REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta mengabulkan sebagian petitum yang diajukan oleh mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman. Namun putusan ini tak langsung membuat Anwar Usman kembali menduduki jabatan Ketua MK.

PTUN Jakarta memutuskan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian. Salah satu poin yang dikabulkan ialah Suhartoyo tak lagi menjabat ketua MK.

"Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," tulis bunyi putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT itu yang diterima Republikapada Selasa (13/8/2024).

PTUN Jakarta menginstruksikan MK supaya melepas jabatan ketua MK dari Suhartoyo.

"Mewajibkan Tergugat (MK) untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H, M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," tulis putusan itu.

Putusan PTUN Jakarta ini berpihak pada Anwar Usman selaku penggugat. PTUN sepakat bahwa nama baik paman Gibran itu perlu dipulihkan. "Menyatakan mengabulkan permohonan Penggugat untuk dipulihkan harkat dan martabatnya sebagai Hakim Konstitusi seperti semula," tulis putusan itu.

Walau demikian, PTUN Jakarta tak sepakat kalau jabatan Anwar Usman sebagai ketua MK dikembalikan.

"Menyatakan tidak menerima permohonan Penggugat untuk dipulihkan/dikembalikan kedudukannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028 seperti semula," tulis putusan itu.

PTUN Jakarta juga memutuskan tidak menerima permohonan Anwar Usman agar menghukum MK membayar uang paksa sebesar Rp 100 per hari, apabila MK lalai dalam melaksanakan putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Anwar Usman diketahui mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta dengan pokok gugatan meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua baru MK dinyatakan tidak sah.

"Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028," demikian bunyi isi gugatan pokok perkara Anwar Usman sebagaimana dikutip dari laman resmi Sistem Informasi Penelusuran Perkara PTUN Jakarta di Jakarta, Rabu.

Selain itu, dalam gugatan pokok perkaranya, Anwar juga meminta keputusan pengangkatan Suhartoyo sebagai ketua MK itu dicabut. Berikutnya, Anwar meminta Suhartoyo selaku tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan kakak ipar Presiden Joko Widodo itu sebagai ketua MK.

"Mewajibkan tergugat untuk merehabilitasi nama baik dan memulihkan kedudukan penggugat sebagai ketua Mahkamah Konstitusi periode 2023-2028, seperti semula sebelum diberhentikan," demikian pokok gugatan Anwar Usman.

Anwar juga mengajukan gugatan dalam penundaan. Dia meminta pelaksanaan keputusan pengangkatan Suhartoyo ditunda hingga adanya putusan pengadilan inkrah.

"Memerintahkan atau mewajibkan tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023, tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028, selama proses pemeriksaan perkara sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap," demikian bunyi gugatan tersebut.

Perkara yang teregistrasi dengan Nomor Perkara 604/G/2023/PTUN.JKT itu didaftarkan pada Jumat, 24 November 2023.

Rabu, PTUN Jakarta mengagendakan pembacaan gugatan dan sikap majelis atas permohonan pihak terkait secara elektronik.

Diketahui, Suhartoyo terpilih sebagai ketua MK menggantikan Anwar Usman, yang dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) ad hoc.

Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik dan perilaku hakim dalam mengadili perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 perihal syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden.

Sebelumnya, hakim konstitusi yang juga Juru Bicara MK Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa gugatan Anwar Usman tersebut tidak memengaruhi soliditas internal hakim MK.

"Enggak, enggak ada. Jadi, kami sudah memilah sedemikian rupa urusan kami untuk yudisial, ya, yudisial saja," kata Enny setelah peresmian Media Center di Gedung I MK RI di Jakarta, Kamis (18/1).

Dia mengatakan kesembilan hakim konstitusi, ketika rapat permusyawaratan hakim (RPH), tidak pernah terganggu akan gugatan yang dilayangkan Anwar Usman kepada Ketua MK Suhartoyo.

"Bahkan tidak kami pikirkan juga, karena kami memikirkan benar-benar perkara yang harus kami selesaikan," ujar Enny.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jelang ulang tahunnya ke-21 pada 13 Agustus nanti, Mahkamah Konstitusi (MK) mengakui masih memiliki pekerjaan rumah memenuhi ekspektasi publik.

Ketua MK Suhartoyo menyebutnya sebagai bagian dari evaluasi dan refleksi kelembagaan.

"Berdirinya MK yang ke-21 tahun otomatis jadi refleksi, bahan evaluasi kelembagaan juga kan, bagaimana ekspektasi publik yang mungkin belum bisa dipenuhi secara maksimal oleh Mahkamah Konstitusi," kata Suhartoyo kepada Kompas.com di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024) pagi.

Adapun MK belum lama ini menjadi sorotan usai mengubah syarat usia dalam UU Pemilu yang menjadi karpet merah bagi putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024.

Proses pengambilan putusan kontroversial itu dianggap sebagai pelanggran etik oleh Mahkamah Kehormatan MK, yang berujung pada sanksi pencopotan paman Gibran, Anwar Usman, dari jabatan Ketua MK.

Suhartoyo yang ditunjuk menggantikan posisi Anwar Usman itu mengakui, Mahkamah masih menghadapi berbagai problematika yang secara internal masih melekat.

"Kemudian tuntutan publik di luar sana juga semakin dinamis, semakin banyak akselerasi yang memang harus dijemput oleh MK," ujar dia.

"Tapi memang MK berupaya terus," tegas Suhartoyo.

Jelang peringatan hari lahirnya, MK menggelar acara jalan sehat pada Jumat pagi.

Delapan hakim konstitusi turut hadir, berjalan hingga ke dalam kawasan Monas, bersama para staf dan pegawai yang mengenakan atribut satuan masing-masing.

Hanya hakim konstitusi Anwar Usman yang tidak hadir dalam acara tersebut karena isu kesehatan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengingatkan pemohon bahwa gugatan uji materi Undang-undang tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berpotensi dinyatakan prematur.

Pasalnya, UU ini memang sudah diteken, namun keberlakuan kebijakannya baru pada 2027 mendatang.

"Adanya anggapan kerugian dengan berlakunya sebuah norma, ini normanya belum berlaku. Jadi salah satu unsur keterlanggaran hak konstitusionalnya itu belum muncul," kata Suhartoyo dalam sidang pendahuluan perkara nomor 76/PUU-XXII/2024 itu, Rabu (23/7/2024).

Ia menyinggung sejumlah gugatan uji materi terhadap Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) baru yang juga kandas karena anggapan prematur lantaran beleid anyar itu baru akan berlaku pada 2026.

Suhartoyo menjelaskan, kerugian potensial pemohon dipahami sebagai kerugian yang mungkin diderita akibat berlakunya sebuah undang-undang, bukan akibat akan berlakunya sebuah undang-undang.

"Maka ini harus diperhatikan dan didiskusikan lagi,” terang dia.

Dalam gugatannya, pemohon bernama Banswan yang mengaku merupakan pekerja lepas berkeberatan uang hasil jerih payahnya wajib diberikan kepada negara, sedangkan tabungan seharusnya bersifat pilihan dan sesuai dengan keinginan sendiri secara sukarela.

Ia meminta agar Pasal 1 ayat (3) UU Tapera yang mengatur kepesertaan pembayaran simpanan tapera diimbuhi klausul "dengan keinginan sendiri secara sukarela”.

Lalu, ia juga meminta Mahkamah menambahkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) terkait kepesertaan pekerja lepas dengan klausul "dengan keinginan sendiri secara sukarela" pula.