Bisnis.com, JAKARTA - Kabinet Israel menyetujui anggaran 2025 untuk membuka jalan bagi peningkatan belanja pertahanan dan pajak yang lebih tinggi. Kebijakan tersebut mencerminkan perubahan besar dalam prioritas sejak dimulainya perang dengan Hamas lebih dari setahun yang lalu.

Konflik di Gaza dan konflik melawan Hizbullah di Lebanon, serta meningkatnya ketegangan dengan Iran, telah melemahkan perekonomian dan keuangan Israel dan memaksa pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk fokus mengendalikan defisit anggaran.

“Tidak ada perekonomian tanpa batas. Jika Anda memberi ke satu tempat, sayangnya Anda harus mengambil dari tempat lain," kata Netanyahu menjelang debat kabinet mengenai anggaran dikutip dari Bloomberg pada Sabtu (2/11/2024).

Rencana pengeluaran sebesar 607 miliar shekel atau US$163 miliar selanjutnya akan diajukan ke parlemen Israel, atau Knesset, untuk disetujui. Koalisi yang berkuasa harus meloloskannya pada akhir Maret atau berdasarkan hukum, mandatnya akan dihentikan.

Target defisit fiskal tahun depan telah ditetapkan sebesar 4,3% dari produk domestik bruto. Belanja pertahanan akan menjadi belanja terbesar, dengan total 117 miliar shekel.

Angka tersebut serupa dengan angka tahun lalu, tetapi 80% lebih tinggi dibandingkan dengan rencana sebelum perang pada tahun 2024. Perkiraan pendapatan pemerintah tahun depan adalah 497 miliar shekel.

Beberapa pemimpin oposisi mengkritik anggaran tersebut dengan mengatakan bahwa anggaran tersebut dirancang untuk menenangkan anggota koalisi sayap kanan Netanyahu dengan mempertahankan pengeluaran untuk tujuan keagamaan dan nasionalis yang tidak banyak mendorong pertumbuhan.

Dalam pertemuan semalam yang berakhir dengan pemungutan suara, beberapa menteri kabinet juga menyuarakan penolakan. Suara penolakan paling signifikan di antara mereka adalah Menteri Keamanan Nasional garis keras, Itamar Ben Gvir, yang melihat tuntutannya untuk memberikan tunjangan yang tinggi kepada polisi ditolak.

Partainya yang beranggotakan enam orang akan memberikan suara menentang anggaran di parlemen, katanya, meskipun usulan tersebut dapat disahkan tanpa mereka.

Setelah pemungutan suara, Netanyahu mengatakan pengeluaran pertahanan kemungkinan akan menjadi lebih besar. Perdana menteri mengutip komite yang ditunjuk untuk menentukan kebutuhan militer Israel di masa depan, yang akan mengambil kesimpulan pada bulan Desember.

“Kami mungkin dapat menambahkan hal-hal tersebut ke dalam anggaran – sebelum persetujuan akhir – atau jika perlu kami akan merevisinya,” katanya.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan bahwa jika anggaran pertahanan perlu diperbesar, hal itu akan dilakukan sambil mempertahankan tanggung jawab fiskal, menjamin kredibilitas Israel di seluruh pasar.

Israel telah diturunkan peringkatnya beberapa kali sejak konflik dimulai, meskipun peringkatnya tetap bertahan di kisaran layak investasi.

Paket penyesuaian fiskal berjumlah 37 miliar shekel, 2% dari PDB, juga disetujui dan sebagian besar mencakup perpajakan baru serta beberapa pemotongan belanja.

Salah satu pilar utamanya adalah adanya pungutan baru terhadap perusahaan swasta yang memilih tidak membagikan dividen untuk menghindari pajak.

Pajak sebesar 2% akan dikenakan atas keuntungan tersebut, meskipunnantinya disimpan di perusahaan induk dan diinvestasikan dalam keuangan dan real estat, bukan dalam aktivitas perusahaan nyata.

Batasan pajak penghasilan tidak akan disesuaikan lebih tinggi seiring dengan inflasi – yang berarti banyak pekerja mungkin akan mengalami penurunan pendapatan riil setelah pajak. Manfaat pajak atas pensiun dan penarikan akan dipersempit atau dibekukan. Pajak sebesar 2% akan dikenakan pada individu dengan pendapatan tahunan lebih dari 700.000 shekel.

Untuk menghindari pembekuan tunjangan kesejahteraan, masyarakat akan dikenakan iuran yang lebih besar kepada Lembaga Perasuransian Nasional.

Banyak dari langkah-langkah ini akan semakin membebani kelas menengah, yang dianggap menanggung beban konflik terberat dari sudut pandang keuangan.

Namun, Smotrich berpendapat bahwa proposal anggaran yang rumit dan menantang telah disetujui, yang akan mendukung upaya militer di garis depan dan dalam negeri.

Awal pekan ini, dia mengatakan anggaran tersebut kurang melakukan reformasi dan berkonsentrasi pada serangkaian tindakan yang bertujuan menurunkan target defisit dan rasio utang jangka panjang terhadap PDB.

Smotrich mengatakan dia berharap pertempuran di Lebanon berakhir tahun ini dan menggambarkan operasi militer di Gaza tidak lagi mempunyai dampak ekonomi yang signifikan terhadap Israel. “Tahun depan akan menjadi tahun keluar dari perang,” katanya.

Namun, pengeluaran pertahanan sekitar 6% dari PDB akan mencerminkan prioritas baru Israel dalam memerangi militan yang didukung Iran di beberapa negara dan di wilayah Palestina. Angka tersebut jauh di atas angka 4,2% pada tahun 2022 dan rata-rata OECD sebesar 1,7%.

Sebanyak 4,1 miliar shekel akan dialokasikan untuk dana koalisi yang kontroversial, bantuan politik kepada partai-partai koalisi yang berkuasa yang sering dialihkan untuk tujuan keagamaan dan pemukiman Yahudi di Tepi Barat.

Benny Gantz, seorang pemimpin oposisi yang bergabung dengan pemerintahan Netanyahu setelah perang dimulai dan mengundurkan diri pada bulan Juni, mengatakan dana ini semata-mata dimaksudkan untuk kelangsungan politik Netanyahu dan koalisi. “Siapa pun yang mendukung anggaran ini, sungguh memalukan,” katanya di X.

IDXChannel - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mahendra Siregar mensinyalir pertumbuhan ekonomi global mengalami divergensi.

Divergensi pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi saat pertumbuhan ekonomi antar-negara semakin melebar.

Kesenjangan ini terjadi seiring ketegangan geopolitik yang kian meningkat, khususnya perang di Timur Tengah, ditambah melemahnya aktivitas ekonomi global.

