Bisnis.com, PALEMBANG – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Provinsi Sumatra Selatan melaporkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 31 Juli 2024 menunjukkan tren positif.

Kepala Kanwil DJPb Sumatra Selatan (Sumsel) Rahmadi Murwanto mengungkapkan realisasi pendapatan negara mencapai Rp10,81 miliar atau sebesar 48,85% dari target yang ditetapkan.

Pendapatan tersebut terdiri dari pajak sebesar Rp8,92 miliar atau terealisasi sebesar 45,70%, kepabeanan dan cukai sebesar Rp169 miliar atau terealisasi sebesar 44,64%, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1,71 miliar atau terealisasi 77,20%.

“Pendapatan negara tetap tumbuh positif. Pertumbuhan tersebut dapat dilihat dari realisasi penerimaan perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang lebih tinggi dari penerimaan tahun lalu,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, dikutip Selasa (27/8/2024).

Rahmadi memerinci, untuk penerimaan pajak mencapai 45,70% dari target APBN dengan pertumbuhan netto sebesar 5,1%.Growthini dipengaruhi oleh pembayaran PPN DN dan PPh Final atas kegiatan pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) serta pembayaran PPh 21 di seluruh sektor yang menjadi indikator baiknya level penghasilan karyawan.

Menurutnya, dorongan utama pertumbuhan pendapatan negara di Sumsel juga terlihat dari pertumbuhan PPh Non Migas sebesar 6,3% dan pertumbuhan PPN & PPnBM sebesar 0,9%.

“Sedangkan penerimaan bea masuk mengalami peningkatan 31,66% (yoy) disebabkan adanya peningkatan importasi beras, bahan baku karet, dan mesin yang membukukan realisasi sebesar Rp104 miliar atau tercapai 51,58%,” jelasnya.

Sementara dari sisi belanja negara, lanjut dia, telah terealisasi Rp26,3 miliar atau sebesar 49,89%. Penyerapan itu meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp9,58 miliar atau terealisasi 45,20%, dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp16,7 miliar atau terealisasi sebesar 53,02%.

Dia menerangkan bahwa kinerja belanja negara tersebut tumbuh positif sebesar 18,02% (yoy) karena didorong dari sisi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dan penyaluran TKD.

Untuk belanja K/L tumbuh positif 27,48% (yoy), yang dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur, kegiatan pemilu tahun 2024, Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah mahasiswa,dan bantuan sosial Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) dari Kementerian Sosial.

Sedangkan TKD menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 13,23% (yoy), tercatat Rp16,79 triliun atau 53,02% dari pagu telah tersalur (lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya pada periode yang sama).

“Faktor pendorong utamanya adalah pertumbuhan kinerja penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), serta Dana Desa di Sumsel,” pungkasnya.