Bisnis.com, JAKARTA - Kabinet Israel menyetujui anggaran 2025 untuk membuka jalan bagi peningkatan belanja pertahanan dan pajak yang lebih tinggi. Kebijakan tersebut mencerminkan perubahan besar dalam prioritas sejak dimulainya perang dengan Hamas lebih dari setahun yang lalu.

Konflik di Gaza dan konflik melawan Hizbullah di Lebanon, serta meningkatnya ketegangan dengan Iran, telah melemahkan perekonomian dan keuangan Israel dan memaksa pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu untuk fokus mengendalikan defisit anggaran.

“Tidak ada perekonomian tanpa batas. Jika Anda memberi ke satu tempat, sayangnya Anda harus mengambil dari tempat lain," kata Netanyahu menjelang debat kabinet mengenai anggaran dikutip dari Bloomberg pada Sabtu (2/11/2024).

Rencana pengeluaran sebesar 607 miliar shekel atau US$163 miliar selanjutnya akan diajukan ke parlemen Israel, atau Knesset, untuk disetujui. Koalisi yang berkuasa harus meloloskannya pada akhir Maret atau berdasarkan hukum, mandatnya akan dihentikan.

Target defisit fiskal tahun depan telah ditetapkan sebesar 4,3% dari produk domestik bruto. Belanja pertahanan akan menjadi belanja terbesar, dengan total 117 miliar shekel.

Angka tersebut serupa dengan angka tahun lalu, tetapi 80% lebih tinggi dibandingkan dengan rencana sebelum perang pada tahun 2024. Perkiraan pendapatan pemerintah tahun depan adalah 497 miliar shekel.

Beberapa pemimpin oposisi mengkritik anggaran tersebut dengan mengatakan bahwa anggaran tersebut dirancang untuk menenangkan anggota koalisi sayap kanan Netanyahu dengan mempertahankan pengeluaran untuk tujuan keagamaan dan nasionalis yang tidak banyak mendorong pertumbuhan.

Dalam pertemuan semalam yang berakhir dengan pemungutan suara, beberapa menteri kabinet juga menyuarakan penolakan. Suara penolakan paling signifikan di antara mereka adalah Menteri Keamanan Nasional garis keras, Itamar Ben Gvir, yang melihat tuntutannya untuk memberikan tunjangan yang tinggi kepada polisi ditolak.

Partainya yang beranggotakan enam orang akan memberikan suara menentang anggaran di parlemen, katanya, meskipun usulan tersebut dapat disahkan tanpa mereka.

Setelah pemungutan suara, Netanyahu mengatakan pengeluaran pertahanan kemungkinan akan menjadi lebih besar. Perdana menteri mengutip komite yang ditunjuk untuk menentukan kebutuhan militer Israel di masa depan, yang akan mengambil kesimpulan pada bulan Desember.

“Kami mungkin dapat menambahkan hal-hal tersebut ke dalam anggaran – sebelum persetujuan akhir – atau jika perlu kami akan merevisinya,” katanya.

Menteri Keuangan Bezalel Smotrich mengatakan bahwa jika anggaran pertahanan perlu diperbesar, hal itu akan dilakukan sambil mempertahankan tanggung jawab fiskal, menjamin kredibilitas Israel di seluruh pasar.

Israel telah diturunkan peringkatnya beberapa kali sejak konflik dimulai, meskipun peringkatnya tetap bertahan di kisaran layak investasi.

Paket penyesuaian fiskal berjumlah 37 miliar shekel, 2% dari PDB, juga disetujui dan sebagian besar mencakup perpajakan baru serta beberapa pemotongan belanja.

Salah satu pilar utamanya adalah adanya pungutan baru terhadap perusahaan swasta yang memilih tidak membagikan dividen untuk menghindari pajak.

Pajak sebesar 2% akan dikenakan atas keuntungan tersebut, meskipunnantinya disimpan di perusahaan induk dan diinvestasikan dalam keuangan dan real estat, bukan dalam aktivitas perusahaan nyata.

Batasan pajak penghasilan tidak akan disesuaikan lebih tinggi seiring dengan inflasi – yang berarti banyak pekerja mungkin akan mengalami penurunan pendapatan riil setelah pajak. Manfaat pajak atas pensiun dan penarikan akan dipersempit atau dibekukan. Pajak sebesar 2% akan dikenakan pada individu dengan pendapatan tahunan lebih dari 700.000 shekel.

