Reporter: Diki Mardiansyah, Handoyo, Shifa Nur Fadila | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia terus memperkuat komitmennya untuk menciptakan masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan melalui berbagai langkah strategis, salah satunya adalah percepatan implementasi Biodiesel B40 pada tahun 2025.

Biodiesel B40, campuran antara bahan bakar fosil solar dengan 40% bahan bakar nabati (BBN) berbasis minyak sawit, menjadi solusi utama dalam menghadapi tantangan lingkungan sekaligus memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional.

Progres Pemanfaatan Biodiesel pada Tahun 2024

Berdasarkan data dari subsektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), pemanfaatan biodiesel di Indonesia terus menunjukkan peningkatan signifikan.

Pada kuartal kedua tahun 2024, penggunaan biodiesel mencapai 6,2 juta kiloliter, atau sekitar 54,2% dari target tahunan sebesar 11,3 juta kiloliter. Peningkatan ini mencerminkan progres positif dalam adopsi biodiesel di seluruh Indonesia.

Manfaat Ekonomis dan Lingkungan dari Penerapan Biodiesel B40

Penerapan Biodiesel B40 bukan hanya berperan dalam pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK), tetapi juga memberikan dampak signifikan terhadap ekonomi.

Dengan peningkatan konsumsi biodiesel, Indonesia mampu mengurangi ketergantungan pada impor bahan bakar fosil, yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama dalam sektor energi. Selain itu, implementasi B40 membuka peluang lapangan kerja baru dalam rantai pasokan industri minyak sawit dan sektor terkait.

Penerapan B40 juga berdampak positif pada komitmen Indonesia terhadap Perjanjian Paris serta upaya mencapai Net Zero Emission. Industri kelapa sawit, yang menjadi penyedia utama bahan baku biodiesel, mendapatkan nilai tambah melalui diversifikasi produk dan perluasan pasar.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan bahwa penerapan B40 dapat mengurangi impor solar, sehingga berpotensi menyelamatkan devisa hingga Rp 404,32 triliun.

“Biodiesel ini memanfaatkan 54,52 juta kiloliter dan mengurangi impor solar, dan Indonesia sudah menerapkan B35 yang akan ditingkatkan menjadi B40 pada 2025,” ujar Airlangga.

Uji Coba dan Penerapan Biodiesel B40 di Berbagai Sektor

Sebagai bagian dari upaya percepatan implementasi, pemerintah telah melakukan uji coba penggunaan Biodiesel B40 pada berbagai sektor seperti alat pertanian (alsintan) dan kereta api.

Salah satu contoh implementasi nyata adalah uji coba di Stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, pada kereta api, yang menunjukkan keberhasilan dalam mengadopsi biodiesel untuk transportasi umum.

Pemerintah menargetkan penggunaan 16 juta kiloliter biodiesel B40 pada tahun 2025, terutama pada alat berat dan pembangkit listrik di Balikpapan, Kalimantan Timur. Langkah ini akan memperkuat infrastruktur energi nasional serta meningkatkan efisiensi di sektor industri yang membutuhkan energi dalam jumlah besar.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menjelaskan bahwa analisis kesiapan penerapan B40 telah dilakukan dengan serangkaian tes teknis, termasuk sinkronisasi dan peningkatan kapasitas produksi.

"Jika semua berjalan lancar, penerapan B40 diperkirakan bisa dimulai pada pertengahan tahun 2025," ungkapnya.

Untuk mendukung program ini, Kementerian ESDM memproyeksikan kebutuhan minimal stok minyak kelapa sawit mentah (CPO) sekitar 17,57 juta kiloliter atau setara dengan 15,29 juta ton pada tahun 2025, guna memenuhi kebutuhan solar nasional yang diperkirakan sebesar 38,04 juta kiloliter.

Keberhasilan Program Biodiesel B35 pada 2023

Selama tahun 2023, implementasi B35, campuran solar dengan 35% bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit, mencapai prestasi besar dengan penyaluran total 12,15 juta kiloliter. Pencapaian ini memberikan kontribusi besar terhadap penghematan devisa yang diperkirakan mencapai USD 10,75 miliar atau setara dengan Rp 161 triliun.

Untuk tahun 2024, Kementerian ESDM menetapkan kuota penyaluran biodiesel B35 sebesar 13,41 juta kiloliter atau setara dengan 226 ribu barel per hari, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan implementasi biodiesel paling progresif di dunia.

Stabilitas Harga dan Manfaat bagi Industri Sawit

Program mandatori biodiesel juga membawa dampak positif bagi sektor pertanian kelapa sawit.

Setiyono, Ketua Umum DPP Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspek-PIR), menjelaskan bahwa peningkatan mandatori biodiesel memiliki dampak langsung terhadap stabilitas harga sawit dan kesejahteraan para petani. Di Indonesia, terdapat lebih dari 6,2 juta hektar perkebunan sawit yang melibatkan sekitar 16 juta tenaga kerja.