“Pertumbuhan ekonomi terindikasi mengalami divergensi di antara negara-negara utama,” kata Mahendra dalam dalam Konferensi Pers RDKB OJK, Jumat (1/11/2024).

Ekonomi Amerika Serikat (AS) disebut menunjukkan perkembangan yang lebih baik dari ekspektasi semula, seiring solidnya pasar tenaga kerja, serta membaiknya permintaan domestik.

Demikian juga Uni Eropa, di mana aktivitas perekonomian mulai membaik. Mahendra menyoroti naiknya penjualan ritel, meski sisi manufaktur masih relatif tertekan.

Namun hal ini berbeda dengan kondisi di China, di mana pada kuartal ketiga masih menunjukkan perlambatan, baik dari sisi demand maupun pasokan supply.

“Sehingga mendorong pemerintah dan bank sentral China terus mengeluarkan berbagai stimulus,” ujar Mahendra.

Mahendra memastikan, OJK terus mencermati perkembangan terkini dan dampaknya terhadap sektor keuangan domestik, serta melakukan forward looking assesment atas kinerja keuangan.

“Lembaga Jasa Keuangan diminta agar terus mewaspadai risiko ke depan, dan melakukan langkah mitigasi risiko yang diperlukan,” katanya.

(Fiki Ariyanti)

Bisnis.com,JAKARTA — Iran dan Irak mengumumkan pembukaan kembali penerbangan di seluruh bandara pada Sabtu (26/10/2024), setelah sempat ditangguhkan sementara akibat serangan Israel ke wilayah Iran.

Dilansir dariReuters,Iran akan melanjutkan penerbangan mulai pukul 09.00 waktu setempat atau pukul 12.30 WIB, seusai Israel melakukan serangan terhadap negaranya, dengan alasan balasan terhadap serangan rudal Teheran pada bulan ini.

Sementara itu, kementerian transportasi menyatakan bahwa penerbangan di Irak juga telah dibuka kembali setelah ditangguhkan terkait ketegangan regional, buntut dari serangan Israel terhadap Iran.

"Setelah mengatasi semua risiko yang dapat memengaruhi keamanan dan keselamatan penerbangan sipil di Irak, Menteri Perhubungan memerintahkan pembukaan kembali wilayah udara Irak untuk pesawat sipil yang melintasi wilayah udara dan tiba serta berangkat dari bandara Irak,” terang kantor media Kementerian Perhubungan Iran, dikutip dari Iraqi News Agency (INA), Sabtu (26/10/2024).

Sebelumnya, militer Israel mengatakan serangannya terhadap Iran telah selesai dan tujuannya tercapai, tetapi kantor berita semi-resmi Iran mengabarkan bahwa pihak Iran bersumpah akan memberikan "reaksi yang sepadan" terhadap tindakan Israel terhadap Teheran.

Media Iran melaporkan terjadi beberapa ledakan selama beberapa jam di ibu kota dan di pangkalan militer terdekat, dimulai tak lama setelah pukul 02.00 pagi waktu setempat. Sebelum fajar, penyiar publik Israel mengatakan tiga gelombang serangan telah selesai dan operasi telah berakhir.

Iran mengatakan sistem pertahanan udaranya berhasil menangkal serangan Israel terhadap target militer di provinsi Teheran, Khuzestan, dan Ilam dengan hanya mengalami "kerusakan terbatas" di beberapa lokasi.

Adapun, sejak 1 Oktober, kondisi Timur Tengah tak menentu lantaran menunggu balasan Israel atas serangan rudal balistik yang dilakukan oleh Iran, di mana sekitar 200 rudal ditembakkan ke Israel dan satu orang tewas di Tepi Barat.

Ketegangan antara musuh bebuyutan Israel dan Iran semakin meningkat sejak Hamas, kelompok militan Palestina yang didukung Iran dan berbasis di Gaza, melancarkan serangan pada 7 Oktober 2023. Namun, sejatinya, Israel telah melakukan pendudukan di wilayah Palestina berpuluh-puluh tahun, terutama sejak 1948.

JAKARTA - Ekonomi Israel bakal menanggung beban perang terpanjang dan termahal sepanjang sejarah negara Yahudi tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Israel, Bezalel Smotrich pada akhir September 2024, lalu setelah serangan udara Israel menewaskan pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah di ibu kota Lebanon, Beirut.

Serangan itu memicu kekhawatiran bahwa ketegangan dengan kelompok militan itu akan berubah menjadi konflik besar. Terbukti kini perang tersebut meluas menjadi konflik antara Israel dan Iran , setelah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober.

Israel berbalik melancarkan berbagai aksi balasan, mulai dari serangan darat terhadap Hizbullah di Lebanon, hingga serangan udara di Gaza dan Beirut. Bahkan Israel mengancam melakukan aksi pembalasan atas serangan rudal balistik Iran awal pekan ini. Ketika konflik meluas ke wilayah lain, biaya ekonomi juga akan meningkat

"Ekonomi Israel menanggung beban perang terpanjang dan termahal dalam sejarah negara itu," kata Smotrich pada 28 September, lalu.

Meski begitu Ia optimistis ekonomi Israel masih kuat untuk tetap bertahan dan masih menarik untuk menggaet investasi. Sementara itu ekonomi Israel diproyeksi bisa jatuh semakin dalam, menurut proyeksi terburuk yang disampaikan oleh Institut Studi Keamanan Nasional di Universitas Tel Aviv.

Sebelum serangan 7 Oktober dan perang Israel-Hamas selanjutnya, Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan bahwa ekonomi Israel akan tumbuh sebesar 3,4% di tahun 2024. Saat ini proyeksi ekonom berkisar antara 1% hingga 1,9%. Pertumbuhan tahun depan juga diperkirakan akan lebih lemah dari proyeksi sebelumnya.

Kerusakan Ekonomi Israel Jangka Panjang

Bank of Israel memperkirakan pada bulan Mei, bahwa biaya yang ditimbulkan oleh perang bakal mencapai USD66 miliar hingga akhir tahun depan. Angka tersebut termasuk pengeluaran militer dan biaya sipil, seperti untuk perumahan bagi ribuan orang Israel yang terpaksa meninggalkan rumah mereka di bagian utara dan selatan. Semua itu setara dengan sekitar 12% dari PDB Israel.

Biaya itu tampaknya akan terus membengkak karena pertempuran Iran dan proksinya bakal semakin sengit, termasuk Hizbullah di Lebanon. Kondisi ini membuat warga Israel menunda kembali ke rumah mereka di bagian utara negara tersebut.

Israel meluncurkan serangan darat ke Lebanon selatan yang menargetkan Hizbullah pada 30 September, kemarin.

