Reporter: Nadya Zahira | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat, hingga September 2024, jumlah klaim Jaminan Hari Tua (JHT) yang telah dibayarkan sebanyak 2,3 juta pekerja dengan nominal Rp 35,6 triliun.

Angka tersebut turun sebesar 15% jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun mengatakan bahwa dari total kasus klaim JHT tersebut, sebesar 29% atau 693,6 ribu penerima manfaat merupakan pekerja terkena dampak PHK, dan sisanya karena mengundurkan diri.

“Di mana, angka tersebut meningkat 26% secarayear on year(YoY), dibandingkan periode yang sama tahun lalu,” kata Oni kepada KONTAN, Selasa (29/10).

Lebih lanjut, Oni menyebutkan bahwa hingga Setember 2024, BPJS Ketenagakerjaan juga telah membayarkan manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sekitar 40 ribu lebih pekerja ter PHK dengan total nominal mencapai Rp 289,96 miliar. Nominal tersebut meningkat 14% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya.

“Hingga September 2024, untuk penerima manfaat JKP meningkat 14% atau sebanyak 23.545 pekerja lebih banyak dibandingkan September 2023," imbuhnya.

Perlu diketahui, gelombang PHK semakin marak terjadi di Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), jumlah pekerja terkena PHK Januari—Septmeber 2024 mencapai 52.993 pekerja.

Dengan kondisi tersebut, ditambah perekonomian global dan nasional yang masih mengalami volatilitas luar biasa, ia menuturkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan terus berkomitmen untuk mengelola JHT dan JKP secara profesional dan selalu sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lebih lanjut, dia memprediksi, hingga tahun depan, gelombang PHK kemungkinan masih akan terus berlanjut, maka dari itu pihaknya menyiapkan strategi yang antisipatif dalam mengelola portofolio investasi dengan memperhatikan kondisi likuiditas, solvabilitas, optimasi hasil investasi, dan prinsip kehati-hatian.

“Untuk itu, kami senantiasa akan mengelola dengan prinsipliability driven, yang artinya kita tidak hanya mencarireturn, tapi kita juga memastikan bahwa klaim dari peserta bisa kita bayarkan,” kata dia kepada Kontan.co.id, Senin (23/9).

Selaras dengan hal ini, Ekonom Permata Bank, Josua Pardede memprediksi, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia akan meningkat hingga tahun 2025. Sehingga hal ini berpotensi menurunkan daya beli masyarakat yang akhirnya dapat mengurangi konsumsi domestik.

Josua menilai, aktivitas ekonomi dan pendapatan perusahaan yang turun berimbas pada penerimaan pajak dari sektor korporasi dan pajak penghasilan individu juga akan menurun.

"Dan pada akhirnya, pemerintah memang perlu meningkatkan anggaran belanja terutama untuk program-program sosial, seperti bantuan pengangguran yang juga akan berpotensi menambah beban fiskal," terang Josua kepada KONTAN, Selasa (29/10).

Bisnis.com, JAKARTA - Nasib ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman Tbk. (SRIL) atau Sritex berada di ujung tanduk usai perusahaan dinyatakan pailit pada 21 Oktober 2024. Sebagai badan penyelenggara jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan diingatkan untuk memastikan layanan terbaik jika raksasa tekstil Tanah Air tersebut harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

Anggota Komisi IX dari Fraksi PAN Surya Utama atau Uya Kuya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di kompleks Parlemen DPR RI, Senin (28/10/2024) menyebut Sritex tengah menempuh langkah penyelamatan lewat kasasi atas putusan pailit pengadilan. Demikian juga dengan pemerintah tengah berupaya untuk melakukan langkah penyelamatan, namun risiko terburuk tetap membayangi.

"Apa siasat BPJS Ketenagakerjaan untuk mengakomodir perusahaan yang melakukan PHK massal? Ini kan bisa terjadi lagi ke depannya,” kata Uya Kuya, Senin (28/102024).

