Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA.Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menetapkan Harga Indeks Pasar (HIP) Bahan Bakar Nabati (BBN) jenis Bioetanol Bulan November 2024 sebesar Rp 14.039 per liter.

"Keputusan penetapan harga Bioetanol tersebut berlaku per tanggal 1 November 2024," ujar Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Agus Cahyono Adi dalam keterangan resmi, Sabtu (9/11).

Agus menuturkan, terjadi penurunan harga bioetanol sebesar Rp 105 apabila dibandingkan dengan HIP bioetanol pada bulan sebelumnya, yakni Oktober 2024 yang sebesar Rp 14.144 per liter.

Adapun perhitungan besaran HIP BBN Bioetanol dihitung dengan formula sebagai berikut:

HIP = (harga tetes tebu KPB rerata periode 3 bulan x 4,125 kg/L) + 0,25 USD/L.

Nilai kurs yang digunakan merujuk kepada kurs tengah Bank Indonesia selama periode kurs dari 15 September-14 Oktober 2024, yakni sebesar Rp 15.348. Sedangkan harga tetes tebu KPB rata-rata 15 Juli-14 Oktober 2024 sebesar Rp 2.473/kg.

KOMPAS.com – Pelita Air dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang Penerapan Konservasi Energi dan Pemanfaatan Energi Terbarukan pada Bandar Udara Pondok Cabe.

Penandatanganan tersebut menjadi awal dari rencana pengembangan Bandara Pondok Cabe di Tangerang Selatan yang mengusung konsep bandara ramah lingkungan.

Adapun proyek itu akan dijalankan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ), yakni lembaga asal Jerman yang berfokus pada kerja sama internasional untuk membantu pemerintah dan mitra di berbagai negara dalam melakukan pembangunan berkelanjutan.

Dalam proyek itu, GIZ akan menjadi perpanjangan tangan dari Ditjen EBTKE dalam menerapkan berbagai teknologi ramah lingkungan pada Bandara Pondok Cabe.

MoU itu ditandatangani Direktur Utama PT Pelita Air Service Dendy Kurniawan dan Direktur Jenderal (Dirjen) EBTKE Eniya Listiani Dewi yang diwakilkan Sekretaris Ditjen EBTKE Sahid Junaidi di Kantor Pusat PT Pelita Air Service.

Turut hadir menyaksikan prosesi penandatanganan itu Senior Vice President Corporate Finance PT Pertamina (Persero) Bagus Agung Rahadiansyah.

Dalam pidatonya, Eniya berharap, penerapan konservasi energi dan pemanfaatan energi terbarukan secara berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe dapat membuka potensi kerja sama.

Penerapan itu juga diharapkan dapat memperoleh manfaat secara optimal untuk mewujudkan upaya penanggulangan dampak perubahan iklim dan mitigasi efek gas rumah kaca.

“Kesepakatan ini mencakup berbagai inisiatif, meliputi pelaksanaan studi-studi teknis dan pertukaran informasi terkait konservasi energi di Bandara Pondok Cabe,” ujarnya dalam siaran pers, Selasa (5/11/2024).

Kesepakatan itu juga meliputi penerapan manajemen energi untuk efisiensi pemakaian energi yang berkelanjutan di Bandara Pondok Cabe dan pemanfaatan sumber energi terbarukan untuk mendukung transformasi Bandara Pondok Cabe menjadi bandara hijau atau eco-airport.

“Kerja sama lebih lanjut di masa depan yang akan disepakati antara Ditjen EBTKE dan Pelita Air,” ungkapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, Bagus berharap, kerja sama yang terjalin antara Pelita Air Service dengan Ditjen EBTKE melalui GIZ dapat menjadi percontohan dan rujukan bagi pengembangan bandara-bandara lainnya.

“Dengan dukungan teknis dan pengalaman dari GIZ serta komitmen penuh dari PT Pelita Air Service, kami optimistis Bandara Pondok Cabe dapat menjadi role model untuk implementasi teknologi hijau di bandara-bandara Indonesia,” jelasnya.

Sementara itu, Dendy mengatakan, implementasi konsep pembangunan berkelanjutan pada Bandara Pondok Cabe merupakan inisiatif yang dijalankan perusahaan.

Inisiatif itu bertujuan menguatkan peran perusahaan dalam mewujudkan industri penerbangan yang lebih ramah lingkungan.

“Langkah nyata yang dilakukan oleh PT Pelita Air Service merupakan bentuk kontribusinya dalam mendukung PT Pertamina (Persero) mencapai target Net Zero Emission (NZE) pada 2060,” jelasnya.

Dendy menyebutkan, proyek kolaboratif itu merupakan peluang luar biasa untuk mengembangkan Bandara Pondok Cabe sebagai salah satu bandara ramah lingkungan di Indonesia.

“Hal ini bukan hanya inisiatif jangka pendek saja, tetapi landasan penting dalam membawa perusahaan mewujudkan keberlanjutan di industri aviasi tanah air,” ujarnya.

Mendukung ekosistem bersih

Sebagai pelaksana dari proyek ini, GIZ melalui program Sustainable Energy Transition in Indonesia (SETI) bertujuan mendukung pembangunan ekosistem energi bersih yang inklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Melalui kerja sama itu, Pelita Air dan Ditjen EBTKE berkomitmen dapat mencapai efisiensi energi yang signifikan serta pemanfaatan energi terbarukan di lingkungan bandara.