Untuk menghindari pembekuan tunjangan kesejahteraan, masyarakat akan dikenakan iuran yang lebih besar kepada Lembaga Perasuransian Nasional.

Banyak dari langkah-langkah ini akan semakin membebani kelas menengah, yang dianggap menanggung beban konflik terberat dari sudut pandang keuangan.

Namun, Smotrich berpendapat bahwa proposal anggaran yang rumit dan menantang telah disetujui, yang akan mendukung upaya militer di garis depan dan dalam negeri.

Awal pekan ini, dia mengatakan anggaran tersebut kurang melakukan reformasi dan berkonsentrasi pada serangkaian tindakan yang bertujuan menurunkan target defisit dan rasio utang jangka panjang terhadap PDB.

Smotrich mengatakan dia berharap pertempuran di Lebanon berakhir tahun ini dan menggambarkan operasi militer di Gaza tidak lagi mempunyai dampak ekonomi yang signifikan terhadap Israel. “Tahun depan akan menjadi tahun keluar dari perang,” katanya.

Namun, pengeluaran pertahanan sekitar 6% dari PDB akan mencerminkan prioritas baru Israel dalam memerangi militan yang didukung Iran di beberapa negara dan di wilayah Palestina. Angka tersebut jauh di atas angka 4,2% pada tahun 2022 dan rata-rata OECD sebesar 1,7%.

Sebanyak 4,1 miliar shekel akan dialokasikan untuk dana koalisi yang kontroversial, bantuan politik kepada partai-partai koalisi yang berkuasa yang sering dialihkan untuk tujuan keagamaan dan pemukiman Yahudi di Tepi Barat.

Benny Gantz, seorang pemimpin oposisi yang bergabung dengan pemerintahan Netanyahu setelah perang dimulai dan mengundurkan diri pada bulan Juni, mengatakan dana ini semata-mata dimaksudkan untuk kelangsungan politik Netanyahu dan koalisi. “Siapa pun yang mendukung anggaran ini, sungguh memalukan,” katanya di X.

DEN HAAG, investor.id – Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) mengatakan telah mengganti salah satu hakim yang memutuskan permintaan penuntutan atas surat perintah penangkapan Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu. Penggantian hakim ini diklaim dapat menyebabkan penundaan kasus lebih lanjut.

“Hakim asal Rumania, Iulia Motoc telah diminta meninggalkan panel tiga hakim karena alasan kesehatan pada Jumat (25/10/2024), dan segera digantikan oleh hakim ICC dari Slovenia, Beti Hohler,” ujar presiden ICC, dilansir Reuters.

Tindakan yang diambil ICC diprediksi makin menunda keputusan dalam kasus konflik Gaza, karena hakim yang baru akan membutuhkan waktu untuk mengejar pengajuan.

Pada Mei 2024, jaksa penuntut telah mengajukan surat perintah penangkapan untuk Netanyahu, Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, dan tiga pemimpin Hamas. Alasan pengajuan surat karena mereka telah melakukan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Pengadilan tidak memiliki tenggat waktu yang ditetapkan, namun biasanya membutuhkan waktu sekitar tiga bulan untuk memutuskan permintaan surat perintah penangkapan dalam kasus-kasus sebelumnya.

Keputusan tersebut telah tertunda oleh beberapa kali pengajuan hukum dari Israel yang menentang yurisdiksi pengadilan.

Editor: Happy Amanda Amalia (happy_amanda@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono berpidato di acara BRICS and Global South Meeting 'BRICS and Global South: Joint Building of a Better World' di Kazan, Rusia, Kamis (24/10/2024), waktu setempat. Acara itu turut dihadiri salah satunya yakni Presiden Rusia Vladimir Putin.

Dalam keterangan yang disampaikan olehnya, Sugiono mengucapkan terima kasih atas undangan yang disampaikan kelompok BRICS kepada Presiden Prabowo Subianto.

Sebagai utusan Presiden, Sugiono menyebut Prabowo tidak bisa hadir karena tengah memenuhi komitmennya setelah dilantik akhir pekan lalu, Minggu (20/10/2024).