Flug, mantan gubernur Bank of Israel dan sekarang wakil presiden penelitian di Institut Demokrasi Israel, mengatakan ada risiko memangkas investasi. "Itu akan mengurangi potensi pertumbuhan (ekonomi) ke depan," katanya.

Para peneliti di Institute for National Security Studies juga memprediksi suramnya ekonomi Israel.

Bahkan penarikan dari Gaza dan ketenangan di perbatasan dengan Lebanon akan membuat ekonomi Israel dalam posisi yang lebih lemah daripada sebelum perang, kata para analis dalam sebuah laporan pada bulan Agustus. "Israel diperkirakan akan menderita kerusakan ekonomi jangka panjang terlepas dari hasilnya," tulis mereka.

Pada akhir Agustus ? sebulan sebelum Israel melakukan serangan di ibu kota Lebanon dan serangan darat terhadap Hizbullah ? Institut Studi Keamanan Nasional memperkirakan bahwa hanya satu bulan "perang intensitas tinggi" di Lebanon melawan kelompok militan, dengan "serangan intensif" yang merusak infrastruktur Israel, dapat menyebabkan defisit anggaran Israel melonjak menjadi 15% dan PDB-nya berkontraksi hingga 10% tahun ini.

Sektor lain dari ekonomi Israel, yangan mengalami tekanan adalah sektor pertanian. Meski beban yang ditanggung tidak lebih besar dari sektor teknologi, sektor pertanian dan konstruksi menghadapi berbagai persoalan.

Salah satunya yakni mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh warga Palestina yang izin kerjanya telah ditangguhkan sejak Oktober tahun lalu, mendorong lonjakan harga sayuran segar dan menyebabkan penurunan tajam dalam pembangunan rumah.

Pariwisata juga mengalami gejolak, dengan merosotnya kunjungan wisatawan. Kementerian pariwisata Israel memperkirakan bahwa penurunan wisatawan asing telah diterjemahkan menjadi hilangnya pendapatan USD4,9 miliar sejak dimulainya perang.

The Norman, sebuah hotel butik di Tel Aviv, harus memberhentikan beberapa staf dan memangkas tarif hotel hingga 25%, sebagian karena beberapa fasilitasnya dipaksa tutup untuk menghemat biaya.

Tingkat hunian juga turun drastis, dari sebelumnya di atas 80% sebelum perang menjadi di bawah 50% saat ini, menurut manajer umum hotel Yaron Liberman seperti dilansir CNN.

Pebisnis Israel Goyah

Menurut perusahaan survei bisnis CofaceBDI, sekitar 60.000 perusahaan Israel akan tutup tahun ini karena kekurangan tenaga kerja, gangguan logistik, dan sentimen bisnis yang lemah. Pada gilirannya rencana investasi harus ditunda.

Pada saat yang sama, kedatangan wisatawan terus berada di bawah level pra-Oktober. Sementara itu perang telah memicu kenaikan tajam pengeluaran pemerintah.

Analis Timur Tengah di Oxford Economics, Elliot Garside mengatakan, pengeluaran militer meningkat 93% dalam tiga bulan terakhir di 2023, dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022.

"Pada tahun 2024, data bulanan menunjukkan pengeluaran militer akan meningkat sekitar dua kali lipat dari tahun sebelumnya," kata Garside.

Sebagian besar kenaikan itu akan digunakan untuk upah cadangan, artileri, dan pencegat untuk sistem pertahanan Iron Dome Israel. Garside mengatakan, kepada Al Jazeera bahwa pengeluaran ini "sebagian besar dibiayai oleh penerbitan utang domestik".

Israel juga telah menerima dana tambahan dari Amerika Serikat sekitar USD14,5 miliar pada tahun ini, meningkat USD3 miliar untuk bantuan tahunan yang diberikan AS kepada Israel.

Tanpa adanya perang regional skala penuh, Oxford Economics mengantisipasi bahwa pertumbuhan ekonomi Israel akan melambat 1,5% tahun ini. Pertumbuhan yang lemah dan defisit yang meningkat akan memberi tekanan lebih lanjut pada profil utang Israel, yang kemungkinan akan meningkatkan biaya pinjaman dan melunakkan kepercayaan investor.

JAKARTA - Israel dihujani 180 roket oleh Iran pada awal pekan kemarin yang menyisakan beberapa kerugian ekonomi hingga kerusakan infrastruktur. Militer Israel mengklaim sebagian besar rudal bisa dicegat, sehingga kerusakan yang dialami tidak terlalu parah.

Meluncurkan hampir 200 rudal balistik ke arah Israel, serangan ini menjadi yang kedua kalinya setelah menembakkan sekitar 300 rudal dan drone pada bulan April. Militer Israel mengatakan sejumlah kecil rudal yang tidak mampu dihalau menghantam Israel selatan.

Sehari setelah Pasukan Pertahanan Israel (IDF) mengatakan beberapa pangkalan angkatan udara rusak dalam serangan rudal Iran tersebut, tetapi tidak ada pesawat yang rusak, menurut laporan media Israel.

"Hanya bangunan administratif dan komponen periferal yang terkena," kata IDF, sambil menambahkan bahwa "misi selanjutnya tidak terpengaruh".

IDF juga dilaporkan menerangkan, bahwa kerusakan dengan skala kecil terjadi pada infrastruktur dan properti di daerah sipil dan kemungkinan disebabkan oleh pecahan peluru dari rudal yang dicegat.

Tepat di utara Tel Aviv pada hari Rabu, dekat dengan markas Mossad, seorang koresponden BBC menemukan beberapa mobil mengalami kerusakan parah dan terdapat tumpukan tanah di sebelahnya. Disebutkan dampak dari ledakan rudal menyebabkan kawah antara kedalaman 8 meter dan 10 meter.

Dilaporkan juga ada sekitar 100 rumah rusak oleh ledakan rudal dan pecahan peluru di kota terdekat Hod HaSharon. "Ini dampaknya sangat kuat," kata pemerintah kota.

Selanjutnya dalam sebuah video yang dirilis oleh IDF menunjukkan Kepala Komando menyambangi sebuah sekolah yang terkena rudal di daerah Gedera, tepat di sebelah timur Ashkelon, yang menyebabkan kerusakan parah pada ruang kelas.

Beban Ekonomi Israel saat Perang

Saat perang Israel terus melebar, sementara itu ekonomi berada di bawah tekanan. Menkeu Keuangan Israel, Bezalel Smotrich mengakui, ekonomi Israel menanggung beban perang termahal dalam sejarah.

