Bisnis.com, JAKARTA - Kabinet Israel menyetujui anggaran 2025 untuk membuka jalan bagi peningkatan belanja pertahanan dan pajak yang lebih tinggi. Kebijakan tersebut mencerminkan perubahan besar dalam prioritas sejak dimulainya perang dengan Hamas lebih dari setahun yang lalu.

Konflik di Gaza dan konflik melawan Hizbullah di Lebanon, serta meningkatnya ketegangan dengan Iran, telah melemahkan perekonomian dan keuangan Israel dan memaksa pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk fokus mengendalikan defisit anggaran.

“Tidak ada perekonomian tanpa batas. Jika Anda memberi ke satu tempat, sayangnya Anda harus mengambil dari tempat lain," kata Netanyahu menjelang debat kabinet mengenai anggaran dikutip dari Bloomberg pada Sabtu (2/11/2024).

Rencana pengeluaran sebesar 607 miliar shekel atau US$163 miliar selanjutnya akan diajukan ke parlemen Israel, atau Knesset, untuk disetujui. Koalisi yang berkuasa harus meloloskannya pada akhir Maret atau berdasarkan hukum, mandatnya akan dihentikan.

Target defisit fiskal tahun depan telah ditetapkan sebesar 4,3% dari produk domestik bruto. Belanja pertahanan akan menjadi belanja terbesar, dengan total 117 miliar shekel.

Angka tersebut serupa dengan angka tahun lalu, tetapi 80% lebih tinggi dibandingkan dengan rencana sebelum perang pada tahun 2024. Perkiraan pendapatan pemerintah tahun depan adalah 497 miliar shekel.

Beberapa pemimpin oposisi mengkritik anggaran tersebut dengan mengatakan bahwa anggaran tersebut dirancang untuk menenangkan anggota koalisi sayap kanan Netanyahu dengan mempertahankan pengeluaran untuk tujuan keagamaan dan nasionalis yang tidak banyak mendorong pertumbuhan.

Dalam pertemuan semalam yang berakhir dengan pemungutan suara, beberapa menteri kabinet juga menyuarakan penolakan. Suara penolakan paling signifikan di antara mereka adalah Menteri Keamanan Nasional garis keras, Itamar Ben Gvir, yang melihat tuntutannya untuk memberikan tunjangan yang tinggi kepada polisi ditolak.

Partainya yang beranggotakan enam orang akan memberikan suara menentang anggaran di parlemen, katanya, meskipun usulan tersebut dapat disahkan tanpa mereka.

Setelah pemungutan suara, Netanyahu mengatakan pengeluaran pertahanan kemungkinan akan menjadi lebih besar. Perdana menteri mengutip komite yang ditunjuk untuk menentukan kebutuhan militer Israel di masa depan, yang akan mengambil kesimpulan pada bulan Desember.

“Kami mungkin dapat menambahkan hal-hal tersebut ke dalam anggaran – sebelum persetujuan akhir – atau jika perlu kami akan merevisinya,” katanya.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan bahwa jika anggaran pertahanan perlu diperbesar, hal itu akan dilakukan sambil mempertahankan tanggung jawab fiskal, menjamin kredibilitas Israel di seluruh pasar.

Israel telah diturunkan peringkatnya beberapa kali sejak konflik dimulai, meskipun peringkatnya tetap bertahan di kisaran layak investasi.

Paket penyesuaian fiskal berjumlah 37 miliar shekel, 2% dari PDB, juga disetujui dan sebagian besar mencakup perpajakan baru serta beberapa pemotongan belanja.

Salah satu pilar utamanya adalah adanya pungutan baru terhadap perusahaan swasta yang memilih tidak membagikan dividen untuk menghindari pajak.

Pajak sebesar 2% akan dikenakan atas keuntungan tersebut, meskipunnantinya disimpan di perusahaan induk dan diinvestasikan dalam keuangan dan real estat, bukan dalam aktivitas perusahaan nyata.

Batasan pajak penghasilan tidak akan disesuaikan lebih tinggi seiring dengan inflasi – yang berarti banyak pekerja mungkin akan mengalami penurunan pendapatan riil setelah pajak. Manfaat pajak atas pensiun dan penarikan akan dipersempit atau dibekukan. Pajak sebesar 2% akan dikenakan pada individu dengan pendapatan tahunan lebih dari 700.000 shekel.

Untuk menghindari pembekuan tunjangan kesejahteraan, masyarakat akan dikenakan iuran yang lebih besar kepada Lembaga Perasuransian Nasional.

