Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pamit dari jabatannya saat ini, di hadapan seluruh jajaran Kementerian Luar Negeri atau Kemenlu pada Jumat (18/10/2024).

Retno di hari terakhirnya menjabat sebagai Menlu RI meminta maaf dan menangis haru saat berpamitan dengan seluruh jajaran Kemlu RI.

"Kemlu adalah satu-satunya rumahku. Saya hanya mengenal satu pekerjaan yaitu menjadi seorang diplomat. Sudah hampir 40 tahun saya berada di rumah ini [Kemlu]," katanya, di Kemlu RI, pada Jumat (18/10/2024).

Dia juga menyatakan bahwa selama menjadi Menlu RI, sudah berupaya sekuat tenaga untuk melakukan yang terbaik bagi Indonesia.

"Maafkan saya. It's the best that I can do for Indonesia and for you all. Jagalah rumah ini [Kemlu] dengan baik teman-teman," ujarnya.

Lebih lanjut, dia juga berterima kasih terhadap semua jajaran di Kemlu RI yang sudah percaya dengan kepemimpinannya.

“So thank you very much for standing by me. Thank you for supporting me and thank you for being there for me. And you always be in my heart. Sekali lagi aku pamit, ya, teman-teman,” ucapnya kepada jajaran Kemenlu.

Perlu diketahui, Retno tidak termasuk ke dalam salah satu calon menteri yang dipanggil Prabowo Subianto, untuk masuk ke dalam pemerintahan RI selanjutnya.

Setelah pamit dari jabatan Menlu RI, Retno ditunjuk menjadi Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk urusan air. Hal Ini menjadikan Retno perempuan Indonesia pertama yang mengemban jabatan tersebut.

“Utusan Khusus akan mendukung langkah-langkah demi memastikan masa depan dengan air terjamin dengan mendorong kerja sama politik, ekonomi, dan sosial-budaya yang lebih kuat di semua lapisan,” kata Sekjen PBB dalam pernyataan tertulis pada Jumat (13/9/2024).

Selanjutnya, Retno akan mulai bertugas sebagai Utusan Khusus PBB pada 1 November 2024 usai menyelesaikan tugasnya dari Kabinet Indonesia Maju Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Untuk diketahui, Presiden Jokowi melantik Retno Marsudi sebagai Menteri Luar Negeri (Menlu) RI pada 2014. Retno telah memimpin diplomasi Indonesia selama 10 tahun.

Jakarta: Retno Lestari Priansari Marsudi menjadi Menteri Luar Negeri Republik Indonesia selama satu dekade terakhir sejak tahun 2014. Selama periode itu hingga kini, Menlu Retno telah mengimplementasikan berbagai kebijakan luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.

Berlandaskan politik bebas aktif, presiden Indonesia memiliki pandangan dan preferensi tersendiri dalam mendorong pertumbuhan Indonesia di kancah global.

Di era Presiden Jokowi, kebijakan politik luar negeri Indonesia lebih difokuskan pada ekonomi demi mendorong pertumbuhan bidang tersebut di dalam negeri.

Diplomasi Ekonomi

Diplomasi Ekonomi yang diserukan Presiden Jokowi berkutat pada penguatan sektor perdagangan dan investasi melalui skema kerja sama bilateral atau multilateral. Dalam 10 tahun terakhir, Menlu Retno telah mendapat berbagai pencapaian konkret terkait hal ini.
Dalam pidato di Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri Tahun 2024, Menlu Retno Marsudi mengatakan bahwa nilai volume perdagangan Indonesia dengan berbagai negara di tahun 2014 mencapai USD355 miliar atau berkisar Rp5.513 triliun.

Hampir sepuluh tahun kemudian, tepatnya di tahun 2023 pada periode Januari-November, volume perdagangan global Indonesia mencapai USD439 miliar atau sekitar Rp6.817 triliun.

“Naik hampir 24 persen dan mengalami surplus lebih dari USD33 miliar,” ucap Menlu Retno dalam pidatonya.

Di bidang investasi, Menlu Retno menyebut realisasi investasi asing di tahun 2014 mencapai USD28,5 miliar atau Rp442 triliun. Melompat hampir satu dekade ke depan, pada periode Januari hingga September 2023, nilai investasi asing ke Indonesia sudah mencapai USD37 miliar (Rp574 triliun) atau naik sekitar 32 persen.

