Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Kadir Karding membuka wacana untuk kembali mengizinkan pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) atau tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi.

Penghentian sementara ini dilakukan sejak 2015 melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Kepmenaker) Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-negara Kawasan Timur Tengah.

Penghentian dilakukan karena kasus kekerasan yang dialami pekerja migran.

Dilansir dari Antara, Karding mengatakan dengan penerapan moratorium saat ini penyelundupan tenaga kerja malah terjadi.

"Harus dibuka, karena kalau tidak dibuka tetap berangkat juga (PMI non-prosedural), jadi kita buka tapi diperketat," kata Karding di Tangerang, Sabtu (9/11).

Ia mengatakan saat ini pencabutan moratorium ini masih dalam kajian dan evaluasi.

"Untuk moratorium untuk Arab Saudi lagi kita kaji dan dievaluasi hingga saat ini," katanya.

Jika nanti jadi dibuka ia mengingatkan aturan ketat akan diberlakukan untuk mencegah kasus penyelundupan tenaga kerja dan untuk melindungi pekerja.

Selain itu, Kementerian PPMI juga sedang mengkaji dan menyelesaikan aturan mengenai mekanisme sistem pekerjaan bagi para pekerja migran Indonesia.

Termasuk soal penetapan upah yang harus diterima pekerja dan kemampuan dasar seperti bahasa.

"Termasuk bahasa soal salary atau upah sebesar 1.500 riyal, atau kalau di rupiahkan itu kisaran Rp7,5 juta," ujarnya.

Kadir juga menambahkan, pengkajian moratorium PMI untuk Arab Saudi dilakukan atas banyaknya minat warga negara Indonesia untuk bekerja di negara tersebut.

Selain bekerja, tentu beribadah di kota suci bagi pekerja muslim Indonesia jadi kelebihan tersendiri.

"Karena Muslim banyak yang berpandangan, Madinah, Mekah, berdoa disana luar biasa. Orang Indonesia cita-cita utama ke Arab, terutama di NTB itu tidak mau kalau tidak ke Arab, motifnya lebih keinginan beribadah," kata Karding.

Jakarta: Kemenangan Donald Trump atas Kamala Harris dalam pemilu Amerika Serikat (AS) 2024 kembali memunculkan kekhawatiran di kalangan pekerja migran Indonesia dan pelaku industri dalam negeri.

Trump, yang pernah menjabat sebagai Presiden AS pada periode 2017-2021, dikenal dengan kebijakan proteksionisme dan pendekatan imigrasi yang ketat. Kedua kebijakan ini berpotensi berdampak langsung terhadap ekonomi Indonesia dan keberlangsungan para pekerja migran di AS.

Menurut Direktur Eksekutif Migrant Watch Aznil Tan, kebijakan proteksionisme Trump di masa lalu telah memberikan pukulan bagi sektor industri Indonesia. Produk Indonesia kerap kalah bersaing di pasar AS akibat tingginya tarif impor.
“Kebijakan proteksionisme Trump sebelumnya mengakibatkan volume ekspor Indonesia ke AS menurun. Dengan terpilihnya kembali Trump, ancaman ini bisa berulang, yang pada akhirnya dapat memicu gelombang PHK di sektor industri,” ujar Aznil yang juga dan Pengamat Ketenagakerjaan, Jumat 8 November 2024.

Baca juga: Akui Kemenangan Trump, Obama Dorong Transisi Kekuasaan yang Damai

Trump, yang memperketat kebijakan imigrasi selama masa kepemimpinannya, juga dinilai bisa membawa pengaruh negatif bagi para pekerja migran Indonesia. Meski AS tengah mengalami kekurangan sekitar 2 juta tenaga kerja di berbagai sektor, Aznil memprediksi kebijakan imigrasi Trump akan mempersulit akses bagi pekerja migran asal Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), ada sekitar 10.000 pekerja migran Indonesia di AS, yang mayoritas bekerja di sektor perhotelan, restoran, kesehatan, pertanian, dan teknologi informasi. Meski jumlah ini tidak sebesar di negara-negara tujuan utama lain seperti Korea Selatan, Taiwan, Malaysia, atau Arab Saudi, para pekerja migran Indonesia di AS mendapatkan upah yang layak serta pengalaman hidup yang berharga di negara maju.

“Kebijakan imigrasi yang ketat kemungkinan akan membatasi pekerja migran Indonesia mengakses peluang kerja di AS, meski ada kebutuhan besar di sektor berketerampilan rendah hingga menengah,” lanjut Aznil.

Selain itu, Aznil menekankan perlunya Indonesia untuk segera melakukan reorientasi terhadap pasar komoditi dan tenaga kerja sebagai respons atas perubahan kebijakan AS ini. “Indonesia harus segera melakukan reorientasi pasar kerja dan pasar komoditi sebagai respons atas kemenangan Trump,” pungkasnya.