Merespons hal itu, Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan bila memang terjadi PHK maka BPJS Ketenagakerjaan memastikan semua peserta yang memang terdaftar harus mendapatkan haknya, baik itu manfaat dari program Jaminan Hari Tua (JHT) maupun program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

"Langkah konkretnya, karena perusahaan tersebut berlokasi di Solo maka BPJS cabang Solo sudah berkoordinasi langsung. Contoh Sritex, memastikan langkah-langkah apa yang diambil Sritex terkait pekerja. Jika langkah terkait PHK, kita koordinasi untuk pastikan pendampingan proses klaim. Jadi prosesnya akan dilakukan massal bersama-sama sehihnga verifikasi cepat, dan mereka mendapat hak. Ini untuk JHT" kata Anggoro.

Sementara untuk klaim JKP, pekerja terdampak PHK harus mengisi form dalam portal SIAPkerja Dinas Ketenagakerjaan dengan didampingi oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Karena itu hak pekerja, kita pastikan tidak satu persatu memprosesnya. Sekaligus bekerja saama dengan HRD, berapa pun jumlahnya PHK. Itu yang selalu kita lakukan sejauh ini. Bila ada informasi perusahaan melakukan PHK yang jumlahnya besar kita dampingi," tegasnya.

Anggoro juga memastikan ketahanan dana kelolaan program JHT dan JKP. Dia merinci, ketahanan dana JHT berada di rasio 99%, sementara dana kelolaan untuk JKP ada di angka Rp13 triliun.

Adapun per September 2024, klaim JKP yang telah dibayarkan BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp292 miliar kepada 37.233 tenaga kerja. Sementara klaim program JHT yang sudah dibayar sebesar Rp35,64 triliun kepada 2.361.912 peserta.

Dikonfirmasi usai RDP, Anggoro mengaku belum ada konsolidasi BPJS Ketenagakerjaan dengan pihak Sritex ihwal jumlah karyawan yang bakal terdampak PHK.

"Kalau kita, memastikan komunikasinya lancar. Jika itu butuh bantuan, kita akan support. Jadi belum sampai ke situ [ada PHK]. Intinya kita harus bersama-sama dengan perusahaan-perusahaan kalau terjadi PHK mereka [pekerja] dapat hak-haknya,' pungkasnya.

BPJS Ketenagakerjaan mencatat telah mencairkan Rp 264,61 miliar kepada lebih dari 37 ribu pekerja untuk program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sepanjang Januari-Agustus 2024. Jumlah itu meningkat 13% seiring adanya peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Selama 2024, hingga 31 Agustus BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sejumlah lebih dari 37 ribu pekerja ter-PHK dengan total nominal mencapai Rp 264,61 miliar. Nominal tersebut meningkat 13% dari periode yang sama pada tahun sebelumnya," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada detikcom, Jumat (27/9/2024).

Selain mendapatkan uang tunai, Oni menyebut peserta program JKP saat mengalami PHK mendapatkan manfaat akses informasi pasar kerja dan manfaat pelatihan kerja yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan.

"Dari segi manfaat, peserta yang telah terdaftar pada program JKP dan telah memenuhi persyaratan, saat mengalami PHK dapat memperoleh beberapa manfaat JKP," ucapnya.

Sedangkan untuk klaim Jaminan Hari Tua (JHT) tercatat sejumlah 2,07 juta klaim dengan total nominal manfaat yang dibayarkan mencapai Rp 31,17 triliun. Dari total tersebut, 57,91% disebabkan karena peserta mengundurkan diri dan 29,93% lainnya disebabkan oleh PHK.

Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan mengakui terjadi peningkatan jumlah PHK tahun ini. Sepanjang Januari sampai 26 September 2024, totalnya hampir mencapai 53.000 orang.

"Total PHK per 26 September 2024 52.993 tenaga kerja. (Dibandingkan periode yang sama tahun lalu) meningkat," kata Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro Putri kepada detikcom, Kamis (26/9).

Lebih rinci dijelaskan bahwa PHK didominasi di sektor pengolahan sebanyak 24.013 orang. Kemudian disusul aktivitas jasa lainnya sebanyak 12.853 orang, serta di sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebanyak 3.997 orang.

PHK tersebut paling banyak berlokasi di Jawa Tengah yakni 14.767 orang. Disusul Banten 9.114 orang dan DKI Jakarta 7.469 orang.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah nominal klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan sepanjang Januari—Agustus 2024 ini meningkat 13% (year on year/YoY) dibanding periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan tersebut seiring dengan lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja terkena PHK Januari—Agustus 2024 mencapai 190.639 pekerja, naik 27,75% (YoY) dibanding periode Januari-Agustus 2023 sebanyak 149.227 pekerja.

