Bisnis.com, JAKARTA — Seuntai harapan para buruh kepada pemerintahan baru untuk menaikkan upah pada 2025 terus dipanjatkan, meski Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) hingga kini belum menerbitkan skema pengupahan dengan formula baru.

Padahal, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Undang-Undang (UU) No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti PP No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk perihal pengupahan.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengaku belum bisa menerbitkan regulasi terbaru mengenai skema pengupahan dalam waktu dekat. Mengingat, konsep skema pengupahan perlu lebih dimatangkan kembali menjelang pengumuman upah minimum atau UMP 2025.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker, Indah Anggoro Putri, mengungkapkan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli telah menyampaikan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto.

“Dalam waktu dekat ini, belum siap kami mengeluarkan suatu aturan yang baku,” kata Indah saat melakukan audiensi dengan perwakilan Serikat Pekerja Nasional (SPN) di Kantor Kemenaker, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Menurutnya, konsep skema pengupahan perlu dikaji dan dicermati lebih lanjut. Dengan demikian, produk hukum yang nantinya terbit dapat mengakomodir semua pihak dalam hal ini serikat pekerja dan pengusaha.

Kemenaker, imbuhnya, tidak ingin peraturan yang dikeluarkan terburu-buru justru menimbulkan polemik baru. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo yang meminta Kemenaker untuk menyerap aspirasi serikat pekerja dan pengusaha.

Sejauh ini, dia mengungkapkan bahwa Menteri Yassierli telah menerima Lembaga Kerja Sama Tripartit (LKS Tripartit) dari Dewan Pengupahan Nasional (Depenas). Namun masih ada perbedaan pendapat antara serikat pekerja dengan pengusaha sehingga pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut semua masukan yang ada.

Oleh karena itu, Indah, mengutip pesan Yassierli, meminta semua pihak untuk memberikan waktu bagi Kemenaker dalam merumuskan rancangan pengupahan.

“Jadi pesan Pak Menteri, sedang kami cermati, kaji dulu,” pungkasnya.

Adapun, Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengabulkan sebagian permohonan uji materiil UU No. 6/2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/2022 tentang Cipta Kerja, termasuk soal pengupahan.

Permohonan itu diajukan oleh Partai Buruh, Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), dan dua orang perseorangan

Sejalan dengan keputusan tersebut, Prabowo memberikan batas waktu hingga Kamis (7/11/2024) atau empat hari kerja kepada Kemenaker untuk bisa merumuskan keputusan selanjutnya.

“Ini yang sedang kami coba rumuskan dan kami punya batas waktu sampai 7 November untuk keluar dengan apakah itu surat edaran ataupun itu peraturan Menteri Tenaga Kerja terkait tentang penetapan upah minimum yang itu nanti akan kami sampaikan kepada para gubernur se-Indonesia,” ungkapnya.

Dia menuturkan, pembahasan mengenai pengaturan penetapan upah minimum masih terus dilakukan. Sejauh ini, masih ada sekitar 20 pasal yang coba dibahas oleh Kemenaker.

Yassierli menyebut, Kemenaker akan kembali mengkaji setiap putusan dan formula yang tepat untuk memberikan kesejahteraan bagi semua pihak.

“Yang jelas, amar putusan MK tentu kami harus pertimbangkan. Jadi artinya terkait tentang formula dan macam-macam itu nanti kami akan tinjau bersama,” ujarnya.

Bisnis.com,JAKARTA — Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan menghormati revisi Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker yang telah Mahkamah Konstitusi (MK) putuskan.

Airlangga menyampaikan kementerian teknis terkait, yakni Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan berkomunikasi dengan pihak tenaga kerja, butuh, serta pengusaha.

“Pemerintah akan mengikuti apa yang diputuskan oleh MK. Dalam jangka pendek kan terkait dengan pengupahan,” ujarnya, Jumat (1/11/2024).

Terkait pengupahan, Airlangga menuturkan nantinya pemerintah akan mempertegas ‘kehidupan yang layak’ dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 51/2023 tentang Pengupahan.

