Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan telah merealisasikan pembiayaan utang senilai Rp438,1 triliun dari APBN sepanjang 1 Januari sampai dengan 31 Oktober 2024.

Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjelaskan, pemerintah menargetkan Rp648,1 triliun untuk pembiayaan utang. Angka tersebut berasal dari surat berharga negara (SBN) dikurangi pinjaman.

"Kinerja pembiayaan ini tetapon trackdan dikelola secara efisien dengan menjaga risiko tetap dalam batas terkendali," kata Thomas dalam konferensi pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (8/11/2024).

Dia memerinci, realisasi Rp438,1 triliun tersebut berasal untuk dua sumber utang yaitu SBN (neto) sebesar Rp394,9 triliun dan pinjaman (neto) sebanyak Rp43,2 triliun.

Lebih lanjut, Thomas menjelaskan jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu maka terlihat pertumbuhan yang cukup tinggi. Hingga akhir Oktober 2023, realisasi pembiayaan utang hanya sebesar Rp202,3 triliun.

Keponakan Presiden Prabowo Subianto itu mengaku, langkah-langkah penarikan utang tersebut telah dilakukan untuk mendukung arah dan target APBN 2024.

Penarikan utang untuk tahun anggaran 2024, sambungnya, mempertimbangkanoutlookdefisit APBN, likuiditas pemerintah serta mencermati dinamika pasar keuangan.

"Dan tentunya pemenuhan target pembiayaan terus dijagaon trackdengancost of fundyang efisien dan risiko yang terkendali," jelas Thomas.

Sementara itu, secara keseluruhan posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Jumlah tersebut turun sekitar Rp40,76 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Juli 2024 sebesar Rp8.502,69 triliun. Komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.452,65 triliun dari SBN dan pinjaman Rp1.009,37 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, memprediksi utang pemerintah Indonesia bakal menembus Rp 12.893,96 triliun dalam lima tahun mendatang atau di era Presiden Prabowo Subianto. Perkiraan tersebut sejalan dengan proyeksi Dana Moneter Internasional (IMF) dalam laporan World Economic Outlook edisi Oktober 2024.

Awalil menerangkan, utang pemerintah akan terus meningkat secara nominal akibat dari pendapatan dan belanja dalam APBN selalu defisit. Defisit berarti pendapatan lebih sedikit dari belanja, otomatis harus berutang. “Tahun 2029 berarti dalam proyeksi IMF kita bakal punya utang kurang lebih Rp 12.900 triliun,” ujarnya dalam webinar Proyeksi IMF: Ekonomi Indonesia Tidak Kinclong, dikutip Rabu, 30 Oktober 2024.

Utang lama pun tidak bisa dibayar dengan pendapatan, karena selama ini seluruh pendapatan bahkan tidak cukup. Karenanya utang dilunasi dengan pinjaman baru akibat defisit yang melebar. Di awal pemerintahan Prabowo-Gibran tahun depan, belanja negara ditargetkan Rp 3.621,3 triliun sementara pendapatan negara Rp 3.005,1 triliun. Dengan demikian, defisit atau selisih kekurangan APBN ditetapkan sebesar Rp 616,2 triliun. Defisit akan dibiayai dengan menarik utang baru, sehingga secara nominal pinjaman pemerintah akan naik.

IMF memproyeksikan rata-rata rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB pada lima tahun pemerintahan Prabowo di kisaran 40 persen. Namun pada 2029 sedikit turun menjadi 39,57 persen. Awalil menduga ini sebagai sinyal persuasif kepada pemerintah agar disiplin mengelola anggaran sehingga defisit bisa terkendali walau utang tetap naik secara nominal. Awalil mengatakan itu merupakan proyeksi normal, karena bisa jadi ada faktor eksternal shock yang mungkin mengerek rasio utang seperti pandemi yang terjadi di era Presiden Jokowi.

Selain itu, Bright Institute menduga hitungan IMF belum memasukkan proyeksi atas kemungkinan pemerintah Prabowo akan menambah belanja secara cukup signifikan. Peningkatan belanja nanti hanya akan terlihat jika ada APBN Perubahan (APBNP). "Kita belum tahu, kecuali nanti ada APBNP," kata dia.

Laporan Kinerja APBN yang dikeluarkan Kementerian Keuangan pada akhir September mencatat utang telah menembus Rp 8.641 triliun. Tahun depan, pemerintah berencana menambah utang lagi Rp 775 triliun. Selain itu, APBN juga menanggung beban bunga utang sekitar Rp 552 triliun dan utang jatuh tempo Rp 800 triliun yang dibayarkan tiap tahun sejak 2025-2027.

Prabowo akan melawat ke luar negeri dalam waktu cukup lama untuk menghadiri KTT APEC di Peru dan G20 di Brasil, Gibran menjalankan tugas kepresidenan

Bisnis.com, JAKARTA - China dikabarkan tengah mempertimbangkan penerbitan utang tambahan senilai lebih dari 10 triliun yuan atau US$1,4 triliun pada minggu depan dalam beberapa tahun ke depan untuk menghidupkan kembali perekonomiannya yang rapuh.

Berdasarkan sumber yang dikutip Reuters pada Selasa (29/10/2024), paket fiskal tersebut diperkirakan akan ditambah jika Donald Trump memenangkan pemilu AS.