Hasil nyata investasi asing ini berbuah berbagai proyek infrastruktur di dalam negeri, beberapa di antaranya yang menjadi sorotan adalah:

* Pembangunan Mass Rapid Transit (MRT)
* Kereta Cepat Jakarta Bandung
* Proyek Pelabuhan Patimban
* Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Cirata

Penguatan Kerja Sama Perdagangan

Masih dalam keterangan di PPTM 2024, Menlu Retno mengatakan bahwa Indonesia telah berhasil meningkatkan akses pasar dan mengurangi hambatan perdagangan melalui 27 perjanjian perdagangan dan ekonomi.

Puluhan perjanjian ini disepakati dalam bentuk Preferential Trade Agreement (PTA), Free Trade Agreement (FTA), Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan juga Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Sementara itu berdasarkan keterangan di Setkab.go.id, Indonesia telah memiliki sepuluh perjanjian perdagangan bilateral yang telah ditandatangani dengan negara mitra.

Delapan dari sepuluh perjanjian ini sudah diratifikasi dan telah berlaku efektif (entry into force), yaitu:

* Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJ-EPA).
* Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA).
* Indonesia-Palestine MoU on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories.
* Indonesia–Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (IC-CEPA).
* Indonesia–Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA).
* Indonesia-European Free Trade Area Comprehensive Economic Partnership Agreement (IE-CEPA).
* Indonesia Mozambique Preferential Trade Agreement (IM-PTA).
* Indonesia-Republic of Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement (IK-CEPA).

Sedang dua perjanjian perdagangan bilateral lainnya masih dalam proses ratifikasi, yaitu Indonesia-United Arab Emirates Comprehensive Economic Partnership Agreement (IUAE-CEPA) dan Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement (IP-PTA).

Masih terkait perjanjian dagang, Indonesia juga telah menyelesaikan protokol perdagangan dalam skema kerja sama, terutama untuk produk-produk pertanian dan perikanan.

Berbagai inisiatif baru, lanjut Menlu Retno, juga dijalankan untuk memperkuat kemitraan ekonomi Indonesia di berbagai kawasan, termasuk yang melibatkan peran sektor swasta.

Perihal kelapa sawit, salah satu komoditas utama Indonesia, Menlu Retno telah menjalankan diplomasi ekonomi yang bertujuan mendorong ekspor sekaligus melawan diskriminasi terhadap produk tersebut. Diplomasi ekonomi juga dijalankan untuk memperkuat hilirisasi industri kelapa sawit beserta turunannya.

Diplomat sebagai Agen Pertumbuhan Ekonomi

Di periode pertama dan kedua pemerintahan Jokowi, kebijakan luar negeri Indonesia difokuskan pada mencari keuntungan dalam menjalin kerja sama dengan negara lain. Peran diplomat, terutama duta besar, menjadi krusial dalam hal ini.

Dubes RI di semua negara perwakilan didorong untuk ‘berjualan’ segala sesuatu mengenai Indonesia, mulai dari undangan untuk berinvestasi di berbagai sektor hingga mempromosikan produk-produk buatan dalam negeri.

Pendekatan diplomasi seperti ini dipandang lebih pragramatis, yang didesain untuk berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Para dubes dan diplomat lainnya yang berada di negara perwakilan didorong untuk menggunakan segala sumber daya untuk mempromosikan segala sesuatu mengenai Indonesia.

Promosi dilakukan di berbagai acara, termasuk resepsi diplomatik yang biasanya digelar di perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Republik Indonesia. Di acara seperti ini, para dubes dan diplomat melakukan soft approach dalam mempromosikan Indonesia, termasuk terkait sektor pariwisata, produk makanan dan minuman, kerajinan tangan, hingga kuliner nusantara.

Baca juga: Diplomasi Ekonomi 'Paksa' Ubah Mindset Diplomat Indonesia

Indonesia Spice Up the World

Salah satu hal yang dilakukan para dubes dan diplomat RI di luar negeri adalah menggalakkan program Indonesia Spice Up The World. Ini merupakan program pemerintah Jokowi yang melibatkan lintas lembaga, dengan Kemenlu Ri sebagai ujung tombaknya.

Indonesia Spice Up The World merupakan program mengenalkan kuliner nusantara, terutama seputar bumbu, rempah dan pangan olahan Indonesia, ke negara-negara dunia terutama yang berada di benua Afrika.

Berdasarkan keterangan di situs Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Indonesia Spice Up The World diharapkan dapat mengembangkan dan menguatkan restoran Indonesia di luar negeri, atau sebagai bagian dari gastrodiplomasi restoran.

