Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) Pandu Patria Sjahrir dikabarkan menjadi pengurus BP Danantara. Kabar ini membuat saham TOBA naik ke zona hijau pagi ini.

Berdasarkan data RTI pukul 09.45 WIB, saham TOBA tercatat naik 0,99% ke level Rp510 per saham pagi ini. Saham TOBA tercatat dibuka pada level 510 pagi ini, naik 5 poin dari harga di hari kemarin yang sebesar Rp505 per saham.

Saham TOBA diperdagangkan pada level Rp505-Rp520 sesaat setelah pembukaan. Sebanyak 5,31 juta saham TOBA diperdagangkan, dengan nilai transaksi mencapai Rp2,73 miliar.

Saham TOBA saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp4,17 triliun.

Di sisi lain, saham TOBA tercatat telah menguat 67,76% sejak awal tahun atau year to date (YTD). Sementara itu, dalam tiga bulan terakhir saham TOBA telah menguat 100,79%. Akan tetapi, dalam sebulan terakhir, saham TOBA melemah 5,56%.

Sebelumnya, menurut informasi yang diterima Bisnis, Pandu bakal menjadi Chief Operafing Officer atau Wakil Kepala di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Pandu Sjahrir masuk jadi pengurus," ujar salah satu sumber, Kamis (7/11/2024).

Sebelumnya, dikabarkan bahwa Rosan P. Roeslani ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Chairman dan Muliaman D Hadad sebagai CEO di BP Danantara.

Beberapa waktu ini, beredar informasi bahwa Pandu Sjahrir ikut ditunjuk Prabowo dalam lembaga investasi tersebut. Pandu beberapa kali terlihat jalan bareng Muliaman Hadad, terutama saat bertemu Prabowo di Istana.

Sebagai informasi, Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Nantinya, Indonesia Investment Authority (INA) akan melebur ke dalam BP Danantara. Proses itu membuat dana kelolaan atau asset under management (AUM) BP Danantara pada tahap awal akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari INA.

Selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam BP Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, BP Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.504 triliun (asumsi kurs Rp15.840 per dolar AS). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkap pihaknya saat ini tengah melakukan pemetaan terhadap aset-aset BUMN yang dapat disumbangkan untuk program 3 juta rumah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

"Kita punya kesepakatan akan memetakan seluruh aset BUMN yang tentu konteksnya perumahan, di mana yang memang untuk perumahan rakyat, lalu juga di mana perumahan menengah nantinya," ujar Erick usai melakukan pertemuan dengan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait di kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (7/11) malam.

Erick menambahkan, Kementerian BUMN maupun perusahaan-perusahaan BUMN siap mendukung penuh sejumlah langkah yang dilakukan Maruarar dalam menyediakan hunian yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Erick juga mendorong skema perpanjangan tenor kredit rumah hingga 30 tahun.

"Supaya membantu masyarakat yang memang sudah punya budget tertentu dengan ditarik 30 tahun dia akan cicilannya jauh lebih murah," tambah Erick.

Skema tersebut menurutnya tak hanya memudahkan masyarakat mendapatkan hunian dengan cicilan yang lebih terjangkau, melainkan juga memiliki alokasi lebih yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat.

Erick menyampaikan BUMN memiliki contoh sukses dalam membangun hunian terintegrasi yang terjangkau. Hal ini terealisasi berkat sinergi antar BUMN seperti KAI, Perumnas, hingga BTN.

Dia menambahkan, BUMN saat ini juga telah membangun model hunian terintegrasi sistem transportasi umum atau TOD di delapan titik. Erick telah berhasil mengoptimalkan lahan-lahan KAI menjadi sebuah hunian yang bermanfaat bagi masyarakat.

"InsyaAllah nanti saya dengan Pak Ara juga akan mengusulkan ke Bapak Presiden, kalau beliau berkenan untuk program 100 hari, salah satunya ada TOD yang terbaru yang unitnya cukup besar itu 900 unit di sebuah lokasi," tutup Erick.

Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait atau Ara mengatakan, upaya penyediaan rumah bagi masyarakat memerlukan kerja bersama. Ara menyambut positif dukungan penuh BUMN dalam akselerasi penyediaan rumah bagi Masyarakat.

