Bisnis.com, JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara menjadi salah satu warisan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang banyak disebut dalam kampanye paslon Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.

Kelanjutan megaproyek pemindahan ibu kota negara tersebut seakan menjadi harapan yang diletakkan di pundak Prabowo-Gibran jika memenangi Pilpres 2024. Saat berkampanye, Prabowo-Gibran pun berjanji melanjutkan proyek tersebut.

Penegasan janji yang sama disampaikan Prabowo dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN Nusantara, Kalimantan Timur, pada Agustus lalu. Prabowo yang saat itu masih menjabat Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih menyampaikan kembali komitmennya untuk melanjutkan dan menyelesaikan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menekankan bahwa proyek IKN sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan untuk mengurangi beban Pulau Jawa yang selama ini menjadi pusat populasi dan kegiatan ekonomi.

Perbesar

Penampakan proyek pembangunan IKN Nusantara / Bisnis

“Saya kira supaya jelas dan tadi sudah saya tegaskan beberapa kali bahwa IKN ini akan kita tuntaskan, akan kita selesaikan dengan baik. Karena memang sangat dibutuhkan, tadi Bapak Presiden [Jokowi] menyampaikan soal pemerataan dan keinginan kita untuk juga meringankan daya dukung Pulau Jawa terhadap konsentrasi populasi dan konsentrasi kegiatan,” ujar Prabowo.

Bahkan, Prabowo menjanjikan anggaran jumbo pada 2025 untuk megaproyek total anggarannya ditaksir mencapai Rp466 triliun.

“Dan untuk ini juga, saya ingin meyakinkan Otorita bahwa ruang anggaran yang kita siapkan cukup besar, dan kita bisa saya kira selesaikan beberapa hal yang penting dalam IKN ini,” imbuhnya.

Swasembada Pangan

Sayangnya, isu proyek IKN Nusantara sama sekali tidak disebutkan dalam pidato perdana Prabowo sebagai Presiden RI. Swasembada pangan dan energi menjadi isu yang banyak disoroti Prabowo.

Presiden ke-8 RI itu menjanjikan swasembada pangan secepatnya terwujud di Tanah Air mengingat ancaman krisis global yang menghantui saat ini.

"Saudara-saudara sekalian saya telah mencanangkan bahwa Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, kita tidak boleh tergantung sumber makanan dari luar, dalam krisis dalam keadaan genting tidak ada yang akan mengizinkan barang-barang mereka untuk kita beli karena itu tidak ada jalan lain dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita harus mencapai ketahanan pangan," ujar Prabowo dalam pidatonya.

Hal yang sama seakan ditegaskan kembali beberapa waktu kemudian oleh Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo. Dia menyampaikan bahwa Presiden Prabowo bakal lebih fokus untuk mewujudkan swasembada pangan dalam rangka mengantisipasi proses ketidakpastian global yang disebabkan oleh perang geopolitik di beberapa negara timur tengah yang hingga saat ini terus memanas.

Perbesar

Dody Hanggodo / Bisnis

“Dari hasil diskusi dengan Pak Presiden dalam beberapa kesempatan, IKN tetap akan kita teruskan cuma mungkin kecepatannya mungkin tak seperti dulu. Karena yang dikhawatirkan Pak Presiden perang benar-benar terjadi secara massif, kemudian kemampuan kita untuk swasembada pangan belum terjadi,” jelasnya dalam RDP bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dody menambahkan, apabila masalah swasembada pangan tak kunjung menjadi perhatian pemerintah, hal itu dikhawatirkan bakal memantik masalah ketahanan pangan nasional dalam skala yang lebih besar.

Akan tetapi, kekhawatiran melambatnya pembangunan IKN tersebut seakan dipatahkan usai Prabowo melantik mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) andalan Jokowi, yakni Basuki Hadimuljono.

Usai dilantik, Basuki membocorkan bahwa dirinya mendapat Amanah dari Prabowo untuk dapat segera mempersiapkan cetak biru atau grand design program pembangunan prioritas IKN untuk 2025.

“Ya itu tadi, sekarang ini kan baru November, Desember kami ingin buat program 2025. Perintah beliau. Jadi saya lebih sering di sana [IKN] nanti,” pungkas Basuki.