Komitmen dimaksud tidak lain dari pembekalan atau retreat yang digelar untuk para menteri, wakil menteri hingga kepala badan/lembaga di Kabinet Merah Putih, Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

"Izinkanlah saya untuk menyampaikan salam dari Presiden Subianto, yang sayangnya tidak bisa hadir karena komitmennya setelah dilantik empat hari yang lalu, meskipun antusias untuk menghadiri pertemuan ini," ujarnya, dikutip Jumat (25/10/2024).

Sugiono lalu menyoroti bahwa persaingan global saat ini menghalangi kolaborasi. Tidak hanya itu, ketidakpercayaan terhadap satu sama lain membahayakan usaha bersama untuk pembangunan.

Belum lagi, pengabaian terhadap hukum internasional mengancam harapan untuk perdamaian.

Politisi Partai Gerindra itu mencontohkan tragedi kemanusiaan di Palestina dan Lebanon, yang dipicu oleh perang Israel. Konflik di Gaza pun sudah berumur satu tahun saat ini.

"Bulan ini menandakan satu tahun sejak perang Israel terhadap Gaza di mana sedikitnya 5% populasi terbunuh, 72% permukiman hancur dan 84% fasilitas kesehatan rusak atau dihancurkan, serta sistem pendidikan lumpuh," paparnya.

Binsis.com, JAKARTA - Israel menyerang beberapa bangunan di sekitar kamp Jabalia, Gaza utara, pada Jumat (18/10/2024), yang menyebabkan 33 orang tewas dan 85 orang lainnya luka-luka.
Dilansir dari Reuters, para petugas medis mengaku tank-tank Israel meledakkan jalan dan rumah-rumah.
Kantor media pemerintah Gaza yang dikelola Hamas mengatakan jumlah korban tewas akibat serangan itu dapat meningkat. Pasalnya beberapa orang diyakini terperangkap di bawah reruntuhan.
Sedangkan kantor berita resmi Palestina WAFA mengatakan,anak-anak termasuk di antara mereka yang tewas. Hingga saat ini, belum ada komentar langsung dari Israel.
Militer Israel telah beroperasi di Jabalia selama dua minggu terakhir. Israel pun telah menewaskan puluhan orang dalam pertempuran jarak dekat pada Kamis (17/10/2024) kemarin. Bahkan, mereka telah membunuh Pimpinan Hamas Yahya Sinwar.
Militer Israel mengatakan operasinya di Jabalia dimaksudkan untuk menghentikan para pejuang Hamas berkumpul kembali untuk melakukan serangan lebih lanjut.
Serangan Israel ke beberapa wilayah di timur tengah mulai dari Gaza hingga Lebanon kian masif. Terbaru, mereka menyerang Pasukan Sementara PBB di Lebanon atau United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL).
Sejauh ini, Dewan Keamanan Perserikatan bangsa Bangsa (PBB) pada hari Senin menyatakan keprihatinan yang kuat setelah beberapa posisi penjaga perdamaian PBB di Lebanon selatan diserang di tengah bentrokan antara militer Israel dan militan Hizbullah yang didukung Iran.
Dalam pernyataan yang diadopsi berdasarkan konsensus, dewan beranggotakan 15 orang itu juga mendesak semua pihak yang terlibat, tanpa menyebut salah satunya secara spesifik, untuk menghormati keselamatan dan keamanan personel dan lokasi misi penjaga perdamaian PBB, yang dikenal sebagai UNIFIL.
“Pemelihara perdamaian PBB dan kantor-kantor PBB tidak boleh menjadi sasaran serangan,” kata dewan tersebut, seraya menegaskan kembali dukungannya terhadap UNIFIL dan pentingnya operasi tersebut bagi stabilitas regional.
Dewan Keamanan juga menyerukan implementasi penuh resolusi 1701, yang diadopsi pada 2006 dengan tujuan menjaga perdamaian di perbatasan antara Lebanon dan Israel.
Dewan tersebut mengakui perlunya langkah-langkah praktis lebih lanjut untuk mencapai hasil tersebut, namun tidak memberikan penjelasan spesifik.
Sejak dimulainya operasi darat Israel di Lebanon pada 1 Oktober, posisi UNIFIL telah terkena dampak sebanyak 20 kali, termasuk oleh tembakan langsung dan insiden pada hari Minggu ketika dua tank Israel menerobos gerbang pangkalan UNIFIL, kata PBB.
“Lima penjaga perdamaian terluka dalam insiden ini, termasuk satu penjaga perdamaian yang menderita luka tembak,” kata juru bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan.
Sumber tembakan itu belum dikonfirmasi oleh UNIFIL. Selama dua minggu terakhir, Israel telah meminta pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mundur 5 km (3 mil) dari apa yang disebut Garis Biru – garis yang dipetakan oleh PBB yang memisahkan Lebanon dari Israel dan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel – demi keselamatan mereka sendiri.

