PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melalui cabang di Ambon, Maluku berkolaborasi dengan anak-anak muda mengadakan konservasi terumbu karang. PNM bekerja sama dengan komunitas pecinta lingkungan laut, Sea Soldier, menanam 600 bibit terumbu karang di Pantai Wisata Morella, Maluku.

Direktur Utama PNM, Arief Mulyadi menyampaikan bahwa keterlibatan generasi muda penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Kegiatan ini sekaligus merupakan dukungan PNM terhadap revitalisasi kehidupan sosial, pelestarian lingkungan, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Morella.

Selain itu, juga untuk mengembangkan potensi pariwisata daerah guna menciptakan dampak positif bagi perekonomian lokal.

"Semangat dan keaktifan generasi muda dalam menjaga kekayaan alam adalah wujud nyata nasionalisme dan kecintaan terhadap tanah air. Melalui kolaborasi ini, PNM berharap dapat mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir dengan mengutamakan nilai persatuan dan gotong royong," kata Arief.

Melalui penanaman terumbu karang ini, ekosistem laut yang menjadi habitat beragam spesies ikan diharapkan dapat lebih terjaga, sehingga mendorong peningkatan hasil tangkapan nelayan setempat.

Di sisi lain, keindahan terumbu karang di Pantai Morella dapat menarik minat wisatawan, sehingga bisa menggerakkan roda perekonomian di Desa Morella. Menurut Arief, keberhasilan pertumbuhan terumbu karang di Morella tak lepas dari dukungan faktor alam dan kepedulian masyarakat setempat terkait ekosistem pantai dan laut.

Pada saat bersamaan, PNM turut mengedukasi masyarakat terkait kesadaran untuk menjaga kebersihan pantai dan perairan sekitar, serta melibatkan warga dalam perawatan rutin terumbu karang.

"Keterlibatan masyarakat sangat penting, karena dengan edukasi dan kesadaran yang tinggi, mereka dapat menjaga kebersihan pantai serta memelihara terumbu karang secara berkelanjutan," pungkas Arief.

JAKARTA, investor.id - Program Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Inspirasi difokuskan melalui penanaman pohon-pohon langka yang terancam punah di berbagai wilayah Indonesia. Diharapkan Arboretum Hutan Tropika ini bisa menjaga keanekaragaman flora tropis serta berfungsi sebagai sarana edukasi bagi mahasiswa, peneliti, dan masyarakat umum.

Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Inspirasi memiliki luas lahan mencapai 8,6 ha dan terbagi menjadi 4 zona yakni zona bambu, karet, campuran, dan danau/telaga. Selain penanaman pohon, program ini juga mencakup pembangunan jalur trekking yang dirancang untuk pejalan kaki dan pelari.

Selain itu, peta kawasan yang mencakup seluruh area taman akan dipasang untuk memudahkan orientasi dan meningkatkan pemahaman tentang ekosistem termasuk informasi tentang spesies langka di arboretum dan sekitarnya.

Dase Hunaefi, Perwakilan dari Direktorat Kerja Sama bagian Industri - Institut Pertanian Bogor (IPB) menjelaskan, pembangunan Arboretum dan penanaman flora langka ini tidak hanya memperkaya flora lokal, tetapi juga menciptakan habitat alami bagi berbagai fauna yang ada di kawasan tersebut, sehingga memperkuat keseimbangan ekosistem secara keseluruhan.

“Tentunya hal ini tidak dapat dilakukan sendiri dan memerlukan kolaborasi multipihak baik dalam sektor akademisi, sektor swasta maupun masyarakat. Dengan kolaborasi bersama Danone SN Indonesia ini membuktikan bahwa upaya seperti ini perlu dilakukan untuk mencapai hasil yang optimal dan memberikan manfaat jangka panjang,” kata Dase dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (11/10/2024).

Dase Hunaefi menambahkan bahwa arboretum ini juga memiliki fungsi edukasi di mana para peneliti ataupun dosen bisa menjadikan flora dan fauna yang hidup ditanam ini sebagai sumber informasi penelitian mereka.

Tim peneliti dari IPB akan melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap berbagai spesies yang hidup di kawasan tersebut untuk memastikan keberlanjutan ekosistemnya.

Selain itu, dipasang juga kamera counter di beberapa titik strategis untuk memantau aktivitas dan populasi satwa secara real-time.

“Teknologi ini membantu dalam mendeteksi perubahan populasi fauna serta memberikan data yang dapat digunakan untuk pengelolaan kawasan konservasi secara lebih efektif,” ujar Dase.

Diketahui , Danone SN Indonesia mengembangkan Program Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Inspirasi bersama Institut Pertanian Bogor (IPB) dan Yayasan Hutan Tropika membangun Arboretum Hutan Tropika.

Akbar Rosadi, Perwakilan dari Yayasan Hutan Organik menegaskan komitmennya untuk memperluas lahan terbuka hijau.

Seluruh kegiatan di Taman Keanekaragaman Hayati merupakan wujud nyata dari komitmen Danone SN Indonesia dalam mendukung kelestarian lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati.

