IDXChannel – Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Anindya Novyan Bakrie, menyampaikan optimisme terhadap masa depan kawasan Asia Tenggara sebagai mesin pertumbuhan global.

Hal tersebut dia ungkapkan saat memimpin delegasi Indonesia dalam pertemuan ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) 2024 di Vientiane, Laos, pada Kamis (10/10/2024).

"ASEAN diproyeksikan menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan tercepat di dunia," kata Anin, sapaan akrabnya, dalam sambutannya di depan pengusaha regional di Vientiane, Kamis (10/10/2024).

Anin menambahkan ASEAN telah menjadi kekuatan ekonomi terbesar kelima di dunia, seiring jumlah penduduk yang mencapai 671 juta jiwa dengan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar USD3,6 triliun pada 2022.

Anindya juga menyoroti ketahanan ekonomi ASEAN yang tangguh menghadapi tantangan global yang terus bermunculan.

"Pada tahun 2022, ASEAN mencatat tingkat pertumbuhan yang solid sebesar 5,7 persen. Ini menunjukkan daya tahan kawasan kita," ujarnya

Tak hanya itu, penanaman modal asing (Foreign Direct Investment/FDI) di kawasan ini juga mencatat angka yang mengesankan.

"FDI mencapai USD224,2 miliar pada tahun 2022, dan ini tidak lepas dari peran perusahaan multinasional yang terus mendiversifikasi rantai pasokan mereka ke Asia Tenggara," kata Anin.

Daya tarik ASEAN sebagai pusat investasi strategis, terang Anin, semakin kuat. Menurutnya, kawasan ini bukan hanya penting bagi Asia Pasifik, tetapi juga menjadi mesin pertumbuhan yang semakin signifikan bagi ekonomi global di masa mendatang.

"Dalam dekade mendatang, ASEAN diproyeksikan menjadi salah satu mesin pertumbuhan utama, khususnya bagi kawasan Asia Pasifik," katanya.

Sebagai informasi, ASEAN Business and Investment Summit (ABIS) 2024 merupakan konferensi tingkat tinggi (KTT) pengusaha yang diselenggarakan oleh ASEAN Business Advisory Council (BAC)

Pertemuan ini dihadiri oleh para pemimpin bisnis, perwakilan pemerintah, dan organisasi internasional yang membahas berbagai isu terkait investasi, perdagangan, dan penguatan ekonomi kawasan ASEAN.

(NIA DEVIYANA)

Bisnis.com, JAKARTA - Ketahanan ekonomi Indonesia di masa mendatang disebut terancam seiring dengan menurunnya jumlah masyarakat kelas menengah.

Ekonom Bright Institute Awalil Rizky menjelaskan, kelas menengah merupakan faktor penting yanag mempengaruhi kinerja perekonomian suatu negara. Dia menjelaskan, pada sisi permintaan agregat berdampak melalui konsumsi, yang jika meningkat pesat akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Awalil menuturkan, hal tersebut kemudian akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan, menurunkan ketimpangan, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

"Pada sisi penawaran, (kelas menengah) mempengaruhi melalui penciptaan lapangan pekerjaan dan kondisi pekerja, yang jika meningkat akan menumbuhkan pendapatan. Ini akan memberi kesempatan luas pada investasi modal manusia atau pendidikan yang selanjutnya berpotensi menambah jumlah kelompok kelas menengah di masa mendatang," jelas Awalil dalam diskusi daring pada Selasa (17/9/2024).

Dia melanjutkan, berkurangnya masyarakat kelas menengah mengindikasikan kinerja ekonomi yang kurang baik selama era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Apalagi, tren ini diikuti dengan bertambahnya kelompok menuju kelas menengah (aspiring middle class) dan kelompok rentan miskin. Awalil bahkan menyebut stagnasi jumlah penduduk miskin terjadi pada periode 2019-2024.

Menurutnya, fenomena tersebut akan meningkatkan risiko perekonomian Indonesia pada tahun-tahun mendatang.

"Apalagi jika terjadi guncangan eksternal atau kondisi global yang memburuk, maka Indonesia tidak memiliki daya tahan yang cukup kuat," jelas Awalil.

Dia menambahkan, berkurangnya kelas menengah akan menyulitkan pertumbuhan konsumsi. Awalil juga mengatakan, penurunan jumlah masyarakat kelas menengah akan menggerus sebagian investasi yang berskala kecil dan menengah.