Kemenangan Trump ini banyak dinilai memberikan sinyal bahwa AS mungkin akan lebih tertutup terhadap produk dan tenaga kerja asing, termasuk dari Indonesia. Dengan mempertimbangkan pengalaman masa lalu, kalangan industri dan pemerintah di Indonesia diharapkan segera bersiap menghadapi potensi tantangan baru di era kepemimpinan Trump yang kedua ini.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(DHI)

JAKARTA, investor.id - Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Bareskrim Polri, serta Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) melakukan pembekalan terhadap Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa), yang resmi terbentuk 4 November 2024.

Melalui Rapat Koordinasi Pimpasa yang digelar pada Selasa (5/11/2024), sebanyak 146 personil Pimpasa menerima materi-materi penting terkait permasalahan sosial dan tindak kejahatan yang kerap terjadi terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Plt Direktur Jenderal Imigrasi Saffar Muhammad Godam mengatakan, agar Pimpasa kelak dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal, Imigrasi perlu memfasilitasi pengembangan kapasitas SDM (Sumber Daya Manusia). Langkah pertama yang kami lakukan yakni bersinergi dengan instansi terkait seperti BP2MI dan Polri.

“Sebelum memberikan edukasi keimigrasian, penting bagi Pimpasa memahami konteks sosial dari desa-desa yang akan dibinanya,” ungkapnya dalam keterangan pers, Jumat (8/11/2024).

AKP Roy Suganda Putra Sinurat S Trk SIK M H dari Bareskrim Polri menyebutkan, TPPO mencakup unsur proses, cara, dan tujuan eksploitasi, yang bisa meliputi perekrutan, pengangkutan, dan pemanfaatan korban untuk berbagai bentuk eksploitasi seperti praktik prostitusi, kerja paksa, hingga perdagangan organ tubuh.

Roy menjelaskan, menguraikan faktor-faktor penyebab TPPO di Indonesia, seperti faktor ekonomi, geografis, hingga sosial-budaya. Rendahnya kesadaran masyarakat, penggunaan akun palsu untuk perekrutan online, serta perbedaan persepsi hukum antar negara menjadi tantangan utama dalam menangani TPPO.

“Strategi yang diterapkan Polri untuk menanggulangi TPPO mencakup sosialisasi dan peningkatan patroli di daerah rawan kejahatan,” jelasnya.

Perlindungan PMI

Sedangkan dari BP2MI, Brigjen Pol Dayan IV Blegur SIK MH MHan menerangkan, upaya perlindungan terhadap PMI dilaksanakan berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Beberapa tantangan yang dihadapi para PMI antara lain stigma negatif, penempatan ilegal oleh oknum tak bertanggung jawab hingga lilitan hutang dengan bunga pinjaman yang tinggi.

“Untuk merespon tantangan tersebut, BP2MI memberikan program-program seperti menciptakan komunitas relawan serta mendorong wirausaha di kalangan PMI dan keluarganya dengan bantuan akses permodalan, pelatihan, dan konsultasi,” jelasnya.

Sementara itu, dari Bhabinkamtibmas Brigjen Pol M Rudy Syafirudin SIK SH menyebutkan, Bhabinkamtibmas bertugas menjaga ketertiban masyarakat melalui kemitraan dengan masyarakat (perangkat desa), membangun komunitas yang berdaya, serta mencegah gangguan keamanan.

“Bhabinkamtibmas secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan seperti sambang atau kunjungan ke warga, deteksi dini untuk memahami dinamika masyarakat, dan problem solving untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat binaan,” jelasnya.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Intelijen Keimigrasian Anom Wibowo mengatakan, proses konsolidasi masyarakat di desa-desa binaan Imigrasi tidak terlepas dari sinergi dengan instansi terkait. Pimpasa memegang irisan dari ketiga instansi yang kami hadirkan dalam kegiatan pembekalan ini. Melalui program ini, pihaknya memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan perdagangan orang penyelundupan manusia dari sisi keimigrasian.

“Pimpasa juga bersifat sebagai early warning system, di mana petugas mengumpulkan informasi berupa masukan dan pertanyaan yang diperoleh dari masyarakat terkait isu keimigrasian,” pungkasnya.

Editor: Indah Handayani (handayani@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI melalui aplikasi mobile banking, wondr by BNI mendukung gelaran Indonesia Week Hong Kong 2024. Acara ini merupakan bagian dari rangkaian kampanye internasional 'wondr is everywhere', yang sebelumnya telah hadir di berbagai kota besar dunia, seperti Amsterdam, Seoul, Tokyo, Osaka, Washington DC, dan Singapura.