Dengan adanya Indonesia Spice Up The World, diharapkan Pemerintah RI dapat meningkatkan ekspor pangan olahan, terutama bumbu rempah.

Menparekraf Sandiaga Uno mengatakan bahwa program Indonesia Spice Up The World diharapkan dapat meningkatkan peluang industri kuliner dunia.

Ini didasarkan pada data, nilai ekspor bumbu atau rempah olahan serta komoditas rempah segar di Indonesia yang mengalami tren positif, dengan rata-rata pertumbuhan 2,95?lam lima tahun terakhir. Bahkan pada 2020, nilai ekspornya mencapai USD1,02 miliar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Vientiane: Menteri Luar Negeri negara-negara ASEAN telah melakukan pertemuan ASEAN Coordinating Council (ACC) di Vientiane, Laos pada Selasa, 8 Oktober 2024. Pertemuan ACC ini bertujuan membahas proses kelembagaan ASEAN menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-44 dan ke-45 di Vientiane, Laos, pekan ini.

Dalam pertemuan ACC, Menlu Retno Marsudi menegaskan dukungan penuh Indonesia terhadap proses integrasi Timor Leste di ASEAN. Terdapat tiga langkah kunci yang diusulkan Indonesia dalam hal ini.

Pertama, perlunya pembentukan unit dukungan khusus untuk Timor Leste di Sekretariat ASEAN, untuk mendukung berbagai milestones dari roadmap untuk integrasi Timor Leste.

Kedua, pentingnya memfokuskan pada penguatan kapasitas institusional dan teknis, agar Timor Leste dapat berperan aktif dalam proses Pembangunan Komunitas ASEAN di ketiga pilar.
Ketiga, peningkatan partisipasi Timor Leste dalam pertemuan ASEAN. “Saya rasa tiba saatnya Timor Leste dilibatkan dalam diskusi substantif dan dalam pembentukan prioritas ASEAN,” ujar Menlu Retno, dalam keterangan di situs Kemenlu RI.

Menutup pidatonya, Menlu Retno kembali mengapresiasi Keketuaan Laos di ASEAN yang telah turut menjaga kontinuitas kerja ASEAN. Ia juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap Keketuaan Malaysia di ASEAN tahun depan.

Dalam pertemuan, para Menlu ASEAN juga turut menyampaikan apresiasi atas dedikasi Menlu Retno selama 10 tahun terakhir dalam memperkuat ASEAN. Mereka siap mendukung tugas Menlu Retno selanjutnya sebagai Utusan Khusus Sekjen PBB untuk isu air.

Baca juga: Pemimpin Asia Tenggara Setuju Timor Leste Masuk ASEAN, Intip Profil Negaranya


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Vientiane: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengapresiasi seluruh menlu negara-negara anggota ASEAN yang selama ini telah mendukung Indonesia, terutama selama masa keketuaan RI di tahun 2023.

“Kalian semua bukan hanya rekan kerja, tetapi juga saudara saya”, ujar Menlu Retno dalam ASEAN Ministerial Meeting (AMM) di Laos, dikutip dari pernyataan Kemenlu RI, Selasa, 8 Oktober 2024.

Dalam pertemuan, Menlu Retno mengangkat beberapa capaian ASEAN dalam satu dekade terakhir.
“Antara lain, ASEAN telah mampu menavigasi persaingan kekuatan besar yang semakin meruncing. AOIP juga telah mendorong kolaborasi inklusif di kawasan,” ujar Retno.

Ia juga menyampaikan bahwa mekanisme RCEP telah mendorong terbentuknya integrasi ekonomi kawasan dan menyatukan mereka yang bersebrangan.

“Setiap dari kita telah menempatkan ASEAN sebagai prioritas utama dalam kebijakan luar negeri kita dan memainkan peran penting dalam transformasi ASEAN ini”, tambah Menlu Retno.

Terkait ini, beberapa Menlu negara ASEAN secara khusus mengapresiasi peran signifikan Indonesia, khususnya di bawah kepemimpinan Menlu Retno dalam memperkuat ASEAN.

Inisiatif Indonesia untuk mengembangkan AOIP dinilai sebagai langkah penting dalam membentuk arsitektur kawasan yang inklusif di tengah dinamika geopolitik.

Menlu Retno juga menitipkan beberapa pesan untuk ASEAN ke depan.