"Selama 2024 hingga 31 Agustus BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sejumlah lebih dari 37.000 pekerja ter-PHK dengan total nominal mencapai Rp264,61 miliar," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Sementara itu, hingga 31 Agustus 2024 total dana kelolaan program JKP BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp13,74 triliun.

Adapun pada periode Januari—Juli 2024, klaim JKP yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp237,04 miliar. Artinya, pada Agustus lalu BPJS Ketenagakerjaan membayar klaim JKP sebesar Rp27,57 miliar.

Lonjakan klaim JKP pada Agustus tersebut sejalan dengan PHK yang meningkat 7,87% mtm dari 42.863 pekerja pada Juli 2024 bertambah menjadi 46.240 pekerja pada Agustus 2024.

"Sejalan dengan dengan masih berguirnya gelombang PHK, tren klaim JKP sejak Januari juga menangalami peningkatan," kata Oni.

Sementara dari sisi aset, pada periode Januari-Juli 2024 aset kelolaan JKP mencapai Rp13,43 triliun. Artinya, pada Agustus 2024 terjadi penambahan aset JKP sebesar Rp0,31 triliun meskipun jumlah klaim JKP membesar.

Dalam tren PHK yang meningkat, Oni menegaskan pihaknya berkomitmen mengelola dana program JKP secara profesional, transparan, hati-hati serta sesuai aturan yang berlaku.

"Kami mengelola dengan prinsip liability driven yang artinya kita tidak hanya mencari return, tapi kita juga memastikan bahwa klaim dari peserta bisa kita bayarkan dengan demikian pekerja di Indonesia bisa Bekerja Keras Bebas Cemas dikarenakan dana pekerja dipastikan aman dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan para pekerja," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Jumlah nominal klaim program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan sepanjang Januari—Agustus 2024 ini meningkat 13% (year on year/YoY) dibanding periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan tersebut seiring dengan lonjakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat jumlah pekerja terkena PHK Januari—Agustus 2024 mencapai 190.639 pekerja, naik 27,75% (YoY) dibanding periode Januari-Agustus 2023 sebanyak 149.227 pekerja.

"Selama 2024 hingga 31 Agustus BPJS Ketenagakerjaan telah membayarkan manfaat JKP sejumlah lebih dari 37.000 pekerja ter-PHK dengan total nominal mencapai Rp264,61 miliar," kata Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan Oni Marbun kepada Bisnis, dikutip pada Minggu (22/9/2024).

Sementara itu, hingga 31 Agustus 2024 total dana kelolaan program JKP BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp13,74 triliun.

Adapun pada periode Januari—Juli 2024, klaim JKP yang dibayar BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp237,04 miliar. Artinya, pada Agustus lalu BPJS Ketenagakerjaan membayar klaim JKP sebesar Rp27,57 miliar.

Lonjakan klaim JKP pada Agustus tersebut sejalan dengan PHK yang meningkat 7,87% mtm dari 42.863 pekerja pada Juli 2024 bertambah menjadi 46.240 pekerja pada Agustus 2024.

"Sejalan dengan dengan masih berguirnya gelombang PHK, tren klaim JKP sejak Januari juga menangalami peningkatan," kata Oni.

Sementara dari sisi aset, pada periode Januari-Juli 2024 aset kelolaan JKP mencapai Rp13,43 triliun. Artinya, pada Agustus 2024 terjadi penambahan aset JKP sebesar Rp0,31 triliun meskipun jumlah klaim JKP membesar.

Dalam tren PHK yang meningkat, Oni menegaskan pihaknya berkomitmen mengelola dana program JKP secara profesional, transparan, hati-hati serta sesuai aturan yang berlaku.

"Kami mengelola dengan prinsip liability driven yang artinya kita tidak hanya mencari return, tapi kita juga memastikan bahwa klaim dari peserta bisa kita bayarkan dengan demikian pekerja di Indonesia bisa Bekerja Keras Bebas Cemas dikarenakan dana pekerja dipastikan aman dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan para pekerja," tegasnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pekerja memerlukan nomor pada kartu peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk mencairkan dana saat pensiun atau berhenti bekerja.