"Seperti di Kejaksaan kami dapat dukungan yang luar biasa, dapat tanah 1.000 hektare di Banten. Dari Pak Nusron (Menteri ATR) dapat dukungan yang luar biasa, dapat tanah di Mojokerto 150 hektare, di Tangerang kurang lebih tujuh hektare. Nah dari Pak Erick hari ini luar biasa, yang pertama kami mensinergikan ya dengan BTN," ujar Ara.

Ara menyampaikan, akan bertemu dengan direksi BTN besok malam dan memberi sinyal gebrakan baru dalam sektor pembiayaan perumahan. Ara menegaskan, kehadiran negara dalam sektor perumahan rakyat.

IDXChannel - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) menjadi cikal bakal superholding Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, hal ini sudah digagar dua tahun yang lalu.

"Kalau Danantara kan sesuai dengan RUU BUMN yang sudah kita gulirkan hampir 2 tahun sebetulnya kemarin, memang kan roadmap BUMN itu ke arah sana,” kata Erick, dikutip Jumat (8/11/2024).

Dia menambahkan, ide itu tercetus karenaada usulan perlunya perubahan atau Rancangan Undang-undang (RUU) BUMN. Namun, proses revisi regulasi ini masih mandek di legislatif.

Dia melanjutkan, pendirian superholding BUMN sedang berlangsung saat ini. Dia memastikan, lembaga ini punya dampak terhadap pertumbuhan ekonomi yang besar, sehingga harus dilihat secara positif.

“Dan saya selalu bilang superholding itu, jadi bukan sesuatu, jangan dilihat yang negatif. Jadi prosesnya sudah berjalan," kata dia.

"Dan kita lihat sekarang, kalau dulu kondisi BUMN-nya tidak sehat, kalau sekarang sehat, simpel,”kata Erick.

Untuk diketahui, pada tahap awal BP Danantara menaungi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero).

Lalu, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Selain itu, BP Danantara juga membawahi Indonesia Investment Authority (INA). Dari dokumen resmi dijelaskan bahwa peleburan INA ke BP Danantara menjadikan dana kelolaan atau asset under management (AUM) berada di angka USD10,8 miliar. Jumlah ini baru tahap awal dan berasal dari INA.

Adapun, total asset under management yang bakal dikelola BP Danantara mencapai USD982 miliar atau setara Rp15.584 triliun.

(Nur Ichsan Yuniarto)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara). Badan baru ini dirancang sebagai "superholding" baru bagi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas kekayaan negara lainnya.

Meski peluncurannya tertunda akibat lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, Danantara diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Lantas, apa sebenarnya peran dan manfaat BP Danantara? Simak penjelasan berikut ini.

Tujuan Pembentukan BP Danantara

BP Danantara dibentuk dengan tujuan mengonsolidasikan aset negara dalam satu lembaga untuk pengelolaan yang lebih optimal dan efisien. Kepala BP Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menegaskan bahwa badan ini diharapkan bisa menciptakan model pengelolaan investasi yang terintegrasi, serupa dengan Temasek di Singapura.

"Danantara akan mengelola aset di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bertujuan mendukung target ekonomi serta program pemerintah," ujar Muliaman, dikutip dari Kompas.com, 22 Oktober 2024.

Menurut dokumen profil BP Danantara yang diterima Kompas.com, badan ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.

Danantara juga akan mengonsolidasikan entitas strategis, termasuk Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN besar, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

“INA akan dikonsolidasikan dalam Danantara. Sementara untuk landasan hukumnya, kami sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP),” jelas Muliaman pada Rabu (6/11/2024).

Kelola Aset Jumbo hingga Triliunan Rupiah

Dengan total aset awal sekitar 600 miliar dollar AS atau setara Rp 9.504 triliun, BP Danantara berpotensi menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa pengelolaan aset sebesar ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan daya saing nasional. Erick berharap agar masyarakat tidak berpikir negatif terhadap superholding ini.