Stabiltas dan Keamanan Kawasan

“Keberhasilan ASEAN di masa depan akan ditentukan oleh bagaimana ASEAN mampu menjawab tantangan yang ada, seperti menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan, menunjukkan solidaritas, serta terus memperkuat kapasitas institusional agar lebih tanggap terhadap tantangan global yang terus berkembang,” ucapnya.

Selain itu, Retno juga menggarisbawahi pentingnya ASEAN untuk terus berkomitmen pada hukum internasional, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip yang dipegang teguh oleh ASEAN, termasuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Tidak boleh ada ruang untuk pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut," tegas Menlu Retno.

Dalam pertemuan tersebut, isu Myanmar juga kembali dibahas, Menlu Retno menyampaikan Indonesia telah menginisiasi pertemuan para stakeholders terkait Myanmar dan pertemuan para Utusan Khusus Myanmar di Jakarta.

Setidaknya ada empat poin penting yang diangkat Menlu Retno, ASEAN perlu terus mendorong dialog yang inklusif, dengan melibatkan seluruh stakeholders Myanmar, perlunya ASEAN membahas isu TPPO dan juga obat-obatan terlarang yang semakin memperburuk situasi di Myanmar.

Retno menambahkan perlunya peningkatan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Myanmar yang sangat membutuhkan. Retno menambahkan, perlunya dukungan internasional terhadap inplementasi 5 Poin (5PC) ASEAN, sebagai referensi utama penyelesaian isu Myanmar.

Pertemuan Menlu ASEAN hari ini berhasil mengukuhkan komitmen bersama untuk menjaga stabilitas dan keamanan di kawasan, serta memastikan ASEAN tetap menjadi organisasi yang adaptif dan relevan dalam menghadapi tantangan global di masa depan.

Baca juga: Laut China Selatan Jadi Fokus Indonesia di Pertemuan Pilar Politik Keamanan ASEAN


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

Vientiane: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia (Menlu RI) Retno Marsudi bersama Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan RI (Menko Polhukam RI) Hadi Tjahjanto menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri untuk Pilar Politik-Keamanan ASEAN (APSC) di Vientiane, Laos pada 8 Oktober 2024.

Pertemuan mengidentifikasi capaian blueprint pilar Politik Keamanan ASEAN. Dalam pernyataan nasional Indonesia, Menko Polhukam Hadi Tjahjanto mengapresiasi capaian blueprint pilar APSC yang telah mencapai 99,6%.

Ia juga menyoroti perlunya menyepakati Rencana Strategis untuk Visi Komunitas ASEAN 2045 agar ASEAN dapat terus beradaptasi dengan dinamika strategis di kawasan dan mampu mengatasi berbagai tantangan masa depan. Isu Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) juga menjadi perhatian Indonesia.
“Kita perlu memperkuat penegakan hukum, pengelolaan perbatasan dan kerja sama ASEAN dalam mengatasi kejahatan lintas negara ini,” ujar Menko Polhukam Hadi, seperti dikutip Kemlu.go.id.

Sementara itu, Menlu Retno secara khusus mengangkat dua isu penting lainnya di kawasan:

Laut China Selatan

Menlu Retno menyampaikan bahwa Indonesia memantau dari dekat perkembangan situasi Laut China Selatan dan berharap eskalasi tidak terjadi di wilayah ini.

Menlu menegaskan pentingnyanya terus menghormati UNCLOS 1982. Selain itu, Menlu Retno juga menegaskan pentingnya untuk segera menyelesaikan Perundingan Kode Etik (COC) Laut China Selatan.

Pelindungan Hak Asasi Manusia

“Di mana-mana kita menyaksikan berbagai tantangan terkait isu HAM. Ini menegaskan bahwa isu pelindungan Hak Asasi Manusia sangat rentan,” ujar Retno.

Menlu Retno menegaskan pentingnya ASEAN memperkuat dan memajukan pembahasan isu HAM, khususnya melalui penguatan AICHR dan juga melalui penguatan kerja sama dengan negara-negara mitra ASEAN lainnya.

Hal ini penting dilakukan dalam rangaka menghadapi tantangan tradisional dan non-tradisional di kawasan.

Dalam kesempatan ini, Menlu juga menyinggung mengenai hak untuk membangun (Right to Development) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya menciptakan HAM dan perdamaian dunia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

Jakarta: Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi, menerima penghargaan Mujahidah Diplomasi Award dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada Kamis 3 Oktober 2024. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas komitmen Menlu Retno dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina.

“Penghargaan ini adalah pengingat bahwa perjuangan untuk Palestina adalah perjuangan kita bersama,” ujar Menlu RI dalam sambutannya.