“Dengan adanya Arboretum Hutan Tropika, pembangunan jalur trekking, serta berbagai upaya monitoring dan edukasi, diharapkan Taman Keanekaragaman Hayati Telaga Inspirasi dapat menjadi pusat studi konservasi yang bermanfaat bagi generasi mendatang,” ujar Akbar.

Endri Suprianto, Operations Director Danone SN Indonesia menjelaskan, program konservasi ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan area ruang terbuka hijau bagi Masyarakat.

Dalam program ini juga dibangun jalur trekking dengan papan interpretasi yang informatif sehingga menjadikan pengalaman trekking lebih bermakna dan mendidik.

“Melalui program ini, Danone SN Indonesia ingin menunjukkan bahwa tindakan nyata dapat memberikan dampak besar terhadap upaya pelestarian ekosistem tropis yang kaya dan berharga,” ujar Endri.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Organisasi maritim internasional atau International Maritime Organisation (IMO) menetapkan Kawasan Konservasi Laut Nusa Penida dan Gili Matra sebagai Kawasan Laut Sensitif atau Particularly Sensitive Sea Area (PSSA).

Kawasan Laut yang Sangat Sensitif (PSSA) adalah area yang membutuhkan perlindungan khusus karena dapat mengalami kerusakan akibat aktivitas maritim internasional. Beberapa contoh PSSA di dunia, antara lain: Great Barrier Reef di Australia, Kepualuan Galapagos di Ekuador, serta Kepualuan Canary di Spanyol.

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Victor Gustaaf Manoppo, mengatakan penetapan PSSA merupakan komitmen untuk melaksanakan kegiatan konservasi keanekaragaman hayati laut di kawasan konservasi perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil.

Ia mengatakan, komitmen untuk memperkuat perlindungan laut Indonesia mendapatkan dukungan secara internasional dalam Sidang Marine Environment Protection Comitte (MEPC)-International Maritime Organisation (IMO) ke-82 di Kantor IMO, London. MEPC IMO membahas proposal PSSA yang diajukan Indonesia.

"Resolusi tersebut menetapkan dua kawasan konservasi laut di Indonesia yaitu Kawasan Konservasi Nusa Penida dan Gili Matra di Selat Lombok menjadi Kawasan Laut Sensitif,” ujar Victor dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10).

Penetapan tersebut didukung berbagai negara anggota IMO seperti Brazil, Australia, Korea, Singapura, Meksiko, Finlandia, China, Filipina, Panama, Thailand, Vietnam, Saudi Arabia, Italia, Mauritius, Jerman, Monako, Oman, Afrika Selatan, Turki dan Qatar.

Kedua kawasan konservasi laut dinilai memenuhi syarat ditetapkan sebagai PSSA karena berada pada kawasan coral triangle yang memiliki ekosistem dan keanekaragaman hayati laut yang tinggi, termasuk spesies langka dan dilindungi, memberi manfaat secara ekologi, ekonomi, dan sosial budaya bagi masyarakat.

Victor mengatakan, kedua kawasan konservasi laut tersebut berada atau dekat dengan jalur lalu lintas kapal baik domestik maupun internasional di Selat Lombok. Ini merupakan wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II.

"Selain dua kawasan konservasi tersebut masih terdapat 11 kawasan konservasi lain yang berada pada jalur ALKI," ujarnya.

Menurut Victor, KKP menargetkan akan melindungi lingkungan laut denga perluasan kawasan konservasi laut sebesar 30% atau setara dengan 97,5 juta hektare kawasan konservasi pada 2030. Indonesia telah memiliki kawasan konservasi laut lebih dari 29 juta ha dengan jumlah kawasan konservasi saat ini adalah 452 kawasan. Sebanyak 74 kawasan di antaranya telah masuk dalam peta laut Indonesia (nautical chart).

Apa Keuntungan Ditetapkan Sebagai Kawasan Laut Sensitif?

Sementara itu, Direktur Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan, Firdaus Agung Kunto Kurniawan, mengatakan penetapan ini menjadikan dua kawasan konservasi laut tersebut semakin terlindungi dari potensi dampak aktivitas pelayaran. Penetapan ini menjadikan dua kawasan konservasi laut tersebut semakin terlindungi dari potensi dampak aktivitas pelayaran.

"Untuk penyelarasan dengan Resolusi IMO tersebut, penyesuaian dalam rencana pengelolaan termasuk zonasi dan aturan-aturan teknis pemanfaatan kawasan konservasi akan dilakukan pada dua kawasan tersebut," ujar Firdaus.

Firdaus menyebut, sosialisasi dan edukasi penting untuk dilakukan sehingga masyarakat mengetahui dan memahami penetapan PSSA ini bagi kesehatan lingkungan laut di kedua kawasan.

Menurutnya, aktivitas pelayaran yang tinggi berisiko memberi dampak terhadap lingkungan laut dan keanekaragaman hayatinya. Data pada 2023 menunjukkan densitas perjalanan kapal di Selat Lombok yang tinggi., yaitu terdapat lebih dari 77 ribu trip kapal. Itu berarti setiap harinya terdapat 257 trip kapal di kawasan tersebut.