Namun, karena sejumlah alasan, pekerja tak jarang melupakan keberadaan kartu atau bahkan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kondisi ini dapat menghambat pekerja dalam mencairkan dana, terutama dana Jaminan Hari Tua (JHT) setelah tidak lagi bekerja karena pensiun, mengundurkan diri, atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Lantas, jika kartu dan nomor Jamsostek hilang, apakah dana JHT masih bisa dicairkan?

Kartu Jamsostek hilang-lupa masih bisa dicairkan

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun mengatakan, peserta tetap dapat mencairkan dana meski kartu kepesertaan Jamsostek hilang.

"Jika kartu peserta hilang, peserta tetap dapat melakukan klaim JHT-nya dengan cara menyertakan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan pernah pekerja di perusahaan tersebut," ujarnya, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/7/2024).

Tidak perlu kartu fisik, peserta juga bisa mengunduh kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri melalui aplikasi JMO atau Jamsostek Mobile.

Menurut Oni, peserta yang melupakan nomor Jamsostek pun tak perlu khawatir tidak bisa mengeklaim dana JHT.

Namun, dia menyarankan agar yang bersangkutan mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapat arahan langsung dari petugas.

"Ini (lupa nomor peserta) nanti akan dikonfirmasi oleh petugas. Oleh karena itu, disarankan menggunakan pelayanan fisik ke kantor cabang," tuturnya.

Nantinya, peserta juga akan diminta bukti-bukti pernah bekerja di perusahaan, antara lain melalui paklaring, slip gaji, maupun tanda pengenal resmi.

"Ini bisa salah satunya. (Kalau tidak ada paklaring) bisa pakai bukti lain, seperti slip gaji atau kartu pengenal resmi atau bukti lainnya," kata Oni.

Cara klaim JHT jika lupa nomor kartu peserta Jamsostek

Bagi peserta yang melupakan nomor kartu Jamsostek, dapat mengajukan klaim JHT secara langsung melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Petugas selanjutnya akan mengonfirmasi data peserta, kemudian membeberkan nomor Jamsostek untuk digunakan dalam mencairkan dana.

Berikut prosedurnya:

• Datangi kantor cabang dengan membawa dokumen syarat asli dan mengisi data formulir pengajuan klaim JHT
• Ambil nomor antrean Tunggu sampai nomor antrean peserta dipanggil untuk wawancara oleh petugas
• Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, peserta akan menerima tanda terima Setelah selesai, peserta akan diminta memberikan penilaian kepuasan di e-survey
• Terakhir, tunggu hingga saldo JHT masuk ke rekening peserta.

Sementara itu, bagi peserta yang kehilangan kartu tetapi berhasil mengunduh kartu Jamsostek dan mengetahui nomor kepesertaan melalui aplikasi JMO, dapat mengajukan pencairan dana secara online.

Berikut langkah-langkahnya:

• Kunjungi portal layanan Lapak Asik
• Isi data diri peserta, berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nomor kepesertaan
• Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG, JPEG, PNG, atau PDF maksimal berukuran 6 MB
• Akan konfirmasi data pengajuan, klik "Simpan"
• Selanjutnya, peserta akan mendapat mendapat jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email
• Peserta akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call
• Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah dilampirkan pada formulir pengajuan klaim.

Peserta yang mengajukan klaim JHT juga dapat melacak proses pencairan dana melalui langkah-langkah sebagai berikut:

• Buka situs www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking
• Masukkan nomor kartu Jamsostek yang telah diberi tahu oleh petugas atau tercantum dalam aplikasi JMO
• Klik menu "Informasi Status Klaim"
• Halaman situs selanjutnya akan menampilkan perkembangan pencairan JHT oleh peserta.

Sebagai catatan, dokumen persyaratan klaim JHT yang perlu dilampirkan selengkapnya disesuaikan dengan kondisi atau alasan masing-masing peserta.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nomor Kartu Peserta Jamsostek Hilang atau Lupa, Apakah JHT Masih Bisa Dicairkan?"

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Pekerja memerlukan nomor pada kartu peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Jamsostek) untuk mencairkan dana saat pensiun atau berhenti bekerja.

Namun, karena sejumlah alasan, pekerja tak jarang melupakan keberadaan kartu atau bahkan nomor kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

Kondisi ini dapat menghambat pekerja dalam mencairkan dana, terutama dana Jaminan Hari Tua (JHT) setelah tidak lagi bekerja karena pensiun, mengundurkan diri, atau pemutusan hubungan kerja (PHK).