“Kita bersyukur, perjuangan diplomasi Indonesia untuk Palestina mendapatkan dukungan besar dari masyarakat Indonesia dan organisasi masyarakat. MUI dan Baznas termasuk mitra penting dalam perjuangan tersebut,” imbuh Menlu Retno.
Menlu Retno menambahkan bahwa isu Palestina sangat kental diangkat dalam dunia internasional, termasuk selama partisipasinya di Sidang Majelis Umum (SMU) PBB ke-79 di New York yang baru saja dihadirinya.

"Indonesia tidak akan tinggal diam. Indonesia termasuk di garis depan dalam membela perjuangan bangsa Palestina. Diplomasi Indonesia memilih untuk berpihak membela keadilan dan kemanusiaan, membela yang benar, against all odds,” tegas Menlu Retno.

Menlu Retno juga menjelaskan fokus utama yang diperjuangkan Indonesia selama SMU PBB minggu lalu di New York.

Pertama, menggalang pengakuan negara-negara terhadap kedaulatan Palestina.

Kedua, terus mendorong implementasi Resolusi Majelis Umum PBB yang meminta Israel mengakhiri aktivitas ilegalnya di Palestina.

"Selama 10 tahun terakhir, selain bantuan pemerintah dan masyarakat Indonesia yang sangat besar. Kita juga salurkan 189 capacity building kepada lebih dari 2.000 beneficiaries Palestina. Dan tentunya, pembangunan RS Indonesia di Gaza,” jelas Menlu Retno.

“Hal ini belum termasuk komitmen penyaluran bantuan ke Palestina melalui saluran lain seperti International Labour Organization (ILO) dan United Nations Relief and Works Agencyfor Palestine Refugees in the Near East (UNRWA),” sebut menlu.

Menutup sambutannya, Menlu Retno sampaikan bahwa menjalankan politik luar negeri yang bermartabat ditengah situasi dunia yang kental dengan rivalitas tajam perlu upaya keras. Untuk itu, beliau mengucapkan terima kasih atas kerja sama dan dukungan selama masa jabatannya, serta mengingatkan seluruh bangsa Indonesia untuk tidak pernah lelah dalam membela kebenaran.

Selain memberikan anugerah, pada kesempatan ini, MUI dan Baznas juga telah meluncurkan sebuah buku dengan judul 'Retno Marsudi Mujahidah Diplomasi Indonesia', juga sebagai apresiasi atas upaya Retno memperjuangkan kemerdekaan Palestina melalui diplomasi. (Angel Rinella)


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)

JAKARTA, investor.id - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menerima Peace Mujahid and Diplomacy Awards 2024 dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) hari ini Kamis (3/10/2024), Jakarta Selatan. Keduanya dinilai berkontribusi dalam kemanusiaan dan penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan.

Ketua Umum MUI Anwar Iskandar mengatakan, pemberian penghargaan ini menunjukan tindakan dan sikap strategis dari Retno Marsudi dan Jusuf Kalla dalam prinsip kemerdekaan dan kemanusiaan, serta penghormatan pada nilai-nilai kemanusiaan.

"Pak Jusuf Kalla dan Ibu Retno kita doakan semoga senantiasa diberikan perlindungan dan Ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala," imbuhnya

Anwar menyatakan Retno dan Jusuf Kalla sebagai Mujahidah dan Mujahid yang mampu membawa perpektif kemanusiaan demi kemerdekaan dan kebebasan maayarakat Palestine dari serangan Zionis Israel.

"Undang-undang dasar negara kita yang telah dengan sangat jelas mengatakan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan dan aspek yang lain," katanya. 

Sementara itu, Ketua MUI, Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi tinggi atas kontribusi konkret keduanya dalam dunia diplomasi menciptakan perdamaian. Katanya, perjuangan mereka adalah contoh konkrit diplomasi Islam sebagaimana yang diperjuangkan MUI selama ini.

"Kami berkeyakinan bahwa kehadiran dan kiprah mereka memberikan dampak bagi Indonesia dan komunitas internasional," tuturnya.

"Kedua tokoh ini adalah contohnya dari kepemimpinan yang berbasis pada prinsip-prinsip perdamaian, dialog dan juga ketulusan," terangnya.

