Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Anggota Komisi XI DPR RI Muhammad Kholid mendorong pemerintahan baru di Kabinet Merah Putih bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Kholid menilai, pertumbuhan ekonomi yang tinggi saja tidak akan cukup, namun juga harus berkualitas. Menurutnya, pertumbuhan yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa indikator.

Pertama, pertumbuhan tersebut harus serta-merta menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak. Kedua, harus berdampak terhadap penurunan tingkat ketimpangan. Ketiga, pertumbuhan ekonomi yang dapat mengurangi kemiskinan.

"Jadi, masyarakat merasakan langsung pertumbuhan itu, bukan sekedar angka statistik," ujar Kholid dikutip dari laman resmi fraksi.pks.id, Rabu (23/10).

Kholid juga memaparkan data-data yang menunjukkan rendahnya kualitas pertumbuhan ekonomi di Indonesia, yaitu turunnya tingkat penciptaan lapangan kerja, masih buruknya tingkat kesenjangan ekonomi, dan stagnasi penurunan kemiskinan.

“Kalau kita lihat rasio komponen pertumbuhan ekonomi, misalnya investasi terhadap penyerapan tenaga kerja kita turun jika dibandingkan sepuluh tahun lalu”, ungkapnya.

Merujuk ke data Apindo di tahun 2022, setiap Rp 1 triliun investasi hanya bisa menyerap 1.379 tenaga kerja. Padahal di 2013, investasi sebesar Rp 1 triliun bisa menyerap sampai 4.594 tenaga kerja.

Khalid menambahkan, data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan bahwa 15 tahun terakhir, penciptaan lapangan kerja formal selama semakin menurun. Per Februari tahun ini, 59,17% dari 142,18 juta angkatan kerja bekerja di sektor informal. Itu setara 84,13 juta orang.

"Jadi, lebih banyak yang bekerja di sektor informal daripada formal,” jelasnya.

Kholid juga menilai bahwa kualitas pertumbuhan ekonomi juga belum berdampak ke penurunan ketimpangan dan kemiskinan. Mengutip studi Center of Economic and Law Studies (Celios) baru-baru ini, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan kekayaan 50 juta orang Indonesia.

“Data BPS juga tunjukkan Rasio Gini kita lima tahun terakhir stagnan di angka 0,379-0,381. Di sisi lain, selama 10 tahun terakhir, kemiskinan hanya berkurang dari 11,25% pada tahun 2014 menjadi 9,36% di 2023. Jauh dari target pemerintah sebesar 6-7%,” sambung Kholid.

Tidak hanya itu, dirinya juga menyoroti peran penting pertumbuhan berkualitas terhadap visi pemerintahan baru, yaitu Indonesia Emas 2045. Di samping itu, menurutnya pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan perlu bekerja ekstra untuk memimpin Indonesia menjadi negara maju.

Demi tercapainya Indonesia Emas 2045 dan supaya lepas dari middle income trap, maka target pertumbuhan ekonomi 8 persen harus berkualitas.

"Dengan rata-rata pertumbuhan sepuluh tahun terakhir yang sekitar 5 persen, butuh inovasi dan upaya ekstra untuk bisa sampai di tingkat itu,” pungkasnya.

Jakarta: Perusahaan telekomunikasi, PT Varuna Cahaya Santosa (VCS), berusaha meningkatkan konektivitas di Indonesia Timur dengan pengembangan infrastruktur jaringan backbone fiber optik, yang membentang sepanjang kurang lebih 4.200 km.

Baca juga: Perusahaan Swasta Ikut Genjot Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Daerah Terpencil

Presiden Direktur VCS Peter Djatmiko menuturkan dengan menggabungkan kabel bawah laut dan kabel terestrial, Varuna menyediakan konektivitas serat optik ke area-area utama di wilayah-wilayah ini. Dia menyatakan hal ini sebagai upaya menjembatani kesenjangan digital antara wilayah barat dan timur Indonesia, khususnya antara Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya, sehingga dapat mendukung perkembangan ekonomi digital Indonesia.