Badan legislatif tertinggi China, Komite Tetap Kongres Rakyat Nasional (NPC), sedang berupaya untuk menyetujui paket fiskal baru, termasuk 6 triliun yuan yang sebagian akan dikumpulkan melalui obligasi negara khusus, pada hari terakhir pertemuan yang akan diadakan dari 4-8 November, kata sumber tersebut.

Adapun, sumber yang mengetahui masalah ini menolak disebutkan namanya karena kendala kerahasiaan.

Utang senilai 6 triliun yuan akan dikumpulkan selama tiga tahun termasuk tahun 2024, kata sumber tersebut. Dana tersebut terutama akan digunakan untuk membantu pemerintah daerah mengatasi risiko utang yang tidak tercatat.

Jumlah total dana yang akan diperoleh dengan menerbitkan obligasi pemerintah daerah dan negara khusus akan setara dengan lebih dari 8% output perekonomian China yang telah terpukul keras oleh krisis sektor properti yang berkepanjangan dan membengkaknya utang pemerintah daerah.

Reuters untuk pertama kalinya mengonfirmasi bahwa pemerintah China sedang mempertimbangkan untuk menyetujui paket stimulus sebesar 10 triliun yuan, jumlah yang menurut para analis keuangan dalam beberapa pekan terakhir diharapkan akan dipertimbangkan oleh Beijing.

Rencana belanja tersebut menunjukkan bahwa Beijing telah beralih ke perangkat stimulus yang lebih tinggi untuk menopang perekonomian meskipun hal ini masih belum sebesar stimulus pada 2008 yang diinginkan oleh beberapa investor.

Bank sentral China, The People's Bank of China (PBOC), pada akhir September mengumumkan langkah-langkah dukungan moneter paling agresif sejak pandemi Covid-19.

Pemerintah menindaklanjutinya beberapa minggu kemudian dengan menandai lebih banyak stimulus fiskal tanpa merinci rincian keuangan dari paket tersebut, sehingga memicu spekulasi yang kuat di pasar global mengenai besarnya belanja baru.

Kantor Informasi Dewan Negara dan departemen berita Komite Tetap NPC tidak segera menanggapi permintaan komentar. Sumber tersebut juga memperingatkan bahwa rencana tersebut belum final dan masih dapat berubah.

Badan legislatif tertinggi China umumnya mengadakan pertemuan setiap dua bulan – pada paruh kedua bulan genap. Sesuai dengan agenda kerja parlemen tahun 2024, yang dirilis pada bulan Mei, sidang komite tetap direncanakan pada bulan Oktober.

Pertemuan yang akan datang awalnya direncanakan pada akhir Oktober sebelum dijadwal ulang menjadi awal November, kata salah satu sumber.

Waktu pertemuan tersebut bertepatan dengan pekan pemilihan presiden AS pada 5 November. Hal tersebut menawarkan fleksibilitas yang lebih besar kepada Beijing untuk menyesuaikan paket fiskal termasuk jumlah totalnya berdasarkan hasil pemilu, kata sumber tersebut.

Beijing mungkin akan mengumumkan paket fiskal yang lebih kuat jika Trump terpilih kembali sebagai presiden untuk kedua kalinya karena kembalinya Trump ke Gedung Putih diperkirakan akan memperparah tantangan ekonomi bagi China, kata kedua sumber tersebut.

Kandidat Partai Republik yang diperoleh Trump dalam jajak pendapat baru-baru ini menghapus sebagian besar keunggulan awal lawannya dari Partai Demokrat, Wakil Presiden Kamala Harris. Trump telah berjanji untuk mengenakan bea masuk sebesar 60% pada impor dari China.

Inisiatif Stimulus

Sebagai bagian dari paket fiskal terbarunya, Komite Tetap NPC juga diperkirakan akan memberi lampu hijau pada seluruh atau sebagian obligasi tujuan khusus senilai hingga 4 triliun yuan untuk pembelian tanah dan properti yang menganggur selama lima tahun ke depan, kata sumber tersebut.

Pemerintah daerah akan diperbolehkan untuk meningkatkan jumlah tersebut di luar kuota penerbitan tahunan mereka yang biasanya, yang sebagian besar mendanai belanja infrastruktur. Kuotanya mencapai 3,9 triliun yuan pada tahun ini dan 3,8 triliun pada tahun 2023.

Langkah terbaru ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pasokan lahan, dan mengurangi tekanan likuiditas dan utang pada pemerintah daerah dan pengembang properti, tambah mereka.

Obligasi bertujuan khusus adalah alat pembiayaan utang di luar anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah China, dan dana yang diperoleh biasanya dialokasikan untuk tujuan kebijakan tertentu, seperti belanja infrastruktur.

Jika Komite Tetap NPC menyetujui penerbitan ini secara penuh dan bukan secara bertahap, hal ini dapat meningkatkan total jumlah stimulus menjadi lebih dari 10 triliun yuan, tambah mereka. Rata-rata 2 triliun yuan utang pemerintah pusat baru setiap tahunnya menggarisbawahi urgensi di Beijing untuk meningkatkan perekonomian.

Pada akhir tahun 2023, China menerbitkan obligasi negara senilai 1 triliun yuan untuk mendukung infrastruktur pencegahan banjir dan memenuhi target pertumbuhan ekonomi sekitar 5%.

Beijing memulai tahun ini dengan rencana untuk menerbitkan utang negara khusus sebesar 1 triliun yuan. Namun, jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat karena pertumbuhan telah melenceng dari target dan para ekonom mengatakan perlambatan struktural jangka panjang mungkin akan terjadi.