Dia menyatakan, keduanya telah menunjukkan bahwa diplomasi bukan hanya soal negosiasi tapi tentang memahami perspektif dan kepentingan berbagai pihak dan niat untuk mengimplementasikan secara nyata pendekatan yang inklusif, konstruktif dan Humanis. Dia mengatakan, keduanya dinilai berhasil menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai negara dan bangsa di saat tantangan global semakin kompleks. 

"Bahkan telah mendorong terjadinya krisis multidimensional yang sangat mengkhawatirkan seperti pemanasan global, bencana alam, kemiskinan, pertentangan politik, dan primordial yang semakin ekstraktif dan genosida. keduanya sangat relevan," tandasnya.

Selain Ketua Umum MUI, acara ini dihadiri pula  jajaran MUI, Ketua Baznas, para organisasi islam, hingga para pendukung Palestine.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) RI, yang dipimpin Retno Marsudi, memprioritaskan keselamatan Warga Negara Indonesia (WNI) imbas serangan udara Israel ke Lebanon.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan keterangan pers kepada wartawan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kefamenanu, Timor Tengah Utara, Nussa Tenggara Timur (NTT), Rabu (2/10/2024).

“Kementerian Luar Negeri, Bu Menteri sudah saya perintahkan untuk menindaklanjuti apa yang sudah saya sampaikan agar keselamatan perlindungan warga negara kita dinomorsatukan, evakuasi disegerakan,” ujarnya kepada wartawan.

Menurut catatan Bisnis, otoritas Lebanon mengatakan bahwa jumlah korban tewas akibat serangan Israel ke seluruh negara itu telah mencapai 1.540 sejak Oktober 2023.

Unit Manajemen Risiko Bencana mengatakan dalam sebuah laporan bahwa jumlah korban luka mencapai 5.410 dan

"Jumlah pengungsi yang terdaftar di tempat penampungan yang disetujui meningkat menjadi 77.100 orang hingga Rabu sore," ujarnya dilansir dari Antara, Jumat (27/9/2024).

Laporan itu menyebutkan bahwa tempat penampungan di fasilitas umum telah meningkat menjadi 565, termasuk sekolah umum, kompleks pendidikan, lembaga kejuruan dan pusat pertanian.

Mereka mencatat bahwa ribuan orang lainnya telah melakukan perjalanan melalui udara atau melintasi wilayah Lebanon ke Suriah, dan badan tersebut memperkirakan jumlah sebenarnya jauh melebihi jumlah resmi.

Pernyataan itu mengindikasikan bahwa selama dua hari terakhir, otoritas Keamanan Umum mencatat masuknya 15.600 warga Suriah dan 16.130 warga Lebanon ke wilayah Suriah.

Mengenai serangan Israel, laporan itu menyatakan bahwa sejak Senin, telah ada 7.034 serangan udara atau pengeboman, 248 bom fosfor dan 133 kejadian baku tembak.

Israel telah menggempur Lebanon sejak Senin pagi dalam serangan yang telah menewaskan sedikitnya 677 korban dan melukai lebih dari 2.500 orang, menurut angka yang dirilis Kementerian Kesehatan.

Kelompok perlawanan Lebanon Hizbullah dan Israel telah terlibat dalam perang lintas batas sejak dimulainya serangan Israel terhadap Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 41.500 korban, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, menyusul serangan lintas batas dari Hamas Palestina pada 7 Oktober 2023.

Masyarakat internasional telah memperingatkan Israel untuk tidak melakukan serangan terhadap Lebanon karena serangan tersebut meningkatkan kekhawatiran akan meluasnya konflik Gaza secara regional.

New York: Indonesia secara konsisten terus mendukung aksi solidaritas global untuk Palestina, termasuk dalam rangkaian kegiatan di Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS). Sepanjang pekan ini, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa dukungan terhadap Palestina mewarnai diskusi di markas besar PBB.

“Indonesia sangat aktif karena Indonesia, antara lain, masuk di dalam Contact Group OKI yang terdiri dari Menlu Arab Saudi, Turki, Mesir, Jordan, Palestina, Indonesia, Bahrain, dan Qatar,” kata Menlu Retno dalam pembaruan pers dari New York, Sabtu, 28 September 2024.

Ia mengatakan, selama sepekan isu yang selalu muncul di dalam pertemuan Palestina antara lain, menghentikan kekejaman Israel, gencatan senjata, bantuan kemanusiaan, perlindungan pekerja kemanusiaan, juga mewujudkan Solusi Dua Negara (Two-State-Solution), serta pengakuan negara Palestina.
“Jadi sekali lagi, dorongan untuk pengakuan terhadap Palestina betul-betul kita dorong selama satu minggu ini. Tidak saja teman-teman atau negara-negara OKI, tapi kita juga meminta negara like-minded countries, seperti negara Uni Eropa untuk mengakui Palestina,” seru Menlu Retno.