Firdaus mengatakan, hampir sepertiga dari kapal-kapal tersebut merupakan kapal tanker bahan kimia dan minyak, serta kontainer yang perlu diantisipasi dan dipersiapkan kontinjensinya apabila melintas atau berlayar berdekatan dengan Kawasan Konservasi.

Petugas menunjukkan seekor Kukang Jawa yang berhasil dievakuasi dari permukiman warga di kantor Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat Seksi Konservasi Wilayah I, Kota Serang, Banten, Rabu (9/10/2024).

BBKSDA Jawa Barat Seksi Konservasi Wilayah I mengevakuasi seekor Kukang Jawa yang berumur satu tahun dengan berat 700 gram dan panjang 33 sentimeter.

Kukang Jawa dengan nama latin Nycticebus javanicus ini merupakan primata berstatus sangat terancam punah yang akan direhabilitasi sebelum dilepasliarkan ke kawasan Cagar Alam Gunung Tukung Gede, Kabupaten Serang.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyampaikan sebanyak 30% wilayah perairan Indonesia dapat dijadikan sebagai kawasan konservasi. MKP Sakti Wahyu Trenggono mengatakan masih ada sebanyak 29,7 juta hektar laut Indonesia yang belum masuk kawasan konservasi.

Pria yang karib disapa Trenggono ini menjelaskan untuk mencapai target tersebut, pihaknya menggandeng International Maritime Organization (IMO). Menurutnya, dengan masuk ke kawasan konservasi laut ini penting lantaran dapat menjaga ekosistem di wilayah laut tersebut. Dia bilang, kawasan konservasi laut ini nantinya tidak bisa dilintasi kapal-kapal dengan bebas.

"Jadi kita ada ruang konservasi yang harus diprotek, Alhamdulillah sekarang ini sudah dua titik yang kita jadikan sampel untuk bisa diprotek oleh IMO. Di sidang IMO kita berhasil di sana. Kita targetnya akan mencapai 29,7 juta hektare seluruh wilayah Indonesia yang betul-betul itu akan melindungi masa depan generasi Indonesia dan dunia juga pada umumnya. Kalau ruang konservasi ini bisa terjaga dengan baik, kalau ada kapal yang melintas atau penangkap ikan yang mendekati dan seterusnya itu harus tidak boleh," kata Trenggono dalam acara MSP, di Nusa Dua, Bali, Selasa (8/10/2024).

Dia menjelaskan saat ini sudah ada dua lokasi perairan yang masuk dalam kawasan konservasi, yakni di Pulau Nusa Penida, Bali, dan Gili Matrak yang terletak di Lombok.

"Itu dijadikan Particularly Sensitive Sea Area (PSSA). Inilah yang penting. Jadi sudah diplot, itu masuk di salah satu radar mereka (IMO). Jadi, kalau kapal lihat langsung berbunyi tet tet. Itu hal yang paling penting. Jika mereka ingin memprotes kami, itu bukan saya, itu IMO. Salah satunya, orang lebih takut pada IMO daripada kita (KKP) sendiri," terangnya.

Dia pun berharap kawasan konservasi nasional di laut itu tidak hanya terjadi di dua lokasi saja, tapi juga di wilayah perairan laut Indonesia lainnya, seperti di Laut Arafura, Laut Natuna, hingga Laut Jawa.

"Itu salah satu hal yang saya harap tidak hanya 2 titik. Karena kita ingin 29,7 juta hektar, ada banyak titik, khsususnya di Indonesia Timur, di Laut Arafura, lalu di Laut Natuma, lalu di Laut Jawa, lalu di Selatan Jawa, juga titik di situ," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono menyebut kawasan konservasi laut Indonesia sudah mencapai 28,9 juta hektare, yang terdiri dari 21,5 juta hektare yang ditetapkan dan 7,4 juta hektare yang dicadangkan. Menurutnya di tahun 2045, 30% wilayah laut Indonesia dijadikan kawasan konservasi atau seluas 97,5 juta hektare.

"Marine protection area itu adalah ruang konservasi ini akan kita perluas sampai dengan 30% luas wilayah Indonesia harapannya di 2045 bisa selesai. Saat ini sudah mencapai 28,9 juta hektare," ungkap dia di Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta, Senin (5/2/2024), dikutip dari CNBC Indonesia.

Simak: Podcast : Menjaga Lautan dan Menyelamatkan Masa Depan

[Gambas:Video 20detik]

Koalisi Untuk Konservasi Berkeadilan meminta agar Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan sela atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE).

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memulai sidang pemeriksaan pendahuluan perkara nomor 132/PUU-XXII/2024 terkait pengujian formil terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) pada Senin (7/10).

Permohonan uji formil ini diajukan oleh Koalisi Untuk Konservasi Berkeadilan yang terdiri dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), serta perwakilan Masyarakat Adat Ngkiong, Mikael Ane.