Adapun Indonesia Week Hong Kong 2024 merupakan kolaborasi Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Hong Kong (KJRI HK), Indonesia Incorporated Hong Kong, Ikatan Alumni UI Hong Kong Chapter (Iluni UI HK Chapter) dan Persatuan Pelajar Indonesia Hong Kong (PPI HK), yang berlangsung pada 1-3 November 2024. Acara ini ini diikuti oleh 12 ribu peserta, yang terdiri dari warga lokal Hong Kong, Diaspora Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Berkolaborasi dengan KJRI HK dan mitra lainnya, wondr by BNI hadir untuk memberikan literasi keuangan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Hong Kong, serta menyediakan solusi perbankan yang mudah dan aman.

SEVP Retail Digital Solutions BNI Rian Eriana Kaslan mengaku sangat antusias dapat menjadi bagian dari pelaksanaan Indonesia Week Hong Kong 2024.

"Dukungan ini merupakan wujud komitmen kami dalam memberikan solusi finansial yang dibutuhkan oleh para Pekerja Migran Indonesia di Hong Kong. Pada acara ini kami hadir dengan berbagai program yang tidak hanya fokus pada kemudahan dalam perbankan, tetapi juga pemberdayaan dan literasi keuangan, serta kami juga bangga dapat memperkenalkan wondr by BNI di kancah global," jelas Rian dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

BNI, kata dia, terus berupaya mendukung masyarakat Indonesia mewujudkan impian finansialnya di mana pun mereka berada. Rian berharap inovasi wondr by BNI mampu memenuhi kebutuhan spesifik keuangan, edukasi, dan kewirausahaan bagi komunitas Indonesia di luar negeri.

Diketahui saat ini jumlah PMI di Hong Kong terus meningkat. Hingga Mei 2024, tercatat lebih dari 172.000 PMI di Hong Kong, separuh di antaranya adalah nasabah BNI atau sebanyak 87.000 PMI. Transaksi mobile banking BNI oleh PMI naik 81% dalam setahun menjadi 2 juta transaksi hingga akhir 2023 dari 1,15 juta transaksi pada 2022.

"Kami berharap wondr by BNI semakin mempermudah Pekerja Migran Indonesia dalam melakukan transaksi sehari-hari dalam pengelolaan keuangan melalui berbagai fitur yang sangat mudah digunakan dengan lebih terencana sesuai kebutuhan finansial, sekaligus perencanaan masa depan yang lebih optimal," tuturnya. .

Sementara itu, Konsul Jenderal Indonesia di Hong Kong Yul Edison berharap melalui acara yang mempromosikan kebudayaan Indonesia, kuliner, produk UMKM hingga forum investasi itu dapat tercipta kerja sama yang lebih dalam antara Indonesia dan Hong Kong.

Sebagai informasi, pada hari pertama Indonesia Week Hong Kong 2024 yang digelar Jumat (1/11), BNI mendapatkan penghargaan prestisius sebagai Best Indonesian Bank in Hong Kong for Serving Indonesia Diaspora dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Hong Kong. Penghargaan ini diterima oleh General Manager BNI Hong Kong Farid Faraitody, sebagai bukti atas komitmen BNI dalam memberikan layanan terbaik dan solusi keuangan yang inovatif, bagi diaspora dan PMI di Hong Kong.

(anl/ega)

IDXChannel - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, pekerja migran menyumbangkan devisa negara sebesar Rp227 triliun per tahun. Bahkan, angka ini nomor dua terbesar setelah pendapatan dari sektor minyak dan gas (migas).

"Pekerja migran kita ini setiap tahun rata-rata Rp227 triliun devisa yang dihasilkan untuk negara. Jadi nomor dua terbesar setelah migas," ujar Karding di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Karding pun menuturkan, jika bisa dimaksimalkan dari hulu ke hilir, maka devisa dari para pekerja migran bisa menyalip devisa migas. "Tapi syaratnya bahwa Kementerian Luar Negeri, semua K/L ini harus menjadikan diplomasi pekerja migran ini menjadi target diplomasi kita ke depan," ujarnya.

Selain itu, kata Karding, perlindungan pekerja migran harus tetap dimaksimalkan sesuai dengan mandat dari Presiden Prabowo Subianto. Sehingga, prosesnya harus segera diperbaiki mulai dari perekrutan, penempatan, hingga purna tugas.

"Intinya bahwa seluruh pekerja itu terutama pekerja-pekerja domestik ini mulai kita kurangi. Tapi kita akan perbanyak yang pekerja yang skill atau high skill. Yang low skill kita kurangi sedikit, pelan-pelan kita kurangi Tapi kita ketatkan syarat-syaratnya supaya tidak mudah dieksploitasi," kata dia.

Karding meyakini sektor pekerja migran ini akan banyak membantu pemerintah terutama mengurai pengangguran yang ada dalam negeri.