“Danantara adalah roadmap BUMN yang kami dorong untuk menyehatkan perusahaan pelat merah, dan ini terbukti dari laporan keuangan BUMN yang menunjukkan perbaikan,” ujarnya pada Kamis (7/11/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara). Badan baru ini dirancang sebagai "superholding" baru bagi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas kekayaan negara lainnya.

Meski peluncurannya tertunda akibat lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, Danantara diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Lantas, apa sebenarnya peran dan manfaat BP Danantara? Simak penjelasan berikut ini.

Tujuan Pembentukan BP Danantara

BP Danantara dibentuk dengan tujuan mengonsolidasikan aset negara dalam satu lembaga untuk pengelolaan yang lebih optimal dan efisien. Kepala BP Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menegaskan bahwa badan ini diharapkan bisa menciptakan model pengelolaan investasi yang terintegrasi, serupa dengan Temasek di Singapura.

"Danantara akan mengelola aset di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bertujuan mendukung target ekonomi serta program pemerintah," ujar Muliaman, dikutip dari Kompas.com, 22 Oktober 2024.

Menurut dokumen profil BP Danantara yang diterima Kompas.com, badan ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.

Danantara juga akan mengonsolidasikan entitas strategis, termasuk Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN besar, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

“INA akan dikonsolidasikan dalam Danantara. Sementara untuk landasan hukumnya, kami sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP),” jelas Muliaman pada Rabu (6/11/2024).

Kelola Aset Jumbo hingga Triliunan Rupiah

Dengan total aset awal sekitar 600 miliar dollar AS atau setara Rp 9.504 triliun, BP Danantara berpotensi menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa pengelolaan aset sebesar ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan daya saing nasional. Erick berharap agar masyarakat tidak berpikir negatif terhadap superholding ini.

“Danantara adalah roadmap BUMN yang kami dorong untuk menyehatkan perusahaan pelat merah, dan ini terbukti dari laporan keuangan BUMN yang menunjukkan perbaikan,” ujarnya pada Kamis (7/11/2024).

Manfaat BP Danantara bagi Ekonomi Nasional

Danantara diharapkan membawa manfaat besar bagi perekonomian Indonesia melalui pengelolaan investasi yang lebih produktif dan penguatan daya saing global.

Badan ini akan fokus pada sektor-sektor strategis, menciptakan sinergi antara BUMN, serta meningkatkan imbal hasil investasi bagi pemerintah.

"Kami ingin aset-aset negara bisa dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat," kata Muliaman.

Keberadaan BP Danantara juga memungkinkan pemerintah untuk memiliki kapasitas pengelolaan aset secara mandiri dan fleksibel, berbeda dengan peran Kementerian BUMN yang lebih bersifat administratif.

"Danantara adalah cikal bakal sovereign wealth fund yang beroperasi dengan model seperti Temasek," jelas Erick Thohir.

Kesiapan Operasional dan Dasar Hukum

Sebagai badan investasi yang independen, BP Danantara membutuhkan landasan hukum yang kuat untuk beroperasi, dan ini masih dalam tahap penyelesaian.

Danantara akan mulai beroperasi dengan dukungan APBN 2025 dan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan pembentukannya sesuai rencana.

Meski peluncuran resminya ditunda hingga Presiden kembali ke Tanah Air, semua pihak terkait berkomitmen mempercepat proses ini.

Sebagai badan yang mengelola aset triliunan rupiah, Danantara diharapkan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan pendapatan nasional tanpa bergantung pada APBN.

Dengan visi yang jelas dan dukungan berbagai pihak, BP Danantara berpotensi membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

(Tim Redaksi: Isna Rifka Sri Rahayu, Yohana Artha Uly, Dian Erika Nugraheny, Fika Nurul Ula, Icha Rastika, Aprillia Ika, Sakina Rakhma Diah Setiawan)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah Indonesia membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara). Badan baru ini dirancang sebagai "superholding" baru bagi sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan entitas kekayaan negara lainnya.

Meski peluncurannya tertunda akibat lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, Danantara diharapkan menjadi katalisator bagi pertumbuhan ekonomi dan daya saing Indonesia di tingkat global.