Meski demikian, belanja fiskal yang direncanakan masih jauh dari jumlah yang dikeluarkan pada tahun 2008, ketika stimulus fiskal Beijing sebesar 4 triliun yuan sebagai respons terhadap krisis keuangan global menyumbang 13% PDB pada saat itu.

Dana tambahan tersebut memicu hiruk-pikuk pasar properti dan menyebabkan pemberian pinjaman tanpa batas kepada lembaga pembiayaan pemerintah daerah, yang digunakan oleh pemerintah kota untuk menghindari pembatasan pinjaman resmi.

Sebagai bagian dari belanja fiskal secara keseluruhan, China juga mempertimbangkan untuk menyetujui inisiatif stimulus lain senilai setidaknya satu triliun yuan, seperti peningkatan konsumsi termasuk perdagangan masuk dan pembaruan barang konsumsi, kata sumber tersebut.

Sementara itu, dana sebesar satu triliun yuan lainnya juga dapat dikumpulkan melalui obligasi negara khusus untuk suntikan modal ke bank-bank besar milik negara, kata salah satu sumber dan sumber lain yang mengetahui masalah tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Ekonom Bright Institute Awalil Rizky memprediksikan utang pemerintah di era Prabowo Subianto berpotensi semakin bertambah besar menjadi Rp12.893,96 triliun dalam lima tahun mendatang.

Berdasarkan dokumen World Economic Outlook (WEO) yang dirilis oleh International Monetary Fund (IMF) edisi Oktober 2024, Awalil menilai proyeksi dari lembaga internasional tersebut memang melihat adanya penurunan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) pada 2029 menjadi 39,57%.

Meski demikian, posisi utang pemerintah diproyeksikan meningkat secara nominal walaupun rasionya stabil selayaknya posisi saat ini yang per Agustus 2024 sebesar 38,49%.

“Tahun 2029 berarti dalam proyeksi IMF ini kita akan punya utang kurang lebih Rp12.900 triliun,” tuturnya dalam Webinar Proyeksi IMF Ekonomi Indonesia Tidak Kinclong, Selasa (29/10/2024).

Awalil menjelaskan, meningkatnya utang tersebut tidak lain berasal dari peningkatan belanja sementara pendapatan stagnan. Alhasil, defisit akan terus meningkat secara nominal.

Tercatat dari proyeksi IMF yang Awalil paparkan bahwa pendapatan negara diproyeksikan meningkat secara nominal namun stagnan persentasenya atas PDB pada periode 2025-2029 di kisaran 14,5%. Sementara belanja negara juga diproyeksikan meningkat secara nominal dan stagnan rasionya di ksiaran 17%.

Dirinya juga melihat utang pemerintah tidak mungkin berkurang karena utang saat ini pun pemerintah bayar dengan penarikan utang baru.

Dari sisi yang lain, Awalil menyebutkan proyeksi dari IMF tersebut sekaligus persuasi kepada pemerintah untuk lebih melakukan disiplin belanja.

Pasalnya, proyeksi tersebut diyakini belum mempertimbangkan penambahan belanja yang signifikan oleh Prabowo.

“Kami menduga IMF belum melakukan proyeksi atas dasar kemungkinan pemerintahan Prabowo menambah belanja secara cukup signifikan. Kami juga belum tahu kecuali nanti ada APBN Perubahan baru kita tahu,” jelasnya.

Sebelumnya, posisi utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024 atau setara 38,49% terhadap PDB. Jumlah tersebut turun sekitar Rp40,76 triliun dibandingkan posisi utang pemerintah pada bulan sebelumnya atau Juli 2024 sebesar Rp8.502,69 triliun.

Komposisi utang pemerintah terdiri atas Rp7.452,65 triliun dari surat berharga negara (SBN) dan pinjaman Rp1.009,37 triliun.

Lebih rinci lagi, utang SBN terdiri dari domestik sebesar Rp6.063,41 triliun dan valas senilai Rp1.389,14 triliun. Sementara itu, pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri senilai Rp39,63 triliun dan pinjaman luar negeri Rp969,74 triliun.

Untuk tahun depan, Prabowo direncanakan melakukan penarikan utang baru senilai Rp775,87 triliun untuk membiayai kekurangan belanja negara yang mencapai Rp3.621,3 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dijadwalkan membayar utang sebesar Rp 100 triliun kepada Bank Indonesia (BI) pada tahun 2025.

Utang tersebut berasal dari pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI dari skema bagi-bagi beban (burden sharing) selama pandemi Covid-19.

Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

FREEPIK/FREEPIK Utang pemerintah Indonesia turun sebesar Rp 40,76 triliun per akhir Agustus 2024.

Dalam LHP itu disebutkan, dari penerbitan SBN dalam rangka Surat Keputusan Bersama (SKB) II dan SKB III, terdapat SBN berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

Untuk penerbitan SBN itu, pemerintah memiliki kewajiban membayar utang jatuh tempo SUN seri VR kepada BI selama 2025-2029 dengan besaran yang bervariasi setiap tahunnya. Untuk tahun depan, besarannya Rp 100 triliun.

"Jatuh Tempo SUN seri VR tersebut adalah tahun 2025 sebesar Rp 100 triliun, 2026 sebesar Rp 154,50 triliun, 2027 sebesar Rp 154,50 triliun, 2028 sebesar Rp 152,06 triliun, 2029 sebesar Rp 51,50 triliun," tulis LHP LKPP Tahun 2021 dari BPK, dikutip Selasa (29/10/2024).