Hampir setahun setelah serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober, Israel berbalik melancarkan berbagai aksi balasan, mulai dari serangan darat terhadap Hizbullah di Lebanon, hingga serangan udara di Gaza dan Beirut. Bahkan Israel mengancam melakukan aksi pembalasan atas serangan rudal balistik Iran awal pekan ini.

Ketika konflik meluas ke wilayah lain, biaya ekonomi juga akan meningkat, baik untuk Israel maupun negara-negara lain di Timur Tengah.

Bank of Israel memperkirakan pada bulan Mei, lalu bahwa untuk membiayai perang dibutuhkan dana sebesar USD66 miliar hingga akhir tahun depan. Di dalamnya termasuk pengeluaran militer dan biaya sipil, seperti untuk perumahan bagi ribuan orang Israel yang terpaksa meninggalkan rumah mereka di utara dan selatan. Hal ini etara dengan sekitar 12% dari PDB Israel.

Biaya perang Israel diproyeksi bakal meningkat semakin mahal, ketika perang dengan Iran dan proksinya juga memanas, termasuk Hizbullah di Lebanon. Sebelumnya Israel meluncurkan serangan darat ke Lebanon dengan menargetkan Hizbullah pada 30 September.

Menteri keuangan, Smotrich pede (percaya diri) bahwa ekonomi Israel akan bangkit kembali setelah perang berakhir, tetapi para ekonom khawatir kerusakan akan bertahan jauh lebih lama dari konflik.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkap dampak eskalasi konflik di Timur Tengah terhadap ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Nathan Kacaribu menjelaskan bahwa pihaknya terus mencermati dinamika sentimen global terhadap APBN Indonesia. Dia menuturkan, APBN disiapkan untuk menjadi shock absorber terhadap guncangan sentimen global yang dapat muncul sewaktu-waktu.

Dia menambahkan, upaya meredam sentimen global tersebut terutama diarahkan kepada hal-hal yang dapat berdampak langsung ke masyarakat. Febrio menuturkan, Ada mekanisme-mekanisme eksisting di dalam anggaran negara yang dapat digunakan untuk meredam guncangan global, termasuk eskalasi konflik yang tengah terjadi di Timur Tengah.

Febrio mengatakan, eskalasi konflik Timur Tengah tidak akan berdampak signifikan terhadap anggaran negara di sisa 2024. Apalagi, kondisi perekonomian di dalam negeri juga cenderung optimal seiring dengan penguatan nilai tukar rupiah dan tren pelonggaran kebijakan moneter.

"Terkait dampak konflik di Timur Tengah, sampai akhir tahun ini untuk pelaksanan APBN 2024 relatif sudah aman. Apalagi, kemarin rupiah juga sempat menguat cukup banyak dan tingkat suku bunga juga mulai turun. Kemudian, harga komoditasnya juga sudah mulai lebih rendah dibandingkan pertengahan tahun kemarin," jelas Febrio di Kantor Kemenkeu, Jakarta pada Jumat (4/10/2024).

Adapun, Febrio menambahkan pihaknya juga akan terus memantau perkembangan konflik ini terhadap ketahanan anggaran pada tahun depan. Dia menuturkan, Kemenkeu akan menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan mitigasi terkait potensi eskalasi konflik tersebut terhadap APBN 2025 mendatang.

"Tantangan berikutnya tentu bagaimana kita mengantisipasi dan mitigasi untuk 2025 dengan situasi yang mungkin masih akan tetap sama," tambahnya.

Sebelumnya, APBN per Agustus 2024 mencatatkan defisit Rp153,7 triliun. Belanja yang semakin jumbo menjadi faktor utama defisit anggaran kian melebar.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN mencapai Rp153,7 triliun atau setara 0,68% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi bulan sebelumnya atau Juli 2024, yaitu Rp93,4 triliun atau 0,41% terhadap PDB.

"Defisit APBN hingga akhir Agustus Rp153,7 triliun atau 0,68% dari PDB. Masih dalam track sesuai dengan UU APBN 2024,” ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani memaparkan bahwa penerimaan negara sepanjang Januari—Agustus 2024 mencapai Rp1.777 triliun atau setara 63,4% dari target penerimaan. Penerimaan itu tercatat turun 2,5% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

JAKARTA - Israel menjadi penerima utama bantuan luar negeriAmerika Serikat (AS) sejak lama. Sebagian besar di antaranya dialokasikan untuk kepentingan militer negara Yahudi tersebut.

Sejak pendirian Israel pada 1948, Amerika Serikat menjadi salah satu negara pertama yang mengakuinya. Tak berhenti di situ, mereka bahkan konsisten menjadi pendukung kuat Tel Aviv sampai sekarang.

Bukan hanya sebatas dukungan politik, AS selama ini sudah banyak memberikan bantuan dana untuk Israel. Nilainya sendiri menjadi yang paling banyak di antara negara-negara lain yang juga menerima sumbangan dari Negeri Paman Sam.

Berapa Bantuan Dana yang Dikirim AS kepada Israel?

Israel telah menerima ratusan miliaran dolar dari Amerika Serikat sejak era pasca-Perang Dunia II. Council Foreign Relations (Cfr) mencatat Tel Aviv sebagai penerima kumulatif terbesar bantuan luar negeri AS dengan nilai sekitar USD310 miliar.

Besaran yang didapat Israel per tahunnya cukup beragam. Namun, mengacu nota kesepahaman (MOU) terbaru yang disepakati AS beberapa waktu lalu, mereka memberikan Israel USD3,8 miliar per tahun hingga 2028 mendatang.

Pada bantuan yang diberikan AS, hampir semuanya dipakai Israel untuk kepentingan militer. Di antaranya untuk membiayai program pengembangan senjata dalam negeri, termasuk sistem pertahanan rudal canggih seperti Iron Dome.

Kemudian, Israel juga memakainya di bawah program Pendanaan Militer Asing (FMF). Dana yang masuk FMF harus digunakan Israel untuk membeli peralatan dan layanan militer dari Amerika Serikat.

Selain Israel, Amerika Serikat sebenarnya juga memberikan paket bantuan ke negara lain. Di Timur Tengah, ada beberapa nama seperti Mesir, Irak hingga Afghanistan.

Sementara di Eropa, saat ini ada Ukraina yang terus menjadi perhatian dalam perangnya melawan Rusia. Namun, semua itu tetap berbeda dari bantuan yang bisa diterima Israel.

Sebagian pengamat menyebut alasan dukungan tiada henti AS kepada Israel mencerminkan banyak faktor. Hal ini termasuk komitmen mereka terhadap keamanan Israel dan kepentingan kebijakan luar negeri, khususnya di Timur Tengah.