"Itu akan bisa kita lakukan. Kalau lihat kementerian pekerja migran Filipina, Mereka bisa mendapatkan 20 persen devisa negara, pendapatan negara itu dari pekerja migran. Nah kita negara besar, punya sumber daya yang bagus, Masa' kita tidak bisa mengikuti Filipina?" katanya.

(Dhera Arizona)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding mengatakan, rata-rata devisa yang disumbangkan pekerja migran Indonesia (PMI) per tahunnya saat ini sebesar Rp 227 triliun.

Menurut Karding, sumbangan devisa dari PMI ke negara menjadi nomor dua terbesar setelah devisa dari sektor minyak dan gas (migas).

Bahkan menurutnya tak menutup kemungkinan sumbangan devisa dari PMI ke depannya bisa lebih besar dari sektor migas.

"Bahwa tadi disampaikan oleh Pak Menko (Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar), pekerja migran kita ini setiap tahun rata-rata Rp 227 triliun devisa yang dihasilkan untuk negara. Jadi nomor dua terbesar setelah migas," ujar Karding di Kantor Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

"Kalau kita bisa kerjakan dari hulu ke hilir dan buka lapangan pekerjaan, pangsa pasar yang bagus ke depan, suatu ketika kami yakin bisa menyalip devisa migas," tegasnya.

Namun, kata Karding, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Pertama, ada dukungan dari seluruh kementerian dan lembaga terhadap perlindungan PMI.

Kedua, menjadikan diplomasi PMI sebagai target diplomasi ke depan.

Karding mendorong agar pemerintah melakukan perlindungan PMI sejak perekrutan hingga kembali pulang dari luar negeri.

"Perlindungan tetap kita maksimumkan sesuai dengan mandat dari Pak Presiden. Kita akan perbaiki mulai dari perekrutan, penempatan, sampai nanti pasca, purna. Ini akan kita kelola dari hulu ke hilir sedemikian rupa," kata Karding.

"Intinya bahwa seluruh pekerja itu terutama pekerja-pekerja (PMI) domestik ini mulai kita kurangi. Tapi kita akan perbanyak yang pekerja yang skill atau high skill. Yang low skill kita kurangi sedikit, pelan-pelan kita kurangi. Tapi kita ketatkan syarat-syaratnya supaya tidak mudah dieksploitasi," jelasnya.

Lebih lanjut, Karding juga menyinggung situasi di Filipina. Yang mana di negara tersebut pekerja migran mampu menyumbang 20 persen devisa negara.

Dengan demikian pemerintah RI ingin mencapai target yang sama.

"Kalau lihat kementerian pekerja migran Filipina, Mereka bisa mendapatkan 20 persen devisa negara, pendapatan negara itu dari pekerja migran. Nah kita negara besar, punya sumber daya yang bagus, masa kita tidak bisa mengikuti Filipina paling tidak," jelasnya.

IDXChannel – PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) memperkuat komitmennya mendorong ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Salah satunya dengan memperluas penerima manfaat program Mandiri Sahabatku ke PMI di Jepang.

Pemberdayaan yang dilakukan di Shinjuku Sumitomo Skyroom Building, Tokyo, Jepang ini bertujuan untuk memberikan keterampilan keuangan dan kewirausahaan yang sesuai bagi PMI. Harapannya, lebih dari 140 orang PMI sebagai peserta Mandiri Sahabatku Tokyo dapat mencapai kemandirian finansial serta dapat memiliki usaha ketika kembali ke tanah air.

Senior Vice President Government Project Bank Mandiri Hendrianto Setiawan menyampaikan Mandiri Sahabatku merupakan bagian integral dari upaya berkelanjutan perseroan untuk meningkatkan kesejahteraan PMI di luar negeri melalui keterampilan praktis dan akses layanan finansial. Melalui inisiatif ini, Bank Mandiri menunjukkan perannya sebagai mitra bagi PMI untuk memperkuat sektor ekonomi yang inklusif.

“Kami ingin memastikan bahwa PMI di Jepang memiliki dukungan yang memadai untuk mencapai kemandirian finansial dan siap membuka peluang usaha saat pulang ke Indonesia. Melalui pelatihan yang sesuai minat mereka, kami berharap program ini dapat mendorong peningkatan taraf hidup serta persiapan masa depan yang lebih baik,” ujar Hendrianto dalam keterangan resmi pada Selasa (5/11).

Hendrianto menyatakan terdapat beberapa materi kunci Mandiri Sahabatku yang relevan dengan kebutuhan PMI di Tokyo. Pertama, Growth Mindset yang bertujuan untuk mengubah pola pikir PMI agar memiliki hidup yang tetap berkualitas setelah pulang dari negara penempatan serta memiliki mindset entrepreneurship.

Kedua, Pengelolaan Keuangan & Investasi Masa Depan di mana, peserta mendapatkan wawasan untuk pengelolaan keuangan pribadi dan strategi investasi jangka panjang. Ketiga, Peluang Usaha Peternakan dengan memperkenalkan bisnis peternakan yang berpotensi besar dan langkah-langkah awal yang dapat diterapkan oleh PMI untuk bisa memulai usahanya.