Lantas, apa sebenarnya peran dan manfaat BP Danantara? Simak penjelasan berikut ini.

Tujuan Pembentukan BP Danantara

BP Danantara dibentuk dengan tujuan mengonsolidasikan aset negara dalam satu lembaga untuk pengelolaan yang lebih optimal dan efisien. Kepala BP Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad, menegaskan bahwa badan ini diharapkan bisa menciptakan model pengelolaan investasi yang terintegrasi, serupa dengan Temasek di Singapura.

"Danantara akan mengelola aset di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan bertujuan mendukung target ekonomi serta program pemerintah," ujar Muliaman, dikutip dari Kompas.com, 22 Oktober 2024 lalu.

Menurut dokumen profil BP Danantara yang diterima Kompas.com, badan ini dirancang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dalam lima tahun ke depan.

Danantara juga akan mengkonsolidasikan entitas strategis, termasuk Indonesia Investment Authority (INA) dan tujuh BUMN besar, yaitu Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, dan MIND ID.

“INA akan dikonsolidasikan dalam Danantara. Sementara untuk landasan hukumnya, kami sedang mempersiapkan Peraturan Pemerintah (PP),” jelas Muliaman pada Rabu (6/11/2024).

Kelola Aset Jumbo hingga Triliunan Rupiah

Dengan total aset awal sekitar 600 miliar dolar AS atau setara Rp 9.504 triliun, BP Danantara berpotensi menjadi salah satu sovereign wealth fund (SWF) terbesar di dunia.

Menteri BUMN Erick Thohir menyebutkan bahwa pengelolaan aset sebesar ini bertujuan untuk memperkuat ekonomi dan daya saing nasional. Erick berharap agar masyarakat tidak berpikir negatif terhadap superholding ini.

“Danantara adalah roadmap BUMN yang kami dorong untuk menyehatkan perusahaan pelat merah, dan ini terbukti dari laporan keuangan BUMN yang menunjukkan perbaikan,” ujarnya pada Kamis, (7/11/2024).

Manfaat BP Danantara Bagi Ekonomi Nasional

Danantara diharapkan membawa manfaat besar bagi perekonomian Indonesia melalui pengelolaan investasi yang lebih produktif dan penguatan daya saing global.

Badan ini akan fokus pada sektor-sektor strategis, menciptakan sinergi antara BUMN, serta meningkatkan imbal hasil investasi bagi pemerintah.

"Kami ingin aset-aset negara bisa dikelola secara optimal untuk kesejahteraan masyarakat," kata Muliaman.

Keberadaan BP Danantara juga memungkinkan pemerintah untuk memiliki kapasitas pengelolaan aset secara mandiri dan fleksibel, berbeda dengan peran Kementerian BUMN yang lebih bersifat administratif.

"Danantara adalah cikal bakal sovereign wealth fund yang beroperasi dengan model seperti Temasek," jelas Erick Thohir.

Kesiapan Operasional dan Dasar Hukum

Sebagai badan investasi yang independen, BP Danantara membutuhkan landasan hukum yang kuat untuk beroperasi, dan ini masih dalam tahap penyelesaian.

Danantara akan mulai beroperasi dengan dukungan APBN 2025 dan terus berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan pembentukannya sesuai rencana.

Meski peluncuran resminya ditunda hingga Presiden kembali ke tanah air, semua pihak terkait berkomitmen mempercepat proses ini.

Sebagai badan yang mengelola aset triliunan rupiah, Danantara diharapkan menjadi tulang punggung dalam meningkatkan pendapatan nasional tanpa bergantung pada APBN.

Dengan visi yang jelas dan dukungan berbagai pihak, BP Danantara berpotensi membawa dampak positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka panjang.

(Tim Redaksi: Isna Rifka Sri Rahayu, Yohana Artha Uly, Dian Erika Nugraheny, Fika Nurul Ula, Icha Rastika, Aprillia Ika, Sakina Rakhma Diah Setiawan)

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 20 BUMN tercatat memiliki aset di atas Rp80 triliun sepanjang 2023. Dari daftar ini, beberapa nama sudah masuk ke dalam calon perusahaan yang kabarnya bakal dikelola oleh BPI Danantara.