Harapannya, upaya itu dapat mempercepat transisi menuju bandara dengan jejak karbon rendah yang mendukung kelestarian lingkungan.

Project Coordinator untuk SETI Johannes Anhorn menyampaikan, inisiatif itu sejalan dengan upaya global untuk mengatasi perubahan iklim.

Dia mengaku senang dapat berkolaborasi dengan Ditjen EBTKE dan Pelita Air dalam inisiatif penting tersebut.

“Kami berkomitmen untuk mendukung studi teknis, pengembangan kapasitas, dan fasilitasi teknologi yang diperlukan guna membantu menjadikan Bandara Pondok Cabe sebagai percontohan penerapan efisiensi energi dan pemanfaatan energi terbarukan di sektor penerbangan Indonesia,” jelasnya.

Johannes mengatakan, kemitraan itu adalah langkah penting dalam perjalanan bersama menuju transisi energi serta dapat belajar dan berkembang bersama melalui upaya tersebut.

Sementara itu, Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso mengapresiasi proyek pengembangan Bandara Pondok Cabe sebagai bandara ramah lingkungan.

Hal itu menjadi bukti nyata peran aktif anak usaha Pertamina dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).

“Pelita Air sebagai anak usaha Pertamina turut berperan aktif dalam menjalankan inisiatif-inisiatif yang berdampak langsung pada capaian SDG’s,” ujarnya.

Dia mengatakan, upaya tersebut juga sejalan dengan penerapan environmental, social, and governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina.

JAKARTA, investor.id – Target bauran energi baru terbarukan (EBT) sebesar 72% pada 2060 terus dikejar secara bertahap. Jalan yang tidak mudah membuat bidikan porsi bauran ini direvisi berkali-kali. Walau demikian, perusahaan seperti PT Vale Indonesia Tbk (INCO) dan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) berkomitmen memenuhi target emisi nol bersih (Net Zero Emission/NZE) pada 2060.

Kepala BBSP KEBTKE Direktorat Jenderal EBTKE Kementerian ESDM, Harris, menyampaikan, pemerintah menargetkan porsi bauran EBT sebesar 72% pada 2060 dengan menekan emisi energi fosil melalui pemanfaatan teknologi-teknologi penyerap karbon.

“Langkah-langkan sudah disiapkan dalam peta jalan (roadmap). Dari sisi supply, mengganti energi fosil menjadi EBT. Sedangkan, dari sisi demand, mengganti ketergantungan terhadap minyak menjadi listrik dan bahan bakar nabati. Itu merupakan program-program besar yang akan kami capai dan dilaksanakan untuk mengawal Indonesia di NZE ke depan,” jelas Harris pada diskusi bertajuk ‘Developing National Energy Security, While Driving Indonesia's Green Economy’ di BNI Investor Daily Summit 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (8/10/2024).

Terlebih, kata Harris, Indonesia sudah berkomitmen dalam Paris Agreement dan Indonesia sudah mempunyai regulasi mengenai NZE 2060. “Tentu, langkah berkelanjutan ini bakal dilanjutkan pemerintahan berikutnya,” tutur dia.

Vale Indonesia

Dalam mendukung target bauran EBT, PT Vale Indonesia Tbk (INCO) selaku anggota Holding BUMN Industri Pertambangan atau MIND ID mengklaim, telah menjadi pionir dalam penggunaan EBT. Chief Sustainability and Corp. Affairs Officer Vale Indonesia Bernardus Irmanto menyebut, sejak tahun 70-an perseroan sudah membangun pabrik yang dibarengi dengan mendirikan pembangkit listrik tenaga air (PLTA).

“Kami mengoperasikan tiga PLTA di Sorowako dengan kapasitas green energy sekitar 365 megawatt. Jadi, empat tungku peleburan yang dioperasikan Vale 100% fueled by hydropower. Inilah yang membuat emisi karbon pabrik Vale di Sorowako rendah,” ungkap pria yang dekat disapa Anto itu.

Bahkan, sebelum masuk proses peleburan, pria yang akrab disapa Anto itu menyebut, praktik emisi nol bersih juga Vale terapkan pada proses hulunya seperti penambangan dan pengeringan. “Jadi, ada beberapa hal yang dilakukan seperti efisiensi energi, mem-feeding pabrik dengan bijih yang pas dan melakukan upaya elektrifikasi,” tutur dia.

Di luar itu, emiten bersandi saham INCO tersebut memanfaatkan energi ramah lingkungan seperti biodiesel dan biomassa. Dengan demikian, kata Anto, dukungan Vale terhadap bauran EBT bukan hanya pada level operasional, tetapi juga masuk ke proyek-proyek garapan perseroan.

“Semua proyek itu, kami komitmen untuk sama intensinya. Bahkan, kami memilih teknologi yang metriknya lebih rendah. Kalau bicara teknologi HPAL, semua kerja sama di proyek-proyek kami mempunyai goal NZE pada 2050 sama seperti Sorowako NZE 2050. Di Sorowako, kami punya goal untuk menekan Co2 emission by 33% pada 2030. Jadi, ada banyak upaya yang kami susun dalam roadmap untuk tujuan-tujuan tersebut,” imbuhnya.

APRIL Group

Komitmen terhadap bauran EBT juga diperlihatkan PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP). Unit bisnis APRIL Group tersebut terbukti sudah menghentikan kegiatan deforestasi hutan alam. APRIL Group mendukung, praktik-praktik terbaik dalam pengelolaan hutan di semua negara di mana perusahaan mendapatkan bahan baku dari alam.