Kuasa Hukum koalisi, Judianto Simanjuntak, mengatakan koalisi meminta Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan putusan sela kepada Presiden agar tidak menerbitkan peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden hingga Mahkamah memutuskan perkara tersebut. Hal ini didasari oleh temuan tim advokasi yang menunjukkan adanya sepuluh ketentuan dalam UU KSDAHE yang perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

“Dengan adanya putusan sela, akan ada jaminan kepastian hukum bagi para pemohon yang sedang memperjuangkan hak-haknya,” ujar Judianto dalam keterangan tertulis, Selasa (8/10).

Sementara itu, Syamsul Alam Agus, yang merupakan salah satu kuasa hukum koalisi mengatakan pengujian formil ini diajukan karena proses pembentukan UU KSDAHE dianggap tidak memenuhi sejumlah asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

Undang-undang 32/2024 dianggap tidak memenuhi asas kejelasan tujuan karena tidak memberikan kejelasan arah kebijakan dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Selain itu, UU ini juga tidak memenuhi asas kedayagunaan dan kehasilgunaan karena proses penyusunannya tidak melibatkan pemangku kepentingan terkait secara menyeluruh, terutama masyarakat adat yang paling terdampak.

"Asas keterbukaan juga diabaikan karena kurangnya transparansi dalam proses pembentukannya,” ujar Syamsul.

Pemerintah telah mengesahkan UU KSDAHE pada 9 Juli 2024. Menteri LHK, Siti Nurbaya, inisiasi ini merupakan jawaban kebutuhan yang berkaitan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang semakin penting untuk direspon.

Menurutnya, inisiatif perubahan UU nomor 5 tahun 1990 merupakan langkah efektif dalam rangka menjaga potensi dan menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam sembari membuka ruang akses kesejahteraan masyarakat. Konservasi ekosistem sumber daya hayati dan genetik sangat vital bagi kehidupan manusia. Maka dari itu, diperlukan pengaturan yang bertujuan untuk melestarikan dan melindungi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

"Ada tiga prinsip yang dijalankan dalam konservasi, yakni perlindungan sisitem penyangga kehidupan, pengawetan tumbuhan dan satwa liar serta pemanfaatan secara lestari. Termasuk penyelenggaraan KSDAHE yang didasarkan atas ekosistem yang saling berkaitan sehingga harus dikelola dalam satu kesatuan manajemen," ucapnya.

Kawasan Pelatihan Pusat Kepemimpinan milik PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) atau dikenal dengan Wikasatrian, mendapat pengakuan sebagai kawasan tempat konservasi keanekaragaman hayati. Pengakuan tersebut diberikan khususnya untuk pengelolaan ruang hijau perusahaan sebagai bagian dari upaya menjaga lingkungan dan mendukung keberlanjutan.

Hal ini ditunjukkan dengan diterbitkannya Jurnal Internasional IoP Series: Earth and Environmental Science pada tahun ini dengan judul “Contributions of Corporate Green Space in Conserving Plant Diversity and its Potential Usefulness: Case Study Wikasatrian Pusat Kepemimpinan,” yang ditulis oleh Tim Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Dalam studinya, BRIN mengungkapkan bahwa area hijau Hutan Wikasatrian seluas 7 hektare yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat, memiliki 60 spesies tanaman dari 40 familia.

Direktur Utama WIKA Agung Budi Waskito mengatakan angka tersebut menunjukkan tingkat keanekaragaman yang sedang dan indeks keseimbangan ekosistem yang tinggi, sekaligus membuktikan bahwa ekosistem di Wikasatrian terjaga dengan baik dan memiliki daya dukung tinggi bagi berbagai organisme.

"Tanaman di Wikasatrian memberikan banyak manfaat, termasuk sebagai sumber bahan makanan, obat-obatan, dan bahan baku," ujar Agung dalam keterangan tertulis, Selasa (1/10).

Agung mengatakan, laporan tersebut menunjukkan bahwa 14 spesies tanaman di area ini memiliki khasiat pengobatan, seperti Schima wallichii yang dikenal dapat mengobati cacar air, tanaman sagu sebagai sumber karbohidrat, serta Gnetum gnemon atau tanaman melinjo yang buah dan sayurnya dapat dikonsumsi.

Selain itu, jenis kayu Paraserianthes falcataria atau sengon laut dan pohon durian juga dapat digunakan sebagai bahan bangunan, peralatan rumah tangga, peralatan pertanian, peralatan penangkapan ikan, palet, peti, dan lain-lain. Menurutnya, Wikasatrian adalah bukti nyata kontribusi WIKA terhadap pelestarian lingkungan melalui konservasi ruang hijau.

"Upaya ini mendukung keberlanjutan ekosistem dan menyediakan manfaat langsung bagi masyarakat serta alam melalui penyerapan karbon sebesar 10-80 ton CO2 per hektare per tahun, yang berkontribusi pada penurunan tahunan sekitar 140-1.120 ton CO2 sepanjang 2023," ujarnya.

