Jakarta: Perusahaan telekomunikasi, PT Varuna Cahaya Santosa (VCS), berusaha meningkatkan konektivitas di Indonesia Timur dengan pengembangan infrastruktur jaringan backbone fiber optik, yang membentang sepanjang kurang lebih 4.200 km.

Baca juga: Perusahaan Swasta Ikut Genjot Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Daerah Terpencil

Presiden Direktur VCS Peter Djatmiko menuturkan dengan menggabungkan kabel bawah laut dan kabel terestrial, Varuna menyediakan konektivitas serat optik ke area-area utama di wilayah-wilayah ini. Dia menyatakan hal ini sebagai upaya menjembatani kesenjangan digital antara wilayah barat dan timur Indonesia, khususnya antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, sehingga dapat mendukung perkembangan ekonomi digital Indonesia.

"Penting untuk diketahui jaringan fiber optik juga secara strategis menghubungkan Pulau Jawa dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang selanjutnya mendukung agenda pemerintah untuk mentransformasi ibu kota baru menjadi smart city.” jelas dia dikutip Minggu, 20 Oktober 2024.

Sebagai infrastruktur backbone, perusahaan memiliki visi untuk dapat digunakan secara luas oleh masyarakat. Untuk memfasilitasi hal ini, VCS secara aktif mencari peluang kerjasama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas akses jaringan dari Varuna ke para pengguna akhir (end-user).
Dengan memanfaatkan backbone VCS dapat memperkuat para penyedia layanan ini untuk memberikan layanan internet yang andal dan terjangkau ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Varuna merupakan bukti dari kekuatan kolaborasi dan visi bersama.

“Seiring dengan perjalanan kami menuju RFS di tahun 2027, kami sangat antusias untuk menyaksikan dampak transformatif dari infrastruktur ini untuk menghubungkan masyarakat, mengembangkan bisnis, dan membangun masa depan yang lebih cerah untuk semua, terutama pertumbuhan digital bangsa,” ujar Peter Djatmiko.

Varuna menyediakan sistem kabel repeaterless yang dirancang untuk mentransmisikan bandwidth berkapasitas tinggi dengan kecepatan optimal 12,6 Tbps per pair. Varuna secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan bandwidth yang berkembang pesat dari Jawa Timur ke Indonesia Timur.

Komitmen pemerintah

Langkah ini sejalan dengan usaha pemerintah yang terus melakukan pemerataan pembangunan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Guna mempercepat pemerataan infrastruktur dan konektivitas digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mengembangkan kajian Next Generation Broadband Connectivity (NGBC) untuk meningkatkan meaningful connectivity.

Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Teknologi Mochamad Hadiyana menyatakan kajian ini akan menjadi acuan dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur digital yang lebih baik dan lebih efisien. Hadiyana menilai keberadaan keberadaan kebijakan dan regulasi pengembangan infrastruktur dan layanan broadband akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.

Hadiyana mengungkap dalam Asta Cita yang merupakan visi Presiden Terpilih Prabowo Subianto, infrastruktur digital kembali ditegaskan sebagi salah satu pilar pembangunan nasional.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui kesenjangan digital masih menjadi tantangan untuk mewujudkan transformasi digital.

Kegagalan dalam bertransformasi berpotensi membuat Indonesia sulit untuk meningkatkan produktivitas hingga pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, kegagalan transformasi digital juga bisa menghambat peluang terciptanya lapangan kerja baru.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menuturkan bahwa terdapat tiga kesenjangan digital yang masih dihadapi Indonesia, antara lain ketimpangan akses internet, kualitas infrastruktur, dan keterampilan digital.

Menurut Nezar, ketiga hal ini dinilai perlu menjadi perhatian bersama.

“Utamanya, kesenjangan yang terjadi antara desa dan kota, kelompok usia tua dan muda, serta kelompok antara gender laki-laki dan perempuan,” kata Nezar acara Pembukaan The 6th Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) di Jakarta International Expo (JIExpo) Kemayoran, Jakarta, Senin (12/8/2024).

Kesenjangan digital di Tanah Air terjadi karena banyak faktor mulai dari infrastruktur telekomunikasi yang tidak merata, biaya pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah terpencil membutuhkan investasi yang besar, dan lain sebagainya.