Presiden Direktur PT RAPP, Sihol Parulian Aritonang menyampaikan, upaya keberlanjutan lingkungan memberikan manfaat yang besar bagi perusahaan dalam jangka panjang.

Ia menyebutkan, manfaat besar itu dalam dua hal. Pertama, secara finansial dan nonfinansial. Dari sisi finansial, keuntungan paling utamanya adalah RAPP mampu menekan biaya karena menggunakan energi alternatif dengan memanfaatkan limbah.

"Sedangkan, secara nonfinansial, ini menjadi nilai lebih bagi positioning kami di APRIL Group karena menerapkan konsep green melalui program keberlanjutan. Kasarnya, jika kami tidak menjalankan program keberlanjutan, maka konsumen bisa boikot produk kami," ungkapnya.

Riset menunjukkan, pengelolaan hutan tanaman yang terkelola dengan baik menghasilkan emisi karbon yang juga lebih baik ketimbang hutan tanpa pengelolaan. “Terbukti, konsumsi EBT kami sudah mencapai 88% per hari ini dari target 90%. Tinggal, dua persen lagi kami bisa capai target," ujar Sihol.

Dirinya menambahkan, sejumlah perusahaan yang menjalankan program keberlanjutan lingkungan pada akhirnya masih memerlukan sokongan pemerintah. Paling utamanya, kepastian berusaha melalui kebijakan yang kondusif.

"Apakah kita mengharapkan insentif pemerintah dari program keberlanjutan ini? Tentu, namun yang penting adalah kepastian berusaha dalam hal kebijakan yang kondusif terkait sektor hijau ini," tuturnya.

APRIL Group berkomitmen menghormati hak asasi manusia serta aspek-aspek lingkungan dalam rantai pasokan perusahaan. Tujuannya, agar perusahaan dapat menjadi tetangga yang baik dan bertanggung jawab dalam lingkup masyarakat lokal, nasional dan global.

Kebijakan APRIL dalam Pengelolaan Hutan Berkelanjutan 2.0 (Sustainable Forest Management Policy/ SFMP) dibuat dengan memperhatikan masukan dari Stakeholder Advisory Committee (SAC) dan para pemangku kepentingan lainnya dari masyarakat sipil (civil society).

Kebijakan ini merupakan sebuah evolusi dari Kebijakan SFMP 1.0, yang diluncurkan pada 28 Januari 2014. Kebijakan ini memasukkan kerangka kerja keberlanjutan (Sustainability Framework) dari Royal Golden Eagle (RGE) 1.

"Komitmen-komitmen yang dibuat dalam dokumen ini berlaku sepenuhnya dan terbatas hanya untuk APRIL, dari level shareholder, manajemen hingga staf ini jadi Key Performance Index kami dalam hal sustainability program," pungkas Sihol.

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan kapasitas terpasang Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) bertambah 5 gigawatt (GW) hingga 2030.

Dirjen Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi mengatakan, target itu tercantum dalam Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2035 serta Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang disusun pemerintah bersama PT PLN (Persero).

"Saat ini RUKN sedang dibahas, selanjutnya dibuat RUPTL baru dan didalamnya target 5 tahun ke depan. Kita sudah tahu langkahnya 5 GW, jadi sampai dengan tahun 2030 kita butuh 5 GW dari angin," ujar Eniya dalam keterangannya, Jumat (27/9/2024).

Selain sebagai sumber energi, PLTB bisa dimanfaatkan pula sebagai daya tarik wisata, seperti yang diterapkan oleh negara-negara Eropa, khususnya Belanda.

Lantaran, potensi angin di Indonesia juga berada di daerah-daerah wisata seperti di wilayah Indonesia Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Jawa Bagian Timur dan Jawa Bagian Selatan.

"Jadi PLTB nantinya juga bisa dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata," kata dia.

Ia menuturkan, Indonesia memiliki potensi sumber daya angin (bayu) yang sangat besar, bahkan potensi angin ini menjadi sumber Energi Baru Terbarukan (EBT) terbesar kedua setelah energi surya.

Kementerian ESDM mencatat, potensi angin di Indonesia mencapai 154,6 GW. Rinciannya, potensi angin onshore 60,4 GW dan angin offshore sebesar 94,2 GW.

Jika dirincikan lebih detil, wilayah timur Indonesia (Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara) memiliki potensi mencapai 40 persen dari potensi angin nasional.

Namun, potensi angin yang sudah dimanfaatkan menjadi PLTB hingga 2024 masih sangat kecil, yakni hanya 152,3 megawatt (MW). Padahal, pemerintah menargetkan kapasitas terpasang PLTB bisa menjadi 37 GW di 2060.

Maka dari itu, dalam mengejar pengembangan PLTB ini diperlukan kolaborasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk dunia internasional, sehingga bisa menjadi kunci dalam pengelolaan investasi penyediaan tenaga listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).

Eniya pun mengapresiasi kerja sama antara Kementerian ESDM dengan Energy Transition Partnership-United Nations Office for Project Services (ETP-UNOPS) untuk memfasilitasi pengembangan serangkaian studi dalam mengembangkan PLTB di Indonesia.

"Terima kasih atas dukungan yang tinggi untuk rekomendasi yang akan diberikan oleh UNOPS sebagai upaya strategis untuk mempercepat pengembangan energi angin di Indonesia, dan bisa bersama memajukan sektor energi terbarukan di Indonesia," tutupnya.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Eniya Listiani Dewi menyebut saat ini hanya 0,3 persen pemanfaatan EBT yang dilakukan dari total potensi energi yang ada.