Berdasarkan dokumen yang beredar, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mengelola 7 BUMN beraset jumbo. Diperkirakan, dana awal kelolaan lembaga baru ini mencapai US$600 miliar.

Tujuh BUMN itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., dan MIND ID.

Melansir laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, Kamis (7/11/2024), seluruh calon perusahaan yang bakal dikelola Danatara masuk dalam daftar BUMN dengan nilai aset terbesar sepanjang tahun lalu.

Bank Mandiri, misalnya, berada di peringkat pertama dengan nilai aset sebelum eliminasi sebesar Rp2.174,21 triliun. Posisinya berada satu tingkat di atas BRI yang membukukan total aset senilai Rp1.965 triliun sepanjang 2023.

Peringkat berikutnya dihuni PLN dengan aset Rp1.670,64 triliun, lalu Pertamina sebesar Rp1.404,76 triliun, BNI tembus Rp1.086,66 triliun, BTN mengantongi nilai aset Rp438,75 triliun dan PT Taspen (Persero) senilai Rp376,98 triliun.

Adapun posisi ke-8 ditempati oleh Telkom Indonesia dengan kepemilikan aset Rp287,04 triliun, holding BUMN pertambangan MIND ID senilai Rp259,18 triliun, dan PT Hutama Karya (Persero) menggenggam Rp169,73 triliun.

Selanjutnya masih ada nama-nama seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), hingga InJourney.

Nama-nama itu berpotensi dikelola Danantara, lantaran lembaga yang digadang-gadang menjadi superholding BUMN ini ditargetkan mengelola dana US$982 miliar dalam beberapa tahun mendatang. Dengan dana tersebut Danantara diperkirakan bakal menjadi Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar ke-4 di dunia.

Berikut 20 BUMN dengan aset jumbo sepanjang 2023:

Progres Peresmian Danantara

Dalam perkembangan terkini, Presiden RI Prabowo Subianto diketahui batal meresmikan Danantara yang semula dijadwalkan pada 7 November 2024.

Selain karena adanya lawatan Presiden ke luar negeri selama dua pekan, penundaan ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis. Langkah tersebut juga bertujuan agar Danantara disiapkan sebaik mungkin.

Ketua BPI Danantara Muliaman D. Hadad menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta supaya regulasi disiapkan secara matang sebelum Danantara diresmikan. Untuk sementara, payung hukum yang akan mengakomodasi gerak instansi tersebut berupa revisi Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden alias Perpres.

“Iya persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Disiapkan agar semua rapi baru kemudian beliau [Presiden Prabowo] launching,” ucapnya kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024).

Sementara itu, analis memperkirakan kehadiran Danantara berpotensi menjadi katalis positif bagi saham pelat merah, seperti BBRI, BMRI, BBNI, dan TLKM.

Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan mengatakan langkah konsolidasi tersebut akan menjadi katalis positif bagi kinerja emiten pelat merah, mulai dari efisiensi operasional, akses pendanaan, hingga peningkatan tata kelola.

Menurutnya, penggabungan sumber daya dan pengurangan duplikasi fungsi dapat menurunkan biaya operasional. Selain itu, dengan struktur yang lebih kuat, BUMN akan memiliki askes lebih mudah ke pendanaan dengan biaya lebih rendah.

“Struktur superholding dapat memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah saat ini masih mengkaji soal kemungkinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) bisa melakukan kegiatan bisnis.

Hal itu disampaikan Erick saat ditanya apakah superholding BUMN tersebut bisa berbisnis atau tidak ke depannya.

"Nah itu masih kajian. Saya nggak berani bicara yang lebih dari itu," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

KOMPAS.com/Dian Erika Menteri BUMN Erick Thohir memberikan keterangan pers usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Sama halnya dengan kegiatan bisnis yang masih dalam kajian, Erick pun menyebut status Danantara juga masih dikaji, yakni sebagai holding BUMN atau sovereign wealth fund (SWF).