Untuk itu, dalam waktu dekat pemerintah akan fokus pada penetapan upah yang lazimnya diumumkan pada akhir November setiap tahunnya.

Di sisi lain, Airlangga menanggapi mencuatnya rencana pemerintah untuk mengeluarkan UU Ketenagakerjaan dari UU Ciptaker.

“Kalau itu kan kami masih pelajari amar keputusannya dan pertimbangannya. Kami akan segera lakukan ya,” ujarnya.

Sebelumnya, MK telah mengabulkan permohonan Partai Buruh dan pemohon lainnya terkait Undang-Undang Cipta Kerja atau UU Ciptaker. Permohonan itu dikabulkan dalam sidang putusan perkara nomor 168/PUU-XXI/2023 itu di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2024).

Pada intinya, puluhan pasal yang digugat itu terkait dengan pengupahan, hubungan kerja, hingga tenaga kerja asing. Dalam pertimbangannya, hakim MK menyatakan bahwa gugatan sebagian puluhan pasal itu dikabulkan dinilai mengancam perlindungan hak kerja hingga mengganggu keharmonisan aturan yang berlaku.

Sebagaimana satu dari 21 pasal UU Ciptaker yang diubah MK, menyatakan Pasal 88 ayat 2 dalam Pasal 81 angka 27 UU No.6/2023 penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti menjadi UU No.2/2022 Tentang Cipta Kerja yang menyatakan 'Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh atas penghidupan layak bagi kemanusiaan'.

Di mana hal tersebut dinilai bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dengan melibatkan dewan pengupahan daerah yang di dalamnya terdapat unsur pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang menjadi bahan bagi pemerintah pusat untuk penetapan kebijakan pengupahan'.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Indah Anggoro Putri, menyatakan Provinsi Jakarta menjadi wilayah tertinggi angka pemutusan hubungan kerja (PHK) per 28 Oktober 2024. Dia mengatakan, sebanyak 14.501 tenaga kerja terdampak PHK di Jakarta.

"Terbanyak Jakarta ya, bergeser. Amazing ya," ujar Indah ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu 30 Oktober 2024.

Dia mengatakan, hal tersebut menggeser Provinsi Jawa Tengah yang awalnya menduduki nomor pertama angka PHK terbanyak di Indonesia. Termasuk, kata Indah, Provinsi Banten yang memiliki PHK terbanyak ke tiga setelah Jawa Tengah. "Kalau data sampai hari ini, Jakarta 14.501, Jawa Tengah 11.252, Banten 10.524," ucap dia.

Adanya jumlah PHK tertinggi dari tiga provinsi itu, Indah mengatakan hal tersebut berada di berbagai sektor pekerjaan. Di antaranya, lanjut dia, sektor pengolahan, aktivitas jasa, dan pedagang eceran.

Menurutnya, saat ini angka PHK di Indonesia terus mengalami peningkatan. Dia belum dapat memastikan pemutusan hubungan kerja yang terjadi saat ini berasal dari sektor pekerjaan apa saja. "Kalau dulu, ketika Jawa Tengah tinggi, Jakarta nomor dua itu kan ternyata sektor jasa. Restoran, kafe itu banyak kena imbasnya (PHK). Kalau ini kami belum mengkaji," tutur Indah.

Indah menuturkan, per 30 Oktober 2024, angka PHK di Indonesia sudah mencapai 60 ribu orang tenaga kerja. Indah berharap kasus PHK di berbagai sektor pekerjaan tidak mengalami kenaikka lagi. "Saya belum bisa memperkirakan, karena setiap hari bergerak datanya. Per hari ini 59.796 orang," kata dia.

Sementara itu, Indah mengatakan per 1 Oktober 2024 lalu, sebanyak 52.993 tenaga kerja telah terdampak PHK. Angka PHK tertinggi berasal dari sektor manufaktur dengan total 24.013 tenaga kerja.

