Presiden Prabowo Subianto hingga kini tak kunjung meluncurkan lembaga Daya Anagata Nusantara (Danantara), ini menjadi lembaga pengelola investasi besar di Indonesia. Istana buka-bukaan alasan Prabowo tak mau buru-buru meluncurkan Danantara.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan Prabowo ingin agar semua proses pembentukan Danantara tidak buru-buru dilakukan. Semua harus hati-hati sehingga hasilnya bisa jadi baik.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan prudent supaya nanti hasilnya baik," ungkap Hasan Nasbi usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024).

Hasan mengatakan Prabowo juga sudah memamerkan gagasan membentuk Danantara di depan para petinggi daerah. Dia bilang Prabowo ingin membuat sebuah lembaga yang bisa mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan di Indonesia.

"Di akhir tadi beliau menyampaikan, soal gagasan untuk membentuk, bukan membentuk, soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara, yang disingkat dengan Danantara," beber Hasan Nasbi.

Hasan bilang Danantara bakal menjadi lembaga superholding yang menyerupai Temasek atau GIC asal Singapura. "Bentuknya nanti itu superholding, itu akan menjadi semacam Temasek atau GIC yang dimiliki oleh Singapura," ujarnya.

Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad sebelumnya mengatakan pemerintah akan melakukan revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) untuk peluncuran Danantara.

"Persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya akan dilakukan dengan perubahan PP dan Perpres," jelas Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024) kemarin.

Saksikan Live DetikSore:

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan Badan Pengelola (BP) Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Lantas, bagaimana nasib lembaga pengelola investasi yang telah ada yakni Indonesia Investment Authority (INA)?

Kepala BP Investasi Danantara, Muliaman Hadad mengatakan nantinya INA akan dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

"(Nasib INA?) Nanti kan semua akan dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan nanti ke dalam Danantara," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Berdasarkan dokumen yang diperoleh detikcom, BP Investasi Danantara secara bertahap disiapkan pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under management Danantara akan mencapai US$ 10,8 miliar atau setara Rp 170,62 triliun (kurs Rp 15.799) yang berasal dari INA. Langkah selanjutnya, sebanyak 7 BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.479 triliun. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$ 982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Secara lebih luas, Danantara ditargetkan akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi terbesar ke-4 di dunia.

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono akan mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja ke China. Rencanaya dalam kunjungan tersebut akan diteken perjanjian terkait sektor kelautan dan perikanan.

"Ada perjanjian antara Indonesia dengan Cina, technical cooperation guideline, soal perjanjian kelautan dan perikanan," kata Sakti di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Sakti mengatakan pemerintah akan mendorong kerja sama investasi. Dia mengatakan, kerja sama tersebut seperti pengolahan atau industri sektor hilirisasi perikanan.

"Terus sekarang ini ditandatangani di depannya Presiden. Jadi antara Menteri Kelautan Perikanan Indonesia dan Menteri Mara China," ungkapnya.

Sakti mengatakan, dia hanya menemani Prabowo dalam kunjungan ke China. Saat ditanya komitmen investasi, Sakti mengatakan belum dibicarakan.

Namun, dia bilang, China tertarik masuk sektor kelautan dan perikanan.

"Kita belum bicara soal komitmen investasi, tapi bahwa dari China interest untuk masuk di sektor kelautan dan perikanan," katanya.

Pemerintah melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyiapkan lahan sekitar 3.100 hektare (ha) di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Lahan tersebut akan digunakan untuk infrastruktur pendukung IKN.

Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid mengatakan, pembebasan lahan di kawasan IKN menjadi kewenangan Otorita IKN. Di luar wilayah itu, menjadi kewenangan Kementerian ATR.

Pembebasan lahan yang menjadi kewenangan Kementerian ATR disesuaikan dengan tingkat kebutuhan, misalnya kebutuhan pembangunan infrastruktur bandara dan lain sebagainya.

"Tapi di PPU, di Paser Penajam Utara, kami sudah siapkan outstanding sekitar 3.100 hektar. Itu untuk kepentingan, saya serahkan kepada bank tanah untuk menopang kepentingan logistik IKN mendatang," terng Nusron di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (31/10/2024).

"Apakah bandara, apakah gudang, apakah pelabuhan, apakah nanti perumahan pekerja atau apa kalau dibutuhkan di situ. Yang di luar sekitar area IKN," terangnya.

Kembali, Nusron menegaskan, yang menjadi kewenangan Kementerian ATR adalah area di luar IKN.

"Bukan di kawasan IKN tapi di luar area IKN. Karena kalau IKN sendiri itu murni kewenangannya Otorita IKN," ujarnya.

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim mengungkapkan, ada kemungkinan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) bakal dipecah menjadi tiga kementerian.

Nadiem menyatakan, di pengujung masa jabatannya saat ini, ia tengah melakukan transisi untuk pembentukan tiga kementerian tersebut.

"Pasti sukses menteri berikutnya. Kan, sekarang saya mentransisi ketiga menteri. Jadi berbeda, jadi tergantung ada (Kementerian) Kebudayaan, Dikti (Pendidikan Tinggi), dan Diknas (Pendidikan Nasional), ya," kata Nadiem di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (18/10/2024).

Nadiem berharap ketiga menteri baru tersebut mampu mengerjakan tugas dengan sebaik-baiknya, termasuk melanjutkan program Merdeka Belajar yang diinisiasi pada masa kepemimpinannya.

"Selamat dari saya dan kalau bisa melanjutkan (program) Merdeka Belajar. Saya bilang, selamat sukses dan saya yakin ketiga menteri itu hebat dan pasti akan melanjutkan program yang baik dan juga menyempurnakan yang masih perlu perbaikan," tutur Nadiem.

Eks bos Gojek ini juga mengucapkan terima kasih kepada Jokowi atas dukungan terhadap program-program yang diinisiasi oleh Kemendikbud Ristek selama lima tahun terakhir.

Nadiem mengaku tidak akan bisa mentransformasi kurikulum, Kampus Merdeka, ataupun Asesmen Nasional tanpa kontribusi banyak pihak.

Sementara itu, Nadiem mengaku bakal fokus pada keluarga setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri.

"Belum tahu (mau ke mana), mungkin sama keluarga saja, saya punya bayi baru. Jadi saya ingin berpamitan dan terima kasih juga hari ini," kata Nadiem.

Sinyal dipecahnya Kemendikbud Ristek sudah terlihat ketika Presiden terpilih Prabowo Subianto memanggil para calon menterinya pada awal pekan ini.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti yang dipanggil oleh Prabowo mengungkapkan bahwa ia ditugaskan untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Pak Prabowo pertama menyampaikan, memberikan amanah kepada saya untuk memimpin Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah," kata Abdul Mukti usai bertemu dengan Prabowo, Senin (14/10/2024).

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nadiem Ungkap Kemungkinan Kemendikbud Ristek Dipecah Jadi Tiga Kementerian ", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/18/14311931/nadiem-ungkap-kemungkinan-kemendikbud-ristek-dipecah-jadi-tiga-kementerian.