Banyak dari langkah-langkah ini akan semakin membebani kelas menengah, yang dianggap menanggung beban konflik terberat dari sudut pandang keuangan.

Namun, Smotrich berpendapat bahwa proposal anggaran yang rumit dan menantang telah disetujui, yang akan mendukung upaya militer di garis depan dan dalam negeri.

Awal pekan ini, dia mengatakan anggaran tersebut kurang melakukan reformasi dan berkonsentrasi pada serangkaian tindakan yang bertujuan menurunkan target defisit dan rasio utang jangka panjang terhadap PDB.

Smotrich mengatakan dia berharap pertempuran di Lebanon berakhir tahun ini dan menggambarkan operasi militer di Gaza tidak lagi mempunyai dampak ekonomi yang signifikan terhadap Israel. “Tahun depan akan menjadi tahun keluar dari perang,” katanya.

Namun, pengeluaran pertahanan sekitar 6% dari PDB akan mencerminkan prioritas baru Israel dalam memerangi militan yang didukung Iran di beberapa negara dan di wilayah Palestina. Angka tersebut jauh di atas angka 4,2% pada tahun 2022 dan rata-rata OECD sebesar 1,7%.

Sebanyak 4,1 miliar shekel akan dialokasikan untuk dana koalisi yang kontroversial, bantuan politik kepada partai-partai koalisi yang berkuasa yang sering dialihkan untuk tujuan keagamaan dan pemukiman Yahudi di Tepi Barat.

Benny Gantz, seorang pemimpin oposisi yang bergabung dengan pemerintahan Netanyahu setelah perang dimulai dan mengundurkan diri pada bulan Juni, mengatakan dana ini semata-mata dimaksudkan untuk kelangsungan politik Netanyahu dan koalisi. “Siapa pun yang mendukung anggaran ini, sungguh memalukan,” katanya di X.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI memastikan bahwa 25 WNI yang meminta evakuasi dari Lebanon telah tiba di Indonesia dengan selamat.

Direktur Perlindungan WNI, Judha Nugraha mengemukakan bahwa pihaknya telah melakukan pendekatan kepada WNI di Lebanon sebagai buntut dari peperangan yang semakin memanas di Timur Tengah.

"Selama tanggal 10, 18, dan 28, ada 25 warga negara kita yang bersedia untuk dievakuasi. Dan kemudian sudah kita lakukan evakuasi melalui jalur udara dan Alhamdulillah ke 25 orang tersebut sudah tiba di Indonesia dengan selamat," ujar Judha di Kemenlu Jakarta, Jumat (4/10/2024).

Dia menambahkan, meskipun pihaknya telah menetapkan status siaga 1 di seluruh wilayah Lebanon. Namun, masih ada sejumlah WNI yang ingin menetap di sana dengan sejumlah alasan pribadi.

Meskipun begitu, kata Judha, sesuai dengan UU 37/1999 terkait evakuasi dari wilayah berbahaya ke wilayah aman, dalam pelaksanaannya keputusan evakuasi tetap berada pada pilihan masing-masing warga.

"Pendekatan sudah kita lakukan dengan warga negara kita, namun memang banyak warga negara kita yang memilih tetap untuk tinggal dengan berbagai macam alasan pribadi," pungkasnya.

Sebagai informasi, kondisi timur tengah semakin memanas usai Israel membunuh pemimpin Hizbullah, Hassan Nasrallah pada Jumat (27/9/2024). Setelah kematian Nasrallah, Hizbullah meluncurkan serangan roket baru ke Israel.

Tak tinggal diam, Israel juga gencar melakukan serangan di Lebanon timur, selatan, dan Beirut pada Senin (30/9/2024). Iran juga kemudian menembakkan salvo rudal balistik ke Israel pada hari Selasa, (1/10/2024).

Aksi serang tersebut terus berlangsung hingga serangan teranyar Israel ke gudang-gudang Pangkalan Udara Khmeimim Rusia pada Kamis (3/10/2024).

Pertempuran antara Hizbullah dengan Israel ini, merupakan babak terbaru dari peperangan sejak dilancarkannya serangan terhadap Palestina, khususnya Hamas pada 7 Oktober 2023.

Meningkatnya frekuensi serangan Israel terhadap milisi Hizbullah di Lebanon dan milisi Houthi di Yaman telah memicu kekhawatiran bahwa ketegangan di Timur Tengah meluas hingga melibatkan Amerika Serikat.