“EBT kita saat ini baru dipakai 0,3 persen diantara 3,4 TeraWatt potensinya,” kata Eniya, dalam keterangan resmi, Rabu (25/9).

Potensi energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia belum sepenuhnya dieksekusi. Potensi EBT yang besar ini, menurut Eniya, seharusnya dapat digunakan sebaik mungkin untuk dapat menjaga ketahanan energi nasional serta memenuhi target pencapaian bauran EBT.

“Potensi dan pemanfaatan EBT menjadi perhatian dari pak Menteri ESDM yang selalu menanyakan berapa banyak EBT kita,” ujar Eniya.

Agar pemanfaatan EBT ini dapat direalisasikan secara lebih baik, perlu adanya investasi yang berkualitas.

Menurut Eniya investasi di sektor energi terbarukan masih banyak ketinggalan dibanding sektor-sektor lainnya.

Padahal hingga tahun 2030 saja, Eniya mengklaim membutuhkan investasi hingga US$ 15,9 miliar.

“Tentu saja saat ini untuk investasi kita memerlukan investasi US$ 15,9 miliar sampai dengan tahun 2030, ini yang masih banyak ketinggalan,” ujar Eniya.

Komitmen Barito Renewables Mengembangkan Energi Terbarukan di Indonesia

Salah satu perusahaan pengembang EBT yakni PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) melalui anak usahanya Star Energy Geothermal menegaskan komitmennya dalam mendukung pemanfaatan EBT dengan meningkatkan kapasitas terpasang yang diumumkan di acara International Geothermal Conference and Exhibition 2024 (IIGCE) di Jakarta, minggu lalu.

Inisiatif strategis tersebut bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Star Energy Geothermal melalui proyek retrofitting dan penambahan kapasitas baru, yang tidak hanya akan meningkatkan kapasitas berbagai unit geothermal yang dioperasikan oleh Star Energy, tetapi juga mendukung upaya Indonesia dalam mencapai target net zero emission.

Hendra Tan, CEO BREN, mengatakan, ini adalah momen penting bagi kami untuk memajukan infrastruktur energi terbarukan Indonesia.

Dengan melakukan retrofit dan menambah kapasitas pembangkit eksisting, kami memastikan masa depan yang berkelanjutan dan efisien untuk energi bersih di negara ini.

Secara total, kapasitas terpasang Star Energy Geothermal akan meningkat sebesar 102,6 MW, sehingga memperkuat posisinya sebagai salah satu perusahaan energi geothermal terkemuka di dunia. Total investasi diperkirakan mencapai US$346 juta.

Selain penambahan kapasitas terpasang pada Star Energy Geothermal, BREN juga telah mengumumkan kemitraan strategis dengan ACEN, perusahaan energi yang terdaftar secara publik dari grup Ayala.

Kemitraan ini akan dilaksanakan melalui anak perusahaan ACEN, ACEN Indonesia Investment Holdings Pte. Ltd., dan anak perusahaan Barito Renewables, PT Barito Wind Energy.

Kemitraan ini dibangun berdasarkan akuisisi penting pada tahun 2024 dari tiga aset pengembangan energi angin yang berada di tahap akhir di Sulawesi Selatan, Sukabumi, dan Lombok.

Aset-aset tersebut secara kolektif menawarkan kapasitas potensial sebesar 320 MW energi angin, dilengkapi dengan solusi penyimpanan energi baterai canggih, yang siap meningkatkan stabilitas dan efisiensi jaringan di seluruh wilayah.

Sejumlah perusahaan Eropa dikabarkan berencana hengkang atau membatalkan proyek energi baru terbarukan (EBT) di Vietnam. Kemajuan investasi EBT Vietnam dinilai terhambat oleh regulasi.

Dikutip dari Reuters, Selasa (10/9), Enel Italia dikabarkan bersiap untuk keluar dari Vietnam setelah sempat mengumumkan ingin berinvestasi untuk menghasilkan 6 gigawatt EBT di Vietnam pada 2022. Meskipun tidak menyebutkan jenis EBT yang akan diinvestasikan, namun Vietnam memiliki potensi besar pada energi angin dan matahari.

Sumber Reuters mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari reorganisasi bisnis global Enel yang lebih luas.Tidak jelas apakah atau kapan keluarnya dari negara Asia Tenggara tersebut akan diumumkan. Perusahaan tersebut dijadwalkan untuk membuat presentasi perencanaan strategis tahunannya pada bulan November.

Namun demikian, Enel menolak berkomentar. Sumber tersebut tidak ingin disebutkan namanya karena informasi tersebut tidak bersifat publik.

Enel yang dikendalikan negara merupakan salah satu investor energi terbarukan terbesar di dunia. Namun sejak CEO Flavio Cattaneo mengambil alih tahun lalu, perusahaan tersebut telah mengalihkan fokusnya ke infrastruktur jaringan dan berjanji untuk mencurahkan sebagian besar investasinya di dalam negeri dan mengurangi paparan internasional.

Keluarnya Enel dari Vietnam akan menjadi pukulan terbaru bagi strategi energi negara Asia Tenggarayang bergantung pada peningkatan investasi energi terbarukan dan gas untuk mengurangi ketergantungan pada batu bara.