Anggaran IKN vs Swasembada Pangan

Jelang akhir masa jabatannya sebagai Menteri PUPR, Basuki menyampaikan bahwa kementeriannya mengajukan penambahan anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan IKN Nusantara.

Dia menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

"Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan," kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN).

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

Adapun, proyek IKN Nusantara ditaksir membutuhkan total anggaran Rp466 triliun dan ditarget rampung pada HUT ke-100 Kemerdekaan RI yakni pada 2045. Dari total anggaran itu, 20%-nya diambil dari APBN, sedangkan sisanya berasal dari investasi swasta hingga BUMN/BUMD.

Perbesar

Ilustrasi beras / Bisnis

Sementara itu, anggaran yang disiapkan pemerintahan Prabowo melalui Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 2025 untuk mewujudkan swasembada pangan mencapai Rp139,4 triliun.

“Kita perlu menyatukan langkah dan membentuk tim kerja sama yang kuat untuk mencapai tujuan swasembada pangan. Anggaran untuk ketahanan pangan di tahun 2025 cukup besar, yaitu sekitar Rp139,4 triliun," ujar Menko Pangan Zulkifli Hasan dilansir dari laman Kementerian PANRB, Kamis (31/10/2024).

Namun, sambung Zulkifli, anggaran itu akan tersebar di beberapa kementerian dan lembaga, seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), serta dana pupuk yang dikelola oleh BUMN.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mengungkap realisasi pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara untuk pagu anggaran tahun 2024.

Menteri PU, Dody Hanggodo menyebut hingga 25 Oktober 2024, realisasi penggunaan anggaran IKN mencapai 57,8% dari total alokasi anggaran TA 2024 sebesar Rp41,9 triliun, atau sekitar Rp24,22 triliun.

“Untuk dukungan infrastruktur pada IKN 2024 sebesar Rp41,9 triliun, pelaksanaan paket fisik IKN per 25 Oktober 2024 adalah 57,8% dari alokasi IKN 2024,” jelasnya dalam raker bersama Komisi V DPR RI, Rabu (30/10/2024).

Dia merinci, alokasi anggaran paling jumbo dikucurkan pada Direktorat Jenderal Bina Marga sebesar Rp19,2 triliun untuk mendukung pembangunan jalan akses menuju masjid di kawasan IKN dan dermaga logistik.

Kemudian, untuk mendukung pembangunan Jalan Tol Akses IKN Seksi 1, Seksi 3A, Seksi 3B, Seksi 5A, Seksi 5B-1, Seksi 5B-2 Seksi 6A, Seksi 6B, Seksi 6C, hingga untuk pembangunan landasan pacu Bandara VVIP.

Selanjutnya, alokasi terbesar kedua diguyurkan untuk pembangunan kawasan IKN yang dieksekusi oleh Ditjen Cipta Karya. Perinciannya, pembangunan instalasi penyediaan air minum (IPA), penataan sumbu kebangsaan pembangunan kawasan kantor Kemenko, Kantor Kementerian PUPR, hingga Kantor OIKN.

“Kemudian ada juga untuk infrastruktur perumahan sebesar Rp8,37 triliun. Ini kami alokasikan untuk pembangunan rumah tapak jabatan menteri (RTJM), hunian Polri, Badan Intelejen Negara, ASN dan Paspampres,” tambah Dody.

Terakhir, alokasi untuk direktorat jenderal Sumber Daya Air (SDA) di IKN senilai Rp1,45 triliun. Digunakan untuk mendukung pembangunan pengendalian banjir DAS Sanggai 1A,Pengendalian Banjir Sungai Sepaku, pengendalian banjir Sungai Sanggai, pengendalian banjir Sungai Seluang dan Tengin,.

Serta pengendalian banjir Sungai Pamaluan, penyempurnaan dan penataan Kawasan Bendungan Sepaku Semoi.

Sementara itu, alokasi anggaran pembangunan IKN tahun anggaran 2025 yang bakal dikucurkan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp13,21 triliun.

JAKARTA, investor.id – Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) telah mengucurkan anggaran sebesar Rp 2,8 triliun untuk mendanai pembebasan lahan Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). LMAN sendiri baru terlibat dalam pembangunan IKN pada pertengahan tahun 2023 lalu.