Di sisi lain, Ekonom Senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Tauhid Ahmad, menyatakan bahwa program Biodiesel B40 berpotensi meningkatkan harga CPO di pasar internasional, yang akan menguntungkan Indonesia sebagai produsen CPO terbesar dunia.

Namun, pemerintah harus menjaga pasokan CPO domestik agar tetap stabil untuk mencegah kenaikan harga di pasar lokal.

Sejarah Singkat Penerapan Biodiesel di Indonesia

Sejak tahun 2008, Indonesia telah mengambil langkah besar dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Program mandatori biodiesel dimulai dengan penerapan B2,5, yaitu campuran 2,5% biodiesel dengan solar.

Seiring berjalannya waktu, kadar biodiesel dalam campuran solar terus ditingkatkan, mulai dari B7,5% pada tahun 2010 hingga mencapai B20% pada tahun 2016.

Puncaknya terjadi pada tahun 2020, ketika pemerintah menetapkan B30 sebagai standar nasional. Pada 1 Februari 2023, implementasi B35 resmi diberlakukan, meskipun sempat mengalami penundaan hingga Agustus 2023 akibat penyesuaian kebijakan.

Visi Jangka Panjang: Menuju Penerapan B100

Indonesia tidak berhenti pada pencapaian B40. Sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, Indonesia memiliki visi untuk mengimplementasikan B100, yaitu penggunaan biodiesel secara penuh tanpa campuran solar. Visi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam mempromosikan biofuel sebagai alternatif yang berkelanjutan bagi bahan bakar fosil.

Dengan kebijakan yang kuat serta hasil uji coba yang terus diperbaiki, Indonesia optimis untuk menjadi pemimpin global dalam transisi energi hijau. Penerapan B40 akan memperkuat peran Indonesia sebagai penyedia bahan bakar nabati terbesar di Asia Tenggara, sekaligus memberikan kontribusi besar terhadap pengurangan emisi karbon di tingkat global.

Implementasi konservasi energi di Indonesia saat ini bisa dibilang belum sepenuhnya efektif meskipun telah ada berbagai regulasi yang disahkan. Kebijakan konservasi energi, yang diatur melalui peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023, bertujuan untuk melestarikan sumber daya energi di Indonesia serta meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatannya.

Konservasi energi diatur sebagai upaya yang sistematis, terencana, dan terpadu untuk menjaga ketersediaan energi nasional yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Peraturan terbaru ini diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009. Perbedaan utamanya terletak pada cakupan kebijakan, pendekatan pelaksanaan, serta aspek teknis dan administratif yang diperbarui untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

PP Nomor 33 Tahun 2023 memperluas cakupan konservasi energi, tidak hanya pada pengguna energi besar tetapi juga pada semua tahap pengelolaan energi, baik di sisi hulu (pengelolaan sumber daya energi) maupun sisi hilir (penyediaan dan pemanfaatan energi). Peraturan baru ini juga mencakup pengembangan usaha jasa konservasi energi dan peningkatan kesadaran publik terhadap konservasi energi.

Dari segi Pendekatan dan Metodologi Konservasi Energi, PP Nomor 33 Tahun 2023 mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak program seperti manajemen energi, pembiayaan konservasi energi, pengembangan usaha jasa konservasi energi, serta riset dan inovasi. Peraturan ini juga memperkenalkan mekanisme insentif dan disinsentif yang lebih terperinci untuk mendorong pelaksanaan konservasi energi.

Dari segi Kewajiban dan Tanggung Jawab, PP Nomor 33 Tahun 2023 menetapkan kewajiban yang lebih luas, termasuk pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh penyedia dan pengguna energi, tanpa membatasi besaran konsumsi energi. Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk melaksanakan konservasi energi di sarana dan prasarana yang mereka kelola.

Dari segi Pembiayaan dan Insentif, PP Nomor 33 Tahun 2023 memperkenalkan skema pembiayaan konservasi energi dan berbagai bentuk insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong pelaksanaan konservasi energi. Insentif diberikan kepada penyedia dan pengguna energi yang berhasil menghemat energi, sedangkan disinsentif dikenakan kepada mereka yang tidak mematuhi ketentuan konservasi energi.

Dari Standar Kinerja Energi dan Label Hemat Energi, PP Nomor 33 Tahun 2023 mengatur secara jelas tentang penerapan standar kinerja energi minimum dan kewajiban pencantuman label hemat energi pada peralatan yang digunakan dalam kegiatan pemanfaatan energi. Peraturan ini mendorong produsen dan importir untuk memproduksi dan menjual produk yang hemat energi.