Tidak hanya Enel, bulan lalu Reuters melaporkan bahwa Equinor dari Norwegia membatalkan rencana untuk berinvestasi di sektor angin lepas pantai Vietnam. Sementara Orsted dari Denmark mengatakan tahun lalu akan menghentikan rencana untuk berinvestasi di ladang angin lepas pantai yang besar di negara tersebut.

Masalah Regulasi

Kapasitas listrik terpasang Vietnam saat ini sekitar 80 GW dan direncanakan pemerintah naik hampir dua kali lipat pada 2030. Pembangkit listrik tenaga angin diperkirakan akan mencapai hampir 20% dari total energi tersebut.

Vietnam telah meningkatkan upaya energi terbarukannya dalam beberapa tahun terakhir dan berupaya menarik banyak investor asing. Namun, Vietnam telah berjuang untuk mengintegrasikan sebagian kapasitas baru, dengan banyak proyek tenaga surya dan angin darat tidak terhubung ke jaringan listrik.

Baru-baru ini, kemajuan terhambat oleh kendala regulasi. Hal itu ermasuk kurangnya regulasi untuk mengembangkan tenaga angin lepas pantai, dan negosiasi berlarut-larut mengenai harga yang harus dibayarkan negara kepada produsen listrik.

"Saya pikir perusahaan-perusahaan mulai lelah dengan modal yang terikat di pasar yang beku," kata seorang eksekutif industri energi yang berbasis di Vietnam kepada Reuters, yang menolak disebutkan namanya karena komentar tersebut dapat berdampak pada bisnis mereka.

Untuk memenuhi permintaan listrik yang meningkat, negara tersebut telah meningkatkan konsumsi batu bara secara besar-besaran.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE), Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi menyatakan Indonesia akan segera mengembangkan energi nuklir. Dalam rencana kebijakan energi nasional, nuklir akan menjadi salah satu sumber energi Indonesia pada 2032.

Eniya bilang, nuklir akan masuk Indonesia pada 2032 sebanyak 250 megawatt (MW). Pemerintah sedang menyiapkan organisasi implementasi program nuklir atau Nuclear Energy Program Implementation Organization (NEPIO).

Pekan depan, pihaknya akan melapor ke International Atomic Energy Agency (IAEA) di Wina, Austria soal pembentukan organisasi tersebut.

"Kita minggu depan akan berkomitmen di IAEA, di Vienna, bahwa kita akan membentuk NEPIO. NEPIO ini organisasi nuklir untuk implementasi. Bersifat non-binding, non-structure," ujar Eniya dalam konferensi pers di kantornya, Senin (9/9/2024).

Organisasi tersebut akan diketuai Presiden, kemudian pimpinan Kementerian ESDM akan menjadi ketua harian. Selain itu, akan ada beberapa kelompok kerja di dalamnya yang bertugas mengidentifikasi perencanaan tapak dan pembangunan pembangkit listrik nuklir serta masalah keamanan, hukum, dan sebagainya.

Eniya mengatakan NEPIO bakal dikebut pembentukannya tahun ini setelah laporan pembentukan NEPIO disampaikan ke IAEA.

"Nah, mungkin insyaallah dalam tahun ini kalau kita sudah statement minggu depan di IAEA, kita lanjut untuk merekonstruksi NEPIO ini seperti apa," sebut Eniya.

Dia melanjutkan, sebetulnya NEPIO tidak diwajibkan untuk dibentuk suatu negara. Namun, pemerintah menilai organisasi ini nampaknya dibutuhkan untuk mengkoordinasikan rencana pemenuhan energi dengan energi nuklir.

Apalagi, jangka waktu pembentukan energi nuklir cukup lama. Setidaknya butuh dua periode kepemimpinan presiden.

"NEPIO ini organisasi yang dibutuhkan di kita, karena bisa mengingat presiden kalau pembangunannya pasti akan makan jangka waktu panjang. Satu periode? Tidak, tapi 2 periode ya, at least baru masuk on grid itu 2032. Jadi masih 9 tahun ke depan," sebut Eniya.

Implementasi konservasi energi di Indonesia saat ini bisa dibilang belum sepenuhnya efektif meskipun telah ada berbagai regulasi yang disahkan. Kebijakan konservasi energi, yang diatur melalui peraturan terbaru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023, bertujuan untuk melestarikan sumber daya energi di Indonesia serta meningkatkan efisiensi dalam pemanfaatannya.

Konservasi energi diatur sebagai upaya yang sistematis, terencana, dan terpadu untuk menjaga ketersediaan energi nasional yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Peraturan terbaru ini diterbitkan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009. Perbedaan utamanya terletak pada cakupan kebijakan, pendekatan pelaksanaan, serta aspek teknis dan administratif yang diperbarui untuk menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

PP Nomor 33 Tahun 2023 memperluas cakupan konservasi energi, tidak hanya pada pengguna energi besar tetapi juga pada semua tahap pengelolaan energi, baik di sisi hulu (pengelolaan sumber daya energi) maupun sisi hilir (penyediaan dan pemanfaatan energi). Peraturan baru ini juga mencakup pengembangan usaha jasa konservasi energi dan peningkatan kesadaran publik terhadap konservasi energi.

Dari segi Pendekatan dan Metodologi Konservasi Energi, PP Nomor 33 Tahun 2023 mengadopsi pendekatan yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak program seperti manajemen energi, pembiayaan konservasi energi, pengembangan usaha jasa konservasi energi, serta riset dan inovasi. Peraturan ini juga memperkenalkan mekanisme insentif dan disinsentif yang lebih terperinci untuk mendorong pelaksanaan konservasi energi.