Awalil mengatakan, masyarakat kelas menengah bukan satu-satunya kelompok yang terancam. Dia menyebut, Sebenarnya warga yang masuk dalam kategori rentan miskin dan miskin memiliki masalah lebih serius.

"Banyak dari mereka yang tidak tergolong miskin namun berada di sekitar garis kemiskinan, dan sangat rentan untuk jatuh miskin. Sebagiannya hanya terbantu oleh program bansos dan semacamnya," jelasnya.

Dia melanjutkan, fenomena ini menyebabkan suramnya prospek perekonomian. Bahkan, kesenjangan sosial akan cenderung meningkat dan bisa berdampak pada ketidakstabilan sosial dan politik.

"Ini juga ditambah melemahnya daya tahan perekonomian nasional jika terjadi guncangan eksternal pada tahun-tahun mendatang," kata Awalil.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengakui adanya penurunan jumlah warga kelas menengah di Indonesia.

Airlangga menuturkan, saat ini jumlah warga kelas menengah di Indonesia adalah sekitar 17,13%. Sementara itu, jumlah warga yang menuju ke kelas menengah atau aspiring middle class disebut mendekati sekitar 50%.

"Tentunya pada waktu sebelum pandemi Covid-19, angkanya [jumlah warga kelas menengah] sedikit lebih tinggi," kata Airlangga.

Jika mengacu pada pernyataan Airlangga tersebut, jumlah warga kelas menengah Indonesia saat ini berarti mencapai 47,85 juta orang dari total 270 juta penduduk Indonesia. Sementara itu, jumlah warga menuju kelas menengah adalah sekitar 137,5 juta orang.

JAKARTA, investor.id – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan afirmasi dari lembaga pemeringkat Standard & Poor's (S&P) memperkuat bukti ketahanan ekonomi Indonesia. Ini merupakan tanggapa atas keputusan S&P mengafirmasi Sovereign Credit Rating Republik Indonesia pada peringkat BBB, satu tingkat di atas investment grade dengan outlook stabil pada 30 Juli 2024.

Menurut Perry, pengumuman ini memperkuat keyakinan lembaga pemeringkat utama seperti Fitch dan Moody's yang terlebih dahulu memberikan afirmasi atas rating Indonesia pada awal tahun ini.

S&P meyakini prospek pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap solid, ketahanan eksternal dan beban utang pemerintah yang terjaga, ditambah dukungan oleh kerangka kebijakan moneter dan fiskal yang kredibel.

“Afirmasi ini juga mencerminkan kepercayaan dunia internasional terhadap prospek perekonomian Indonesia yang baik, serta keyakinan terhadap langkah-langkah sinergi kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah dan BI,” tutur Perry dalam keterangan resmi yang diterima pada Rabu (31/7/2024).

Menurut proyeksi S&P, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tiga sampai empat tahun ke depan akan tetap terjaga sekitar 5,0%. Pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh permintaan domestik yang tetap kuat, serta belanja pemerintah dan investasi swasta yang meningkat.

Di sisi lain, S&P memandang ketahanan sektor eksternal akan tetap terjaga pada jangka menengah. Kinerja sektor eksternal tersebut didukung oleh perkiraan kenaikan ekspor sejalan dengan implementasi kebijakan hilirisasi di tengah pelemahan harga komoditas.

S&P juga mengapresiasi komitmen pemerintah Indonesia untuk menjaga inflasi yang terjaga sejak 2010. S&P memproyeksikan inflasi pada 2024-2025 akan berada pada kisaran target 2,5%+1%, masing-masing sebesar 2,8% dan 3,0%.

Selain itu, inovasi strategi operasi moneter yang pro-market dengan penggunaan instrumen berbasis pasar dinilai semakin meningkatkan fleksibilitas kebijakan moneter.

“BI terus memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah untuk memastikan terjaganya stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan di tengah tantangan ketidakpastian global,” jelas Perry.

Pada sektor fiskal, S&P memandang pemerintah tetap berkomitmen untuk menjaga defisit fiskal di bawah 3% dari produk domestik bruto (PDB).

Secara umum, S&P meyakini pemerintahan baru akan memperhatikan aspek keberlanjutan kebijakan guna menjaga kredibilitas serta menghindari disrupsi ekonomi dan keuangan yang signifikan.

S&P sebelumnya mempertahankan Sovereign Credit Rating Indonesia pada BBB dengan outlook stabil pada 4 Juli 2023.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News