Sumber: Reuters | Editor: Hasbi Maulana

KONTAN.CO.ID - Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan pembicaraan telepon penting Rabu kemarin untuk membahas rencana Israel terhadap Iran menyusul serangan rudal yang dilancarkan pada 1 Oktober lalu.

Meskipun demikian, hubungan antara kedua pemimpin ini tetap bergejolak, terutama terkait dengan penanganan Israel terhadap konflik di Gaza dan Lebanon.

Pembicaraan telepon itu, yang berlangsung selama 30 menit, diklaim "langsung dan sangat produktif" oleh juru bicara Gedung Putih, Karine Jean-Pierre.

Meskipun mengakui adanya perbedaan pandangan antara Biden dan Netanyahu, Jean-Pierre menekankan bahwa kedua pemimpin terbuka dalam menyampaikannya.

Netanyahu, melalui kantornya, mengonfirmasi pembicaraan tersebut tanpa memberikan detail tambahan.

Duduknya isu ini di antara kedua pemimpin ini menunjukkan keprihatinan Amerika Serikat terhadap potensi serangan Israel yang dapat memicu eskalasi konflik di wilayah tersebut.

Israel telah menyatakan bahwa Iran akan bertanggung jawab atas serangan rudal yang menyebabkan kerusakan terbatas.

Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant bahkan menegaskan bahwa serangan balasan Israel akan "berbahaya, tepat, dan mengejutkan".

Beberapa analis memperkirakan bahwa Israel kemungkinan besar akan menyerang instalasi militer Iran, terutama yang terkait produksi rudal balistik.

Namun, Biden telah memperingatkan Israel untuk tidak menyerang ladang minyak Iran atau situs nuklir mereka, mengkhawatirkan potensi konsekuensi yang lebih luas.

Di tengah kekhawatiran global, konflik di Lebanon semakin memanas. Hisbullah telah melancarkan serangan roket ke pasukan Israel di sepanjang perbatasan, sementara Israel membalas dengan serangan udara.

Seorang narasumber Hisbullah mengatakan bahwa mereka berhasil mendorong kembali pasukan Israel di beberapa lokasi, sementara Israel mengklaim telah menyerang target Hezbollah di berbagai wilayah.

Meskipun situasi semakin tegang, proposal gencatan senjata selama 21 hari oleh Amerika Serikat dan Prancis masih "relevan" dan dapat menjadi jalan keluar, menurut Koordinator Khusus PBB untuk Lebanon, Jeanine Hennis-Plasschaert.

Bisnis.com, JAKARTA – Kelompok Hamas mengatakan tidak akan mengambil bagian dalam putaran baru perundingan gencatan senjataGaza yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis (15/8/2024) di Qatar.

Mengutip Reuters, seorang pejabat yang memberikan penjelasan mengenai perundingan tersebut mengatakan bahwa mediator diharapkan untuk berkonsultasi dengan kelompok Hamas setelahnya.

Amerika Serikat (AS) memperkirakan pembicaraan tidak langsung akan berjalan sesuai rencana di ibu kota Qatar, Doha, pada Kamis waktu setempat dan menyebut perjanjian gencatan senjata masih mungkin dilakukan. Namun, kemajuan dalam perundingan baru ini sangat diperlukan untuk mencegah perang yang lebih luas.

Axios melaporkan Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, telah menunda perjalanan ke Timur Tengah yang diperkirakan akan dimulai pada hari Selasa. Sekretaris pers Gedung Putih Karine Jean-Pierre mengatakan, Direktur CIA Bill Burns dan utusan AS untuk Timur Tengah Brett McGurk akan mewakili AS pada perundingan tersebut.

Tiga pejabat senior Iran mengatakan bahwa hanya kesepakatan gencatan senjata di Gaza yang akan menahan Iran dari pembalasan langsung terhadap Israel atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh di wilayahnya bulan lalu.