“Kalau ditotal dari pertengahan 2023 sampai 4 Oktober 2024 untuk IKN saja sebanyak Rp 2,8 triliun,” ucap Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi dalam media briefing di Kantor LMAN pada Senin (7/10/2024).

Khusus untuk tahun 2024, LMAN sudah melakukan pendanaan lahan untuk pembangunan PSN sebesar Rp 10,57 triliun. Nilai ini terbagi dalam pembangunan ruas jalan tol senilai Rp 7,91 triliun; bendungan senilai Rp 1,11 triliun, IKN Rp 1,43 triliun, irigasi senilai Rp 20 miliar; jalur kereta api Rp 60 miliar, dan PSN terkait air sebesar Rp 50 miliar.

“Orientasi pemerintah tidak ingin membangun jawasentris tetapi membangun Indonesiasentris. Oleh karena itu PSN tersebar di seluruh Indonesia karena orientasinya di seluruh Indonesia merasakan manfaat pembangunan,” tutur Basuki.

Realisasi tersebut adalah bagian dari upaya dan peran APBN untuk akselerasi pembangunan infrastruktur Proyek Strategis Nasional yang mendukung dan menguatkan pembangunan berkelanjutan berdampak bagi masyarakat.

Direktur Pengadaan dan Pendanaan Lahan LMAN Rustanto mengatakan pihaknya mengalokasikan dana pembebasan lahan di IKN sebesar Rp 5,9 triliun. Dengan realisasi sebesar Rp 2,8 triliun maka masih ada anggaran sekitar Rp 3 triliun yang belum disalurkan untuk pembebasan lahan dalam pembangunan IKN.

“Untuk IKN, dari realisasi ini di 2024 itu setidaknya ada 3 proyek yang akan selesai yaitu jalan tol dari sesi 3A, b dan 5A akan selesai dan menjadi salah satu rencana realisasikan di awal. Masih ada 12 proyek lagi yang bisa selesai di 2024. Menyusul di 2025 masih ada 3 project lagi ditargetkan untuk direalisasikan,” tutur dia.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id - Salah satu milestone keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah terwujudnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Passer Utara, Kalimantan Timur. Keberadaan IKN diyakini bakal menjadi pusat ekonomi baru yang mendukung pertumbuhan sektor industri, teknologi, dan inovasi.

Langkah pemerintah membentuk IKN juga menjadi bukti serius pemerintah membentuk Indonesia sentris, yang mendukung pemerataan dan konektivitas nasional. IKN juga menjadi showcase transformasi Indonesia di bidang ekonomi hingga sosial. Karena itu, pembangunan IKN membutuhkan dukungan semua pihak .

Bisnis.com, SERANG — Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono mengungkapkan nasib pendanaan anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan menjadi pekerjaan rumah alias PR pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto.

Saat ditanya mengenai besaran anggaran IKN tahun depan dan selanjutnya, Thomas menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hanya mengalokasikan 20% dari total kebutuhan Rp466 triliun.

Sementara sisanya yang perlu dukungan swasta yang perlu pemerintah cari. Khususnya pada pemerintahan selanjutnya.

"Itu PR yang perlu dilakukan oleh kementerian-kementerian terkait yang akan menopang IKN ke depan di pemerintahan Prabowo. Poin saya di tahun berikutnya kita akan mencari investor swasta," ujarnya dalam Media Gathering, Rabu (25/9/2024).

Mengacu pada alokasi 20% dari Rp466 triliun, artinya APBN hanya menyediakan anggaran IKN maksimal Rp93,2 triliun. Hingga tahun ini, kas negara telah dialokasikan senilai Rp76,5 triliun.

Dengan demikian, APBN hanya akan menyediakan sekitar Rp16,7 triliun untuk tahun-tahun berikutnya.

Thomas menyampaikan bahwa pemerintah saat ini tengah mencari solusi dari pendanaan ibu kota baru tersebut dari swasta.

"Itu [20%] sesuatu yang istilahnya sudah dicanangkan dari pertama. Sampai sekarang saya rasa belum maksimum, PR-nya di situ," lanjutnya.