“Melalui Mandiri Sahabatku, Bank Mandiri menunjukkan perannya sebagai mitra bagi para PMI, mendampingi mereka untuk berinvestasi dalam perekonomian lokal dan membangun masa depan yang lebih baik untuk diri mereka dan keluarga. Inisiatif ini sejalan dengan visi Bank Mandiri untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, sambil terus mendukung kiprah PMI sebagai pahlawan devisa dan penggerak ekonomi nasional,” tutur Hendrianto.

PMI asal Jawa Tengah sebagai salah satu peserta Mandiri Sahabatku Tokyo, M. Anis Syafii mengungkapkan, kegiatan Mandiri Sahabatku ini sangat bermanfaat bagi PMI. “Terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan peluang usaha di bidang peternakan. Banyak wawasan dan kesempatan yang terbuka, dan kami juga mendapatkan dukungan berkelanjutan untuk memulai usaha ketika pulang ke tanah air,” kata dia.

Sebagai bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam implementasi prinsip Environment, Social, and Governance (ESG), program ini sejalan dengan misi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Mandiri untuk memberdayakan komunitas PMI. Sejak diluncurkan pada 2011, Mandiri Sahabatku telah menjangkau lebih dari 19.000 PMI di berbagai negara, termasuk Arab Saudi, Korea Selatan, Hong Kong, dan Malaysia.

Selain itu, Bank Mandiri memperkenalkan aplikasi Livin’ by Mandiri, yang memungkinkan PMI di Jepang untuk mengakses layanan perbankan dengan mudah, termasuk transaksi dan pembukaan rekening dengan nomor SIM lokal. Aplikasi ini memberikan fleksibilitas finansial yang mendukung kebutuhan transaksi harian hingga layanan investasi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program lanjutan dan pendampingan bagi PMI, peserta dapat mengunjungi grup Facebook “Mandiri Sahabatku” sebagai ruang komunitas yang menyediakan dukungan tambahan dan kesempatan berbagi pengalaman.

(ADV/Febrina Ratna)

KOMPAS.com – Bank Mandiri memperkuat komitmen mendorong ekonomi kerakyatan dengan mengoptimalkan pemberdayaan pekerja migran Indonesia (PMI). Salah satu caranya, dilakukan melalui perluasan penerima manfaat program Mandiri Sahabatku di Jepang.

Pemberdayaan tersebut dilaksanakan di Shinjuku Sumitomo Skyroom Building, Tokyo, Jepang.

Bank Mandiri memberikan keterampilan keuangan dan kewirausahaan yang sesuai bagi 140 PMI peserta Mandiri Sahabatku Tokyo, yang diharapkan dapat mencapai kemandirian finansial serta memiliki usaha ketika kembali ke Tanah Air.

Senior Vice President (VP) Government Project Bank Mandiri Hendrianto Setiawan menyampaikan, Mandiri Sahabatku merupakan bagian integral dari upaya berkelanjutan perseroan untuk meningkatkan kesejahteraan PMI di luar negeri melalui keterampilan praktis dan akses layanan finansial.

“Kami ingin memastikan bahwa PMI di Jepang memiliki dukungan yang memadai untuk mencapai kemandirian finansial dan siap membuka peluang usaha saat pulang ke Indonesia,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11/2024).

Melalui inisiatif ini, Bank Mandiri menunjukkan perannya sebagai mitra bagi PMI untuk memperkuat sektor ekonomi yang inklusif.

“Melalui pelatihan yang sesuai minat mereka, kami berharap program ini dapat mendorong peningkatan taraf hidup serta persiapan masa depan yang lebih baik,” lanjutnya.

Hendrianto menyatakan terdapat beberapa materi kunci Mandiri Sahabatku yang relevan dengan kebutuhan PMI di Tokyo.

Pertama, Growth Mindset untuk mengubah pola pikir PMI agar memiliki hidup yang tetap berkualitas setelah pulang dari negara penempatan serta memiliki mindset entrepreneurship.

“Kedua, Pengelolaan Keuangan dan Investasi Masa Depan. Peserta mendapatkan wawasan untuk pengelolaan keuangan pribadi dan strategi investasi jangka panjang,” sebutnya.

Ketiga, Peluang Usaha Peternakan yang memperkenalkan bisnis peternakan dengan potensi besar dan langkah awal yang dapat diterapkan oleh PMI untuk bisa memulai usahanya.

“Bank Mandiri menunjukkan perannya sebagai mitra bagi para PMI, mendampingi mereka untuk berinvestasi dalam perekonomian lokal dan membangun masa depan yang lebih baik untuk diri mereka dan keluarga,” paparnya.