Sementara itu, juru bicara Pemerintah Israel, David Mencer, menyebut pihaknya akan mengirimkan tim perundingan sesuai dengan waktu yang disepakati untuk menyelesaikan rincian implementasi kerangka kerja perundingan tersebut.

Delegasi tersebut termasuk kepala mata-mata Israel David Barnea, kepala dinas keamanan dalam negeri Ronen Bar, dan kepala sandera militer Nitzan Alon, kata seorang pejabat pertahanan.

Sementara itu, Hamas telah menyuarakan keraguannya terhadap perundingan tersebut dan menuduh Israel mengulur waktu. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemimpin Hamas Yahya Sinwar telah menjadi hambatan utama bagi tercapainya kesepakatan.

“Melakukan perundingan baru memungkinkan pendudukan untuk menerapkan persyaratan baru dan menggunakan labirin negosiasi untuk melakukan lebih banyak pembantaian,” kata pejabat senior Hamas Sami Abu Zuhri.

Absennya Hamas dalam perundingan tidak menghilangkan peluang kemajuan karena kepala perunding Hamas Khalil al-Hayya berbasis di Doha dan kelompok tersebut memiliki saluran terbuka dengan Mesir dan Qatar.

Abu Zuhri menambahkan Hamas berkomitmen terhadap proposal yang diajukan pada 2 Juli 2024, yang didasarkan pada resolusi Dewan Keamanan PBB dan pidato Presiden AS Joe Biden. Dia juga menyebut Hamas siap untuk segera memulai diskusi mengenai mekanisme penerapan proposal tersebut.

Sebuah sumber yang mengetahui masalah ini mengatakan Hamas ingin para mediator kembali dengan respons yang serius dari Israel. Jika hal itu terjadi, maka Hamas akan bertemu dengan mediator setelah sesi hari Kamis.

Adapun, seorang pejabat yang diberi penjelasan mengenai proses perundingan mengatakan para mediator diperkirakan akan berkonsultasi dengan Hamas.

Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan Hamas pada Rabu malam bersama dengan beberapa faksi yang lebih kecil, Hamas menegaskan kembali tuntutan luar biasa yang ingin dicapai oleh faksi-faksi tersebut dalam perjanjian gencatan senjata.

Kelompok tersebut mengatakan perundingan harus mengkaji mekanisme untuk menerapkan apa yang disepakati dalam kerangka kesepakatan yang diajukan oleh para mediator.

Hal tersebut mencakup gencatan senjata komprehensif, penarikan penuh pasukan Israel, menghentikan pengepungan, membuka penyeberangan dan rekonstruksi Gaza serta mencapai kesepakatan mengenai sandera/tahanan. Pernyataan tersebut menolak intervensi AS atau Israel apa pun dalam pembentukan situasi setelah perang di Gaza.

JENEWA, investor.id – Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengirimkan lebih dari satu juta vaksin polio untuk anak-anak Palestina yang terdampak perang di Gaza. Pengiriman dilakukan ke wilayah Gaza selama beberapa minggu mendatang, guna mencegah anak-anak terinfeksi setelah keberadaan virus tersebut terdeteksi dalam sampel limbah di sana.

"Meskipun belum ada kasus polio yang tercatat, tanpa tindakan segera, hanya masalah waktu sebelum polio mencapai ribuan anak yang tidak terlindungi," tutur Direktur Jenderal (Dirjen) WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam sebuah opini di surat kabar The Guardian Inggris, dikutip Sabtu (27/7/2024).

Tedros menjelaskan, anak-anak Palestina di Gaza di bawah usia lima tahun paling berisiko terpapar penyakit virus tersebut, terutama bayi di bawah usia dua tahun karena kampanye vaksinasi normal telah terganggu akibar perang selama lebih dari sembilan bulan.

Poliomielitis, adalah virus yang sangat menular yang dapat menyerang sistem saraf dan menyebabkan kelumpuhan. Kasus polio telah menurun hingga 99% di seluruh dunia sejak 1988, berkat kampanye vaksinasi massal dan upaya yang masih dilakukan untuk memberantas virus tersebut.

Pada Minggu (21/7/2024) militer Israel mengatakan pihaknya akan mulai memberikan vaksin polio kepada para prajurit yang bertugas di Jalur Gaza setelah sisa-sisa virus ditemukan dalam sampel uji di daerah tersebut.