"Penting untuk diketahui jaringan fiber optik juga secara strategis menghubungkan Pulau Jawa dengan Ibu Kota Nusantara (IKN), yang selanjutnya mendukung agenda pemerintah untuk mentransformasi ibu kota baru menjadi smart city.” jelas dia dikutip Minggu, 20 Oktober 2024.

Sebagai infrastruktur backbone, perusahaan memiliki visi untuk dapat digunakan secara luas oleh masyarakat. Untuk memfasilitasi hal ini, VCS secara aktif mencari peluang kerjasama dengan penyedia layanan telekomunikasi untuk memperluas akses jaringan dari Varuna ke para pengguna akhir (end-user).
Dengan memanfaatkan backbone VCS dapat memperkuat para penyedia layanan ini untuk memberikan layanan internet yang andal dan terjangkau ke daerah-daerah yang belum terjangkau. Varuna merupakan bukti dari kekuatan kolaborasi dan visi bersama.

“Seiring dengan perjalanan kami menuju RFS di tahun 2027, kami sangat antusias untuk menyaksikan dampak transformatif dari infrastruktur ini untuk menghubungkan masyarakat, mengembangkan bisnis, dan membangun masa depan yang lebih cerah untuk semua, terutama pertumbuhan digital bangsa,” ujar Peter Djatmiko.

Varuna menyediakan sistem kabel repeaterless yang dirancang untuk mentransmisikan bandwidth berkapasitas tinggi dengan kecepatan optimal 12,6 Tbps per pair. Varuna secara khusus dirancang untuk memenuhi kebutuhan bandwidth yang berkembang pesat dari Jawa Timur ke Indonesia Timur.

Komitmen pemerintah

Langkah ini sejalan dengan usaha pemerintah yang terus melakukan pemerataan pembangunan akses internet di seluruh wilayah Indonesia, terutama daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).
Guna mempercepat pemerataan infrastruktur dan konektivitas digital, Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah mengembangkan kajian Next Generation Broadband Connectivity (NGBC) untuk meningkatkan meaningful connectivity.

Staf Ahli Menteri Kominfo Bidang Teknologi Mochamad Hadiyana menyatakan kajian ini akan menjadi acuan dalam perencanaan dan pengembangan infrastruktur digital yang lebih baik dan lebih efisien. Hadiyana menilai keberadaan keberadaan kebijakan dan regulasi pengembangan infrastruktur dan layanan broadband akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.

Hadiyana mengungkap dalam Asta Cita yang merupakan visi Presiden Terpilih Prabowo Subianto, infrastruktur digital kembali ditegaskan sebagi salah satu pilar pembangunan nasional.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

Center of Economic and Law Studies (Celios) merilis laporan terbarunya berjudul Pesawat Jet untuk Si Kaya, Sepeda untuk Si Miskin. Dalam laporan tersebut Celios mengungkapkan adanya kesenjangan ekonomi yang semakin melebar.

“Laporan ini mengungkapkan kesenjangan ekonomi yang semakin melebar di Indonesia dengan fokus pada peran korporasi besar yang semakin memperburuk situasi,” kata Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, Rabu (25/9).

Bhima menjelaskan, terdapat temuan yang menunjukan kekayaan 50 triliuner teratas di Indonesia setara dengan kekayaan rata-rata 50 juta orang di Indonesia. Total kekayaan ini juga setara dengan 2,45% anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024 dan 4,11% dari target penerimaan pajak tahun ini.

Dia mengatakan, jika masing-masing dari lima orang terkaya membelanjakan Rp 2 miliar setiap hari, mereka akan membutuhkan waktu 630 tahun untuk menghabiskan seluruh kekayaan gabungan.

Bhima menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia semakin tidak terdistribusi secara merata. Sejak 2020, Bhima mengatakan kekayaan tiga orang terkaya telah meningkat lebih dari tiga kali lipat, sementara pertumbuhan upah pekerja hanya sebesar 15%.

