IDXChannel - Pemerintah akan membangun hunian untuk para pekerja konstruksi tahap 2 di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebab, kebutuhan tempat tinggal pekerja konstruksi terus meningkat, seiring bertambahnya jumlah tenaga kerja konstruksi di IKN.

"Dengan kebutuhan jumlah tenaga apa pekerja konstruksi yang bertambah, kita bangun yang namanya hunian pekerja konstruksi tahap 2," ujar Ketua Satgas Perencanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Imam Santoso Ernawi dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/7/2024).

Imam menjelaskan, hunian pekerja konstruksi tahap 2 ini akan dibangun sebanyak empat tower di lokasi yang tidak jauh berbeda dengan hunian pekerja konstruksi yang sudah dibangun sebelumnya. Targetnya, bangunan tersebut bisa menampung hingga 1.600 orang pekerja konstruksi di IKN.

"Kita juga melihat bahwa banyak tenaga kerja yang juga enggak tahu, kemudian sama kelompoknya itu lebih suka di tempat lain gitu ya, dengan alasan tertentu," kata dia.

Sekadar informasi tambahan, Kementerian PUPR juga telah membangun hunian pekerja konstruksi di IKN yang dibangun secara multi years contract (MYC) 2022-2023 sebanyak 22 tower atau 1.072 unit. Adapun nilai anggaran pembangunannya sebesar Rp596,52 miliar.

Hunian pekerja konstruksi berupa rumah susun tersebut dibangun dengan teknologi modular yang mengedepankan kecepatan konstruksi dan meminimalisir sisa material (zero waste). Saat ini, sebanyak 12 tower sudah fungsional dan menjadi tempat tinggal bagi para pekerja konstruksi yang membangun sejumlah infrastruktur di IKN Nusantara.

Kementerian PUPR juga telah melengkapi HPK dengan sejumlah fasilitas pendukung seperti mess hall atau ruang serbaguna, ruang makan, tempat ibadah, klinik kesehatan, kantor pengelola serta beberapa fasilitas penunjang lainnya.

(YNA)

Bisnis.com, JAKARTA – Pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dilaporkan telah memakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp80 triliun selama dua tahun konstruksi.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danis H. Sumadilaga menyebut anggaran tersebut digunakan untuk menggarap 104 paket terkontrak.

“Aduh, [kalau realisasi anggaran IKN] masih sekitar Rp80 triliun lah,” jelasnya saat ditemui di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (7/7/2024).

Perinciannya, serapan APBN senilai Rp80 triliun dibagi dalam tiga pelaksanaan paket fisik terkontrak. Di mana, paket fisik batch 1 dengan total 40 proyek memakan anggaran senilai Rp25 triliun progres fisiknya hingga Juni telah mencapai 84,94%.

Kemudian, batch 2 dengan total 31 paket senilai Rp27,63 triliun progresnya mencapai 38,03% dan batch 3 dengan 33 paket senilai Rp26,53 triliun dengan progres mencapai 7,02%.

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai rancangan paket pembangunan IKN pada tahun depan, Danis masih enggan menjawab. Dia mengaku, saat ini pihaknya masih melakukan perumusan mengenai hal itu.

“Kalau tahun depan belum ada rancangan, sedang kita ini kan [rancang]. Kan itu baru pagu indikatif yang sekitar Rp75 triliun itu, di dalamnya anggaran untuk IKN berapa, saya belum tahu,” tambahnya.

Danis menjelaskan, dirinya juga belum melakukan pembahasan anggaran konstruksi IKN dengan tim transisi pemerintahan Prabowo – Gibran. Pasalnya, Satgas Pembangunan IKN saat ini sedang fokus melakukan percepatan konstruksi jelang Upacara 17 Agustus 2024.

“Oh enggak enggak, dengan satgas enggak [ada pembicaraan anggaran dengan tim transisi Prabowo – Gibran]. Satgas saat ini fokus untuk acara 17 Agustus dulu lah,” pungkasnya.

Sebelumnya, keberlanjutan Pembangunan IKN di masa pemerintahan Prabowo – Gibran Kembali jadi perbincangan. Karena, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di pemerintah ke depan diterawang kian menipis usai pemerintah menetapkan rencana belanja untuk program makan bergizi gratis pada 2025 mencapai Rp71 triliun.

Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Eko Listiyanto, memproyeksi nasib pembangunan IKN ke depan bakal melambat karena keterbatasan fiskal negara.

Eko menjelaskan, secara realistis anggaran untuk membiayai pembangunan IKN tidak ada. Dia memproyeksi, IKN hanya akan mendapat guyuran anggaran senilai Rp10 triliun hingga Rp15 triliun setiap tahunnya di masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Jadi, [IKN] tidak dimatikan, tidak dimangkrakkan, tetapi diberikan anggaran alakadarnya. Kayaknya seperti itu yang akan terjadi. Ini pendapat saya ya, tapi kayanya begitu. Karena uangnya dari mana, begitu kan?” pungkasnya.