Selain polio, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melaporkan adanya peningkatan kasus Hepatitis A, disentri, dan gastroenteritis yang meluas karena kondisi sanitasi yang memburuk di Gaza. Limbah yang tumpah ke jalan-jalan di dekat beberapa kamp untuk para pengungsi.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Mayoritas korban terluka di kamp pengungsi Nuseirat di Jalur Gaza akibat gempuran Israel dalam sepekan terakhir dilaporkan menderita luka bakar dari senjata termal dan kimia.

DilansirAntara, Senin (22/7/2024), kamp pengungsi Nuseirat yang berada di Jalur Gaza bagian tengah digempur Israel sebanyak 63 kali dalam sepekan terakhir. Serangan simultan itu menyebabkan 91 orang meninggal dan 251 lainnya terluka parah.

"Lebih dari 75% korban serangan tersebut dirawat di rumah sakit akibat luka bakar yang disebabkan oleh senjata termal dan kimia Israel," demikian laporan kantor media setempat pada Minggu (21/7/2024).

Kamp pengungsi Nuseirat merupakan salah satu yang paling padat di seantero Gaza. Kamp itu saat ini menampung sekitar 250.000 warga yang terpaksa mengungsi akibat agresi Israel.

“Israel dan Amerika Serikat secara penuh bertanggung jawab atas pembantaian tak berujung terhadap pengungsi dan warga sipil tersebut,” demikian laporan media tersebut.

Selain itu, komunitas internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan organisasi internasional lain didesak menguatkan tekanan agar pasukan Israel mengakhiri genosida yang dilakukannya dan menghentikan pertumpahan darah di Jalur Gaza. Amerika Serikat juga didesak berhenti membantu Israel dalam melakukan agresinya di Gaza.

Menurut laporan media tersebut pula, setidaknya sudah dua juta warga Palestina di Jalur Gaza terpaksa mengungsi akibat serangan Israel sejak 7 Oktober 2023.

Agresi Israel telah menyebabkan hampir 39.000 warga Palestina, yang sebagian besar merupakan wanita dan anak-anak, meninggal dan lebih dari 89.000 lainnya terluka.

Meski dihadapkan dengan kecaman internasional bertubi-tubi dan Resolusi DK PBB yang menginstruksikan gencatan senjata segera, Israel tak kunjung berhenti menggempur Jalur Gaza.

Padahal, Mahkamah Internasional (ICJ) dalam putusannya memerintahkan Israel segera menghentikan operasi militer ke kota Rafah di Gaza selatan, tempat bagi lebih dari sejuta warga sipil mengungsi.

Bisnis.com, JAKARTA — Pembersihan Jalur Gaza dari puing-puing yang disebabkan oleh serangan mematikan Israel akan memakan waktu sampai sekitar 15 tahun.

Hal itu diungkapkan Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA) yang mengutip penilaian yang dilakukan Program Lingkungan PBB (UNEP).

"Diperlukan waktu hingga 15 tahun untuk membersihkan sekitar 40 juta ton puing-puing perang di Gaza," kata UNRWA, seperti dilansir Antara, Selasa (16/7/2024).

UNRWA menyebutkan bahwa pemindahan puing-puing perang di Gaza akan membutuhkan lebih dari 100 truk dan menelan biaya lebih dari US$500 juta atau sekitar Rp8,10 triliun.

"Puing-puing tersebut menimbulkan ancaman mematikan bagi orang-orang di Jalur Gaza karena reruntuhan itu dapat berisi persenjataan yang belum meledak dan zat-zat berbahaya," tambah badan PBB tersebut.

Pada bulan lalu, Radio Angkatan Darat Israel, mengutip pejabat militer, mengatakan bahwa sekitar 50.000 bom telah dijatuhkan di Gaza oleh pesawat tempur Israel sejak 7 Oktober 2023, seraya menambahkan bahwa antara 2–3 ribu bom tidak meledak.

Karena mengabaikan resolusi PBB yang menuntut gencatan senjata segera, Israel telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutalnya yang mematikan di Gaza sejak 7 Oktober.

Hampir 38.700 warga Palestina, yang sebagian besar perempuan dan anak-anak, sejak saat itu telah tewas, dan lebih dari 89.000 orang luka-luka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Lebih dari sembilan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur di tengah blokade yang melumpuhkan terhadap akses makanan, air bersih dan obat-obatan.