“Ada tiga sektor penyumbang PHK tertinggi, yakni sektor pengolahan dengan total 24.013 tenaga kerja, sektor aktivitas jasa lainnya 12.853 tenaga kerja, serta sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan 3.997 tenaga kerja,” ujar Indah saat dihubungi Tempo pada Selasa, 1 Oktober 2024.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) enggan membahas tentang kucuran dana yang dipersiapkan lembaganya untuk menyelamatkan perusahaan tekstil legendaris PT Sri Rejeki Isman Tbk. atau Sritex, yang diputuskan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada Rabu lalu, 24 Oktober 2024.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, menyatakan secara gamblang tidak akan membahas soal dana itu. Menurut dia, pembahasan penyelamatan yang dilakukan kementeriannya terkait dana dinilai terlalu jauh.

"Enggak, enggak, kami enggak bicara ke sana (dana), ini adalah sebuah enggak ada sampai ke sana," ucap Yassierli ketika ditanyakan soal kucuran dana yang dipersiapkan lembaganya untuk selamatkan Sritex di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Dia menegaskan, landasan Kemenaker dalam melakukan penyelamatan perusahaan tekstil Sritex tidak memiliki maksud lain. Yassierli menghimbau agar tidak salah dalam mengartikan penyelamatan itu.

"Tadi saya katakan kami (Kemenaker) hadir jangan kemudian diartikan sebagai kami akan mengambil alih, kami mau ngasih, enggak, itu (dana) terlalu jauh terjemahannya," tutur Yassierli.

Meskipun demikian, dia memastikan upaya penyelamatan perusahaan tekstil legendaris Sritex berjalan dengan baik. Ia mengatakan, pemerintah tidak akan membiarkan penyelamatan Sritex berjalan sendiri. Dia berujar, kementeriannya telah melakukan berbagai koordinasi untuk menyelamatkan industri tekstil itu.

"Makanya kami (Kemenaker) hadir, kami sudah membuat langkah-langkah. Jadi kami tidak mau ada masalah terkait koordinasi," ujar Yassierli ketika ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Selain itu, dia turut memastikan jalan hukum untuk menyelamatkan Sritex berjalan sesuai arahan. Yassierli mengatakan, upaya menyelamatkan perusahaan itu tidak ada campur tangan dari pihak luar kecuali lembaga kementerian yang telah dipercayai Presiden Prabowo Subianto. "Masalah terkait tentang ini ada begini, ada begitu, ada yang ikut campur, itu yang kami (Kemenaker) pastikan bahwa itu berjalan, koridor hukumnya berjalan sesuai dengan seharusnya," ucap dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan mengoptimalisasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK agar cepat mendapatkan pekerjaan. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan hal tersebut untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang masih tinggi.

"Kemudian ada juga terkait tentang sejauh mana ya kita (Kemenaker) berbicara efektivitas dari SMK kita," ujar Yassierli di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Dia mengatakan, optimalisasi terhadap lulusan SMK agar mendapatkan pekerjaan dengan melakukan kerja sama lintas kementerian. Yassierli berujar, kerja sama itu antara Kemenaker dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. "Kebetulan dalam beberapa kesempatan kami sudah diskusi dengan Pak Mendikdasmen dan kami sudah sepakat kita akan melakukan nanti sinkronisasi terhadap kurikulum SMK," tutur dia.

Yassierli menyatakan, telah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen dalam pengoptimalan lulusan SMK. Menurutnya, kerja sama lintas kementerian perlu dilakukan untuk kelancaran hal tersebut. "Sebenarnya juga kita (Kemenaker) bagaimana melakukan sinkronisasi dengan pusat dan daerah. Itu kemudian menjadi tantangan kami," tutur Yassierli.

Yassierli menjelaskan skema mengoptimalkan para lulusan SMK agar cepat mendapatkan pekerjaan, salah satunya, memberikan pelatihan vokasi kepada para siswa SMK yang ada di wilayah Indonesia. "Kemudian pelatihan vokasi yang kami (Kemenaker) berikan. Harapan kita sebenarnya SMK itu lulus sudah bisa langsung kerja," kata Yassierli.