Lantas, jika kartu dan nomor Jamsostek hilang, apakah dana JHT masih bisa dicairkan?

Kartu Jamsostek hilang-lupa masih bisa dicairkan

Deputi Komunikasi BPJS Ketenagakerjaan, Oni Marbun mengatakan, peserta tetap dapat mencairkan dana meski kartu kepesertaan Jamsostek hilang.

"Jika kartu peserta hilang, peserta tetap dapat melakukan klaim JHT-nya dengan cara menyertakan bukti-bukti bahwa yang bersangkutan pernah pekerja di perusahaan tersebut," ujarnya, saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/7/2024).

Tidak perlu kartu fisik, peserta juga bisa mengunduh kartu kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan secara mandiri melalui aplikasi JMO atau Jamsostek Mobile.

Menurut Oni, peserta yang melupakan nomor Jamsostek pun tak perlu khawatir tidak bisa mengeklaim dana JHT.

Namun, dia menyarankan agar yang bersangkutan mendatangi kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk mendapat arahan langsung dari petugas.

"Ini (lupa nomor peserta) nanti akan dikonfirmasi oleh petugas. Oleh karena itu, disarankan menggunakan pelayanan fisik ke kantor cabang," tuturnya.

Nantinya, peserta juga akan diminta bukti-bukti pernah bekerja di perusahaan, antara lain melalui paklaring, slip gaji, maupun tanda pengenal resmi.

"Ini bisa salah satunya. (Kalau tidak ada paklaring) bisa pakai bukti lain, seperti slip gaji atau kartu pengenal resmi atau bukti lainnya," kata Oni.

Cara klaim JHT jika lupa nomor kartu peserta Jamsostek

Bagi peserta yang melupakan nomor kartu Jamsostek, dapat mengajukan klaim JHT secara langsung melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Petugas selanjutnya akan mengonfirmasi data peserta, kemudian membeberkan nomor Jamsostek untuk digunakan dalam mencairkan dana.

Berikut prosedurnya:

• Datangi kantor cabang dengan membawa dokumen syarat asli dan mengisi data formulir pengajuan klaim JHT
• Ambil nomor antrean Tunggu sampai nomor antrean peserta dipanggil untuk wawancara oleh petugas
• Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, peserta akan menerima tanda terima Setelah selesai, peserta akan diminta memberikan penilaian kepuasan di e-survey
• Terakhir, tunggu hingga saldo JHT masuk ke rekening peserta.

Sementara itu, bagi peserta yang kehilangan kartu tetapi berhasil mengunduh kartu Jamsostek dan mengetahui nomor kepesertaan melalui aplikasi JMO, dapat mengajukan pencairan dana secara online.

Berikut langkah-langkahnya:

• Kunjungi portal layanan Lapak Asik
• Isi data diri peserta, berupa Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, dan nomor kepesertaan
• Unggah semua dokumen persyaratan dan foto diri terbaru tampak depan dengan jenis file JPG, JPEG, PNG, atau PDF maksimal berukuran 6 MB
• Akan konfirmasi data pengajuan, klik "Simpan"
• Selanjutnya, peserta akan mendapat mendapat jadwal wawancara online yang dikirimkan melalui email
• Peserta akan dihubungi oleh petugas untuk verifikasi data melalui wawancara via video call
• Setelah proses selesai, saldo JHT akan dikirimkan ke rekening yang telah dilampirkan pada formulir pengajuan klaim.

Peserta yang mengajukan klaim JHT juga dapat melacak proses pencairan dana melalui langkah-langkah sebagai berikut:

• Buka situs www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tracking
• Masukkan nomor kartu Jamsostek yang telah diberi tahu oleh petugas atau tercantum dalam aplikasi JMO
• Klik menu "Informasi Status Klaim"
• Halaman situs selanjutnya akan menampilkan perkembangan pencairan JHT oleh peserta.

Sebagai catatan, dokumen persyaratan klaim JHT yang perlu dilampirkan selengkapnya disesuaikan dengan kondisi atau alasan masing-masing peserta.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nomor Kartu Peserta Jamsostek Hilang atau Lupa, Apakah JHT Masih Bisa Dicairkan?"