Bantuan Terbaru AS ke Israel USD8,7 miliar

Israel mengatakan pada 26 September lalu, bahwa pihaknya telah mengamankan paket bantuan senilai USD8,7 miliar atau setara Rp133,4 triliun (Kurs Rp15.334 per USD) dari Amerika Serikat untuk mendukung militer dan mempertahankan keunggulan kualitatif.

Paket tersebut mencakup USD3,5 miliar untuk pengadaan penting masa perang, yang telah diterima dan dialokasikan untuk pembelian alat-alat militer penting. Sementara USD5,2 miliar ditujukan untuk sistem pertahanan udara termasuk sistem anti-rudal Iron Dome, David's Sling dan sistem laser canggih.

Seperti diketahui Israel saat ini bertempur di dua front yakni, melawan kelompok Islam Palestina Hamas di Gaza dan gerakan Hizbullah yang didukung Iran di Lebanon.

Pengumuman bantuan itu muncul setelah negosiasi di Pentagon antara Eyal Zamir, direktur jenderal kementerian pertahanan Israel, dan pejabat pertahanan AS, termasuk penjabat Wakil Menteri Pertahanan untuk Kebijakan Amanda Dory, kata Kementerian Pertahanan Israel dalam sebuah pernyataan.

"Investasi besar ini akan secara signifikan memperkuat sistem penting seperti Iron Dome dan David's Sling sambil mendukung pengembangan berkelanjutan dari sistem pertahanan laser bertenaga tinggi yang canggih yang saat ini dalam tahap pengembangan lanjutan," katanya.

Kementerian mengatakan kesepakatan itu menggarisbawahi "kemitraan strategis yang kuat dan abadi antara Israel dan Amerika Serikat dan komitmen yang kuat terhadap keamanan Israel", terutama dalam mengatasi ancaman keamanan regional dari Iran dan milisi yang didukung Iran.

BEIRUT - Ketidakhadiran militer Lebanon telah menjadi sorotan media internasional ketika Israel leluasa membombardir Beirut dan sekitarnya dengan dalih memerangi kelompok Hizbullah.

Data Kementerian Kesehatan Lebanon menyebutkan lebih dari 720 orang telah tewas selama agresi udara Zionis sepekan terakhir.

Ketika konflik antara Israel dan Hizbullah di Lebanon terus bergerak menuju perang langsung, media-media global bertanya apakah Lebanon memiliki tentara dan mengapa tidak terlihat?

Namun, ternyata peran dan areanya dalam konflik tersebut jauh lebih rumit daripada yang mungkin dipikirkan banyak orang.

Khalil Helou, jenderal Angkatan Darat Lebanon yang sedang cuti yang juga profesor geopolitik di St Joseph University of Beirut, mengatakan kepada Euronews bahwa peran tentara Lebanon di Lebanon bukan hanya untuk mempertahankan perbatasan negara.

"Ini bukan tentara klasik seperti tentara Barat. Tentara Lebanon tunduk pada instruksi pemerintah Lebanon," katanya.

"Untuk saat ini, dan untuk waktu yang lama, telah terjadi perpecahan yang ekstrem. Tentara dibiarkan sendiri. Sekarang siapa pun yang memimpin Angkatan Darat, siapa pun yang menjadi Panglima Tertinggi Angkatan Darat, mereka harus mengambil keputusan yang mereka anggap tepat,? paparnya.

Pimpinan Lebanon memiliki beberapa masalah penting yang harus dipertimbangkan?yang semuanya memiliki konsekuensi serius.

Jika tentara Israel mengubah serangan udara saat ini menjadi operasi darat seperti yang dilakukan pada tahun 2006, dan kekerasan meluas dari Lebanon selatan dan Lembah Bekka ke seluruh negeri, seluruh Timur Tengah akan terancam.

Lebanon Selatan dan Lembah Bekka seharusnya berada di bawah naungan hukum Resolusi Dewan Keamanan PBB 1701.

Resolusi ini menetapkan pembentukan pasukan penjaga perdamaian PBB, UNIFIL, di selatan Lebanon. Resolusi ini juga memberikan peran aktif kepada tentara reguler Lebanon, dan menyerukan kepada Pemerintah Lebanon dan UNIFIL untuk mengerahkan pasukan mereka bersama-sama sehingga tidak akan ada senjata tanpa persetujuan Pemerintah Lebanon dan tidak ada otoritas lain selain Pemerintah Lebanon setelah penarikan Pasukan Pertahanan Israel (IDF).

Jika terjadi serangan militer besar, Angkatan Bersenjata Lebanon akan menghadapi dilema: menghadapi tentara Israel atau melucuti senjata Hizbullah dengan paksa, dengan mematuhi resolusi PBB dalam kedua kasus.

Keseimbangan Kekuatan yang Rapuh dan Tetangga Tidak Bersahabat

Antara tahun 1975 hingga 1990, Lebanon dilanda perang saudara, dan menjadi arena bermain militer bagi para aktor regional dan negara-negara besar.

Rezim politik negara saat ini merupakan keseimbangan yang rapuh antara perwakilan dari berbagai komunitas agama, dan tentara secara konstitusional berada di bawah lembaga-lembaga politik yang anggotanya memiliki pandangan yang saling bertentangan tentang krisis yang sedang berlangsung.

"Jika terjadi serangan darat, unit-unit yang ditempatkan di selatan harus mempertahankan diri dan harus mempertahankan wilayah Lebanon dengan sarana yang mereka miliki," jelas Helou.

"Namun pada dasarnya, misi brigade yang ditempatkan di Selatan adalah bekerja sama dengan UNIFIL dan bukan dengan penggunaan kekuatan. Jadi, ini bukan pasukan penyerang, ini bukan pasukan yang akan menentang Israel. Keseimbangan kekuatan sama sekali tidak berpihak pada kita dalam kasus ini,? paparnya.

Menurut Resolusi 1701, Hizbullah seharusnya menarik kelompok bersenjatanya keluar dari Lebanon Selatan, dan khususnya sistem misilnya yang mampu menargetkan Israel?namun Hizbullah tidak mematuhi komitmen tersebut.

Hizbullah secara formal pertama-tama adalah kekuatan politik Lebanon yang sah dan konstitusional yang sebagian besar terdiri dari Muslim Syiah Lebanon. Angkatan bersenjatanya beroperasi sebagai kontingen yang sangat operasional yang asing bagi struktur komando tentara Lebanon sebagai proksi Iran.

Ketika Hizbullah mengambil inisiatif sepihak untuk menargetkan Israel, kekuatan politik Lebanon lainnya dan tentaranya lumpuh total.

Banyak orang Lebanon dari berbagai aliran tidak akan melihat kekalahan Hizbullah sebagai masalah besar, mereka dapat dengan mudah menerimanya sebagai bagian penting dari tentara Lebanon. Namun, di Lebanon semua orang tahu bahwa ada garis merah antar-komunitas yang tidak dapat dilanggar.