Dia mengatakan, nantinya pelatihan vokasi terhadap para siswa SMK, akan dilakukan selama beberapa bulan. Setelah itu, kata Yassierli, siswa SMK yang telah lulus langsung mendapatkan pekerjaan yang mumpuni. "Sehingga nanti kita akan tawarkan itu adalah SMK-nya itu dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Dan kemudian plusnya mungkin dengan pelatihan satu sampai tiga bulan, kemudian mereka siap untuk bekerja," ujar dia.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) akan mengoptimalisasi lulusan Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK agar cepat mendapatkan pekerjaan. Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, mengatakan hal tersebut untuk mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang masih tinggi.

"Kemudian ada juga terkait tentang sejauh mana ya kita (Kemenaker) berbicara efektivitas dari SMK kita," ujar Yassierli di Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, pada Rabu, 30 Oktober 2024.

Dia mengatakan, optimalisasi terhadap lulusan SMK agar mendapatkan pekerjaan dengan melakukan kerja sama lintas kementerian. Yassierli berujar, kerja sama itu antara Kemenaker dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen. "Kebetulan dalam beberapa kesempatan kami sudah diskusi dengan Pak Mendikdasmen dan kami sudah sepakat kita akan melakukan nanti sinkronisasi terhadap kurikulum SMK," tutur dia.

Yassierli menyatakan, telah berkoordinasi dengan Kemendikdasmen dalam pengoptimalan lulusan SMK. Menurutnya, kerja sama lintas kementerian perlu dilakukan untuk kelancaran hal tersebut. "Sebenarnya juga kita (Kemenaker) bagaimana melakukan sinkronisasi dengan pusat dan daerah. Itu kemudian menjadi tantangan kami," tutur Yassierli.

Yassierli menjelaskan skema mengoptimalkan para lulusan SMK agar cepat mendapatkan pekerjaan, salah satunya, memberikan pelatihan vokasi kepada para siswa SMK yang ada di wilayah Indonesia. "Kemudian pelatihan vokasi yang kami (Kemenaker) berikan. Harapan kita sebenarnya SMK itu lulus sudah bisa langsung kerja," kata Yassierli.

Dia mengatakan, nantinya pelatihan vokasi terhadap para siswa SMK, akan dilakukan selama beberapa bulan. Setelah itu, kata Yassierli, siswa SMK yang telah lulus langsung mendapatkan pekerjaan yang mumpuni. "Sehingga nanti kita akan tawarkan itu adalah SMK-nya itu dari Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Dan kemudian plusnya mungkin dengan pelatihan satu sampai tiga bulan, kemudian mereka siap untuk bekerja," ujar dia.

Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menilai putusan pailit terhadap PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) dan sejumlah anak usahanya terjadi lantaran pihak manajemen gagal dalam memitigasi risiko.

Hal tersebut diungkapkan Yassierli untuk menjawab sejumlah pertanyaan dari Anggota Komisi IX DPR RI soal pengumuman pailit Sritex dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Rabu (30/10/2024).

“Kalau saya membacanya adalah ini kelalaian pihak manajemen dalam memitigasi risiko,” kata Yassierli, Rabu (30/10/2024).

Kelalaian itu, lanjutnya, lantaran manajemen merasa bahwa risiko yang tengah dihadapi merupakan masalah kecil. Padahal, jika tidak ditangani dengan baik, persoalan yang ada dapat berdampak fatal bagi perusahaan.

“Jadi [perusahaan] lengah seolah-olah ini masalah kecil tapi ternyata kemudian bisa berdampak fatal,” ujarnya.

Kendati begitu, Yassierli menyebut bahwa pemerintah akan turun tangan untuk menyelamatkan Sritex. Pada Selasa (30/10/2024), Presiden Prabowo Subianto telah memanggil sejumlah Menteri seperti Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, dan Bea Cukai ke Istana Negara.

Yassierli mengungkap, pemerintah akan membantu menyelamatkan Sritex melalui sejumlah upaya, misalnya mempercepat mediasi kurator dengan manajemen perusahaan hingga melakukan relaksasi terhadap sejumlah peraturan.

Langkah penyelamatan, lanjutnya, dilakukan untuk mencegah adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sembari menunggu kasasi. “Kita ingin agar PHK itu tidak terjadi sembari menunggu kasasi,” imbuhnya.