Agung mengatakan, Wikasatrian menjadi inspirasi bagi dunia industri dalam pelestarian lingkungan melalui pengelolaan hijau yang berkelanjutan. Hal ini ditujukan untuk mendukung keberlanjutan ekonomi melalui pemanfaatan tanaman sebagai bahan baku industri yang ramah lingkungan.

Hutan dapat berfungsi sebagai hutan produksi hutan lindung dan hutan konservasi. Hutan memiliki berbagai fungsi karena kompleksitas ekosistem yang ada di dalamnya serta interaksi antara komponen biotik (flora dan fauna) dan abiotik (tanah, air, dan iklim).

Hutan adalah rumah bagi berbagai spesies tumbuhan dan hewan. Keanekaragaman ini memungkinkan hutan untuk memberikan berbagai manfaat, mulai dari hasil hutan hingga layanan ekosistem (seperti penyerbukan dan pengendalian hama).

Hutan memiliki peran dan fungsi yang sangat penting dalam ekosistem dan kehidupan manusia. Berdasarkan fungsinya, hutan dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama: hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

Berikut adalah alasan mengapa hutan dapat berfungsi sebagai hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi.

Hutan produksi merupakan sumber utama kayu, bahan baku industri, dan hasil hutan nonkayu yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan meningkatnya permintaan akan produk hutan, hutan produksi dikelola secara komersial untuk memenuhi kebutuhan pasar.

Kegiatan ekonomi berbasis hutan, seperti penebangan, pertanian, dan perkebunan, memberikan pendapatan bagi masyarakat lokal dan membantu pengentasan kemiskinan.

Hutan lindung berfungsi untuk melindungi tanah dari erosi dan mengatur aliran air, sehingga mencegah banjir dan menjaga kualitas tanah. Selain itu juga dapat melindungi keanekaragaman hayati dan habitat spesies, yang penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

Secara lebih rinci, hutan lindung berfungsi sebagai zona perlindungan bagi sumber daya alam lainnya, seperti sungai dan mata air, yang sangat penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Hutan konservasi berfungsi untuk melindungi spesies yang terancam punah dan habitatnya, serta menjaga keberlangsungan ekosistem yang beragam. Hutan konservasi menyediakan area untuk penelitian ilmiah, pendidikan, dan pemahaman tentang ekosistem dan lingkungan, yang penting untuk pengembangan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan buku Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan, Djoko Marsono, dkk, (2015), hutan konservasi juga berperan dalam rehabilitasi ekosistem yang telah rusak, melalui upaya restorasi dan pemulihan habitat.

Berbagai alasan yang mendasari hutan dapat berfungsi sebagai hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi menunjukkan betapa pentingnya peran hutan dalam kehidupan manusia dan lingkungan. Mengelola hutan dengan mempertimbangkan semua fungsi ini adalah kunci untuk menjaga keseimbangan ekosistem di bumi. (DNR)

Seekor Elang Jawa betina bernama Sally dilepaskan ke alam bebas di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak (TNGHS), Bogor, Jawa Barat, Senin (16/9). Sally, yang berusia 3,5 tahun itu, telah menjalani rehabilitasi selama empat bulan dan dinyatakan siap dilepasliarkan setelah melalui serangkaian tes kesehatan dan penilaian perilaku oleh tim Pusat Suaka Elang Jawa TNGHS.

Dokter hewan TNGHS Septi Dewi Cahaya menjelaskan bahwa penilaian perilaku dilakukan berdasarkan lima indikator utama. Di antaranya agresivitas atau keliaran, kemampuan berburu mangsa, pola makan, kemampuan terbang, serta kemampuan merawat diri. Hingga September 2024, Star Energy telah melepaskan enam elang. Jika dihitung sejak 2015, ada 60 ekor Elang Jawa yang dilepasliarkan oleh perusahaan energi pengelola panas bumi tersebut.

"Kami menilai dari lima indikator tersebut. Elang yang bisa dilepaskan harus memiliki skor di atas 400," jelas Septi dalam field trip Star Energy Geothermal Salak, Jawa Barat, Senin (16/9).

Ia mengatakan Sally berhasil memperoleh total skor sekitar 430, yang menunjukkan bahwa ia layak dilepaskan kembali ke habitat aslinya. Meskipun Elang Jawa merupakan spesies endemik di wilayah Halimun Salak, Sally berasal dari Jawa Timur. Ia sempat dilaporkan oleh masyarakat karena memangsa ayam-ayam di sekitar permukiman penduduk. Akhirnya, Sally diselamatkan oleh komunitas lokal sebelum konflik lebih lanjut dengan penduduk.

“Ada komunitas namanya Pasukan Langit. Mereka mengantar Elang Jawa ke tempat kami untuk direhabilitasi dan dilepasliarkan,” kata Septi.

Mengenai masa rehabilitasi, ia menambahkan bahwa durasinya bisa bervariasi, tergantung kondisi elang. Ia bahkan mengatakan masa rehabilitasi bisa mencapai enam tahun. Bahkan masa hidup Elang Jawa dapat mencapai hingga umur 30 tahun, tergolong panjang, terutama jika dirawat dengan baik. Tak hanya itu, ia menyebut apabila Elang Jawa dipelihara, masa hidupnya akan lebih lama dan tergantung pemeliharaannya.