"Menghadapi Hizbullah adalah resep langsung dan otomatis untuk perang saudara. Dan komando militer tahu bahwa prioritas utama adalah stabilitas internal terlebih dahulu daripada perang yang dapat berlarut-larut antara tentara itu sendiri dan Hizbullah," kata Helou.

Hubungan antara Hizbullah dan struktur keamanan Lebanon juga ditandai oleh beberapa momen konstruktif kerja sama yang krusial.

"Kita hanya perlu memikirkan kolaborasi antara Hizbullah dan Angkatan Darat Lebanon selama periode ekspansi maksimum ISIS di Suriah dan Irak, ketika elemen-elemen yang terkait dengan kelompok ISIS dan Al-Nusra hadir dan beroperasi di Lebanon sendiri dalam hal persiapan, pelatihan, dan perekrutan," kata Claudio Bortolotti, seorang peneliti dari Institut Penelitian Politik Internasional yang berpusat di Milan, kepada Euronews, yang dilansir Minggu (29/9/2024).

Sayap bersenjata Hizbullah memiliki struktur paramiliter yang unik. Mereka memiliki kapasitas penggunaan rudal balistik yang kuat, tetapi juga menggunakan unit gerilya sebagai infanteri dan tidak memiliki Angkatan Udara maupun resimen tank.

Sebaliknya, tentara reguler Lebanon memiliki struktur militer yang khas tetapi persenjataannya tidak memadai.

Peran Eropa pada Lebanon

"Uni Eropa selalu berusaha meningkatkan kemampuan Angkatan Bersenjata Lebanon. Dan itu bukan hal baru. Mereka telah membantu tentara Lebanon," jelas koresponden keamanan Lebanon, Agnes Helou.

"Yang terutama, katakanlah pertama-tama Jerman telah membantu tentara Lebanon untuk memelihara semua menara, menara pengintai di sisi Angkatan Laut, serta di sisi darat, perbatasan darat dengan Suriah dan di lokasi Angkatan Laut di Mediterania,? katanya.

"Beberapa negara Uni Eropa dan Amerika Serikat akan mencoba menyelenggarakan konferensi untuk membantu mempersenjatai tentara Lebanon di perbatasan selatan jika ada keputusan politik untuk mengirim tentara Lebanon," jelasnya.

"Jadi masalahnya bukan pada persenjataan atau kemampuan atau mungkin sarana, masalahnya hanya pada keputusan politik Lebanon untuk mengirim mereka atau mengerahkan mereka secara efektif."

Duta Besar Lebanon untuk Uni Eropa, Fadi Ajali, memuji kontribusi blok tersebut.

"Fasilitas Perdamaian Eropa menyediakan dana bagi tentara Lebanon untuk memainkan peran utamanya dan vital dalam mempromosikan resolusi 1701, yang akan memberikan perdamaian dan keamanan bagi negara dan kawasan tersebut," katanya.

?Namun, tentara Lebanon kewalahan karena harus menangani urusan keamanan internal Lebanon (seperti) mencoba mengendalikan arus migran yang deras ke Uni Eropa.?

"Tentara Lebanon juga berusaha memberikan keamanan bagi para pengungsi tersebut. Para pengungsi Suriah dan kamp-kamp Palestina,? imbuh dia.

Bagaimana dengan Tentara di Bekka?

Ini adalah tentara yang tidak dapat beroperasi di medan baru. Dan jika tentara reguler Lebanon terlibat dalam konfrontasi darat langsung antara IDF dan Hizbullah, hal itu akan menyebabkan masalah politik yang sangat besar bagi sponsor keuangannya di Barat, Arab Saudi, dan negara-negara Teluk.

Sementara itu, rudal Israel menghantam wilayah Lebanon, tetapi tentara Lebanon bahkan tidak mencoba menembak jatuh rudal tersebut. Mengapa?

"Pertahanan rudal dan pertahanan udara adalah hal yang sama," kata Khalil Helou. "Itu adalah pertahanan terhadap target terbang. Tetapi tentara Lebanon tidak memilikinya sendiri,? lanjut dia.

"Hizbullah tidak punya. Suriah punya S-300. Itu sama sekali tidak berhasil. Dan ketika Anda berbicara tentang keseimbangan kekuatan seperti itu, ada kekuatan regional besar yang tidak mampu menembak jatuh rudal. Jadi, kita tidak bisa meminta tentara Lebanon untuk melakukannya."

Sejarah menunjukkan bahwa tentara membutuhkan tujuan yang jelas dan perintah yang ditetapkan dengan baik.

"Lembah Bekka dikendalikan oleh Brigade Bekka, yang merupakan brigade operasional dengan personel yang pada dasarnya standar. Pertanyaannya adalah apakah brigade itu memiliki staf lengkap saat ini dan apakah siap menghadapi ancaman yang tidak hanya eksternal tetapi juga internal," kata Bortolotti.

"Saya yakin ada dua skenario. Yaitu, jika Israel melakukan invasi darat, mungkin ada, dan saya yakin ini adalah skenario yang paling mungkin, penarikan pasukan reguler, sehingga Lembah Bekka tidak terlindungi atau menjadikannya medan pertempuran antara Israel dan Hizbullah,? jelasnya.

"Skenario nomor dua di sini mungkin saja, tetapi lebih tidak mungkin, penguatan pasukan militer bukan untuk melawan kehadiran militer atau untuk memberi dukungan kepada Israel. Namun, kehadiran tentara Lebanon dapat menjadi penghalang bagi aktivitas operasional Israel," pungkasnya.

Selama invasi Israel tahun 2006, tentara reguler Lebanon menghindari konfrontasi dengan IDF, meskipun beberapa pangkalan militernya dibom. Tentara Lebanon tidak menggunakan kekuatannya untuk melucuti senjata Hizbullah meskipun ada ketentuan yang mengikat dari Resolusi 1701.

JAKARTA - Inflasi Israel meningkat lebih dari yang diperkirakan pada Agustus 2024 menjadi 3,6% dibandingkan tahun lalu, seiring dengan ketegangan ekonomi akibat perang di Gaza dan pengeluaran pemerintah yang melonjak. Angka tersebut naik dari 3,2% pada bulan Juli.