Dari segi Kewajiban dan Tanggung Jawab, PP Nomor 33 Tahun 2023 menetapkan kewajiban yang lebih luas, termasuk pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh penyedia dan pengguna energi, tanpa membatasi besaran konsumsi energi. Pemerintah daerah juga diwajibkan untuk melaksanakan konservasi energi di sarana dan prasarana yang mereka kelola.

Dari segi Pembiayaan dan Insentif, PP Nomor 33 Tahun 2023 memperkenalkan skema pembiayaan konservasi energi dan berbagai bentuk insentif fiskal dan non-fiskal untuk mendorong pelaksanaan konservasi energi. Insentif diberikan kepada penyedia dan pengguna energi yang berhasil menghemat energi, sedangkan disinsentif dikenakan kepada mereka yang tidak mematuhi ketentuan konservasi energi.

Dari Standar Kinerja Energi dan Label Hemat Energi, PP Nomor 33 Tahun 2023 mengatur secara jelas tentang penerapan standar kinerja energi minimum dan kewajiban pencantuman label hemat energi pada peralatan yang digunakan dalam kegiatan pemanfaatan energi. Peraturan ini mendorong produsen dan importir untuk memproduksi dan menjual produk yang hemat energi.

Dari segi Peran Masyarakat, PP Nomor 33 Tahun 2023 mengakui dan mendorong peran masyarakat dalam konservasi energi, termasuk penggunaan teknologi hemat energi, penghematan energi rumah tangga, dan peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya konservasi energi.

Dari segi Pengembangan Teknologi dan Riset, PP Nomor 33 Tahun 2023 menekankan pentingnya riset dan inovasi, serta pengembangan teknologi hemat energi sebagai bagian integral dari program konservasi energi. Ini termasuk pengembangan purwarupa teknologi dan replikasi teknologi yang efisien.

Dari segi Monitoring dan Evaluasi, PP Nomor 33 Tahun 2023 memperkenalkan mekanisme monitoring dan evaluasi yang lebih ketat, termasuk laporan berkala dari pemerintah daerah dan kementerian terkait kepada pemerintah pusat.

Peraturan ini merupakan respons terhadap meningkatnya konsumsi energi dan menipisnya cadangan energi fosil di Indonesia. Seiring waktu, intensitas energi di Indonesia justru mengalami peningkatan setelah kebijakan tersebut diterapkan, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan konservasi energi belum berhasil. Berdasarkan data dari data BPS yang terbit tanggal 5 Februari 2024, menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB Indonesia di tahun 2023 hanya 5,05%, turun 0,26% dari tahun 2022 yang mencapai 5,31%.

Ironisnya, dengan angka pertumbuhan ekonomi yang menurun justru intensitas energi final per kapita malah mengalami kenaikan dari tahun 2022 sebesar 4,16% menjadi 4,38% di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat inefisiensi energi secara nasional.

Subsidi energi yang tinggi menyebabkan konsumsi energi yang boros, terutama di sektor transportasi yang bergantung pada bahan bakar fosil bersubsidi. Kebijakan subsidi ini membuat masyarakat dan industri cenderung kurang efisien dalam menggunakan energi, yang mengakibatkan peningkatan emisi gas rumah kaca dan memperburuk perubahan iklim.

Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan subsidi energi yang lebih tepat sasaran untuk mengurangi konsumsi energi yang berlebihan dan mengalihkan dana untuk mendukung pengembangan energi terbarukan. Di sisi lain, faktor-faktor seperti harga energi yang tidak stabil dan peningkatan jumlah penduduk bisa menjadi kendala utama yang menghambat penerapan kebijakan konservasi energi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini meliputi komunikasi yang efektif dan konsisten, sumber daya yang cukup, disposisi atau sikap dari pihak-pihak yang terlibat, dan struktur birokrasi yang mendukung. Kebijakan konservasi energi juga menghadapi tantangan berupa kurangnya tenaga ahli di bidang konservasi energi dan minimnya investasi di sektor ini.

Upaya untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya konservasi energi melalui kampanye literasi konservasi energi, program insentif dan penghargaan efisiensi energi harus terus ditingkatkan. Pemerintah seharusnya lebih memanfaatkan berbagai media sosial untuk berkampanye yang menyasar ke berbagai kalangan terutama generasi Y dan Z. Pemerintah dapat menggunakan jasa influencer maupun buzzer untuk dapat menggemakan kampanye ini agar viral sehingga menjadi sebuah kebiasaan di masyarakat.

Regulasi yang lebih ketat dan insentif fiskal yang lebih menarik diperlukan untuk mendorong investasi di bidang energi terbarukan dan efisiensi energi. Penerapan digitalisasi energi juga sangat penting agar proses transmisi dan distribusi energi ke konsumen akhir dapat dimonitor dengan baik serta terjadinya energy losses dapat diminimalisasi.

Koordinasi yang baik antara berbagai instansi pemerintah tentu sangat penting untuk meningkatkan efektivitas kebijakan konservasi energi. Pemerintah pusat dan daerah, serta berbagai kementerian dan lembaga terkait, perlu bekerja sama secara lebih sinergis untuk mengatasi hambatan birokrasi dan memfasilitasi implementasi kebijakan yang lebih efisien. Peningkatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan dan sertifikasi tenaga ahli di bidang konservasi energi merupakan langkah vital untuk memastikan kebijakan ini dapat diterapkan dengan baik.