“Dan upaya ini terus kita perkuat, karena kita melihat bahwa selama berlangsungnya SMU PBB, kenapa kita terus mendorong lebih keras isu Palestina, karena di saat yang sama, kita juga melihat bahwa tensi dan konflik meluas di kawasan, dan Israel terus melancarkan serangan ke Lebanon,” lanjut dia.

Hentikan Israel!

Menlu Retno mengatakan, saat ini Lebanon telah dijadikan Gaza baru bagi Israel.

“Dan kita tidak boleh menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang normal. Kita harus cegah, kita harus stop, dan sekali lagi sekarang banyak sekali delegasi dan termasuk saya yang menyampaikan, bola berada di Dewan Keamanan PBB (DK PBB), terutama para pemegang veto, bagaimana kekejaman ini dapat segera dihentikan,” tegasnya.

Dalam pidatonya di SMU PBB, Menlu Retno mendesak DK PBB untuk mengambil tindakan konkret dan segera menghentikan Israel yang secara terang-terangan melanggar hukum internasional dalam perangnya di wilayah Palestina.

“Mandat Dewan Keamanan adalah menjaga perdamaian, menciptakan perdamaian, bukan memelihara dan memperpanjang perang, atau bahkan lebih buruk lagi, mendukung pelaku kekejaman,” ucap Menlu Retno dalam pidato yang ditayangkan di webtv.un.

“Tidak mengambil tindakan dapat diartikan sebagai keterlibatan,” pungkasnya.

Baca juga: Singgung Bandung Spirit, Menlu RI: Jangan Kubur Piagam PBB di Bawah Standar Ganda


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

New York: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan bahwa mentalitas “pemenang mengambil semua” dan “ambil atau tinggalkan saja” seharusnya tidak ada lagi di saat kolaborasi menjadi satu-satunya obat penawar dalam menghadapi berbagai tantangan global saat ini. Pernyataan tersebut disampaikannya saat berpidato di Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu, 28 September 2024.

Bagi Indonesia, dunia di mana satu-satunya pilihan adalah ‘kita melawan mereka’ sangat bertentangan dengan semangat kerja sama dan solidaritas yang terkandung dalam Semangat Bandung atau Bandung Spirit.

“Solidaritas global dan tanggung jawab kolektif adalah inti dari Semangat Bandung. Semangat ini membimbing kita melalui Presidensi G20 pada tahun 2022, Kepemimpinan ASEAN pada tahun 2023 dan upaya berkelanjutan untuk menyuarakan aspirasi Global Selatan,” jelas Menlu Retno.
Selama ini, lanjut Menlu Retno, Indonesia membayangkan dunia di mana negara-negara berkolaborasi untuk mengatasi berbagai tantangan bersama, menegakkan hukum internasional dan melindungi hak asasi manusia serta martabat semua orang.

Di Asia Tenggara, ASEAN dengan 650 juta penduduknya telah membuktikan bahwa keberagaman dapat hidup berdampingan dengan stabilitas, perdamaian, dan kemakmuran.

Indonesia juga terus bekerja dengan ASEAN untuk memulihkan perdamaian dan stabilitas di Myanmar, melalui penerapan Lima Poin Konsensus ASEAN dan untuk memungkinkan pemulangan etnis Rohingya yang aman dan bermartabat.

“Di luar ASEAN, kami juga terus memperdalam keterlibatan di kawasan Pasifik untuk menjadi bagian tak terpisahkan dari arsitektur Indo-Pasifik yang inklusif dan damai, yang didasarkan pada prinsip-prinsip solidaritas, kesetaraan, dan saling menghormati,” ujar Menlu Retno.

Menlu Retno menegaskan bahwa perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan akan selalu menjadi inti dari kebijakan luar negeri Indonesia.

“Indonesia memahami bahwa kepemimpinan global bukanlah sesuatu yang diwariskan atau jatuh dari langit. Kepemimpinan harus diraih melalui usaha kolektif kita,” ungkap Menlu Retno.

Baca juga: Indonesia Ajukan Diri sebagai Anggota Tidak Tetap DK PBB2029-2030


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

New York: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi berbicara tentang kepemimpinan global dan sekali lagi menyinggung Semangat Bandung atau Bandung Spirit dalam pidatonya di Sidang Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat (AS) pada Sabtu, 28 September 2024.