Perang di Gaza membebani perekonomian dan tuntutan belanja pemerintah Israel. Kondisi sekarang jauh di atas target inflasi resmi Israel sebesar antara 1% dan 3%. Analis memperkirakan bahwa tingkat suku bunga akan tetap stabil, menurut survei Bloomberg.

kondisi ekonomi diindustri transportasi dan pariwisata Israel juga terpuruk akibat perang. Banyak maskapai penerbangan asing, tidak lagi terbang ke Israel karena alasan keamanan. Tak hanya itu, saat ini lebih sedikit kapal yang singgah di pelabuhan utama Israel, Eilat, karena serangan Houthi di Laut Merah.

Selain itu, di sektor konstruksi dan pertanian juga terpukul akibat kekurangan pekerja Palestina, yang tidak lagi diizinkan masuk ke Israel dari Tepi Barat dan Gaza. Harga-harga sayuran juga mengalami keniakan, misalnya saja tomat yang sangat mahal karena naik 37%.

Tak berhenti disitu, Israel jugameningkatkan pengeluaran untuk mendanai konflik melawan Hamas di Gaza dan mengatasi bentrokan antara pasukan Israel dan Hizbullah, .

Bank sentral secara teratur menyuarakan keprihatinannya mengenai dampak perang Gaza terhadap inflasi dalam beberapa bulan terakhir. Meskipun perekonomian melemah, wakil gubernur bank tersebut mengatakan kepada Bloomberg pada akhir Agustus bahwa penurunan suku bunga mungkin tidak akan dilakukan hingga tahun depan.

Menurut Andrew Abir, wakil gubernur, hal ini akan tetap berlaku meskipun Federal Reserve AS menurunkan suku bunga pada hari Rabu, seperti yang diperkirakan oleh sebagian besar analis.

Ahli strategi di Mizrahi Tefahot BankYonie Fanning inflasi menjadi sangat tinggi bahkan dari sudut pandang sejarah. Dampak perang terhadap perekonomian secara umum dan indeks harga pada khususnya tetap menonjol.

REPUBLIKA.CO.ID, TELAVIV — Israel dinilai telah kehilangan daya tangkalnya dalam perang yang belum juga selesai di Gaza. Negeri zionis tersebut bahkan dianalogikan telah menjadi 'bocah yang dipukuli dan dipermalukan diantara anak-anak di timur tengah', kata mantan perwira tinggi Israel Brigadir Jenderal (Purn) Guy Hazut dilansir dari laman berita Israel Yedioth Ahronoth seperti dilaporkan Al-Mayadeen, Jumat (23/8/2024).

Berbicara pada konferensi Forum Perwira Cadangan dan Pejuang, Hazut menekankan “kegagalan paling serius” sejak 7 Oktober terletak pada manajemen perang di Gaza. Dia menunjukkan, siapa pun yang ingin mempermalukan Israel, mereka mampu meluncurkan sesuatu. Hal tersebut merujuk pada berbagai serangan rudal dan pesawat tak berawak yang diluncurkan ke arah Israel dari Iran, Lebanon, Yaman dan Irak.

Mengenai kegagalan dalam mengelola perang di Gaza, Hazut menganggap, Israel tertidur selama serangan Perlawanan Palestina ke pemukiman di jalur Gaza pada 7 Oktober. Dia pun menegaskan, entitas penjajah itu "tertangkap basah dan ditampar di wajahnya” pada saat itu.

Membahas situasi di Gaza, purnawirawan jenderal bintang satu itu menyebutkan bahwa “setidaknya setengah dari anggota Hamas masih hidup, sementara puluhan warga Israel masih ditawan.”

Dia menyoroti bahwa ratusan komandan perlawanan Palestina di Gaza terus beroperasi. Mereka bekerja untuk merehabilitasi Hamas di wilayah yang sangat luas, dari kamp pengungsi al-Shati hingga ke daerah-daerah yang luas di antara Khan Younis dan Rafah di selatan.

Hazut juga mengakui adanya kekurangan amunisi dan peralatan, termasuk peluru artileri dan tank dalam militer Israel. Dia memperingatkan bahwa “Israel tidak mampu melakukan segalanya di Timur Tengah.”

Menyikapi investigasi yang dilakukan oleh militer Israel terkait kegagalan dalam perang, Hazut mengungkapkan bahwa sistem investigasi militer “bangkrut”. Dia menambahkan bahwa salah satu bahaya terbesar yang dihadapi militer adalah investigasi yang tidak lagi kredibel.

Tiga tentara Israel tewas..

Dalam konteks tersebut, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan pada Jumat (23/8/2024), jumlah tentara Israel yang tewas di Gaza sejak dimulainya perang telah meningkat menjadi 695 orang. Sementara itu, mereka yang terluka mencapai 4.357 orang, termasuk 645 orang yang mengalami luka parah dan 185 orang yang masih dalam perawatan.

Hal ini terjadi ketika media Israel sebelumnya mengonfirmasi bahwa tiga tentara Israel lainnya tewas dan enam lainnya terluka dalam sebuah “insiden keamanan yang serius di Gaza.”

Media tersebut menyebutkan, sebuah unit militer Israel terperangkap dalam sebuah penyergapan di Jalur Gaza. Helikopter-helikopter penjajah bahkan mengevakuasi beberapa tentara dan perwira ke rumah sakit.

JAKARTA - Israel sejak Januari lalu telah menyetujui rencana untuk memungut pajak dari rakyat Palestina yang dialokasikan untuk Gaza dikirim ke Norwegia bukan kepada Otoritas Palestina (PA).

Sejak November 2023, pajak yang biasanya dikirim ke Gaza telah dibekukan Pemerintah Israel. Berdasarkan ketentuan kesepakatan yang dicapai pada 1990-an, Israel memungut pajak atas nama Palestina dan melakukan transfer bulanan ke PA sambil menunggu persetujuan Kementerian Keuangan.

Sementara, PA diusir dari Jalur Gaza pada 2007, banyak pegawai sektor publik di daerah kantong itu tetap mempertahankan pekerjaan mereka dan terus dibayar dengan pendapatan pajak yang ditransfer.

Beberapa minggu setelah serangan Hamas di Israel selatan pada 7 Oktober, Israel mengambil keputusan untuk menahan pembayaran yang ditujukan bagi para karyawan di Jalur Gaza dengan alasan mereka dapat jatuh ke tangan Hamas.

"Dana yang dibekukan itu tidak akan ditransfer ke Otoritas Palestina, tetapi akan tetap berada di tangan negara ketiga," ujar Kantor Perdana Menteri Israel dalam sebuah pernyataan yang dirilis beberapa waktu lalu dikutip dari Al Jazeera, Selasa (20/8/2024).

Israel Kendalikan Pajak Palestina

Sistem pengumpulan pajak dan bea cukai oleh Israel atas nama PA dan ditransfer ke otoritas tersebut setiap bulan disetujui dalam perjanjian 1994, yang dikenal sebagai Protokol Paris, kesepakatan itu dimaksudkan untuk mengelola hubungan ekonomi antara Israel dan wilayah Palestina yang diduduki hingga penyelesaian damai akhir dicapai antara kedua negara.