Inisiatif tersebut, kata dia, sesuai dengan visi Bank Mandiri yaitu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

“Sambil terus mendukung kiprah PMI sebagai pahlawan devisa dan penggerak ekonomi nasional,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu peserta Mandiri Sahabatku Tokyo +, M Anis Syafii, mengatakan bahwa pemberdayaan PMI melalui Mandiri Sahabatku terbukti sangat bermanfaat bagi PMI.

“Terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan peluang usaha di bidang peternakan. Banyak wawasan dan kesempatan yang terbuka, dan kami juga mendapatkan dukungan berkelanjutan untuk memulai usaha ketika pulang ke Tanah Air,” jelasnya.

Sebagai bagian dari komitmen Bank Mandiri dalam implementasi prinsip environmental, social, and governance (ESG), program tersebut sejalan dengan misi tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) Bank Mandiri untuk memberdayakan komunitas PMI.

Program Mandiri Sahabatku telah menjangkau lebih dari 19.000 PMI di berbagai negara, termasuk Arab Saudi, Korea Selatan, Hong Kong, dan Malaysia sejak diluncurkan pada 2011.

Selain itu, Bank Mandiri juga memperkenalkan aplikasi Livin’ by Mandiri, yang dapat digunakan PMI di Jepang untuk mengakses layanan perbankan dengan mudah, termasuk transaksi dan pembukaan rekening dengan nomor SIM lokal.

Aplikasi Livin’ by Mandiri memberikan fleksibilitas finansial yang mendukung kebutuhan transaksi harian hingga layanan investasi.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai program lanjutan dan pendampingan bagi PMI, peserta dapat mengunjungi grup Facebook Mandiri Sahabatku sebagai ruang komunitas yang menyediakan dukungan tambahan dan kesempatan berbagi pengalaman.

Bank Mandiri terus memperkuat perannya dalam memberdayakan ekonomi kerakyatan, terutama melalui dukungan bagi para Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Dalam rangka memperluas cakupan program Mandiri Sahabatku, perseroan kini menyasar para PMI yang bekerja di Jepang.

Program ini merupakan langkah konkret Bank Mandiri untuk membantu para pekerja migran dalam mengelola keuangan mereka, sekaligus memberikan keterampilan kewirausahaan yang relevan agar mereka siap menghadapi masa depan yang lebih mandiri dan sejahtera.

Pemberdayaan ini dilakukan melalui pelatihan keuangan bagi lebih dari 140 orang PMI di Shinjuku Sumitomo Skyroom Building, Tokyo, Jepang. Dengan keterampilan baru dalam mengatur keuangan dan berwirausaha, para peserta diharapkan dapat mencapai kemandirian finansial dan memiliki bekal usaha ketika kembali ke tanah air.

Senior Vice President Government Project Bank Mandiri, Hendrianto Setiawan, menyatakan bahwa program Mandiri Sahabatku bagian integral dari upaya berkelanjutan perseroan untuk mendorong inklusi ekonomi yang bermanfaat bagi PMI.

"Kami ingin memastikan bahwa PMI di Jepang memiliki dukungan yang memadai untuk mencapai kemandirian finansial dan siap membuka peluang usaha saat pulang ke Indonesia. Melalui pelatihan yang sesuai minat mereka, kami berharap program ini dapat mendorong peningkatan taraf hidup serta persiapan masa depan yang lebih baik," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (5/11).

Ia menambahkan, terdapat beberapa materi kunci Mandiri Sahabatku yang relevan dengan kebutuhan PMI di Tokyo.

Pertama, Growth Mindset yang bertujuan untuk mengubah pola pikir PMI agar memiliki hidup yang tetap berkualitas setelah pulang dari negara penempatan serta memiliki mindset entrepreneurship.

Kedua, Pengelolaan Keuangan & Investasi Masa Depan di mana, peserta mendapatkan wawasan untuk pengelolaan keuangan pribadi dan strategi investasi jangka panjang.

Ketiga, Peluang Usaha Peternakan dengan memperkenalkan bisnis peternakan yang berpotensi besar dan langkah-langkah awal yang dapat diterapkan oleh PMI untuk bisa memulai usahanya.

Hendrianto menjelaskan bahwa melalui program Mandiri Sahabatku, Bank Mandiri menunjukkan perannya sebagai mitra bagi para PMI, mendampingi mereka untuk berinvestasi dalam perekonomian lokal dan membangun masa depan yang lebih baik untuk diri mereka dan keluarga.

"Inisiatif ini sejalan dengan visi Bank Mandiri untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan di seluruh Indonesia, sambil terus mendukung kiprah PMI sebagai pahlawan devisa dan penggerak ekonomi nasional," tutur dia.