Belajar dari kasus Sritex, dia mengharapkan agar setiap perusahaan memiliki manajemen risiko yang kuat. “Kami berharap setiap perusahaan punya manajemen risiko yang kuat,” pungkasnya.

Adapun Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan melakukan kunjungan ke Sritex pada Senin (28/10/2024). Dalam kunjungannya, Noel menuturkan bahwa kehadiran Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sedikit meyakinkan para pekerja dan manajemen mengenai masa depan Sritex.

Sesuai arahan Presiden Prabowo, Noel mengharapkan agar tidak ada PHK di lingkungan Sritex. “Alhamdulilah manajemen meyakinkan kita bahwa ternyata di sana ada semacam ketabuan dalam namanya PHK,” katanya.

Dalam catatan Bisnis, Sritex resmi dinyatakan pailit lewat putusan PN Semarang atas perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pembacaan putusan kepailitan Sritex dan perusahaan lainnya itu dilakukan pada Senin (21/10/2024) di PN Niaga Semarang.

Dikutip dari situs resmi SIPP PN Semarang, Kamis (24/10/2024), pemohon yaitu PT Indo Bharat Rayon mengajukan pembatalan perdamaian dengan pihak termohon lantaran lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Kemnaker sebelumnya telah mengimbau perusahaan agar tidak melakukan PHK terhadap pekerjanya hingga ada putusan yang inkrah. Imbauan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemenaker Indah Anggoro Putri.

“Kemenaker meminta kepada PT Sritex dan anak-anak perusahaannya yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga agar tidak terburu-buru melakukan PHK kepada pekerjanya, sampai dengan adanya putusan yang inkrah atau dari MA,” kata Indah kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Kementerian juga meminta emiten tekstil Sritex dan anak-anak perusahaannya agar tetap membayar hak-hak para pekerja, utamanya gaji/upah.

Seiring adanya penetapan tersebut, Indah meminta semua pihak, baik manajemen dan serikat pekerja di Sritex untuk tetap tenang dan menjaga kondusifitas perusahaan, serta segera menentukan langkah-langkah strategis dan solutif untuk kedua belah pihak.

“Utamakan dialog yang konstruktif, produktif, dan solutif,” ujarnya.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli buka-bukaan soal progres pembahasan Upah Minimum tahun 2025. Saat ini pihaknya masih menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Bila sudah ada data pertumbuhan ekonomi dan inflasi, pihaknya baru melanjutkan rapat pembahasan upah minimum.

"UMP 2025 ini kan kita masih ada waktu ya kita menunggu perhitungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Minggu pertama November angka perhitungannya itu akan keluar. Nanti dari situ, kami akan koordinasi kita rapat solusi seperti apa," ungkap Yassierli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (29/10/2024).

Pihaknya juga akan melakukan koordinasi lanjutan dengan Dewan Pengupahan Nasional. Kemudian di akhir minggu ini pihaknya akan mengumpulkan gubernur seluruh Indonesia untuk melakukan pengarahan soal penghitungan upah minimum.

"Yang jelas selain dari Kemenaker kita juga ada Dewan Pengupahan Nasional besok kita insyaallah, Kamis atau Jumat kita akan berkoordinasi dengan gubernur seluruh Indonesia gimana selanjutnya," ujar Yassierli.

Kalangan buruh sendiri meminta agar kenaikan upah minimum bisa mencapai 8-10% untuk tahun 2025. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan upah minimum harus naik hingga 10% karena memang selama beberapa tahun terakhir kenaikan upah minimum tak terlampau besar.

Kami mendesak pemerintah untuk segera menaikkan upah minimum tahun 2025 sebesar 8 hingga 10%. Kenaikan ini sangat wajar, mengingat selama lima tahun terakhir buruh hampir tidak mengalami kenaikan upah yang berarti," katanya dalam keterangan resmi.

TEMPO.CO, Jakarta - Manajemen Sritex mengajukan kasasi terkait putusan pailit yang dikeluarkan Pengadilan Niaga Semarang, Jawa Tengah. Pengajuan kasasi tersebut dilakukan Manajemen Sritex sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada para kreditur, pelanggan, karyawan, dan pemasok.

