Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati optimistis peringkat kredit Indonesia pada tahun depan dapat meningkat.

Hal ini dengan mempertimbangkan kondisi fiskal dan makroekonomi yang baik serta pertumbuhan ekonomi pada tahun depan yang tetap terjaga.

"Kita optimis Rating and Investment Information Inc (R&I) akan memberikan kenaikan peringkat di tahun depan, dengan melihat kondisi fiskal dan makroekonomi yang baik, serta komitmen pemerintahan berikutnya dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil,” ujar Sri Mulyani dalam keterangan resminya, Rabu (2/10).

Pada Senin (30/9) lalu, R&I menegaskan peringkat sovereign credit rating Indonesia pada BBB+ dengan outlook positif.

Hasil yang diberikan oleh R&I ini menunjukkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia kuat, didukung peningkatan pendapatan per kapita, demografi dan sumber daya alam yang melimpah, sektor manufaktur yang terus berkembang, serta pengelolaan kebijakan fiskal yang prudent dengan beban utang pemerintah yang relatif terkendali.

Selain itu, R&I menilai perekonomian Indonesia pada tahun 2023 mampu tumbuh solid di atas 5% melanjutkan kinerja sejak tahun 2022. Sementara pada tahun 2024 ini, pertumbuhan masih menguat pada semester pertama dan diperkirakan akan tetap berada di kisaran 5% sampai akhir tahun.

Pemerintah memproyeksikan pertumbuhan PDB riil Indonesia pada kisaran 5,0%-5,2% di 2024 dengan sinergi bersama Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas harga dan tingkat inflasi.

“Penilaian positif dari R&I menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia selalu berkomitmen untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," katanya.

Sebelumnya, Sri Mulyani berharap peringkat kredit Indonesia bisa meningkat menjadi single A. Tetapi Sri Mulyani mengatakan bahwa untuk menuju level tersebut maka rasio pajak alias tax ratio Indonesia harus diperbaiki. Maklum, tax ratio Indonesia saat ini masih belum membaik dan rendah dibandingkan negara lain seperti G-20.

"Kami berharap suatu saat Indonesia bisa segera mencapai single A. Salah satu (syarat) untuk menjadi Single A adalah kalau kita bisa perbaiki tax ratio. Dan itu adalah suatu kerja keras," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6).

Sri Mulyani menyebut, meski kondisi ekonomi Indonesia dihantam oleh pandemi Covid-19, fluktuasi harga komoditas serta belanja infrastruktur yang meningkat namun posisi peringkat kredit Indonesia masih relatif positif stabil.

"Indonesia dari sisi kredit rating walaupun terhantam oleh pandemi, harga komoditas naik turun, kita belanja untuk membangun infrastruktur kita melakukan banyak sekali, namun Indonesia kredit ratingnya itu relatif positif stabil," katanya.

JAKARTA - Peneliti Center of Industry, Trade, and Investment Indef Ariyo D.P. Irhamna mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) punya warisan buruk ke pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Hal tersebut lantaran ada kewajiban pembayaran utang yang jatuh tempo sebesar Rp775 triliun pada 2025, kian mempersempit ruang gerak fiskal pemerintahan Prabowo.

"Ini alert untuk pemerintah, untuk belanja pembayaran bunga utangnya ini sudah lebih besar dibandingkan belanja pegawai sejak 2022. Nah hal ini juga yang membuat ruang fiskal untuk 2025 ini semakin terbatas untuk produk pemerintahan yang baru dan menjadi warisan yang buruk dari kepemimpinan Pak Jokowi untuk kepemimpinan Pak Prabowo," ungkap Ariyo dalam diskusi publik Indef, Minggu (18/8/2024).

Dalam rencana belanja pemerintah pusat pada RAPBN 2025 untuk kategori jenis, lanjut Ariyo, pembayaran bunga utang mencapai Rp5,5 triliun atau kedua teratas setelah belanja dan lain-lain sebesar Rp6,3 triliun.

Ariyo menyebut, proporsi tingginya pembayaran beban utang di atas belanja modal, belanja barang, belanja pegawai, bahkan sudah terjadi sejak 2022.

Adapun sempitnya ruang fiskal juga tercermin dari penurunan alokasi belanja pemerintah untuk belanja kementerian/lembaga (KL). Hal itu berbanding terbalik dengan peningkatan alokasi belanja pemerintah untuk sektor non-KL.

?Ini menunjukkan ruang fiskal yang semakin terbatas akibat pembayaran utang semakin besar. Kenaikan alokasi belanja non-KL dialokasikan untuk pembayaran utang,? kata Ariyo.

Menurut Ariyo, tingginya utang membuat pemerintah tampak kebingungan dalam menetapkan alokasi anggaran program prioritas, seperti hilirisasi dan infrastruktur. Hasilnya, anggaran kementerian dan lembaga yang terkait dengan hilirisasi dan infrastruktur mengalami penurunan dalam RAPBN 2025.

Sementara itu, Peneliti Center of Macroeconomics and Finance Indef, Riza Annisa Pujarama mengatakan, RAPBN 2025 tidak berbeda dengan pandangan APBN 2024.

Riza menjelaskan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga SBN naik 7,1 persen, hingga kenaikan nilai tukarnya rupiah sebesar Rp 16.100 per dolar AS.

?Sebenarnya kalau lihat dari postur asumsi dasar ekonomi makro di RAPBN 2025 ini, tidak se-optimistis tahun-tahun sebelumnya dipatoknya,? ujar Riza.

Menurut Riza, pertumbuhan ekonomi tetap sama dibandingkan dengan 2024, meskipun inflasinya rendah 2,5 persen. Namun pemerintah perlu melihat inflasi yang rendah ini karena beberapa bulan ini terjadi deflasi.

?Inflasi yang rendah itu bisa menjadi indikator bahwa telah terjadi penurunan daya beli secara umum dan ini akan memengaruhi pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran, juga dari sisi konsumsi rumah tangga,? katanya.