"Ya ini yang masih jadi kajian. Yang pasti kami BUMN sudah memberikan tempat salah satu aset Bank Mandiri. Cuma kalau tadi sama ini ditanya, Pak ini deal-nya kapan? Nah ini lagi kajian. Nah sama Danantara ini dalam proses kajian," ungkap Erick.

"Apakah ada peraturan pemerintahnya? Apakah ada undang-undangnya? Itu biar yang ahlinya. Kalau kami di BUMN seneng. Kenapa? Artinya apa? Kinerja kita yang selama ini diapresiasi," tambahnya.

Untuk diketahui BP Danantara adalah lembaga yang bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Danantara akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, wewenang lembaga tersebut harus lebih dulu diatur dalam undang-undang.

Sedianya, BP Danantara akan diresmikan pada 7 November 2024. Namun, peresmian ditunda karena menunggu selesainya lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo juga meminta agar pembentukan BP Danantara tidak dilakukan secara terburu-buru.

Adapun Danantara disebut bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia.

Berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh Kompas.com, badan ini akan menjadi superholding 7 BUMN.

Ketujuh BUMN tersebut yakni Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA). Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai Rp 600 miliar dollar AS atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).

Tadi beliau menyampaikan soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara, yang disingkat dengan Danantara,

Jakarta (ANTARA) - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan bahwa Presiden meminta peluncuran Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) ditempuh melalui proses yang hati-hati.

Presiden Prabowo sempat menyinggung soal gagasan pemerintah dalam mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan negara melalui BPI Danantara saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2024 di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

"Tadi beliau menyampaikan soal keinginan kita untuk mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan kita dalam sebuah institusi bernama Daya Anagata Nusantara, yang disingkat dengan Danantara," kata Hasan Nasbi dalam keterangan pers di Sentul, Jawa Barat, Kamis.

Dia menjelaskan bahwa dalam arahannya, Presiden meminta agar pembentukan BPI Danantara untuk mengkonsolidasikan kekayaan negara tersebut tidak boleh terburu-buru.

Menurut Presiden, katanya, Danantara yang menjadi embrio superholding perusahaan negara ini, harus melalui proses yang hati-hati dan pruden.

Atas arahan Presiden tersebut, peluncuran Danantara yang semula dijadwalkan pada Kamis, 7 November 2024 ini pun harus diundur, sampai Presiden Prabowo kembali dari perjalanan luar negeri selama dua pekan.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi enggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan pruden supaya nanti hasilnya baik," katanya.

Hasan menambahkan bahwa pembentukan Danantara ini akan menjadi seperti Temasek, perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kepala BPI Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan, pembentukan Danantara tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bakal meluncurkan Badan Pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Badan yang merupakan embrio pengelola investasi besar di Indonesia ini disebut menjadi cikal-bakal superholding BUMN dan digadang-gadang bakal sekelas Temasek Singapura.

Berdasarkan dokumen yang beredar di kalangan pengusaha dan dilihat detikcom, Danantara bakal mengelola aset yang sangat besar. Pada tahap awal, dana kelolaan atau asset under (AUM) management Danantara akan mencapai US$ 10,8 miliar atau setara Rp 170,62 triliun (kurs Rp 15.799) yang berasal dari Indonesia Investment Authority (INA).

Langkah selanjutnya, sebanyak 7 BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Danantara juga akan menaungi Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), yang merupakan sovereign wealth fund (SWF) Indonesia.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$ 600 miliar atau sekitar Rp 9.479 triliun. Rinciannya, aset Bank Mandiri Rp 2.174 triliun, BRI Rp 1.965 triliun, PLN Rp 1.671 triliun, Pertamina Rp 1.412 triliun, BNI Rp 1.087 triliun, Telkom Indonesia Rp 318 triliun, MIND ID Rp 259 triliun, dan aset INA Rp 163 triliun.

Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$ 982 miliar dalam beberapa tahun ke depan. Danantara juga ditargetkan akan menjadi sovereign wealth fund (SWF) terbesar ke-4 di dunia.

"Danantara akan menjadi SWF terbesar ke-4 di dunia," tulis dokumen tersebut.

Sebelumnya, Kepala BP Investasi Danantara buka-bukaan soal nasib INA jika Danantara berhasil dibentuk. Ia menyebut nantinya INA akan dikonsolidasikan ke dalam Danantara.

