Phnom Penh: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi hadir dalam Pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation (JCBC) di Phnom Penh, Kamboja pada Rabu, 21 Agustus 2024. Pertemuan Menlu Retno dengan Menlu Kamboja Sok Chenda Sophea ini dilakukan di momen peringatan 65 tahun hubungan bilateral Indonesia-Kamboja.

Pertemuan JCBC kali ini adalah pertemuan yang kelima, sementara pertemuan yang keempat dilakukan di Jakarta pada 2018.

Terdapat lima topik besar yang dibahas dalam JCBC yaitu kerja sama politik, kerja sama pertahanan dan keamanan, kerja sama ekonomi, kerja sama sosial budaya dan pariwisata. Kedua menteri juga membahas mengenai isu di kawasan dan global.
Pertama yang dibahas adalah mengenai kerja sama pertahanan-keamanan. Selama ini, kerja sama pertahanan-keamanan Indonesia-Kamboja terjalin erat, melalui dialog, latihan bersama, dan juga capacity building. Dalam pertemuan, Menlu Retno mendorong penguatan kemitraan di bidang pertahanan, termasuk kerja sama industri pertahanan.

Dalam hal ini, Kamboja menyampaikan ketertarikan membeli sejumlah peralatan militer produksi Indonesia seperti helikopter dan senjata ringan. Oleh karena itu, Menlu Retno mengundang pihak Kamboja untuk mengunjungi industri pertahanan Indonesia seperti ke PT PINDAD dan PTDI dan juga berpartisipasi dalam Indo Defence Expo & Forum yang akan diselenggarakan pada November tahun ini.

“Kami juga menyambut baik kunjungan KRI Bima Suci ke Pelabuhan Sihanoukville pada 16-19 Agustus lalu yang menjadi simbol eratnya hubungan kedua Angkatan Laut,” ujar Menlu Retno.

TPPO di Kamboja

Isu kedua mengenai isu tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, terutama menyangkut kejahatan online scamming yang kian meningkat dan menjadi perhatian serius kedua negara.

Menlu Retno menyampaikan bahwa tahun lalu saja, KBRI Phnom Penh telah menangani 842 kasus online scamming yang melibatkan WNI. Menlu Retno mengapresiasidukungan Pemerintah Kamboja kepada Pemerintah Indonesia dalam penanganan kasus-kasus tersebut.

Dan untuk memperkuat upaya penanggulangan TPPO, lanjut Menlu Retno, dirinya juga mendorong pembentukan mekanisme bilateral khusus untuk pencegahan TPPO secara lebih efektif.

Ketiga, kedua menteri juga membahas penguatan kerja sama ekonomi. Menlu Retno mengapresiasi kepercayaan masyarakat Kamboja terhadap produk-produk Indonesia.

Nilai perdagangan kedua negara terus meningkat. Tahun lalu, nilai perdagangan kedua negara mencapai hampir USD1 miliar, dan angka ini tentu masih dapat ditingkatkan.

Oleh karena itu, Indonesia-Kamboja untuk mendorong kemitraan business-to-business.

Konektivitas Indonesia-Kamboja

“Saya juga mengundang para pebisnis Kamboja untuk mengunjungi Pameran Produk dan Jasa Sousdey Indonesia pada September mendatang yang akan diadakan oleh KBRI Phnom Penh,” ucap Menlu Retno.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya kerja sama ketahanan pangan dan investasi dan ketertarikan serta kesiapan sejumlah Perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di bidang industri pangan dan infrastruktur di Kamboja. Untuk itu, Menlu Retno meminta dukungan Pemerintah Kamboja untuk memfasilitasi perusahaan-perusahaan Indonesia yang ingin berinvestasi ke Kamboja.

Poin keempat yang dibahas adalah mengenai kerja sama sosial budaya. Di sini, Menlu Retno mendorong finalisasi MoU Kerja Sama Kebudayaan yang akan memperkuat kolaborasi dalam melestarikan benda-benda sejarah dan warisan budaya serta kerja sama museum dan arkeologi.

Untuk poin kelima, Menlu Retno dan Sophea membahas penguatan kerja sama konektivitas. “Kami sepakat mendorong joint feasibility studies untuk pelayaran langsung dan pembukaan jalur penerbangan langsung untuk destinasi baru,” ungkapnya.

Baca juga: Bersama Komunitas RI di Kamboja, KBRI Phnom Penh Renovasi Sekolah Persahabatan

(WIL)