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air. Pengalihan fokus dari energi fosil ke energi terbarukan harus menjadi prioritas utama dalam strategi energi nasional. Penggunaan teknologi modern seperti jaringan pintar (smart grid) dan penerapan efisiensi energi di berbagai sektor dapat membantu mengurangi ketergantungan pada energi fosil, menurunkan emisi CO2, dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Implementasi kebijakan konservasi energi di Indonesia memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, terkoordinasi dan konsisten. Pemerintah harus mampu mengatasi hambatan-hambatan yang ada dan memanfaatkan potensi yang tersedia untuk mencapai tujuan konservasi energi yang berkelanjutan. Komitmen terhadap regulasi, peningkatan investasi, dan penguatan kerja sama antar pemangku kepentingan dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan dalam mencapai konservasi energi nasional yang lebih optimal.

Secara keseluruhan, meskipun ada beberapa kemajuan dalam implementasi kebijakan konservasi energi, masih banyak tantangan yang harus diatasi. Pemerintah, swasta, dan masyarakat perlu bekerja sama lebih erat untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dan memastikan bahwa upaya konservasi energi dapat benar-benar tercapai. Kesadaran kolektif akan pentingnya konservasi energi dan penggunaan energi terbarukan harus terus ditingkatkan di semua lapisan masyarakat.

Dengan komitmen yang kuat dari semua pihak, Indonesia berpotensi untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan energi yang lebih baik di masa depan. Kebijakan konservasi energi yang berhasil akan membantu mengurangi ketergantungan pada impor energi, menghemat biaya energi, dan melindungi lingkungan. Upaya ini adalah langkah penting menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia.

IDXChannel - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku terkejut saat mengetahui anggaran yang ditetapkan untuk Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025. Sebab, angkanya terbilang minim.

Padahal, kata Bahlil, pemerintah berencana untuk mencapai transisi energi serta mewujudkan net zero emission (NZE) pada 2060. Sehingga, seharusnya anggaran yang disediakan untuk Ditjen EBTKE lebih besar dari yang ditetapkan saat ini yaitu Rp657 miliar.

"Bu, anggaran Ibu kecil banget ya. Padahal kita rencana mau memakai transisi energi. Ini orang Papua bilang tulis lain, baca lain, bikin lain, latihan lain, main lain. Bagaimana mungkin anggaran sekecil ini bisa kita bicara transisi energi," ujarnya dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi VII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (27/8/2024).

Asal tahu saja, anggaran yang direncanakan untuk Ditjen EBTKE akan disalurkan untuk pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) sebanyak 10 ribu unit dengan anggaran Rp184 miliar, pembangunan pembangkit listrik minihidro sebanyak satu unit dengan anggaran Rp44,53 miliar, pembangunan tiga unit pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) dengan anggaran Rp64,50 miliar.

Selain itu, anggaran juga akan digunakan untuk pembangunan tiga unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan anggaran Rp45,30 miliar, dan perencanaan, pengawasan, dan monitoring evaluasi EBTKE sebanyak enam kegiatan dengan anggaran Rp47,59 miliar.

Selain anggaran untuk Ditjen EBTKE, Bahlil juga menyinggung anggaran Kementerian ESDM yang menurutnya begitu kecil. Hal itu dilontarkannya saat membacakan pagu anggaran tahun 2025.

"Kecil-kecil juga ni uangnya ya, padahal kerjanya gede. Ini sorry Pak (Komisi VII DPR) saya baru baca, kalau Kementerian Investasi kecil masuk akal, tapi kalau Kementerian ESDM yang penghasil PNBP di luar hulu migas Rp170 triliun lebih, ini enggak sampai 10 persen, kalau idealnya itu kan cost-nya itu minimal 20 persen dari total PNBP, tapi enggak ini teori ekonomi dari mana ini," ujar Bahlil.

Sebagai informasi, berikut pagu anggaran 2025 untuk masing-masing sektor ESDM:

• Setjen ESDM: Rp553,6 miliar
• Itjen ESDM: Rp138,6 miliar
• Ditjen Migas: Rp4,84 triliun
• Ditjen Ketenagalistrikan: Rp496 triliun
• Ditjen Minerba: Rp735,9 miliar
• DEN: Rp63,7 miliar
• BPSDM ESDM: Rp617,9 miliar
• Badan Geologi: Rp929,6 miliar
• BPH Migas: Rp254,2 miliar
• Ditjen EBTKE: Rp657 miliar
• BPMA: Rp92 miliar.

(Dhera Arizona)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia terkejut melihat nilai anggaran Direktorat Jendral Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 yang sebesar Rp 657 miliar. Menurutnya anggaran tersebut terlalu kecil untuk mendukung rencana pemerintah Indonesia mencapai transisi energi dan mewujudkan Net Zero Emission (NZE) pada 2060.

"Anggaran Ibu (Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi) kecil banget, ya. Bagaimana mungkin anggaran sekecil ini kita bisa bicara transisi energi," ujar Bahlil saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, Selasa (27/8).

Anggaran yang direncanakan untuk Ditjen EBTKE akan disalurkan untuk pembangunan penerangan jalan umum tenaga surya (PJU-TS) sebanyak 10 ribu unit dengan anggaran Rp 184 miliar. Kemudian, anggaran pembangunan pembangkit listrik minihidro sebanyak satu unit dengan anggaran Rp 44,53 miliar dan pembangunan tiga unit pembangkit listrik mikro hidro (PLTMH) dengan anggaran Rp 64,50 miliar.