Alhasil, kewajiban pembayaran utang pemerintah pada 2025 menjadi bertambah. Selain utang ke BI itu, pemerintah juga harus membayar utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun.

Kenapa pemerintah utang ke BI?

Dalam LHP LKPP Tahun 2021 yang ditulis BPK dijelaskan, sejak 2020, pemerintah merespons pandemi Covid-19 dengan memberikan tambahan alokasi belanja yang sangat signifikan untuk Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

PEXELS/AHSANJAYA Ilustrasi uang rupiah

Di sisi lain, terdapat penurunan kapasitas penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan defisit APBN dan peningkatan kebutuhan pembiayaan, baik dari utang maupun non-utang.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah berkoordinasi dengan BI untuk pemenuhan pembiayaan melalui utang. Dukungan pembiayaan utang tersebut dilakukan melalui penerbitan SKB I.

Dalam SKB I yang ditetapkan terdapat hak BI untuk dapat membeli SBN pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau Green Shoe Option (GSO) dan penawaran langsung atau Private Placement (PP).

Pada 2021, total pembelian SBN oleh BI sesuai SKB I mencapai Rp 143,32 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp 97,89 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 45,44 triliun.

Dukungan BI juga berlanjut melalui mekanisme burden sharing antara pemerintah dan BI yang disepakati dalam SKB II dengan menerbitkan SBN untuk pemenuhan pembiayaan Public Goods dan Non Public Goods.

Penerbitan SBN sesuai SKB II hanya dilakukan pada 2020, yaitu 8 kali private placement dengan nilai Rp 397,56 triliun untuk Public Goods dan 9 kali lelang dengan nilai Rp 177,03 triliun untuk Non Public Goods.

Selanjutnya, pemenuhan pembiayaan utang pada 2021 masih menghadapi tantangan-tantangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan.

Munculnya varian baru virus Covid-19 mengharuskan pemerintah berlakukan PPKM sehingga berdampak pada membengkaknya pembiayaan utang pemerintah.

Merespons hal tersebut, pada 2021 pemerintah kembali melanjutkan kerja sama dengan BI melalui SKB III. Penerbitan SBN pemenuhan pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan sesuai SKB III dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp 215 triliun.

Dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III tersebut, terdapat SBN berupa SUN seri VR yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

SHUTTERSTOCK/OK-PRODUCT STUDIO Kupon adalah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi secara berkala.

SUN seri VR tersebut bersifat tradable dan marketable alias dapat digunakan untuk kepentingan operasi moneter.

BPK menyebut, SUN seri VR tersebut diperkirakan akan dipertahankan sampai dengan jatuh tempo.

Sebab, tingkat bunga yang digunakan ialah tingkat suku bunga reverse repo BI tenor tiga bulan berdasarkan rata-rata tertimbang dalam lelang terakhir.

Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh BI kepada pemerintah, diakui serta dicatat oleh pemerintah sebagai pengurang belanja bunga sebagaimana tujuan skema burden sharing.

BI memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian belanja bunga yang ditanggung pemerintah dengan nilai sebesar Rp 19,12 triliun, terdiri dari kontribusi BI untuk Public Goods sebesar Rp 13,39 triliun dan untuk non public goods sebesar Rp 5,73 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah dijadwalkan membayar utang sebesar Rp 100 triliun kepada Bank Indonesia (BI) pada tahun 2025.

Utang tersebut berasal dari pembelian Surat Berharga Negara (SBN) oleh BI dari skema bagi-bagi beban (burden sharing) selama pandemi Covid-19.

Hal ini berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

FREEPIK/FREEPIK Utang pemerintah Indonesia turun sebesar Rp 40,76 triliun per akhir Agustus 2024.

Dalam LHP itu disebutkan, dari penerbitan SBN dalam rangka Surat Keputusan Bersama (SKB) II dan SKB III, terdapat SBN berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

Untuk penerbitan SBN itu, pemerintah memiliki kewajiban membayar utang jatuh tempo SUN seri VR kepada BI selama 2025-2029 dengan besaran yang bervariasi setiap tahunnya. Untuk tahun depan, besarannya Rp 100 triliun.

"Jatuh Tempo SUN seri VR tersebut adalah tahun 2025 sebesar Rp 100 triliun, 2026 sebesar Rp 154,50 triliun, 2027 sebesar Rp 154,50 triliun, 2028 sebesar Rp 152,06 triliun, 2029 sebesar Rp 51,50 triliun," tulis LHP LKPP Tahun 2021 dari BPK, dikutip Selasa (29/10/2024).

Alhasil, kewajiban pembayaran utang pemerintah pada 2025 menjadi bertambah. Selain utang ke BI itu, pemerintah juga harus membayar utang jatuh tempo sekitar Rp 800 triliun.

Kenapa pemerintah utang ke BI?

Dalam LHP LKPP Tahun 2021 yang ditulis BPK dijelaskan, sejak 2020, pemerintah merespons pandemi Covid-19 dengan memberikan tambahan alokasi belanja yang sangat signifikan untuk Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN).

PEXELS/AHSANJAYA Ilustrasi uang rupiah

Di sisi lain, terdapat penurunan kapasitas penerimaan negara sebagai dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan defisit APBN dan peningkatan kebutuhan pembiayaan, baik dari utang maupun non-utang.

Dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah berkoordinasi dengan BI untuk pemenuhan pembiayaan melalui utang. Dukungan pembiayaan utang tersebut dilakukan melalui penerbitan SKB I.

Dalam SKB I yang ditetapkan terdapat hak BI untuk dapat membeli SBN pada pasar perdana melalui lelang, lelang tambahan atau Green Shoe Option (GSO) dan penawaran langsung atau Private Placement (PP).

Pada 2021, total pembelian SBN oleh BI sesuai SKB I mencapai Rp 143,32 triliun yang terdiri dari SUN sebesar Rp 97,89 triliun dan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 45,44 triliun.

Dukungan BI juga berlanjut melalui mekanisme burden sharing antara pemerintah dan BI yang disepakati dalam SKB II dengan menerbitkan SBN untuk pemenuhan pembiayaan Public Goods dan Non Public Goods.

Penerbitan SBN sesuai SKB II hanya dilakukan pada 2020, yaitu 8 kali private placement dengan nilai Rp 397,56 triliun untuk Public Goods dan 9 kali lelang dengan nilai Rp 177,03 triliun untuk Non Public Goods.

Selanjutnya, pemenuhan pembiayaan utang pada 2021 masih menghadapi tantangan-tantangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan.

Munculnya varian baru virus Covid-19 mengharuskan pemerintah berlakukan PPKM sehingga berdampak pada membengkaknya pembiayaan utang pemerintah.

Merespons hal tersebut, pada 2021 pemerintah kembali melanjutkan kerja sama dengan BI melalui SKB III. Penerbitan SBN pemenuhan pendanaan Anggaran Penanganan Kesehatan dan Kemanusiaan sesuai SKB III dapat dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp 215 triliun.

Dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III tersebut, terdapat SBN berupa SUN seri VR yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

SHUTTERSTOCK/OK-PRODUCT STUDIO Kupon adalah bunga yang dibayarkan kepada pemegang obligasi secara berkala.

SUN seri VR tersebut bersifat tradable dan marketable alias dapat digunakan untuk kepentingan operasi moneter.

BPK menyebut, SUN seri VR tersebut diperkirakan akan dipertahankan sampai dengan jatuh tempo.

Sebab, tingkat bunga yang digunakan ialah tingkat suku bunga reverse repo BI tenor tiga bulan berdasarkan rata-rata tertimbang dalam lelang terakhir.

Selanjutnya, realisasi kontribusi yang dibayarkan oleh BI kepada pemerintah, diakui serta dicatat oleh pemerintah sebagai pengurang belanja bunga sebagaimana tujuan skema burden sharing.

BI memberikan kontribusi untuk menanggung sebagian belanja bunga yang ditanggung pemerintah dengan nilai sebesar Rp 19,12 triliun, terdiri dari kontribusi BI untuk Public Goods sebesar Rp 13,39 triliun dan untuk non public goods sebesar Rp 5,73 triliun.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah dijadwalkan harus membayar utang Rp 100 triliun kepada Bank Indonesia (BI) pada 2025 mendatang. Utang tersebut dibayarkan dari burden sharing bersama BI karena pemerintah membutuhkan biaya ekstra untuk penanganan pandemi Covid-19.

Utang jatuh tempo tersebut berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli Bank Indonesia (BI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKBI) II dan III. Informasi tersebut tertuang dalam Laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2021, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Staf Bidang Ekonomi, Industri, dan Global Markets dari Bank Maybank Indonesia Myrdal Gunarto menilai, pemerintah masih mampu membayar utang tersebut. Mengingat, struktur utang yang ditawarkan dengan menggunakan seri Variable Rate (VR).

Apabila pemerintah ingin memaksimalkan belanja negara untuk pembangunan, maka pemerintah bisa membayar utang dengan menerbitkan utang baru. Namun dengan syarat menunggu momentum suku bunga rendah, agar biaya utang menjadi lebih rendah.

“Penerbitan bunga utang yang lebih murah di tahun depan bisa saja, penggunaanya bisa untuk apa saja, termasuk untuk membayar utang ke BI. Ini opsional karena momentum tahun depan bagus jadi pilihannya banyak,” tutur Myrdal kepada Kontan, Senin (28/10).

Opsi lain, pemerintah juga bisa melakukan debt switching, yakni mengonversi utang dari jangka pendek menjadi jangka panjang, agar beban utang yang harus dibayarkan pada tahun depan menjadi berkurang.

“Tapi Rp 100 triliun terlalu besar untuk debt switching, kemungkinan tidak signifikan. Karena kalau jumlah besar juga kan kelihatannya memberikan sinyal yang kurang bagus juga,” tambahnya.

Meski begitu, Ia meyakini pemerintah masih mampu membayar utang kepada BI sebagaimana jatuh tempo yang sudah ditentukan. Hal ini sejalan dengan kondisi perekonomian dalam negeri yang sudah mulai pulih.

Dengan kondisi tersebut, seharusnya pemerintah sudah bisa mengatur dan menyesuaikan terkait dengan kondisi anggaran untuk membayar utang.

Untuk diketahui, BPK mencatat penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam rangka surat keputusan bersama (SKB) II dan SKB III, terdapat SBN berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

Maka dari itu, jatuh tempo pembayaran utang pemerintah kepada BI dengan SUN seri VS adalah sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

Pembayaran utang pemerintah kepada BI meningkat pada 2026 dan 2027 dengan nominal yang sama yakni sebesar Rp 154,50 triliun. Kemudian pada 2028 sebesar Rp 152,06 triliun, dan pada 2029 turun menjadi Rp 51,50 triliun.