Laporan tersebut juga menyebutkan jumlah kekayaan 50 triliuner terkaya di Indonesia bisa membayarkan gaji seluruh pekerja penuh dalam angkatan kerja sepanjang tahun. “Ini adalah cerminan ketimpangan yang semakin menghambat mobilitas sosial,” ujar Bhima.

Korporasi Nikmati Keuntungan Selama Krisis

Direktur Keadilan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar, menjelaskan perusahaan besar sering kali berhasil meraih keuntungan tinggi bahkan di tengah krisis ekonomi. Hal itu dilakukan dengan menggunakan berbagai strategi yang menguntungkan.

Media mengungkapkan, perusahaan-perusahaan raksasa punya uang lebih dari cukup untuk menyewa jasa konsultan perbankan dan perpajakan global. Hal itu dilakukan untuk memindahkan pendapatan mereka ke yurisdiksi dengan pajak rendah atau negara-negara tax haven melalui struktur perusahaan yang rumit dan teknik transfer pricing yang canggih.

“Dengan cara ini, mereka dapat mengalihkan keuntungan dari negara-negara dengan pajak tinggi menuju tempat-tempat yang menawarkan beban pajak yang lebih ringan,” kata Media.

Sayangnya, pemerintah justru merespon aksi para kelas atas dengan skema pengampunan pajak dan menawarkan insentif untuk melaporkan kekayaan atau pendapatan yang belum tercatat dengan tarif pajak yang lebih rendah atau tanpa denda. Media menilai, korporasi besar ini diistimewakan dan mendapatkan memanfaatkan amnesti untuk membersihkan catatan pajak mereka tanpa harus membayar penalti yang berat.

“Ironisnya, insentif yang mulanya ditujukan untuk merangsang investasi sering kali hanya menguntungkan perusahaan besar. Alhasil, insentif hanya memperkuat dominasi perusahaan di pasar,” ujar Media.

Media juga menyebut pemerintah gagal menerapkan kebijakan anti monopoli sehingga memberikan kesempatan bagi perusahaan besar untuk menguasai pasar, mengendalikan harga, dan menghambat pesaing-pesaing kecil. Dominasi ini memperkuat posisi perusahaan besar dan terus memungkinkan meraih keuntungan tinggi di tengah krisis

ADA sebuah pantun unik berbahasa Madura yang menggambarkan persatuan. Disebut unik karena meskipun berbahasa Madura, pantun itu tidak ditemukan di 'Pulau Garam' itu. Bahkan, penyair asal Sumenep, Madura, Zawawi Imran, dibuat melongo karena menemukan pantun itu 'hidup' justru di Jember, bukan di Madura. Orang Madura sekalipun tidak tahu pantun itu.

Bunyi pantun itu begini: 'Namen magik tombu sokon. Tabing kerrep benyak kalana. Mompong gik odik koddhu parokon. Ma’ olle salamet tengka salana'.

Jika diterjemahkan secara bebas, arti dari pantun tersebut ialah 'Menanam biji asam tumbuh sukun. Gedek rapat banyak kalajengkingnya. Selagi hidup harus rukun. Agar selamat tingkah lakunya'.

Jelas bahwa maksud dari larik-larik pantun Madura itu ialah tidak ada rumus pertengkaran dalam kearifan Indonesia. Ada banyak kearifan lokal, apakah itu sastra, upacara, tradisi, atau simbol-simbol yang selalu mempertautkan antara perjalanan kehidupan dan kerukunan. Bila muncul amuk, berarti ada yang salah dari 'sel-sel kehidupan' dalam tubuh mereka. Pertengkaran, bahkan amuk, umumnya muncul karena perlakuan ketidakadilan atau provokasi politik. Itu pun setelah berkali-kali dihindari. Ada rumusngalah,ngalih, barungamukdalam kearifan Jawa.