Dari segi Peran Masyarakat, PP Nomor 33 Tahun 2023 mengakui dan mendorong peran masyarakat dalam konservasi energi, termasuk penggunaan teknologi hemat energi, penghematan energi rumah tangga, dan peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya konservasi energi.

Dari segi Pengembangan Teknologi dan Riset, PP Nomor 33 Tahun 2023 menekankan pentingnya riset dan inovasi, serta pengembangan teknologi hemat energi sebagai bagian integral dari program konservasi energi. Ini termasuk pengembangan purwarupa teknologi dan replikasi teknologi yang efisien.

Dari segi Monitoring dan Evaluasi, PP Nomor 33 Tahun 2023 memperkenalkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih ketat, termasuk laporan berkala dari pemerintah daerah dan kementerian terkait kepada pemerintah pusat.

Peraturan ini merupakan respons terhadap meningkatnya konsumsi energi dan menipisnya cadangan energi fosil di Indonesia. Seiring waktu, intensitas energi di Indonesia justru mengalami peningkatan setelah kebijakan tersebut diterapkan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan konservasi energi belum berhasil. Berdasarkan data dari data BPS yang terbit tanggal 5 Februari 2024, menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2023 hanya 5,05%, turun 0,26% dari tahun 2022 yang mencapai 5,31%.

Ironisnya, dengan angka pertumbuhan ekonomi yang menurun justru intensitas energi final per kapita malah mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 4,16% menjadi 4,38% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat inefisiensi energi secara nasional.

Subsidi energi yang tinggi menyebabkan konsumsi energi yang boros, terutama di sektor transportasi yang bergantung pada bahan bakar fosil bersubsidi. Kebijakan subsidi ini membuat masyarakat dan industri cenderung kurang efisien dalam menggunakan energi, yang mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca dan memperburuk perubahan iklim.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan subsidi energi yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi konsumsi energi yang berlebihan dan mengalihkan dana untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Di sisi lain, faktor-faktor seperti harga energi yang tidak stabil dan peningkatan jumlah penduduk bisa menjadi kendala utama yang menghambat penerapan kebijakan konservasi energi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini meliputi komunikasi yang efektif dan konsisten, sumber daya yang cukup, disposisi atau sikap dari pihak-pihak yang terlibat, dan struktur birokrasi yang mendukung. Kebijakan konservasi energi juga menghadapi tantangan berupa kurangnya tenaga ahli di bidang konservasi energi dan minimnya investasi di sektor ini.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi energi melalui kampanye literasi konservasi energi, program insentif dan penghargaan efisiensi energi harus terus ditingkatkan. Pemerintah seharusnya lebih memanfaatkan berbagai media sosial untuk berkampanye yang menyasar ke berbagai kalangan terutama generasi Y dan Z. Pemerintah dapat menggunakan jasa influencer maupun buzzer untuk dapat menggemakan kampanye ini agar viral sehingga menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat.

Regulasi yang lebih ketat dan insentif fiskal yang lebih menarik diperlukan untuk mendorong investasi di bidang energi terbarukan dan efisiensi energi. Penerapan digitalisasi energi juga sangat penting agar proses transmisi dan distribusi energi ke konsumen akhir dapat dimonitor dengan baik serta terjadinya energy losses dapat diminimalisasi.

Koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah tentu sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan konservasi energi. Pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait, perlu bekerja sama secara lebih sinergis untuk mengatasi hambatan birokrasi dan memfasilitasi implementasi kebijakan yang lebih efisien. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli di bidang konservasi energi merupakan langkah vital untuk memastikan kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik.

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air. Pengalihan fokus dari energi fosil ke energi terbarukan harus menjadi prioritas utama dalam strategi energi nasional. Penggunaan teknologi modern seperti jaringan pintar (smart grid) dan penerapan efisiensi energi di berbagai sektor dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menurunkan emisi CO2, dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Implementasi kebijakan konservasi energi di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, terkoordinasi dan konsisten. Pemerintah harus mampu mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan memanfaatkan potensi yang tersedia untuk mencapai tujuan konservasi energi yang berkelanjutan. Komitmen terhadap regulasi, peningkatan investasi, dan penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai konservasi energi nasional yang lebih optimal.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kemajuan dalam implementasi kebijakan konservasi energi, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama lebih erat untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan memastikan bahwa upaya konservasi energi dapat benar-benar tercapai. Kesadaran kolektif akan pentingnya konservasi energi dan penggunaan energi terbarukan harus terus ditingkatkan di semua lapisan masyarakat.

Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Indonesia berpotensi untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan energi yang lebih baik di masa depan. Kebijakan konservasi energi yang berhasil akan membantu mengurangi ketergantungan pada impor energi, menghemat biaya energi, dan melindungi lingkungan. Upaya ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.