Pada kesempatan kali ini, Thomas menyampaikan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran untuk IKN 2025 senilai Rp15 triliun. Di mana Rp9,11 berada di Kementerian PUPR dan sisanya Rp5,89 triliun berada di Badan Otorita IKN (OIKN).

Berdasarkan catatan Bisnis, nilai tersebut belum termasuk pagu awal IKN, baik di Kementerian PUPR maupun OIKN yang masing-masing senilai Rp4,13 triliun dan Rp500 miliar.

Meski demikian, presiden terpilih Prabowo Subianto telah menegaskan komitmen dirinya untuk melanjutkan pembangunan IKN yang telah mulai sejak 2022 lalu.

"Pak Prabowo sudah berkali-kali menjelaskan bahwa beliau komitmen IKN akan berlanjut. Poinnya adalah pendanaannya harus ke investasi," tegas ponakan Prabowo tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menggelontorkan Rp18,9 triliun untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sampai akhir Agustus 2024.

Angka tersebut diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan I Suahasil Nazara dalam Konferensi Pers APBN Kita di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat pada Senin (23/9/2024).

"Realisasi anggaran IKN tahun 2024 telah direalisasikan Rp18,9 triliun dari pagu Rp44 triliun, berarti telah direalisasikan 43,1%," ujar Suahasil.

Dia menjelaskan alokasi APBN untuk pembangunan IKN sudah mulai diberikan sejak 2022 senilai Rp5,5 triliun. Hingga 2023, sambungnya, realisasinya mencapai Rp27 triliun.

Pada tahun ini, direncanakan alokasi meningkat tajam menjadi Rp44 triliun. Meski belum terealisasi setengah, Suahasil meyakini penyerapan anggaran IKN akan melonjak pada akhir-akhir 2024.

"Ini kita memantau terus karena pekerjaan jalan terus, pekerjaan pembangunan fisik infrastruktur. Nanti kalau pembangunan infrastrukturnya telah serah terima pekerjaan fisiknya selesai, serapan anggarannya akan meningkat dengan cepat kemungkinan jelang akhir tahun," jelasnya.

Lebih lanjut, dia merincikan realiasi anggaran untuk klaster infrastruktur sebesar Rp16,2 triliun. Infrastruktur tersebut untuk sejumlah pembangunan seperti jalan tol, jembatan, fasilitas air (embung), hingga kawasan kantor kementerian, hingga rusun ASN dan Hankam.

Sementara untuk klaster non-infrastruktur sebesar Rp2,7 triliun. Perinciannya seperti untuk promosi dan sosialisasi IKN, dukungan pengamanan dari Polri, perencanaan, hingga evaluasi.

Sebagai informasi, jika mengacu pada total realisasi 2022 dan 2023 serta pagu anggaran 2024 maka total anggaran IKN mencapai sekitar Rp76,5 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka dipastikan bakal melanjutkan pembangunan megaproyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang digagas oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam Rancangan Undang – Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025 yang telah disahkan menjadi UU APBN 2025 pada Kamis (19/9/2024), dijelaskan bahwa pembangunan IKN dilakukan dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan pemerataan.

“Pengentasan kemiskinan dan pemerataan, [dilakukan] (i) melalui perlindungan sosial pemberdayaan untuk percepatan graduasi, (ii) rumah layak huni dan terjangkau, (iii) Program Desa Mandiri, ketahanan pangan, petani makmur, nelayan sejahtera, dan pembangunan Ibu Kota Nusantara,” bunyi beleid tersebut, dikutip Senin (23/9/2024).

Komitmen Prabowo melanjutkan pembangunan IKN di tahun pertamanya menjabat juga tercermin dari alokasi belanja pemerintah pusat dalam APBN 2025. Di mana, Badan Otorita IKN mendapat pagu anggaran Rp6,39 triliun.

Meskipun alokasi pagu anggaran OIKN TA 2025 masih jauh dari angka usulan tambahan mencapai Rp27,8 triliun, tapi nilai Rp6,39 triliun itu sudah bertambah cukup signifikan dari pagu indikatif semula Rp505,5 miliar.