Namun, ia juga menekankan pentingnya perawatan yang tepat, apalagi Elang Jawa termasuk hewan yang terancam punah. Terkadang pemilik yang terlalu sayang memberikan makan berlebihan, sehingga membuat elang menjadi gemuk. Ia menegaskan pemberian pakan harus seimbang dan sesuai dengan kebutuhan ideal burung tersebut.

Mengenai rantai makanan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Elang Jawa berada di puncaknya sebagai predator. "Di ekosistem itu, dia memang masuk sebagai predator puncak," jelasnya. Elang Jawa adalah spesies endemik Pulau Jawa dan dapat ditemukan di seluruh wilayah pulau, termasuk di Halimun Salak.

Ia menambahkan bahwa di Halimun Salak, timnya telah melakukan penilaian habitat (habitat assessment) untuk memastikan kelayakan pelepasliaran. “Berdasarkan habitat assessment, kami sudah menemukan kantung-kantung yang cocok untuk pelepasliaran elang,” kata Septi, menandakan bahwa lingkungan tersebut mendukung kebutuhan hidup satwa ini, termasuk ketersediaan mangsa dan tempat berlindung.

“Salah satunya itu ada di sini, di Star Energy,” tambahnya.

Populasi Elang Jawa di Indonesia

Pengendali Ekosistem Hutan Pusat Suaka Satwa TNGHS, Fardi Septiana mengungkapkan, berdasarkan data tahun 2010 populasi Elang Jawa di Indonesia mencapai 300 hingga 500 ekor di alam liar. Penyusutan populasi Elang Jawa menjadi alasan penting konservasi.

Populasi Elang Jawa di kawasan TNGHS dengan luas 113.357 hektare, diperkirakan terdapat 30 pasang Elang Jawa dengan areal homering atau daya jelajah sekitar sekitar 40 ribu hektare. Kendati begitu, Fardi menilai populasi Elang Jawa di TNGHS masih tergolong rendah.

"Makanya, kegiatan reintroduksi atau revokulasi pelepasliaran itu sangat diperlukan untuk menstabilkan kondisi populasinya di alam," ungkapnya.

Taman Nasional Gunung Halimun-Salak menyiagakan resort based management untuk mengeksplor, menginventarisasi, dan mengidentifikasi tiap-tiap endemik di kawasan Taman Nasional. Saat ini, tercatat sebanyak 17 resort yang disiagakan TNGHS untuk memantau Elang Jawa.

"Jadi ini tersebar di seluruh areal. Jadi dari Lebak, Bogor, dan Sukabumi itu sudah ditemukan terkait sebaran dari elang jawa ini," katanya.

Implementasi konservasi energi di Indonesia saat ini bisa dibilang belum sepenuhnya efektif meskipun telah ada berbagai regulasi yang disahkan. Kebijakan konservasi energi, yang diatur melalui peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023, bertujuan untuk melestarikan sumber daya energi di Indonesia serta meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatannya.

Konservasi energi diatur sebagai upaya yang sistematis, terencana, dan terpadu untuk menjaga ketersediaan energi nasional yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Peraturan terbaru ini diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009. Perbedaan utamanya terletak pada cakupan kebijakan, pendekatan pelaksanaan, serta aspek teknis dan administratif yang diperbarui untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

PP Nomor 33 Tahun 2023 memperluas cakupan konservasi energi, tidak hanya pada pengguna energi besar tetapi juga pada semua tahap pengelolaan energi, baik di sisi hulu (pengelolaan sumber daya energi) maupun sisi hilir (penyediaan dan pemanfaatan energi). Peraturan baru ini juga mencakup pengembangan usaha jasa konservasi energi dan peningkatan kesadaran publik terhadap konservasi energi.

Dari segi Pendekatan dan Metodologi Konservasi Energi, PP Nomor 33 Tahun 2023 mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak program seperti manajemen energi, pembiayaan konservasi energi, pengembangan usaha jasa konservasi energi, serta riset dan inovasi. Peraturan ini juga memperkenalkan mekanisme insentif dan disinsentif yang lebih terperinci untuk mendorong pelaksanaan konservasi energi.

Dari segi Kewajiban dan Tanggung Jawab, PP Nomor 33 Tahun 2023 menetapkan kewajiban yang lebih luas, termasuk pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh penyedia dan pengguna energi, tanpa membatasi besaran konsumsi energi. Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk melaksanakan konservasi energi di sarana dan prasarana yang mereka kelola.

Dari segi Pembiayaan dan Insentif, PP Nomor 33 Tahun 2023 memperkenalkan skema pembiayaan konservasi energi dan berbagai bentuk insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong pelaksanaan konservasi energi. Insentif diberikan kepada penyedia dan pengguna energi yang berhasil menghemat energi, sedangkan disinsentif dikenakan kepada mereka yang tidak mematuhi ketentuan konservasi energi.