Kebanyakan orang Jawa akan mengalah saat pertama diganggu atau diprovokasi. Bila tetap diganggu, ia akanngalihatau pindah. Namun, bila sudah pindah, kok terus-terusan diganggu, baru ia akan mengamuk sebab itu sudah bukan lagi pergaulan kehidupan, melainkan serangan dan menginjak-injak kehormatan atau merampas keadilan.

Karena itu, kerukunan dan keadilan ialah satu tarikan napas. Memperjuangkan keadilan dengan cara menjadi anti terhadap golongan tertentu itu tidak dibenarkan dalam rumus kearifan Indonesia. Persatuan dan keadilan tidak bisa saling meniadakan. Demi persatuan, kita tidak boleh merusak keadilan dan demi keadilan, kita tidak boleh mengorbankan persatuan.

Berbagai amuk massa kerap muncul bila ada ketidakadilan hidup. Kekerasan kerap dipicu perlakuan tidak adil dalam akses ekonomi, yang mengarah ke kesenjangan. Kasus kerusuhan di Malaysia yang terjadi pada 1960, contohnya. Salah satu penyebab terjadinya kerusuhan itu ialah faktor kesenjangan.

Karena itu, sebagai salah satu usaha untuk mempersempit kesenjangan tersebut pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakannew economic policy(kebijakan ekonomi baru), yaitu memberikanaffirmative action(perlakuan khusus) kepada golongan Melayu dengan harapan integrasi persatuan Malaysia jauh lebih baik. Jadi didasarkan atas pembelahan ras, golongan Melayu, bumi putra diberi perlakuan khusus ketimbang golongan Tionghoa.

Setelah puluhan tahun pemerintah Malaysia mengeluarkan kebijakan ekonomi baru itu, barulah kesenjangan sosial di Malaysia menciut. Namun, harapan Melayu dan Tionghoa di Malaysia untuk menjadi lebih rukun dan akrab tetap susah, bahkan semakin hari semakin jauh karena pembelahan perlakuan khusus atas dasar pembedaan ras.

Dari kasus itu kita belajar bahwa kita boleh memperjuangkan dengan cara memberikan perlakuan khusus, tapi jangan dilakukan di atas pembelahan agama atau etnis. Mestinya, siapa pun yang miskin, siapa pun yang terbelakang, apa pun agamanya, apa pun rasnya, harus diberi perlakuan khusus oleh negara.

Unsur negara mesti hadir untuk membentuk kerukunan permanen, bukan kerukunan semu. Modal sosial kearifan Indonesia, yakni kerukunan, akan 'habis' bila tidak dirawat, alih-alih digerus. Pertengkaran mesti dicegah sejak di hulu. Embrio ketidakadilan, kesenjangan ekonomi, intoleransi, mestinya tidak diberi ruang.

Saya gembira bahwa hasil survei Badan Litbang dan Diklat Kemenag pada 2023 menunjukkan indeks kerukunan umat meningkat mencapai 76,02 poin. Sementara itu, pada 2022, indeks tersebut berada pada angka 73,09 poin. Pemerintah menargetkan indeks kerukunan umat beragama bisa mencapai angka 78 pada lima tahun mendatang.

Namun, saya mesti akui bahwa embrio pertengkaran tidak serta-merta mati karena ada faktor lain yang belum mencapai target, bahkan tidak kunjung diselesaikan secara menyeluruh. Itulah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan yang cenderung muncul (terlihat dari berhenti bahkan naiknya rasio Gini) jelas kabar menyedihkan bagi beragam upaya merawat modal sosial kerukunan.

Bila kesenjangan ekonomi tidak kunjung diperbaiki secara signifikan, saya khawatir kearifan kerukunan sebagaimana tersimbolkan dalam pantun, syair, tari, upacara, dan seterusnya tinggal sejarah. Bila tenunan kerukunan terkoyak, butuh waktu lama bagi kita untuk menyulamnya kembali satu per satu. Padahal, kita inginma’ olle salamet tengka salana, ingin selamat tingkah polah kita.