Sementara itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang menjadi salah satu kementerian teknis penyelenggara pembangunan infrastruktur dasar IKN juga anggarannya mengalami kenaikan.

Semula, anggaran Kementerian PUPR ditetapkan sebesar Rp75,63 triliun dengan alokasi untuk IKN sebesar Rp4,13 triliun.

Namun demikian, pemerintah resmi melakukan penambahan anggaran sebesar Rp40,59 triliun. Di mana, Rp9,11 triliun di antaranya bakal dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan IKN.

Mulai dari penanganan jalan akses di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pemenuhan akses perumahan, pembangunan jalan sumbu kebangsaan barat dan timur, pembangunan jalan lingkar sepaku tahap 2, juga jalan feeder di kawasan IKN.

Kemudian penyelesaian pembangunan Jalan Tol IKN seksi 6C - 1 simpang 3 ITCI - Simpang 1B, pemenuhan pembangunan Bandara VVIP IKN, serta pembangunan Tol IKN ruas 1A, 1B, 5B, 6A, dan seksi 6B.

Selanjutnya, untuk mendukung pembangunan kawasan peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, JDU dan JDP SPAM Sepaku Tahap II, Jaringan Perpipaan Air Limbah KIPP IKN, sekolah, pasar dan puskesmas di kawasan rusun ASN.

Terakhir, tambahan anggaran itu juga akan disalurkan untuk melanjutkan penuntasan pembangunan 47 tower rusun ASN dan Hankam di IKN oleh Ditjen Perumahan.

Dengan demikian, total pagu anggaran Kementerian PUPR TA 2025 yakni Rp116,22 triliun. Di mana, Rp13,24 triliun di antaranya bakal dialokasikan untuk mendukung pembangunan IKN.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menambah anggaran senilai Rp9,11 triliun untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menjelaskan bahwa alokasi anggaran prmbangunan IKN ini bakal disalurkan pada 3 direktorat jenderal (Ditjen).

"Keberlanjutan pembangunan IKN sebesar Rp9,11 triliun ini akan dipakai untuk Ditjen Bina Marga, Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Perumahan," kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (18/9/2024).

Dalam penjelasannya, Ditjen Bina Marga terpantau paling banyak mendapat daftar proyek yang bakal dikerjakan lewat penambahan alokasi anggaran tersebut.

Mulai dari penanganan jalan akses di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) pemenuhan akses perumahan, pembangunan jalan sumbu kebangsaan barat dan timur, pembangunan jalan lingkar sepaku tahap 2, juga jalan feeder di kawasan IKN.

Selain itu, Bina Marga juga bakal menyelesaikan pembangunan Jalan Tol IKN seksi 6C - 1 simpang 3 ITCI - Simpang 1B, pemenuhan pembangunan Bandara VVIP IKN, serta pembangunan Tol IKN ruas 1A, 1B, 5B, 6A, dan seksi 6B.

Selanjutnya, alokasi tambahan anggaran IKN itu juga bakal direalisasikan oleh Ditjen Cipta Karya untuk mendukung pembangunan kawasan peribadatan, Kantor Kementerian PUPR, JDU dan JDP SPAM Sepaku Tahap II, Jaringan Perpipaan Air Limbah KIPP IKN, sekolah, pasar dan puskesmas di kawasan rusun ASN.

Terakhir, tambahan anggaran itu juga akan disalurkan untuk melanjutkan penuntasan pembangunan 47 tower rusun ASN dan Hankam di IKN oleh Ditjen Perumahan.

Adapun sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menyebut porsi yang digelontorkan PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun.

“Angkanya Rp4,13 triliun yang anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] tidak tahu nanti apakah ada tambahan lagi kita tidak tahu,” jelasnya usai melakukan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dengan demikian, total alokasi anggaran IKN yang bakal dikucurkan oleh Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp13,21 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka bakal segera memulai masa pemerintahannya dalam hitungan hari ke depan. Sejumlah program seperti makan siang gratis hingga pembangunan IKN pun mendapat sorotan. Bagaimana pemerintahan baru akan menjalankan kebijakan tersebut?