Pendapatan pajak yang dikumpulkan Israel atas nama PA berjumlah sekitar USD188 juta setiap bulan mencakup 64% total pendapatan otoritas tersebut.

Sebagian besar dana ini digunakan untuk membayar gaji sekitar 150.000 karyawan PA yang bekerja di Tepi Barat dan Gaza, meskipun PA tidak memiliki yurisdiksi atas Jalur Gaza. Pada 3 November lalu, kabinet keamanan Israel memilih untuk menahan total USD275 juta pendapatan pajak Palestina, termasuk uang tunai yang dikumpulkan selama beberapa bulan sebelumnya yang masih berada di Tel Aviv.

"PA tidak menjelaskan secara rinci berapa banyak pendapatan pajak yang masuk ke Gaza. Ini masih misteri. Kadang mereka mengatakan 30%, kadang 40%, kadang 50%," ungkap Direktur Penelitian di Palestine Economic Policy Research Institute-MAS Rabeh Morrar.

Pendapatan pajak bulanan yang sebelumnya dialokasikan untuk staf PA di Gaza akan ditransfer ke rekening perwalian yang berbasis di Norwegia. Namun dana tersebut tidak dapat digunakan untuk membayar pekerja di Gaza tanpa izin dari Israel.

Satu-satunya anggota Pemerintah Israel yang menentang rencana pengiriman dana ke Norwegia adalah Menteri Keamanan Nasional sayap kanan Itamar Ben-Gvir, yang bersikeras bahwa inisiatif tersebut tidak menjamin bahwa uang tersebut tidak akan sampai ke tangan Nazi dari Gaza.

Negara Israel sering menggunakan kendalinya atas pendapatan pajak PA sebagai sarana untuk memeras dan menghukum otoritas tersebut. Misalnya, pada bulan Januari 2023, pemerintah Israel yang baru dibentuk, yang dipandang sebagai pemerintah koalisi paling sayap kanan dalam sejarah negara tersebut memutuskan untuk menahan pendapatan pajak sebesar USD39 juta dari PA setelah otoritas tersebut meminta Mahkamah Internasional (ICJ) untuk memutuskan legalitas pendudukan Israel selama puluhan tahun.

"Pemerasan Israel terhadap pendapatan pajak kami tidak akan menghentikan kami untuk melanjutkan perjuangan politik dan diplomatik kami," kata Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh saat itu setelah kabinet keamanan Israel sebelumnya menggambarkan tindakan PA di ICJ sebagai keputusan untuk melancarkan perang politik dan hukum melawan Israel.

"Pemerintah Palestina berutang miliaran dolar dalam bentuk utang internal kepada bank-bank lokal, rumah sakit, perusahaan-perusahaan medis, dan sektor swasta," kata Morrar.

"Ada juga utang misalnya, untuk gedung-gedung milik swasta yang disewakan oleh pemerintah. Mereka belum mampu membayarnya."

Pada 2021, krisis keuangan PA diperburuk oleh penolakan berkala Israel untuk membayar PA seluruh bagian pendapatan pajaknya sebelum 7 Oktober mendorongnya untuk memotong semua gaji sebesar 25%.

Sejak November ketika Israel memutuskan membekukan dana yang dialokasikan untuk Gaza, PA menolak menerima uang sama sekali sebagai protes. Sebagai akibat dari keputusannya untuk menolak persyaratan Israel, PA tidak dapat membayar gaji karyawan selama satu setengah bulan.

Investasi ke startup Indonesia anjlok 64% secara tahunan atau year on year (yoy) dari US$ 526 juta menjadi US$ 191 juta pada paruh pertama tahun ini, menurut laporan Tracxn. Investor menilai, ini karena perang Timur Tengah dan kebijakan suku bunga Amerika.

"Kondisi pasar saat ini terimbas perang, dan lainnya yang membuat investasi ke startup menurun,” kata Investment Analyst AC Ventures Madeline Rantung di Jakarta Pusat, Kamis (1/8).

Di tengah kondisi pasar saat ini, menurut dia investor semakin teliti memilah startup yang hanya mengejar valuasi dan keuntungan. Penanam modal juga memantau dan melihat alias wait and see kondisi pasar, sembari mengkaji strategi investasi baru.

“Sebenarnya kami melihat kondisi startup yang membaik semakin banyak,” Madeline menambahkan.

Pada kesempatan berbeda, Venture Partner Init-6 Rexi Christoper menyampaikan bahwa banyak investor yang wait and see meskipun uang untuk berinvestasi alias dry powder ada. Hal ini karena investor meninjau makroekonomi dan pemilu di Amerika Serikat.

“Pendanaan turun juga karena suku bunga Amerika masih ditahan di posisi tinggi, sehingga investor cari investasi yang lebih aman,” ujar Rexi dalam diskusi terbatas dengan media di Jakarta, Rabu (31/7).

Suku bunga acuan Amerika hampir 0% pada 2020, sehingga investor berinvestasi ke startup. “Kalau sekarang mereka ada opsi untuk investasi yang lebih menguntungkan,” Rexi menambahkan.

Meski begitu, ia mencatat investasi di Amerika dan India sudah membaik. Menurut dia, investor di Indonesia masih wait and see sebelum berinvestasi ke startup, salah satunya mengkaji regulasi pemerintahan baru.

“Industri yang besar seperti fintech misalnya, erat hubungannya dengan regulasi. Jadi mungkin wait and see,” kata dia.

Selain itu, investor semakin selektif berinvestasi ke startup. Init-6 misalnya, mengkaji startup yang akan disuntik modal dari sisi strategi untuk mencapai keuntungan.

Berdasarkan laporan Tracxn bertajuk ‘Geo Semi-Annual Report: Indonesia Tech H1 2024’, rincian investasi ke startup Indonesia selama semester pertama 2024, sebagai berikut:

• Investasi tahap benih atau seed stage: anjlok 42% dari US$ 45 juta menjadi US$ 26 juta
• Pendanaan tahap awal atau early stage: turun 24% menjadi US$ 113 juta
• Investasi tahap lanjutan alias late stage: turun 85% menjadi US$ 52,2 juta

Startup teknologi finansial atau fintech, terutama asuransi alias insurtech dan aplikasi untuk business to business (BtB) merupakan sektor dengan kinerja terbaik pada semester pertama tahun ini.

Akan tetapi, tidak ada satupun unicorn baru tahun ini. Pada periode yang sama tahun lalu, hanya tercipta satu startup dengan valuasi di atas US$ 1 miliar.