Keuntungan family office diglorifikasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, hingga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno.

Misalnya, Jokowi yang mengklaim potensi pengelolaan dana US$500 miliar atau sekitar Rp8.178,8 triliun (asumsi kurs Rp16.357 per dolar AS) dari pembentukan family office. Ini akan didapat dari kekayaan orang super kaya alias crazy rich.

Menko Marves Luhut kemudian mengumumkan penunjukkan dirinya sebagai pemimpin satuan tugas mengenai family office, yang dibentuk per 1 Juli 2024. Ia berharap dalam tiga minggu sudah bisa merampungkan persiapan family office dan kembali melapor ke Jokowi.

Sang menteri serba bisa itu mengatakan jumlah aset yang diinvestasikan di luar negara asal diproyeksikan bakal terus meningkat. Berdasarkan perhitungan terkini, Luhut menyebut ada sekitar US$11,7 triliun atau sekitar Rp179 ribu triliun (asumsi kurs Rp16.355 per dolar AS) dana kelolaan family office di dunia.

"Dia (crazy rich) harus datang kemari, misalnya dia taruh duitnya US$10 juta atau US$30 juta, dia harus investasi berapa juta. Kemudian, dia juga harus memakai orang Indonesia untuk kerja di family office. Jadi, itu nanti yang kita pajaki," tutur Luhut di Instagram pribadinya pada awal Juli 2024.

Family office merupakan perusahaan swasta selaku manajemen investasi dan manajemen kekayaan untuk keluarga kaya. Ini dibuat untuk menumbuhkan dan mentransfer kekayaan secara efektif antar-generasi.

Luhut bahkan sesumbar Indonesia bisa lebih unggul atas Singapura yang punya 1.500 family office dan Hong Kong dengan 1.400 family office. Menurutnya, kondisi geopolitik Hong Kong tidak stabil dan Singapura tengah menghadapi perubahan regulasi investasi.

"Inilah yang membuat Indonesia bisa mengambil kesempatan untuk menjadi alternatif dengan membentuk Wealth Management Centre (WMC), karena kondisi pertumbuhan ekonomi kita cukup kuat, kondisi politik pun juga stabil, serta orientasi geopolitik kita yang netral," pamer Luhut.

Selain Luhut, Menparekraf Sandi juga merupakan 'pembisik' Jokowi untuk menggarap family office. Bahkan, Sandiaga terang-terangan menegaskan rencana proyek ini akan dipusatkan di Bali.

Selain Bali, pemerintah mengungkapkan pembentukan family office juga bisa dilakukan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Walau, Sandi menyebut komunitas family office di dunia lebih melirik Pulau Dewata.

Terlepas dari semangat Luhut dan Sandi, family office disebut bakal berdampak pada penerimaan negara. Pasalnya, penempatan dana orang super kaya di family office bakal bebas pajak.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku kasihan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ia berpendapat seharusnya pemerintah tidak terus-terusan mengobral insentif fiskal untuk menarik investasi asing.

"Saya berpendapat tidak selamanya kita harus memberikan insentif fiskal," ucap Suharso di Kompleks DPR RI, Kamis (4/7).

Suharso mengaku sudah menyampaikan kepada Bendahara Negara agar berhemat dalam pemberian insentif fiskal.

Menurutnya, pemberian insentif fiskal mengharuskan pemerintah meningkatkan pendapatan melalui tax ratio. Artinya, kehadiran family office yang bebas pajak tak selaras dengan penerimaan negara.

"Menurut saya, itu lebih bagus memberikan hal yang seperti itu (kemudahan lain) dibandingkan insentif fiskal. Saya kasihan banget sama Ibu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) yang beliau didorong untuk mendorong tax ratio-nya naik, tapi kemudian juga harus memberikan insentif fiskal," jelasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Indonesia berpotensi mendapatkan keuntungan besar dari masuknya dana orang kaya melalui family office. Jika berhasil menarik 5% dari total dana family office global, Indonesia bisa meraup US$500 miliar.

Namun, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa pemerintah perlu mempersiapkan langkah-langkah strategis serta mengantisipasi potensi kerugian di masa mendatang.

Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk. Josua Pardede melihat potensi besar dari dana family office. Menurutnya, populasi orang kaya di Asia, termasuk Indonesia, diperkirakan akan terus meningkat dalam empat tahun ke depan. "Potensi dana dari pengelolaan harta kekayaan para orang super kaya ini sangat besar," kata Josua kepada Bisnis pada Minggu (7/7/2024).

Menurut laporan Wealth Report dari Knight Frank, jumlah orang super kaya (dengan aset di atas US$30 juta) di dunia mencapai 626.619 orang, naik dari 601.300 tahun sebelumnya. Asia, termasuk Indonesia, memiliki jumlah orang super kaya terbesar kedua setelah Amerika, dengan 165.442 orang pada 2023. Pertumbuhan ini diperkirakan akan mencapai 228.849 orang pada 2028, meningkat 38,3%.

Namun, Josua menekankan bahwa Indonesia harus dapat bersaing dengan negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong yang sudah menjadi tujuan pengelolaan dana tersebut. "Indonesia memiliki prospek pertumbuhan yang relatif baik ke depan, sejalan dengan transformasi struktural yang dilakukan, sehingga secara fundamental Indonesia merupakan salah satu tujuan investasi yang berpotensi menguntungkan," lanjutnya.

Josua menambahkan bahwa berbagai insentif, terutama perpajakan, harus disediakan untuk menarik dana-dana tersebut. Selain itu, regulasi dan kepastian hukum mengenai hak kepemilikan aset orang kaya juga harus dipersiapkan. "Saat ini layanan perbankan di Indonesia baru sebatas melayani private banking bagi orang super kaya di Indonesia," katanya. Family office, menurut Josua, belum diatur oleh pemerintah maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios), Nailul Huda, juga menilai bahwa pemerintah perlu berbenah sebelum membangun family office di Bali. Nailul menekankan pentingnya kewenangan daerah dalam mengelola sistem finansial. "Namun yang kita harapkan bukan hanya orang asing yang diincar, tapi orang Indonesia yang punya dana di luar negeri yang diminta balik lagi ke Indonesia," ujarnya.

Nailul mengingatkan bahwa family office bisa jadi tidak memberikan dampak positif terhadap ekonomi Indonesia jika uang tersebut hanya diparkir tanpa investasi atau pajak. "Jangan-jangan hanya seperti tax amnesty dimana dana di perbankan lokal tapi tidak ada intermediasi ke sektor riil. Hasilnya biaya modal semakin tinggi," tuturnya.

Berbeda dengan Josua, Nailul khawatir konsep ini akan dikembangkan dengan kepemilikan properti di Indonesia oleh warga negara asing. "Artinya akan ada pengalihan tanah di Bali untuk keperluan investasi family office ini. Rakyat Bali bisa jadi disingkirkan demi family office ini ke depan," tegasnya.

Sementara itu, pemerintah, terutama Kementerian Keuangan, masih enggan berkomentar terkait pembentukan family office yang akan mempengaruhi keuangan negara karena adanya insentif pajak. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Febrio Kacaribu, menolak untuk memberikan penjelasan lebih lanjut. "Belum dapat berkomentar," ujarnya kepada wartawan pada Kamis (4/7/2024).