Untuk diketahui, program makan siang gratis atau yang kini disebut dengan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu program andalan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Bisnis, JAKARTA - Setumpuk pekerjaan rumah sektor fiskal selama era kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai bakal membuat upaya akselerasi ekonomi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka lebih menantang, termasuk memberikan tuntutan tinggi kepada menteri keuangan baru.

Pekerjaan rumah Menteri Prabowo menjadi satu dari lima berita pilihan yang dirangkum dalam Top 5 News Bisnisindonesia.id edisi Sabtu (14/9/2024). Berikut selengkapnya.

1. Setumpuk PR bagi Menkeu Baru

Beragam problem akan dihadapi oleh pemerintahan Prabowo - Gibran ke depan. Di antaranya stagnasi pertumbuhan ekonomi di angka 5,1%. Pelebaran defisit anggaran sebesar 171,82% menjadi Rp616,19 triliun. Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) naik signifikan dari 24,7% pada 2014 menjadi 39,13% pada 2023 padahal, termasuk rasio pajak terhadap PDB yang turun drastis dari 13,7% pada 2014 menjadi 10,1% pada 2024.

“Kebijakan fiskal selama satu dekade terakhir tidak menunjukkan perbaikan yang substansial dalam memperkuat basis ekonomi nasional,” ungkap Direktur Kebijakan Publik Celios Media Wahyudi Askar saat memaparkan laporan 10 Lubang Fiskal Warisan Pemerintahan Joko Widodo.

Menurutnya, pemahaman mendalam terhadap kondisi ekonomi makro saat ini menjadi dasar penting dalam membangun kerangka fiskal yang lebih responsif.

Mengenai pertumbuhan ekonomi yang stagnan, menurut Celios, dengan demografi Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 271 juta orang, pertumbuhan ekonomi idealnya 6% hingga 7% dengan pendapatan perkapita di atas US$10.000. Sayangnya, ini tidak tercapai dalam 10 tahun pemerintah Jokowi.

2. Kontraksi Ekonomi Bayangi Kenaikan Tarif PPN

Kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12% pada tahun depan berpotensi menekan ekonomi. Upah riil masyarakat juga akan terkena dampak negatif.

Institute for Development of Economics and Finance (Indef) memperkirakan konsumsi masyarakat turun 3,32%; ekspor turun 0,14%; dan impor turun 7,02%; indeks harga konsumen turun 0,84%; upah nominal atau riil turun 5,86%; dan pertumbuhan ekonomi turun 0,11%.

Hasil ini didapat berdasarkan kajian Indef mengenai dampak skema tarif PPN sebesar 12,5%. Namun, dengan tarif 12% tahun depan, Indef meyakini hasilnya tidak jauh berbeda.

“[Hal] yang perlu kita cermati adalah tarif PPN ini akan membuat kontraksi perekonomian. Tidak hanya konsumsi, tetapi juga ekspor, impor, maupun pertumbuhan ekonomi,” ujar Direktur Eksekutif Indef Esther Sri Astuti dalam diskusi daring, Kamis (12/9).

Dia menjelaskan, angka-angka tersebut didapat berdasarkan temuan bahwa ruang fiskal pemerintah cenderung kecil karena penerimaan negara dari pajak dalam tren menurun. Dari sisi belanja, pengeluaran condong untuk kebutuhan rutin daripada belanja modal.

3. Angin Segar Tambahan Anggaran Demi Kepastian Bangun IKN di 2025

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara rupanya mendapatkan angin segar penambahan anggaran di tahun depan menjadi Rp13,21 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Hal itu terjadi usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi merestui penambahan pagu anggaran Kementerian PUPR tahun 2025 sebesar Rp40,59 triliun.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan dari total tambahan anggaran Rp40,59 triliun itu sebesar Rp9,11 triliun bakal dialokasikan untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

“Untuk lanjutan [pembangunan] IKN dan operasi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Rp9,11 triliun,” ujarnya.

Anggaran IKN itu bakal dialokasikan langsung ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya untuk melakukan pengembangan kawasan dan Ditjen Bina Marga untuk mendukung pembangunan konektivitas baik jalan di dalam kawasan IKN maupun jalan tol IKN.

Namun demikian, Basuki masih belum dapat merinci secara detail mengenai alokasi anggaran tambahan untuk pembangunan IKN itu. Dirinya mengaku masih bakal melakukan pendalaman untuk nantinya disampaikan secara lebih lanjut ke parlemen.