Menlu Retno menegaskan bahwa Bandung Spirit -- merujuk pada Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1995 -- membawa semangat kesetaraan, kerja sama, dan solidaritas.

“Itu adalah semangat yang kita butuhkan, jika kita ingin memiliki kepemimpinan global di mana nilai-nilai moral menjadi kompas urusan kita,” tutur Menlu Retno, dalam pidato yang disiarkan di Webtv.un.
“Jangan mengubur prinsip-prinsip Piagam PBB dan hukum internasional di bawah reruntuhan standar ganda, defisit kepercayaan dan zero-sum game,” tegasnya.

Menurut Menlu Retno, kepemimpinan global tidak akan pernah bisa dicapai melalui dominasi kekuatan dan rasa takut.

Kepemimpinan global disebut Menlu Retno harus dibawa ke dalam konteks membimbing tindakan kolektif dengan mendengarkan, memberdayakan kolaborasi, dan menanamkan harapan. “Inilah yang saya katakan kepemimpinan tanpa hegemoni,” ujarnya.

Untuk mencapai visi kepemimpinan global seperti itu, Menlu Retno memaparkan tiga prioritas kunci.

Pertama, memajukan perdamaian melalui kepemimpinan inklusif. Sistem multilateral harus direformasi. Dewan Keamanan PBB harus menjadi ruang inklusif untuk perdamaian, tempat berbagai suara dapat didengar dan keputusan tepat waktu dapat diambil demi kebaikan bersama.

Kedua, lanjut Menlu Retno, memastikan masa depan yang tangguh untuk kesejahteraan bersama. “Indonesia percaya pada masa depan di mana semua bangsa berkembang, tidak peduli seberapa besar atau kecil,” tegasnya.

“Ketiga, membangun jembatan untuk mendorong kolaborasi global,” lanjut Menlu Retno.

Baca juga: Menlu Retno: Mandat DK PBB Jaga Perdamaian, Bukan Dukung Pelaku Kekejaman


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(WIL)

New York: Perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan akan selalu menjadi inti dari politik luar negeri Indonesia. Ini yang disampaikan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York.

Atas dasar itu pula, Menlu Retno mengatakan Indonesia akan mengajukan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pada 2029-2030.

Menurut Menlu, Indonesia memahami bahwa kepemimpinan global bukanlah sesuatu yang diwariskan atau jatuh dari langit. Kepemimpinan global harus diraih melalui usaha bersama.
“Yakinlah bahwa komitmen Indonesia terhadap perdamaian bersama, kesejahteraan bersama, dan keamanan bersama akan terus berlanjut di pemerintahan Indonesia berikutnya,” ujar Menlu Retno, dikutip dari YouTube United Nations, Sabtu 28 September 2024.

“Dengan semangat inilah saya dengan bangga mengumumkan pencalonan Indonesia untuk kursi tidak tetap di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk periode 2029-2030,” imbuh Menlu Retno.

“Pencalonan ini mencerminkan komitmen mendalam kami untuk berkontribusi terhadap perdamaian dan keamanan global,” tegas Menlu.

Sindir Netanyahu

Pada pembukaan pidato, Menlu Retno sebelumnya menyindir Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu ingin perang terus berlanjut di Timur Tengah baik itu di Palestina dan Lebanon.

“Kita harus menghentikannya. Kita harus menekan Israel untuk kembali ke solusi politik untuk solusi dua negara,” tegas Menlu Retno.

Mayoritas anggota PBB sangat mendukung solusi dua negara dan menurut Menlu saat inilah yang tepat untuk mewujudkannya.

Mengakui Negara Palestina adalah hal paling sedikit yang dapat dilakukan saat ini, untuk memberi Palestina kedudukan yang setara di panggung dunia dan untuk memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan kekejaman mereka.

Selain itu, Indonesia juga mendesak Anggota Tetap Dewan Keamanan untuk bertindak nyata, untuk segera menghentikan Israel dari pelanggaran hukum internasional yang terang-terangan dan untuk mengakhiri impunitas Israel.

Mandat Dewan Keamanan adalah untuk menjaga perdamaian, untuk menciptakan perdamaian, bukan untuk mempertahankan dan memperpanjang perang, atau bahkan lebih buruk lagi untuk mendukung pelaku kekejaman.

“Tidak bertindak berarti terlibat,” pungkas Menlu Retno.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(FJR)