Anggaran itu juga akan digunakan untuk membangun tiga unit pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) senilai Rp 45,30 miliar. Selain itu, anggaran untuk perencanaan, pengawasan, dan monitoring evaluasi EBTKE sebanyak enam kegiatan sebesar Rp 47,59 miliar.

Pagu Anggaran Ditjen EBTKE Naik 24%

Sebelumnya, pagu Anggaran Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen EBTKE Kementerian ESDM) pada 2025 diusulkan sebesar Rp 555,98 miliar. Anggaran tersebut naik 24% dibandingkan 2024 sebesar Rp 446,75 miliar. Jika dibandingkan dengan anggaran Ditjen EBTKE dalam RAPBN 2025 yang mencapai Rp 657 miliar, usulan dari Ditjen EBTKE justru lebih kecil.

Dirjen EBTKE Eniya Listiani Dewi mengatakan Kementerian ESDM tengah meningkatkan bauran energi terbarukan di Indonesia. Peningkatan dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan infrastruktur EBT di Indonesia.

"Tapi ini masih pagu indikatif, dan rencana strategi revisi sedang di bahas," ujarnya kepada Katadata.co.id, melalui pesan tertulis, Jumat (7/6).

Dia mengatakan, peningkatan tersebut juga didasari oleh masih banyaknya daerah yang belum menikmati jaringan listrik di Indonesia. Namun, Kementerian ESDM tidak dapat memenuhi kebutuhan listrik sendiri. Oleh sebab itu, pemerintah saat ini tengah berkolaborasi dan mendorong PT PLN untuk dapat membangun infrastruktur listrik.

"Daftar daerah yang belum terlistriki masih banyak untuk Kementerian ESDM saja yang melakukan, harus berkolaborasi dan mendorong PLN untuk menyegerakan capaian akses listrik untuk masyarakat. Kebanyakan permintaan di Papua dan Kalimantan," ujarnya.

Reporter: Filemon Agung | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan investasi subsektor Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) mencapai US$ 1,23 miliar pada tahun 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, realisasi investasi EBTKE sampai Juni 2024 mencapai US$ 0,565 miliar.

"Setara 45,9% dari target US$ 1,23 miliar," kata Arifin di Kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Jumat (2/8).

Jika dirinci, capaian investasi selama enam bulan pertama tahun ini disumbang oleh panas bumi sebesar US$ 0,218 miliar, aneka EBT sebesar US$ 0,335 miliar, bioenergi sebesar US$ 0,011 miliar dan konservasi energi sebesar US$ 0,0013 miliar.

Selama enam bulan pertama tahun ini, tambahan kapasitas terpasang untuk pembangkit EBT mencapai 217,73 MW atau setara 66,6% dari target tahun ini sebesar 326,91 MW.

Sementara itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp 1,28 triliun dari target sebesar Rp 2,19 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Ditjen EBTKE Kementerian ESDM) bekerja sama dengan Yayasan Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) untuk Program Patriot Energi Angkatan 4 tahun penugasan 2024-2025.

Dirjen EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi dan Ketua Yayasan Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA) Tri Mumpuni menandatangani perjanjian kerja sama Program Patriot Energi tersebut.

“Dengan adanya perjanjian kerja sama ini, mudah-mudahan bisa mengidentifikasikan lokasi-lokasi yang memerlukan listrik. Tentunya berdasarkan resource yang ada di daerah tersebut,” ujar Eniya di acara penandatanganan perjanjian kerja sama Kementerian ESDM dan IBEKA di Kantor Ditjen EBTKE Kementerian ESDM, Kamis, 18 Juli 2024.

Eniya menyebutkan elektrifikasi daerah sudah mencapai 98,3 persen, tetapi masih ada 1,7 persen daerah yang belum memiliki listrik. Lewat Program Patriot Energi, Kementerian ESDM menargetkan adanya peningkatan rasio elektrifikasi daerah melalui penyediaan akses listrik di daerah 4T (Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan wilayah Transmigrasi) berbasis energi terbarukan.

Fokus utama energi terbarukan Patriot Energi tahun 2024-2025 meliputi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLMTH), dan pendampingan di wilayah Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPb).

Eniya berharap program kerja sama Kementerian ESDM dan IBEKA ini akan terus berlanjut sehingga bisa menghadirkan faktor sustainability dari segi infrastruktur dan segi sumber daya manusia di sektor energi terbarukan.

Program ini akan mengirimkan para pesertanya untuk mendampingi dan menggali potensi energi di wilayah 4T Indonesia.

Di kesempatan yang sama, Tri Mumpuni mengatakan semua peserta memerlukan empat kompetensi dasar yang meliputi kompetensi keteknisan, kejuangan, kerakyatan, dan keikhlasan. “Mereka harus mampu dan berani tinggal di daerah-daerah yang tidak ada listrik, tidak ada air bersih, plus tidak ada sinyal,” ujarnya.

Hingga saat ini, 261 orang telah diterjunkan dengan sebaran penugasan di 267 desa di seluruh Indonesia. Pada 2022, Program Patriot Energi angkatan ke 3 telah menginventarisasi kondisi kelistrikan di 237 desa dan menghasilkan 106 dokumen prastudi kelayakan yang dijadikan dasar pembangunan energi terbarukan secara berkelanjutan.

Untuk tahun penugasan 2024-2025, total desa sasaran yang dijadikan desa dampingan Patriot Energi di wilayah 4T Indonesia sejumlah 80 desa.