Di sisi lain, PMI asal Jawa Tengah sebagai salah satu peserta Mandiri Sahabatku Tokyo, M. Anis Syafii, mengungkapkan kegiatan Mandiri Sahabatku ini sangat bermanfaat bagi PMI.

"Terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan peluang usaha di bidang peternakan. Banyak wawasan dan kesempatan yang terbuka, dan kami juga mendapatkan dukungan berkelanjutan untuk memulai usaha ketika pulang ke tanah air," jelasnya.

Sebagai informasi, program Mandiri Sahabatku menjadi wujud nyata dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bank Mandiri dalam memberdayakan komunitas PMI sesuai prinsip Environment, Social, and Governance (ESG).

Sejak diluncurkan pada 2011, program ini telah menjangkau lebih dari 19.000 PMI di berbagai negara, termasuk Arab Saudi, Korea Selatan, Hong Kong, dan Malaysia.

Bank Mandiri juga memperluas akses dengan memperkenalkan aplikasi Livin' by Mandiri, yang memungkinkan PMI di Jepang untuk mengakses layanan perbankan dengan mudah, termasuk transaksi dan pembukaan rekening dengan nomor SIM lokal.

Aplikasi ini memberikan fleksibilitas finansial yang mendukung kebutuhan transaksi harian hingga layanan investasi.

Tak hanya itu, Bank Mandiri juga menyediakan dukungan lanjutan melalui grup Facebook 'Mandiri Sahabatku', yang menjadi ruang komunitas bagi para PMI untuk saling terhubung, berbagi pengalaman, serta mendapatkan informasi terbaru seputar program pelatihan dan pendampingan.

Jakarta: Negara-negara di Eropa menjadi salah satu destinasi migrasi internasional baru yang makin menarik bagi Pekerja Migran Indonesia. Khususnya pekerja di bidang kesehatan atau perawat.

Peluang kerja di Eropa menjadi satu hal yang layak dicermati ketika tengah berbicara soal migrasi internasional. "Menariknya, ada kekhususan tersendiri dari Eropa tentang peluang PMI untuk bekerja di sana,” jelas Kepala Pusat Riset Kependudukan (PRP) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Nawawi dilansir dari laman BRIN, Kamis, 31 Oktober 2024.

Menurut Nawawi, peluang kerja ini datang karena masyarakat Eropa saat ini tengah mengalami fenomena aging society. Sehingga peluang akan meningkatnya kebutuhan tenaga perawat dan care giver menjadi juga terus meningkat.
Kebutuhan pelayanan kesehatan yang optimal dan pola hidup yang sehat di Eropa, pastinya membutuhkan pelayan kesehatan yang optimal. “Selain itu juga adanya jaminan keamanan, kepastian hukum, dan kestabilan ekonomi. Eropa dikenal dengan negara emigran, sehingga sudah terbiasa adanya interaksi antara masyarakat lokal dengan pekerja asing,” jelas Nawawi.

Data dari BP2MI dan Kemenaker menunjukkan, job order dari perawat Indonesia masih sangat besar. "Kurun waktu 2014 - 2022 dari sekitar 4,2 juta job order untuk perawat, kita baru memenuhi 9% dari job order tersebut,” sebutnya.

Sejumlah Hambatan

Namun demikian, ada berbagai hambatan yaitu informasi peluang kerja perawat di luar negeri. Kemudian pemahaman tentang regulasi, dan proses bekerja di luar negeri harus melalui berbagai skema.

Hambatan berikutnya, keterbatasan kemampuan berbahasa di negara yang akan ditempati, serta hambatan kultural.

Sementara itu, Said Saleh Alwaini Chief Executive Officer Binawan Group menjelaskan, pada 2030 kurangnya tenaga perawat diperkirakan akan mencapai 2,5 juta di negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development).

“Hal tersebut berkaitan dengan meningkatnya kebutuhan perawatan kesehatan pada populasi yang menua, dan berkurangnya pasokan pekerja usia produktif. Demikian juga tingginya angka putus sekolah dalam profesi ini, terutama setelah covid-19. Selanjutnya, penurunan minat yang signifikan untuk mengejar pendidikan, dan karier keperawatan,” urainya.

Said memberikan rekomendasi, yaitu mempromosikan kesadaran akan peluang kerja internasional kepada perawat Indonesia, mempromosikan kesadaran perawat Indonesia di pasar Eropa. “Menyubsidi program persiapan seperti pelatihan dan pendidikan, terutama untuk memenuhi tuntutan internasional, serta merekayasa ulang dan merampingkan proses penempatan khususnya untuk posisi terampil dan profesional,” terangnya.

Baca juga: LinkedIn: Muncul Rekruitmen untuk Jabatan-Jabatan Baru Profesional, Apa Saja Itu?

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Abdul Kadir Karding berharap ada agenda pelepasan pekerja migran (PMI) oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara.

Hal itu diharapkan dapat dilakukan sebagai bentuk apresiasi terhadap PMI yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan devisa di Indonesia.