"Kami menghormati putusan hukum tersebut dan merespons cepat dengan melakukan konsolidasi internal dan konsolidasi dengan para stakeholder terkait," tulis Manajemen Sritex dalam pernyataan resminya di Jakarta, Jumat, 25 Oktober 2024, seperti dikutip dari Antara.

Begitu juga sebaliknya, kurator juga memiliki hak untuk memberhentikan pekerja dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemutusan hubungan kerja ini, dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.

Apabila terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK), perusahaan wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Status upah dan hak pekerja yang belum dibayar perusahaan pailit ini, masuk dalam kategori utang yang didahulukan pembayarannya. Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 81 angka 36 UU Ciptakerja yang mengubah Pasal 95 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

"Dalam hal perusahaan dinyatakan pailit atau dilikuidasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, upah dan hak lainnya yang belum diterima oleh pekerja/buruh merupakan utang yang didahulukan pembayarannya," demikian bunyi pasal tersebut.

Adapun, Pengadilan Niaga Kota Semarang memutus pailit Sritex setelah mengabulkan permohonan salah satu kreditur yang meminta pembatalan perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang sudah ada kesepakatan sebelumnya.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara Pengadilan Niaga Kota Semarang, Haruno Patriadi, di Semarang, Rabu, 23 Oktober 2024. Ia membenarkan putusan yang mengakibatkan perusahaan berkode saham SRIL itu mengalami pailit.

Haruno menjelaskan, putusan dalam persidangan yang dipimpin Hakim Ketua Muhammad Anshar Majid tersebut mengabulkan permohonan PT Indo Bharat Rayon sebagai debitur PT Sritex. “Mengabulkan permohonan pemohon. Membatalkan rencana perdamaian PKPU pada bulan Januari 2022," ujar Haruno, seperti dikutip dari Antara. Dalam putusan pengadilan itu, kata Haruno, juga menunjuk kurator dan hakim pengawas. "Selanjutnya kurator yang akan mengatur rapat dengan para debitur."

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer merespons tuntutan buruh untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, para buruh juga meminta pemerintah lewat Kemenaker menaikkan upah minimum menjadi 8 hingga 10 persen. “Akan terjawab dalam waktu dekat ini, yaitu soal UMP. Presiden (Prabowo) akan mengambil kebijakan yang pro kesejahteraan buruh terkait kenaikan UMP,” kata Immanuel alias Noel saat dihubungi pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Presiden Prabowo Subianto telah melantik Guru Besar Institute Teknologi Bandung (ITB), Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Noel sebagai Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih. Yassierli tengah merancang rencana kerja dalam 100 hari pertama. Menurut Yassierli, kementeriannya akan membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) hingga upskilling maupun reskilling pekerja.

Pada Kamis siang, 24 Oktober kemarin, Partai Buruh bersama para serikat pekerja juga berunjuk rasa dan menuntut naiknya UMP dan dicabutnya Omnibuslaw. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan aksi yang dilakukan di depan Patung Kuda, Monumen Nasional, Jakarta itu merupakan demonstrasi awalan. Partai Buruh dan serikat pekerja akan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tak didengar pemerintah.

"Bisa dipastikan aksi lanjutan yang saya sebut 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia bermuara pada Mogok Nasional," ujar Said Iqbal kepada awak media di depan Patung Kuda Monas, Jakarta, pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Said Iqbal mengatakan, pemeirntah harus menaikkan UMP karena para buruh tidak mendapatkan kenaikan gaji selama lima tahun. "Lima tahun terakhir itu, tiga tahun pertama nol persen kita naik upah. Padahal barang naiknya adalah tiga persen. Ekonomi tumbuh di atas tiga persen dalam tiga tahun pertama di dalam lima tahun itu," kata dia.

Tak hanya itu, Said Iqbal menyebut dalam dua tahun upah para buruh hanya naik sebesar 1.58 persen. Padahal, kata dia, ketika itu Indonesia sempat inflasi sebesar 2.8 persen. "Jadi upah itu tidak naik, nombok 2,8 persen naik barang, naik upah 1,58 persen, nombok berarti 1,3 persen. Setiap bulan itu, sadarkah kamu, pemerintah yang baru harus mendengar ini, buruh dalam lima tahun itu nombok, tidak naik upah," kata dia.