4. Dampak Pensiun Tambahan Pekerja di Tengah Penurunan Daya Beli

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) memperkirakan bahwa wacana program pensiun tambahan akan berdampak jangka panjang untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan.

Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Bobby Gafur Umar mengatakan bahwa saat ini daya beli masyarakat tengah turun, seiring bergulirnya rencana program dana pensiun tambahan untuk para pekerja.

Menurutnya, daya beli masyarakat harus dijaga agar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak terjadi penurunan. Jika skema program pensiun tambahan tetap dijalankan, Bobby mengkhawatirkan daya beli masyarakat akan semakin menurun dan berdampak pada pekerja.

“Memang [wacana potongan gaji program pensiun tambahan] tidak diberlakukan sekarang, tetapi apabila ini diberlakukan dampaknya akan jangka panjang,” kata Bobby.

Di sisi lain, lanjut Bobby, perekonomian Indonesia diharapkan ke depan akan bisa tumbuh. “Pemerintah mesti hati-hati menambahkan beban-beban tambahan yang bisa berakibat jangka panjang, padahal kebutuhannya bukan sekarang."

Bobby juga menyampaikan bahwa kebutuhan saat ini adalah menjaga daya beli masyarakat. Belum lagi jika melihat industri manufaktur, lanjut dia, yang mengalami penurunan daya beli dan pasar diserbu oleh barang-barang impor. Imbasnya, ekonomi Indonesia bisa terganggu.

5. Ramalan Calon Operator Bandara IKN Usai Sukses Uji Pendaratan

Percobaan pendaratan atau test landing secara perdana berhasil dilakukan menggunakan pesawat jet di Bandara IKN, Kalimantan Timur. Kini, pemerintah mulai membuka lelang pengelolaan infrastruktur anyar tersebut.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memastikan bahwa Bandara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah siap untuk melakukan aktivitas penerbangan.

“Alhamdulillah, setelah melewati berbagai proses kalibrasi dan serangkaian uji coba keselamatan penerbangan, pesawat Jet Longitude milik Balai Kalibrasi berhasil mendarat di runway Bandara IKN dengan selamat dan sempurna,” ujarnya.

Jet Longitude itu terbang dengan kecepatan Ground speed 480 NM/jam atau 880 km/jam yang sudah setara dengan kecepatan pesawat narrow body seperti Boeing 737 atau Airbus 320.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengklaim bahwa Bandar Udara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur sudah siap menyambut dan melayani kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Setelah memperoleh izin operasi, pemerintah berencana membuka melelang bandara di Ibu kota Negara (IKN) Nusantara kepada asing. Di sisi lain, Angkasa Pura Indonesia menyatakan kesiapan mengelola infrastruktur anyar tersebut dengan sistem integrasi.

Bisnis.com, JAKARTA – Alokasi anggaran pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang bakal dikucurkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) resmi naik menjadi Rp13,21 triliun untuk tahun anggaran (TA) 2025.

Hal itu terjadi usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) resmi merestui penambahan pagu anggaran Kementerian PUPR 2025 sebesar Rp40,59 triliun.

Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, menuturkan, dari total tambahan anggaran Rp40,59 triliun itu sebesar Rp9,11 triliun bakal dialokasikan untuk mendukung pembangunan IKN khususnya pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).

"Untuk lanjutan [pembangunan] IKN dan operasi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) Rp9,11 triliun," kata Basuki dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi V DPR RI, Rabu (11/9/2024).

Dalam penjelasannya, anggaran IKN itu bakal dialokasikan langsung ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya untuk melakukan pengembangan kawasan dan Ditjen Bina Marga untuk mendukung pembangunan konektivitas baik jalan di dalam kawasan IKN maupun jalan tol IKN.

Namun demikian, Basuki masih belum dapat merinci secara detail mengenai alokasi anggaran tambahan untuk pembangunan IKN itu. Dirinya mengaku masih bakal melakukan pendalaman untuk nantinya disampaikan secara lebih lanjut ke parlemen.