Reporter: Siti Masitoh | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pemerintah dijadwalkan harus membayar utang Rp 100 triliun kepada Bank Indonesia (BI). Utang tersebut dibayarkan dari burden sharing bersama BI karena pemerintah membutuhkan biaya ekstra untuk penanganan pandemic Covid-19.

Informasi tersebut tertuang dalam Laporan hasil Pemeriksaan atas Laporan keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2024, oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

BPK menyebut, dari penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam rangka surat keputusan bersama (SKB) II dan SKB III, terdapat SBN berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun.

Maka dari itu, jatuh tempo pembayaran utang pemerintah kepada BI dengan SUN seri VS adalah sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

Pembayaran utang pemerintah kepada BI meningkat pada 2026 dan 2027 dengan nominal yang sama yakni sebesar Rp 154,50 triliun. Kemudian pada 2028 sebesar Rp 152,06 triliun, dan pada 2029 turun menjadi Rp 51,50 triliun.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, utang jatuh tempo pemerintah Indonesia pada 2025 mendatang mencapai Rp 800 triliun. Utang jatuh tempo tersebut meningkat dari tahun ini yang sebesar Rp 434,29 triliun.

Direktur Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Suminto memerinci, utang jatuh tempo tersebut terdiri jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp 705,5 triliun.

“Termasuk di dalamnya Rp 100 triliun untuk pembayaran SBN Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Bank Indonesia (BI),” tutur Suminto kepada Kontan, Senin (23/7).

Suminto menyampaikan, utang jatuh tempo tersebut akan dibayarkan sesuai bulan jatuh tempo yang sudah ditentukan sepanjang 2025. Ini juga termasuk pembayaran utang kepada Bank Indonesia.

Ia mengatakan, tingginya utang yang akan jatuh tempo di 2025 dan tahun-tahun berikutnya, antara lain disumbang penerbitan SBN dalam rangka pembiayaan pandemi Covid-19 yang mulai jatuh tempo.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah pada 2025 harus menghadapi tanggung jawabnya untuk membayar utang jatuh tempo, termasuk utang yang dihasilkan dari burden sharing bersama Bank Indonesia kala Covid-19 lalu.

Menurut catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), terdapat jatuh tempo Surat Berharga Negara (SBN) yang dibeli Bank Indonesia (BI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKBI) II senilai Rp100 triliun pada 2025.

Melihat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021, tercatat dari penerbitan SBN dalam rangka SKB II dan SKB III tersebut, terdapat SBN berupa SUN seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka SKB II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp612,56 triliun.

Jatuh tempo utang tersebut mulai pada 2025 senilai Rp100 triliun, dan akan berlanjut dengan angka variatif hingga 2029 atau pada Kabinet Merah Putih berakhir nantinya.

Adapun, SKB tersebut merupakan komitmen pemerintah dan BI dalam melakukan burden sharing atau berbagi beban dalam pembiayaan penanganan Covid-19. Di mana

Di mana BI bertindak sebagai stand by buyer melalui SKB I. Pada SKB II, pemerintah langsung menjadi direct placement. Sementara pada SKB III, pemerintah juga menjadi direct placement namun khusus untuk kesehatan dan humanitarian.

Sementara itu, kewajiban pemerintah tersebut hanya sebagian dari total utang jatuh tempo dan bunga utang yang harus dipenuhi pemerintah pada tahun depan.

Secara total, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat profil jatuh tempo utang pemerintah pada 2025 mencapai Rp800,33 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp94,83 triliun.

Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp552,9 triliun. Alhasil, Prabowo perlu menyiapkan uang dari kas negara sekitar Rp1.353,23 triliun untuk membayar utang pokok dan bunga utang.

Anggaran Pendatapan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah menetapkan belanja negara senilai Rp3.621,3 triliun. Sementara hanya Rp2.268,07 triliun yang dapat dibelanjakan, karena sisanya digunakan untuk membayar utang.

Belum lagi, pada tahun depan pemerintah memiliki rencana pembiayaan APBN senilai Rp775,87 triliun untuk memenuhi kebutuhan belanja negara.

Sumber: BPK, diolah

Presiden Prabowo Subianto diperkirakan akan memiliki defisit anggaran hingga Rp 616 triliun lebih di 2025. Ini merupakan tahun pertama Prabowo mengelola anggaran secara penuh.

Hal ini tercantum dalam UU Nomor 62 tahun 2024 tentang APBN 2025. Undang-undang tersebut disusun pada era terakhir Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Beleid itu pun masih diteken oleh Jokowi pada 17 Oktober 2024, 3 hari sebelum pemerintahan berganti.

Secara rinci defisit di tahun 2025 akan mencapai Rp 616.186.060.243.000. Defisit tersebut akan ditutup pemenuhannya lewat pembiayaan anggaran oleh APBN.

"Jumlah anggaran Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, lebih kecil dari pada jumlah anggaran Belanja Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, sehingga dalam Tahun Anggaran 2025 terdapat defisit anggaran sebesar Rp 616.186.060.243.000 yang akan dibiayai dari Pembiayaan Anggaran," bunyi pasal 23 dikutip dari UU 62 tahun 2024, Kamis (24/10/2024).