"(Nasib INA?) Nanti kan semua akan dikonsolidasikan. Dikonsolidasikan nanti ke dalam Danantara," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Direktur PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) Pandu Patria Sjahrir dikabarkan ikut menjadi punggawa di BP Danantara bersama Rosan P Roeslani dan Muliaman D Hadad.

Menurut informasi yang diterima Bisnis, Pandu bakal menjadi Chief Operafing Officer atau Wakil Kepala di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Pandu Sjahrir masuk jadi pengurus," ujar salah satu sumber, Rabu (7/11/2024).

Sebelumnya, dikabarkan bahwa Rosan P. Roeslani ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Chairman dan Muliaman D Hadad sebagai CEO di BP Danantara.

Belakangan beredar informasi bahwa Pandu Sjahrir ikut ditunjuk Prabowo dalam lembaga investasi tersebut. Pandu beberapa kali terlihat jalan bareng Muliaman Hadad, terutama saat ketemu Prabowo di Istana.

Pandu juga sempat rapat bareng Rosan Roeslani dan Muliaman Hadad di Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram Roslan Roeslani.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, Rabu (6/11/2024), Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Nantinya, Indonesia Investment Authority (INA) akan melebur ke dalam BP Danantara. Proses itu membuat dana kelolaan atau asset under management (AUM) BP Danantara pada tahap awal akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari INA.

Langkah selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam BP Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, BP Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.504 triliun (asumsi kurs Rp15.840 per dolar AS). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan BPI Danantara pada Kamis (7/11/2024). Alasannya, peluncuran BP Danantara bentrok dengan jadwal Presiden Ke-8 RI yang akan melaksanakan lawatan ke lima Negara selama dua pekan, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris.

“Belum jadi besok. Tunggu presiden kembali ya,” ujar Muliaman kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024).

Selain lawatan ke luar negeri, Muliaman mengamini bahwa Prabowo meminta agar persiapan regulasi dapat dilakukan secara matang sebelum akhirnya BPI Danantara dapat diresmikan.

JAKARTA, investor.id – Mundurnya jadwal peresmian Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) yang semula diagendakan diluncurkan Presiden Prabowo Subianto pada hari ini, Kamis (7/11/2024), meninggalkan dua pesan sekaligus. Pertama, pemerintah tidak ingin tergesa-gesa. Kedua, Danantara belum cukup matang untuk diresmikan.

Keputusan Presiden Prabowo mengulur peresmian Danantara itu menyusul roadshow kenegaraan perdananya sebagai presiden ke-8 RI ke lima negara yang tentunya tidak bisa lagi ditunda-tunda.

Tapi, di luar urusan foreign affairs, mundurnya peresmian badan yang digadang-gadang sebagai cikal bakal superholding BUMN ini sekali lagi mengirimkan pesan, pemerintah tidak ingin grusa-grusu dalam mengambil keputusan strategis.

Mundurnya peluncuran Danantara juga setidaknya memberikan napas panjang kepada pengurus Danantara untuk menyiapkan segala sesuatunya lebih matang. Terlebih, Presiden Prabowo sudah berterus terang memerintahkan anak buahnya supaya Danantara dapat disiapkan sematang mungkin.

Kepala BP Investasi Danantara Muliaman D. Hadad mengungkapkan, Presiden Prabowo meminta agar Danantara dipersiapkan sebaik mungkin sebelum badan itu benar-benar resmi diluncurkan.

Pemerintah telah merevisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) demi mendirikan Danantara. Namun, pada saat bersamaan, pemerintah tidak mengubah undang-undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," ucap Muliaman seperti dikutip dari Antara pada Rabu (6/11/2024).

SWF Terbesar Keempat

Pemerintah akan mendesain BP Investasi Danantara sebagai lokomotif beraset jumbo yang berperan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ekonomi global yang terus berubah.

Pada tahap awal, Danantara akan mengelola aset (asset under management/AUM) sekitar US$ 10,8 miliar atau setara Rp 163 triliun yang bersumber dari aset sovereign wealth fund (SWF) atau lembaga pengelola investasi (LPI) Indonesia, Indonesia Investment Authority (INA).

