Pemerintah Arab Saudi meminta kepada private yang ada di Indonesia, ke P3MI dan berdampak kepada pekerja mandiri yang tidak diketahui pihak KBRI," kata Suseno.

Dia menyampaikan harapan untuk penyelesaian situasi tersebut dalam waktu dekat, mengingat tingginya permintaan penempatan yang dapat diwujudkan dengan skema G to G untuk memastikan perlindungan yang lebih besar kepada pekerja Indonesia.