Adapun sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah menyebut porsi yang digelontorkan PUPR untuk mendukung pembangunan infrastruktur IKN pada tahun depan hanya sebesar Rp4,13 triliun.

“Angkanya Rp4,13 triliun yang anggaran PUPR 2025 [untuk IKN] tidak tahu nanti apakah ada tambahan lagi kita tidak tahu,” jelasnya usai melakukan Konferensi Pers RAPBN 2025 di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Zainal Fatah menjelaskan, rumusan anggaran IKN Rp4,13 triliun untuk akan digunakan untuk mendukung penyelesaian proyek infrastruktur seperti penanganan banjir, jalan dan jembatan, hingga penyelesaian Jalan Tol Akses IKN.

Sementara itu, Juru Bicara Kementerian PUPR, Endra S. Atmawidjaja, memberi sinyal alokasi anggaran itu masih dapat bertambah seiring dengan komitmen Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang menyatakan bakal melanjutkan proyek IKN.

“IKN hanya Rp4 triliun [alokasi anggaran dari PUPR] di 2025 yang akan datang. Tentunya kita menunggu afirmasi dari presiden terpilih [Prabowo],” kata Endra dalam Webinar Mengawal 10 Tahun Pembangunan Infrastruktur, dikutip Selasa (3/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA – Plt. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Raja Juli Antoni menuturkan bahwa pihaknya merevisi usulan tambahan anggaran Badan Otorita IKN pada 2025 menjadi sebesar Rp27,8 triliun.

Adapun, Otorita IKN sebelumnya mengusulkan tambahan anggaran tahun 2025 sebesar Rp29,8 triliun. Raja Juli menuturkan, revisi usulan tambahan anggaran itu sudah dikoordinasikan ke Kementerian Keuangan dan Kepala Bappenas.

“Kami lakukan penajaman usulan tambahan menjadi Rp27,8 triliun dan mengajukan kembali revisi usulan anggaran tersebut ke Kementerian Keuangan dan Kepala Bappenas,” kata Raja Juli dalam raker bersama Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Dia lantas merinci, tambahan anggaran itu paling besar bakal dialokasikan untuk merealisasikan program kerja di Kedeputian Sarana dan Prasarana mencapai Rp26,7 triliun untuk mengakomodir pembangunan jalan dan MUT, hunian ASN, penyediaan infrastruktur dasar lainnya, Kantor OIKN tahap II hingga pengelolaan gedung dan kawasan.

Kemudian, alokasi tambahan anggaran terbesar kedua dialirkan untuk kedeputian Bidang Perencanaan dan Pertanahan untuk mengakomodir pembelian lahan, pemetaan batas delineasi, pengelolaan pertanahan, penyusunan RDTR Wilayah Pengembangan Mentawir, hingga penyiapan rencana induk super hub ekonomi.

Bidang pengendalian pembangunan direncanakan akan mendapat alokasi tambahan anggaran sebesar Rp106,1 miliar untuk pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat dan biaya operasional dan pelayanan publik oleh empat pemerintahan di wilayah IKN.

Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam sebesar Rp63 miliar untuk pembangunan laboratorium lingkungan hingga pembangunan Gudang logistik peralatan penanggulangan bencana. Deputi Bidang Sosbud dan Pemberdayaan Masyarakat untuk peningkatan pelayanan pendidikan hingga peningkatan pariwisata dan ekonomi kreatif di IKN Rp62,5 miliar.

Terakhir, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Rp37,7 miliar untuk penyelenggaraan manajemen digital twin bangunan gedung dan infrastruktur Kawasan 1A dan 1B, penyelenggaraan operasional Pusat Kendali Kawasan Kota Cerdas, hingga penyelenggaraan operasional konektivitas jaringan internet Kawasan kota cerdas.

Sebagai informasi, pagu anggaran OIKN Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp285,9 miliar, kemudian naik menjadi Rp543,36 miliar pada 2024. Adapun anggaran tersebut digunakan untuk 2 program yakni dukungan manajemen dan pengembangan kawasan strategis.

Sementara itu, pagu indikatif OIKN tahun 2025 dilaporkan sebesar Rp505,5 miliar, hal itu sebagaimana termaktub dalam Surat Bersama Kepala Bappenas.