"Saya itu punya mimpi. Karena kita selalu mengatakan bahwa PMI adalah penghasil pahlawan devisa. Sesekali pelepasan, pelepasan PMI, yang ke Korea misalnya itu dilepas di Istana, akhirnya mereka akan bangga," ujar Karding usai rapat bersama Komisi IX DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Di samping itu, lanjut Karding, agenda pelepasan ini menjadi simbol komitmen pemerintahan untuk menjamin perlindungan terhadap PMI selama bekerja di luar negeri.

Saat ini, Karding mengaku sudah mengusulkan agenda pelepasan tersebut kepada Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretaris Kabinet.

“Jadi pemerintah memberi pesan bahwa ini dilepas di simbol negara, artinya kami akan melindungi mereka. Jadi ya (kemungkinan) November, dan kami juga akan mengoptimalkan. Kami masih diusulkan ya sama Pak Seskab,” kata Karding.

Karding menekankan bahwa Prabowo telah memerintahkan seluruh jajaran untuk memastikan para “Pejuang Devisa” diperlukan secara manusiawi.

Dia pun mengeklaim bahwa pemerintahan tengah menyusun program untuk memastikan perlindungan dan pelayanan yang optimal bagi PMI. Salah satunya dengan merencanakan pembentukan tim gerak cepat.

"Kita lagi menyusun program-program bagaimana prinsipnya kehadiran negara terhadap pekerja migran. Dan meminimalisir potensi-potensi eksploitasi, kekerasan, tindakan perdagangan orang," kata Karding.

“Ya salah satunya adalah kita merasa perlu membentuk tim task force, tim gerak cepat. Jadi kalau ada apa-apa negara langsung hadir,” sambungnya.

Bersamaan dengan itu, Karding menegaskan bahwa Kementerian P2MI juga akan meningkatkan kembali hubungan bilateral dengan negara lain, khususnya yang terkait pekerja migran.

“Mungkin yang kita akan perbaiki nanti ke depan itu daerah-daerah yang kita mengirim banyak. Misalnya Arab Saudi, Uni Emirat Arab, itu akan kita perbaiki. Terus juga Malaysia, itu akan kita perbaiki,” kata Karding.

“Dan negara-negara lain yang potensial juga. Masih ada Kanada, masih ada Amerika, masih ada Norwegia, masih ada Jerman. Itu juga, bahkan informasi yang saya perlukan di Hungaria juga ada,” pungkasnya.

Jakarta: Perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) merupakan salah satu prioritas utama politik luar negeri Indonesia. Berbagai kementerian dan instansi terkait, termasuk Kementerian Luar Negeri, terus berusaha keras melakukan berbagai program dan bersinergi demi melindungi para WNI di luar negeri.

Tantangan yang dihadapi semakin kompleks, dengan meningkatnya kejahatan internasional yang semakin canggih dengan melibatkan teknologi informasi (IT). Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan pembinaan di dalam negeri agar WNI lebih siap dan terlindungi sejak awal.

Perlindungan terhadap warga negara dimulai dari dalam negeri, sehingga di bawah kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto, harus merencanakan pelatihan-pelatihan mendalam untuk mencegah tindak perdagangan manusia yang berpotensi menimpa pekerja migran Indonesia (PMI).
Selain itu, aturan pembuatan paspor diperketat dengan memperkuat prosedur intelijen dalam negeri. Ini dilakukan agar tidak sembarang orang dapat dengan mudah pergi ke luar negeri tanpa pertimbangan matang.

"Dengan maraknya kejahatan, kita harus waspada karena banyak dari aspek lingkungan, mulai dari tingkat RT dan RW harus diperhatikan, karena sangat rentan terhadap kejahatan internasional," kata Teuku Rezasyah, pengamat Hubungan Internasional dari Unpad saat dihubungi Medcom.id, Rabu, 23 Oktober 2024.

Kekhawatiran lain muncul terkait pendidikan masyarakat Indonesia, di mana 60-70 persen dari total warga hanya mengenyam pendidikan hingga tingkat SD, SMP, atau SMA, dan bahkan tidak semuanya tamat.

Rendahnya tingkat pendidikan ini membuat pekerja migran RI lebih rentan terhadap kejahatan internasional, baik yang dilakukan di luar negeri maupun yang berdampak di dalam negeri.

Banyak kasus menunjukkan bahwa PMI di luar negeri sering kali dimanfaatkan oleh pihak asing untuk kejahatan, suatu hal yang perlu menjadi perhatian serius di masa depan.

Upaya pencegahan ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan WNI dan mencegah kejahatan lintas negara yang semakin berkembang. (Angel Rinella)

Baca juga: Satu Dekade Perlindungan WNI: Lebih dari 200.000 Kasus Berhasil Diselesaikan


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)