Pembiayaan anggaran sendiri paling besar akan melakukan penarikan utang dengan perkiraan sebesar Rp 775.867.469.094.000. Kemudian ada juga pembiayaan investasi sebesar negatif Rp 154.501.300.000.000,00

Lalu pemberian pinjaman sebesar negatif Rp 5.442.108.851.000 dan pembiayaan lainnya sebesar Rp 262.000.000.000.

Di pasal 24 dijelaskan dalam hal anggaran diperkirakan defisit melampaui target yang ditetapkan dalam APBN, Pemerintah dapat menggunakan dana SAL, penarikan pinjaman tunai, penerbitan SBN, dan atau pemanfaatan saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan.

"Ketentuan lebih lanjut mengenai perkiraan defisit melampaui target serta penggunaan dana SAL, penarikan Pinjaman Tunai, SBN, dan/atau saldo kas Badan Layanan Umum sebagai tambahan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan," bunyi pasal 24 ayat 4.

Simak Video: DPR Setujui APBN Prabowo-Gibran, Belanja Negara Rp 3.621 T

[Gambas:Video 20detik]

Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) baru saja lengser dari jabatannya. Namun, ia mewariskan sejumlah persoalan terkait ekonomi kepada Presiden Prabowo Subianto, mulai dari utang pemerintah hingga jumlah kelas menengah.

Prabowo diambil sumpahnya sebagai presiden RI periode 2024-2029 pada Minggu (20/10) setelah meraup suara tertinggi di Pilpres 2024 lalu bersama Gibran Rakabuming Raka. Ia menang dalam satu putaran mengungguli pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Berdasarkan rangkuman CNNIndonesia.com, setidaknya ada lima persoalan ekonomi yang diwariskan Jokowi di antaranya utang pemerintah, proyek IKN yang minim investasi, kesejahteraan buruh, kinerja industri manufaktur hingga turunnya jumlah kelas menengah.

Jokowi bakal mewariskan utang lebih dari Rp8.000 triliun ke Prabowo. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam buku APBN KiTa mencatat utang pemerintah mencapai Rp8.461,93 triliun per 31 Agustus 2024. Jumlah itu setara 38,49 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Rasio utang pemerintah disebut masih masih aman karena di bawah 60 persen dari PDB, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Berdasarkan porsinya, sebesar 88,07 persen atau Rp8.46193 triliun utang berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) dan sebesar 11,93 persen atau Rp1.099,37 triliun berasal dari pinjaman.

Secara rinci, utang SBN terdiri dari SBN domestik sebesar Rp6.063,4 triliun yang terbagi atas Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp4.845,68 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp1.217,73 triliun.

Lalu, utang dari SBN Valas atau mata uang asing sebesar Rp1.389,14 triliun yang terbagi atas SUN sebesar Rp1.025,14 triliun dan SBN Syariah sebesar Rp364 triliun.

Selanjutnya, utang dari pinjaman terdiri dari pinjaman dalam negeri sebesar Rp39,63 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp969,74 triliun.

Jokowi juga mewariskan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang belum rampung ke Prabowo. Ditambah lagi, belum ada investasi asing yang masuk ke megaproyek kebanggan Jokowi itu.

Per awal Agustus lalu, Jokowi mengatakan total investasi yang ke IKN sebesar Rp56 triliun yang berasal dari investor domestik. Investasi Rp56 triliun ke IKN itu mengalir ke 55 proyek.

"Per hari ini perlu juga saya sampaikan bahwa sudah di luar anggaran dari APBN, investasi yang masuk sudah Rp56,2 triliun dari 55 yang sudah groundbreaking," ucap dia.

Jokowi menjelaskan angka itu berasal dari enam proyek bidang pendidikan, dua proyek kesehatan, 10 proyek logistik dan ritel, dua proyek transportasi dan energi, 14 proyek perbankan dan perkantoran, sembilan proyek area hijau dan hunian, serta tiga proyek media dan teknologi.

Aliran investasi itu berasal dari beberapa taipan tanah air. Mereka adalah bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan, bos Sinarmas Group Franky Wijaya, bos Barito Pacific Prajogo Pangestu, bos Mulia Group Eka Tjandranegara, bos Adaro Boy Thohir, bos Kawan Lama Group Kuncoro Wibowo, dan bos Alfamart Group Djoko Susanto.

Selain mereka, investasi IKN juga mengalir dari Grup Mayapada, Pakuwon, dan JIS.

Jokowi berdalih pemerintah memang mengutamakan investor domestik dalam pembangunan IKN. Sedangkan untuk investor asing saat ini masih harus menunggu.

"Kita ini yang lokal saja masih banyak, mestinya diberikan prioritas yang domestik dulu," kata Jokowi usai meresmikan Plaza Seremoni Sumbu Kebangsaan IKN, Rabu (14/8).

Jokowi kemudian kembali menegaskan tidak semua investor diberikan kesempatan untuk menanamkan modal di IKN. Pemerintah menurutnya terus melakukan seleksi terhadap investor yang mau masuk.

"Diseleksi 10 langsung mulai, ngantre mereka ngantre, hanya perlu seleksi, kan tidak semua diberikan kesempatan untuk masuk ke sini," imbuhnya.

Jokowi juga mewariskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Cipta Kerja) yang menggantikan UU Cipta Kerja yang telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 pada November 2021. Perppu ini kerap dikecam buruh karena mengancam kesejahteraan mereka.

Ada sejumlah poin yang diprotes buruh dalam beleid itu termasuk konsep upah minimum. Berdasarkan aturan tersebut, formula penetapan upah minimum bisa diubah dalam keadaan tertentu.