Meskipun demikian, Said Iqbal mempertanyakan gaji buruh swasta hanya naik 1,3 persen. Padahal, kata dia, para pekerja buruh setuju ketika gaji para Pegawai Negeri Sipil akan dinaikkan sebesar 8 persen. "Maka terbukti lima bulan terakhir di akhir pemerintahan yang lama, deflasi. Apa itu deflasi? Bagi menengah atas, orang-orang kaya menengah atas, dia uangnya sudah pakai uang tabungan," kata dia.

Muhammad Raihan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.

TEMPO.CO, Jakarta -Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer merespons tuntutan buruh untuk mencabut Undang-Undang Cipta Kerja. Selain itu, para buruh juga meminta pemerintah lewat Kemenaker menaikkan upah minimum menjadi 8 hingga 10 persen. “Akan terjawab dalam waktu dekat ini, yaitu soal UMP. Presiden (Prabowo) akan mengambil kebijakan yang pro kesejahteraan buruh terkait kenaikan UMP,” kata Immanuel alias Noel saat dihubungi pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Presiden Prabowo Subianto telah melantik Guru Besar Institute Teknologi Bandung (ITB), Yassierli sebagai Menteri Ketenagakerjaan dan Noel sebagai Wakil Menteri dalam Kabinet Merah Putih. Yassierli tengah merancang rencana kerja dalam 100 hari pertama. Menurut Yassierli, kementeriannya akan membahas Upah Minimum Provinsi (UMP) hingga upskilling maupun reskilling pekerja.

Pada Kamis siang, 24 Oktober kemarin, Partai Buruh bersama para serikat pekerja juga berunjuk rasa dan menuntut naiknya UMP dan dicabutnya Omnibuslaw. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, mengatakan aksi yang dilakukan di depan Patung Kuda, Monumen Nasional, Jakarta itu merupakan demonstrasi awalan. Partai Buruh dan serikat pekerja akan menggelar aksi lanjutan apabila tuntutan mereka tak didengar pemerintah.

"Bisa dipastikan aksi lanjutan yang saya sebut 25 sampai 31 Oktober di seluruh wilayah Indonesia bermuara pada Mogok Nasional," ujar Said Iqbal kepada awak media di depan Patung Kuda Monas, Jakarta, pada Kamis, 24 Oktober 2024.

Said Iqbal mengatakan, pemeirntah harus menaikkan UMP karena para buruh tidak mendapatkan kenaikan gaji selama lima tahun. "Lima tahun terakhir itu, tiga tahun pertama nol persen kita naik upah. Padahal barang naiknya adalah tiga persen. Ekonomi tumbuh di atas tiga persen dalam tiga tahun pertama di dalam lima tahun itu," kata dia.

Tak hanya itu, Said Iqbal menyebut dalam dua tahun upah para buruh hanya naik sebesar 1.58 persen. Padahal, kata dia, ketika itu Indonesia sempat inflasi sebesar 2.8 persen. "Jadi upah itu tidak naik, nombok 2,8 persen naik barang, naik upah 1,58 persen, nombok berarti 1,3 persen. Setiap bulan itu, sadarkah kamu, pemerintah yang baru harus mendengar ini, buruh dalam lima tahun itu nombok, tidak naik upah," kata dia.

Meskipun demikian, Said Iqbal mempertanyakan gaji buruh swasta hanya naik 1,3 persen. Padahal, kata dia, para pekerja buruh setuju ketika gaji para Pegawai Negeri Sipil akan dinaikkan sebesar 8 persen. "Maka terbukti lima bulan terakhir di akhir pemerintahan yang lama, deflasi. Apa itu deflasi? Bagi menengah atas, orang-orang kaya menengah atas, dia uangnya sudah pakai uang tabungan," kata dia.

Muhammad Raihan berkontribusi dalam penulisan artikel ini.