Dari Standar Kinerja Energi dan Label Hemat Energi, PP Nomor 33 Tahun 2023 mengatur secara jelas tentang penerapan standar kinerja energi minimum dan kewajiban pencantuman label hemat energi pada peralatan yang digunakan dalam kegiatan pemanfaatan energi. Peraturan ini mendorong produsen dan importir untuk memproduksi dan menjual produk yang hemat energi.

Dari segi Peran Masyarakat, PP Nomor 33 Tahun 2023 mengakui dan mendorong peran masyarakat dalam konservasi energi, termasuk penggunaan teknologi hemat energi, penghematan energi rumah tangga, dan peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya konservasi energi.

Dari segi Pengembangan Teknologi dan Riset, PP Nomor 33 Tahun 2023 menekankan pentingnya riset dan inovasi, serta pengembangan teknologi hemat energi sebagai bagian integral dari program konservasi energi. Ini termasuk pengembangan purwarupa teknologi dan replikasi teknologi yang efisien.

Dari segi Monitoring dan Evaluasi, PP Nomor 33 Tahun 2023 memperkenalkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih ketat, termasuk laporan berkala dari pemerintah daerah dan kementerian terkait kepada pemerintah pusat.

Peraturan ini merupakan respons terhadap meningkatnya konsumsi energi dan menipisnya cadangan energi fosil di Indonesia. Seiring waktu, intensitas energi di Indonesia justru mengalami peningkatan setelah kebijakan tersebut diterapkan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan konservasi energi belum berhasil. Berdasarkan data dari data BPS yang terbit tanggal 5 Februari 2024, menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2023 hanya 5,05%, turun 0,26% dari tahun 2022 yang mencapai 5,31%.

Ironisnya, dengan angka pertumbuhan ekonomi yang menurun justru intensitas energi final per kapita malah mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 4,16% menjadi 4,38% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat inefisiensi energi secara nasional.

Subsidi energi yang tinggi menyebabkan konsumsi energi yang boros, terutama di sektor transportasi yang bergantung pada bahan bakar fosil bersubsidi. Kebijakan subsidi ini membuat masyarakat dan industri cenderung kurang efisien dalam menggunakan energi, yang mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca dan memperburuk perubahan iklim.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan subsidi energi yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi konsumsi energi yang berlebihan dan mengalihkan dana untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Di sisi lain, faktor-faktor seperti harga energi yang tidak stabil dan peningkatan jumlah penduduk bisa menjadi kendala utama yang menghambat penerapan kebijakan konservasi energi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini meliputi komunikasi yang efektif dan konsisten, sumber daya yang cukup, disposisi atau sikap dari pihak-pihak yang terlibat, dan struktur birokrasi yang mendukung. Kebijakan konservasi energi juga menghadapi tantangan berupa kurangnya tenaga ahli di bidang konservasi energi dan minimnya investasi di sektor ini.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi energi melalui kampanye literasi konservasi energi, program insentif dan penghargaan efisiensi energi harus terus ditingkatkan. Pemerintah seharusnya lebih memanfaatkan berbagai media sosial untuk berkampanye yang menyasar ke berbagai kalangan terutama generasi Y dan Z. Pemerintah dapat menggunakan jasa influencer maupun buzzer untuk dapat menggemakan kampanye ini agar viral sehingga menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat.

Regulasi yang lebih ketat dan insentif fiskal yang lebih menarik diperlukan untuk mendorong investasi di bidang energi terbarukan dan efisiensi energi. Penerapan digitalisasi energi juga sangat penting agar proses transmisi dan distribusi energi ke konsumen akhir dapat dimonitor dengan baik serta terjadinya energy losses dapat diminimalisasi.

Koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah tentu sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan konservasi energi. Pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait, perlu bekerja sama secara lebih sinergis untuk mengatasi hambatan birokrasi dan memfasilitasi implementasi kebijakan yang lebih efisien. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli di bidang konservasi energi merupakan langkah vital untuk memastikan kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik.

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air. Pengalihan fokus dari energi fosil ke energi terbarukan harus menjadi prioritas utama dalam strategi energi nasional. Penggunaan teknologi modern seperti jaringan pintar (smart grid) dan penerapan efisiensi energi di berbagai sektor dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menurunkan emisi CO2, dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Implementasi kebijakan konservasi energi di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, terkoordinasi dan konsisten. Pemerintah harus mampu mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan memanfaatkan potensi yang tersedia untuk mencapai tujuan konservasi energi yang berkelanjutan. Komitmen terhadap regulasi, peningkatan investasi, dan penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai konservasi energi nasional yang lebih optimal.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kemajuan dalam implementasi kebijakan konservasi energi, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama lebih erat untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan memastikan bahwa upaya konservasi energi dapat benar-benar tercapai. Kesadaran kolektif akan pentingnya konservasi energi dan penggunaan energi terbarukan harus terus ditingkatkan di semua lapisan masyarakat.

Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Indonesia berpotensi untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan energi yang lebih baik di masa depan. Kebijakan konservasi energi yang berhasil akan membantu mengurangi ketergantungan pada impor energi, menghemat biaya energi, dan melindungi lingkungan. Upaya ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kekeringan melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Hal itu memberikan dampak di antaranya pada warga di Desa Jonggol, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang kesulitan mendapatkan air bersih.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Muhammad Wafid menyarankan masyarakat terdampak untuk membuat penampungan air hujan untuk meminimalisir kerentanan sumber daya air yang ada.

"Desa Jonggol tersebut merupakan daerah hulu dari sistem daerah aliran sungai (DAS) maupun cekungan air tanah (CAT), sehingga pada daerah ini relatif rentan terhadap ketersediaan sumber daya air, baik air permukaan maupun air tanah pada saat musim kemarau, seperti mengeringnya air sungai dan air sumur, serta berkurangnya debit mata air," kata Wafid dikutip dari laman Kementerian ESDM, Senin (2/9/2024).

Potensi air tanah sekitar wilayah terdampak hanya terbatas pada bagian atas (air tanah dangkal) dan tidak terdapat potensi air tanah pada bagian bawah (dalam) karena lapisan batuan pembawa air atau akuifer dari Satuan Batupasir dan Konglomerat bersifat tipis yang menumpang di atas batuan kedap air berupa Batulempung Formasi Jatiluhur.

"Potensi air tanah hanya terbatas pada bagian atas (air tanah dangkal) dan tidak terdapat potensi air tanah pada bagian bawah (dalam). Hal tersebut membuat daerah ini rentan terhadap potensi kekeringan yang disebabkan oleh berlangsungnya musim kemarau," lanjut Wafid.

Melihat kondisi yang ada Wafid menyarankan masyarakat sekitar untuk membuat penampungan air hujan, sumur resapan dangkal serta membangun infrastruktur sederhana untuk menunjang konservasi tanah.

"Secara umum metode ini berguna untuk menahan air permukaan lebih lama sehingga meningkatkan kapasitas resapan air permukaan menjadi air tanah," jelas Wafid.

Populasi Hiu Paus di Indonesia diperkirakan mencapai 472 ekor. Hiu Paus tersebut tersebar di lima titik yang ada di Indonesia.

Berdasarkan data yang telah dihimpun oleh Konservasi Indonesia (KI) Hiu Paus tersebut berada di i Berau-Talisan, Kalimantan Timur sebanyak 80 ekor, Gorontalo 53 ekor, dan 110 ekor di Teluk Saleh, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Selain itu terdapat juga 76 ekor Hiu Paus di Kaimana, dan 153 individu di teluk Cendrawasih Papua Barat.

Focal Species Conservation Senior Manager Konservasi Indonesia, Iqbal Herwata, keberadaan mamalia laut tersebut perlu dijaga sehingga tetap lestari. Dengan menjaga ekosistem, masyarakat akan merasakan manfaat dari keberadaan Hiu Paus di lingkunganya.

"Konservasi hiu paus tidak hanya melindungi ekosistem tetapi juga bermanfaat untuk masyarakat lokal dan daerah," ujarnya.

Namun, dia mengatakan, ekosistem Hiu Paus terancam oleh banyaknya perburuan yang dilakukan sejumlah masyarakat. Selain itu, terdapat juga ancaman dari wisatawan tidak bertanggung jawab dengan mengganggu Hiu Paus sehingga tidak nyaman dan tidak akan kembali lagi wilayah tersebut.

Iqbal mengatakan, pengawasan pemberlakuan kebijakan dalam pariwisata berenang dengan hiu paus menjadi tantangan dalam menjaga kelestarian hewan yang dilindungi dari wisatawan tak bertanggung jawab.

Menurut iqbal, wisata hiu paus sebenarnya sudah diatur oleh petunjuk teknis dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang meliputi standar keselamatan, pelayanan, kode etik berinteraksi. Aturan tersebut termasuk kuota berdasarkan daya dukung dan tampung untuk memastikan tidak berdampak negatif terhadap populasi hiu paus.

"Yang jadi soal kan bagaimana ini diawasi, apalagi ketika lokasi wisata itu cukup remote sehingga membutuhkan biaya yang mahal untuk lakukan patroli," ujar Iqbal.

Kendala patroli tersebut terutama di lokasi yang sulit seperti Berau-Talisan di Kalimantan Timur dan Teluk Cendrawasih. Wilayah itu cukup sulit untuk dijangkau dan transportasinya mahal.

"Banyak kasus peraturan ini belum sepenuhnya dilakukan karena keterbatasan petugas dalam biaya operasional untuk ke lokasi wisata yang remote," ujarnya.

Untuk mengatasi kendala biaya, Iqbal mengatakan, pemerintah sebenarnya bisa mendapatkan pendapatan dari pengelolaan kawasan. Penarikan tarif wisata bisa menjadi pemasukan bagi pemerintah pusat maupun provinsi. Sementara pendapatan parkir dan area istirahat bisa menjadi pemasukan pemerintah kabupaten hingga desa.