Tahap selanjutnya, pemerintah mengonsolidasikan aset INA dan tujuh BUMN besar ke dalam Danantara. Tiga dari tujuh BUMN itu di antaranya anggota bank himbara yaitu PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) dengan nilai aset Rp 2,174 triliun, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) senilai Rp 1,965 triliun, dan PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) senilai Rp 1,087 triliun.

BUMN lain yang juga masuk dalam pengelolaan Danantara adalah PT PLN (Persero) dengan nilai aset sebesar Rp 1,671 triliun, PT Pertamina (Persero) senilai Rp 1,412 triliun, PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) senilai Rp 318 triliun, dan BUMN Holding Industri Pertambangan alias MIND ID dengan nilai aset sebesar Rp 259 triliun.

Pada tahap ini, total nilai aset kelolaan Danantara yang berasal dari gabungan aset INA dan tujuh BUMN lain bakal menyentuh US$ 600 miliar. Angka ini melampaui nilai aset Temasek Holdings pada akhir tahun fiskal 2023 yang sebesar US$ 280 miliar. Juga, melebihi nilai aset kelolaan Khazanah Nasional Berhad yang sebesar US$ 24 miliar pada 2023.

Tahap terakhir, pemerintah mencanangkan BP Investasi Danantara sebagai portofolio investasi global untuk mengonsolidasikan aset atau portofolio dari negara-negara lain secara gradual. Dengan model semacam ini, pemerintah berkeyakinan, Danantara bisa menjadi SWF terbesar keempat di dunia.

Fokus Regulasi dan Pengawasan

Pengamat BUMN dari Datanesia Institute Herry Gunawan memberikan catatan kritis kepada terkait hadirnya BP Investasi Danantara ini. Dia berpandangan, keberadaan BP Investasi Danantara pada satu sisi dan Kementerian BUMN sebagai afiliasi pada sisi yang lain akan menimbulkan kekacauan pada perusahaan-perusahaan BUMN under Danantara ketika mereka hendak melakukan aksi korporasi.

“Pembagian Danantara dan Kementerian BUMN ini belum jelas. Di UU, Kementerian BUMN itu menjadi wakil pemerintah sebagai pemegang saham di BUMN. Artinya, untuk aksi korporasi besar misalnya BUMN mau IPO itu harus meminta persetujuan pemegang saham. Berarti, Danantara selaku pengelola aset harus meminta persetujuan Kementerian BUMN,” ujar dia kepada Investor Daily, Kamis (7/11/2024).

Merujuk pada Pasal 1 UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN disebutkan, menteri (BUMN) merupakan menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham negara pada persero dan pemilik modal pada perum dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan.

Herry menilai, jika Danantara memang disiapkan sebagai superholding BUMN layaknya Temasek atau Khazanah, maka keputusan-keputusan menyangkut aksi korporasi perusahaan-perusahaan pelat merah di bawah kelolaan Danantara sudah sepantasnya cukup meminta persetujuan Danantara tanpa perlu meminta persetujuan Kementerian BUMN.

“Kalau UU BUMN tidak diubah, maka Danantara harus minta izin kepada Kementerian BUMN (terkait aksi korporasi BUMN) sebagai kuasa pemegang saham. Ini membuat gerak perusahaan-perusahaan BUMN tidak lincah dalam menggelar aksi korporasi sekaligus menunjukkan keterbatasan dari Danantara itu sendiri,” terangnya.

Ke depan, Herry berpikir, Kementerian BUMN sebaiknya cukup berfokus pada regulasi dan pengawasan. Sedangkan, untuk pengelolaan korporasi diserahkan sepenuhnya kepada Danantara.

“Jadi, nanti Kementerian BUMN bikin regulasi. Setelah itu, dia menjadi pengawas. Kalau statusnya masih seperti sekarang tanpa ada pembagian wewenang yang jelas antara Danantara dan Kementerian BUMN, maka perusahaan-perusahaan BUMN tidak lebih dari semacam sandwich yang terhimpit,” tandasnya. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News