Israel dituding melakukan genosida di Mahkamah Internasional, yang dalam putusan terbarunya memerintahkan Tel Aviv untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, di mana lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum mereka diserang pada 6 Mei 2024.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Saluran pemberitaan Israel, Channel 14, mengutip beberapa pejabat militer yang mengatakan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait operasi Badai Al-Aqsha 7 Oktober lalu, tentara Israel telah gagal dalam menjalankan misinya di Gaza.

Menurut IRNA, mengutip kantor berita Samaa Palestina, Channel 14 mengatakan pada Ahad malam bahwa beberapa komandan percaya bahwa tentara telah gagal di Gaza. Tentara juga gagal mencegah anggota Hamas menyusup ke pemukiman Kibbutz, demikian laporan media Israel.

Selain itu, Channel 12 Israel mengumumkan bahwa investigasi yang dilakukan terkait pertempuran antara anggota Hamas dan tentara Israel di pemukiman Kibbutz pada tanggal 7 Oktober akan diserahkan kepada Kepala Staf Umum, Herzi Halevi.

Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas, pada tanggal 7 Oktober lalu, merupakan respon atas lebih dari tujuh dekade pendudukan Palestina dan kekejaman Israel serta hampir dua dekade pengepungan Gaza dan pemenjaraan serta penyiksaan terhadap ribuan orang Palestina, memulai operasi yang dikenal dengan sebutan Badai Al Aqsa.

Operasi tersebut merupakan salah satu yang paling mematikan terhadap rezim ini. Para pejuang Hamas menembus masuk ke wilayah pendudukan melalui pagar-pagar di beberapa titik, menyerang desa-desa. Selain menewaskan sejumlah besar warga Israel, mereka juga menangkap sejumlah orang.

Sebagai tanggapan, rezim Israel melancarkan perang genosida di Gaza dan menempatkan wilayah itu di bawah pengepungan total. Sejauh ini, lebih dari 38.150 warga Palestina, sebagian besar dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, telah menjadi martir dan hampir 88.000 orang lainnya terluka dalam pengeboman dan penembakan Israel.

ATHENA, investor.id – Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia (Dirjen WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan situasi layanan kesehatan di Gaza kini memburuk, dengan kekurangan bahan bakar yang parah. Ia menyerukan penyeberangan Rafah perlu segera dibuka.

“Hanya 90.000L (liter) bahan bakar yang masuk ke Gaza kemarin. Sektor kesehatan saja membutuhkan 80.000 liter setiap hari, sehingga memaksa PBB, termasuk WHO dan mitranya untuk membuat pilihan yang mustahil,” ungkapnya dalam pernyataan resmi yang diunggah di X, Jumat (5/7/2024).

Ghebreyesus menuturkan para mitra mengarahkan pasokan bahan bakar yang terbatas ke rumah sakit-rumah sakit utama seperti Nasser Medical Complex, Rumah Sakit Al-Amal, dan Rumah Sakit Lapangan Kuwait serta 21 ambulans untuk menjaga layanan tetap berjalan.

Ia pun memperingatkan, kehilangan lebih banyak rumah sakit akan menjadi bencana besar.

“Kami sekali lagi mengeluarkan seruan mendesak agar penyeberangan Rafah dibuka kembali dan aliran bahan bakar, makanan, air, dan pasokan medis yang berkelanjutan diizinkan masuk dan melintasi Gaza,” ucapnya, seperti dikutip kantor berita Turki Anadolu

Adapun Israel mengabaikan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menuntut gencatan senjata segera. Sejak itu, pihaknya telah menghadapi kecaman internasional di tengah serangan brutal yang terus berlanjut di Gaza sejak serangan kelompok Palestina Hamas pada 7 Oktober 2023.

Lebih dari 38.000 warga Palestina telah terbunuh, sebagian besar korban adalah perempuan dan anak-anak, serta lebih dari 87.000 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.

Hampir sembilan bulan setelah perang Israel, sebagian besar wilayah Gaza hancur akibat blokade makanan, air bersih, dan obat-obatan yang melumpuhkan.

Israel dituduh melakukan genosida di Mahkamah Internasional yang keputusan terbarunya memerintahkan Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di kota selatan Rafah, tempat lebih dari satu juta warga Palestina mencari perlindungan dari perang sebelum diserbu pada 6 Mei 2024.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News