"Dalam keadaan tertentu pemerintah dapat menetapkan formula penghitungan upah minimum yang berbeda dengan formula penghitungan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88D ayat 2," bunyi pasal 88F Perppu Cipta Kerja.

Berdasarkan ketentuan pasal 88D perppu tersebut, upah minimum dihitung dengan menggunakan formula penghitungan upah minimum yang mempertimbangkan variabel pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

Sementara itu, di dalam UU Ketenagakerjaan tidak menyebutkan unsur indeks tertentu dalam formula penentuan upah minimum.

"Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi," bunyi pasal 88 ayat 4 UU Ketenagakerjaan.

Sementara Pasal 88C menyebut gubernur wajib menetapkan upah minimum provinsi (UMP) dan dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK). Penetapan UMK dilakukan dalam hal hasil penghitungan UMK lebih tinggi dari UMP.

"Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan," bunyi pasal 88C ayat 4.

Partai Buruh dan organisasi serikat buruh menolak isi Perppu 2/2022 terutama sejumlah pasal tentang upah minimum. Presiden Partai Buruh Said Iqbal merinci sejumlah pasal yang ditolak oleh buruh. Pertama, pasal tentang upah minimum kabupaten/kota menggunakan istilah dapat ditetapkan oleh gubernur.

"Itu sama dengan UU Cipta Kerja. Bahasa hukum dapat berarti bisa ada bisa tidak, tergantung gubernur. Usulan buruh adalah redaksinya gubernur menetapkan upah minimum kabupaten/kota," kata Iqbal dalam keterangannya, Minggu (1/1).

Kedua, buruh menolak formula kenaikan upah minimum berdasarkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu. Buruh menolak menggunakan indeks tertentu dan berpendapat hal itu seperti memberikan mandat kosong kepada pemerintah.

"Sehingga bisa seenaknya mengubah-ubah aturan. Permasalahan lain terkait dengan pengupahan, perppu juga menegaskan hilangnya upah minimum sektoral," tegasnya.

Kinerja sektor manufaktur Indonesia memble belakangan ini. Mengutip rilis S&P Global, Purchasing Manager's Index (PMI) manufaktur Indonesia untuk Juli 2024 hanya 49,3, turun dibandingkan Juni 2024 yang berada pada angka 50,7. Pelemahan kinerja itu pun menjadi perhatian Jokowi.

Memang, Indonesia tak sendiri. PMI negara tetangga kata Jokowi juga mengalami masalah sama.

Jokowi sebenarnya sudah punya kecurigaan mengenai penyebab masalah itu; banjir impor dan pelemahan permintaan domestik.

"Betul-betul dilihat kenapa permintaan domestik melemah, bisa karena beban impor, bahan baku yang tinggi karena fluktuasi rupiah atau adanya juga serangan produk-produk impor yang masuk ke dalam negara kita," kata Jokowi saat membuka sidang kabinet paripurna perdana di IKN pada Senin (12/8).

Ia pun ingin para menteri Kabinet Indonesia Maju mencari tahu penyebab sebenarnya sehingga kinerja manufaktur bisa kembali dibangkitkan.

"Saya ingin dicari betul penyebab utamanya dan segera diantisipasi karena penurunan PMI ini saya lihat sudah terjadi sejak empat bulan terakhir," ujarnya.

[Gambas:Photo CNN]

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk kelas menengah di Indonesia mencapai 47,85 juta orang pada 2024, turun dibandingkan 2023 yang mencapai 48,27 juta orang..

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar mengatakan penyebab utama turunnya kelas menengah tahun ini adalah pandemi Covid-19. Tercermin dari data yang dimiliki, penurunan jumlah penduduk kelas menengah berkurang sejak 2019.

Menurutnya, efek pandemi pada 2020 lalu masih terasa sampai saat ini, terutama kepada perekonomian. Masyarakat kelas menengah pun turut merasakan dampaknya.

"Kan tadi sudah dilihat dari 2014 ke 2019 kan naik (kelas menengah) dari 41 persen jadi 53 persen. Setelah pandemi, dia turun bertahap, itu yang saya tadi bilang, ada long covid buat perekonomian," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (30/8).

Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono pun mengatakan persoalan kelas menengah bakal menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi pemerintahan Subianto.

"Ini memang menjadi hal yang harus dicermati betul. Saya rasa ini menjadi PR kepada pemerintahan Pak Prabowo, bagaimana kita mencari solusi-solusi jangka panjang untuk kembali ke level pra pandemi," katanya dalam media gathering Kementerian Keuangan di Anyer, Banten, Rabu (25/9).

Keponakan Prabowo itu mengatakan persoalan jumlah kelas menengah turun lantaran saat pandemi covid-19 banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ia menilai penurunan kelas menengah bukan karena kebijakan pemerintah yang salah.

"Jangan dianggap bahwa ada kebijakan-kebijakan tertentu yang kurang terus kita tiba-tiba kelas menengah turun terus. Ada konteksnya," katanya.

Ia mengatakan masalah kelas menengah menjadi fokus Kemenkeu. Badan Kebijakan Fiskal (BKF) katanya tengah mencari solusi agar kelas menengah bisa tumbuh usai pandemi covid-19.

"Kalau di BKF istilahnya scarring effect dari pandemi. Sekarang bagaimana scaring effect itu kita setop. Itu perlu pendalaman yang lebih mendalam karena kita tahu kelas menengah butuh perhatian khusus," imbuhnya.