Sementara itu, dari sisi manusia, keterampilan digital yang minim membuat infrastruktur digital yang tersedia kurang bermanfaat. Antara infrastruktur dan keterampilan digital perlu berjalan bersamaan.

Terlebih, Nezar menuturkan bahwa 2034 menjadi tahun yang sangat penting sebagai titik tidak bisa kembali (point of no return) untuk mencapai status berpenghasilan tinggi (high income) pada 2038.

“Saat ini, Indonesia berada pada titik penting di mana teknologi dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi bangsa,” ungkapnya.

Pada 2038, lanjut Nezar, PDB per kapita Indonesia diproyeksi akan mencapai US$15.700. Angkanya 3 kali lipat dari dari PDB per kapita pada 2023 yang hanya US$4.700.

Nezar menuturkan bahwa hal itu dapat diwujudkan dengan asumsi kesenjangan harus diatasi melalui pemanfaatan teknologi digital untuk mendorong produktivitas. Di samping itu, transformasi digital merupakan keniscayaan di dunia, sekaligus di masa depan.

“Saya mengajak seluruh ekosistem digital untuk menyukseskan transformasi digital, tidak ada jalan mundur untuk transformasi digital ini,” pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) mendorong pemerataan internet di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), yang berdampak pada meningkatnya kualitas pendidikan dan perekonomian di wilayah tersebut.

Bakti mengandalkan berbagai program dalam menghadirkan internet di wilayah tersebut mulai dari Palapa Ring, base transceiver station hingga internet yang disuntikan melalui satelit atau yang biasa disebut Akses Internet (AI).

Pada 2023, Bakti telah menyalurkan akses internet ke 14.546 lokasi. Bakti menyulap daerah tersebut dari wilayah yang tidak terhubung (blank spot) menjadi wilayah yang terkoneksi dengan internet dan dunia luar.

Melansir dari laman resmi Bakti Kominfo, Senin (29/7/2024), untuk mendapat akses internet pemohon perlu memenuhi berbagai kriteria dan syarat. Misalnya, untuk membangun menara BTS maka salah satu yang dibutuhkan adalah adanya lahan sekitar 20 X 20 m hingga tidak adanya jaringan telekomunikasi seluler (blank spot).

Syarat lain membangun BTS adalah tersedia penduduk, point of interest di sekitar lokasi yang diusulkan, kelengkapan data nama desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi.

Berikutnya, ada kelengkapan data titik koordinat lokasi (longitude dan latitude). Serta, kelengkapan berkas surat permohonan dan surat pernyataan.

Lebih lanjut, Bakti menjelaskan bahwa terdapat kriteria lokasi akses internet, seperti lokasi publik atau fasilitas umum, lokasi tersedia bangunan permanen untuk perangkat indoor, dan informasi mengenai ketersediaan listrik.

Selanjutnya, ada PIC (Person in Charge) lokasi yang diusulkan, tidak tersedia internet mandiri, sinyal seluler 4G tidak tersedia atau terbatas, kelengkapan data nama desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Kelengkapan data titik koordinat lokasi (longitude dan latitude) dan kelengkapan berkas surat permohonan dan surat pernyataan.

Berikut adalah persyaratan usulan akses internet:

1. Usulan lokasi

Bakti menyampaikan bahwa usulan lokasi berasal dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, atau Organisasi Masyarakat dengan Dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Adapun, usulan lokasi ini mengacu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomunikasi dan Informatika.

2. Penggunaan Platform PASTI

Pengguna mengakses platform PASTI di laman resmi https://pasti.baktikominfo.id/. Perlu diketahui, PASTI merupakan platform untuk mengajukan permohonan kebutuhan akses internet, BTS serta infrastruktur lainnya kepada Bakti Kemenkominfo.

Pengguna yang dapat mendaftar dan menggunakan aplikasi PASTI, antara lain Pemerintah Daerah (Diskominfo Setempat), Kementerian, atau Lembaga.

Sementara itu, Bakti Kemenkominfo menambahkan bahwa terdapat sejumlah syarat pendaftaran dan penggunaan Aplikasi PASTI, yakni Aparatur Sipil Negara (ASN), registrasi organisasi, registrasi akun.

Berikutnya, surat keputusan pendaftaran penanggung jawab aplikasi dari pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, kelengkapan dokumen penunjang lokasi usulan, yang bisa diakses di laman https://bit.ly/dokpenunjangaibts. Syarat lainnya adalah daftar lokasi usulan yang faktual.