IDXChannel - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatawarta mengatakan pentingnya konsultasi publik menjelang penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dalam sidang Rapat Paripurna DPR pada 16 Agustus mendatang.

Menurut Isa, setelah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) nanti, RAPBN 2025 akan dibahas bersama dengan komisi yang ada di DPR dan Badan Anggaran selama satu atau dua bulan kemudiannya.

"Nah ini tentu bagian dari proses itu sendiri preliminary-nya bagian awalnya adalah melakukan konsultasi publik untuk materi-materi yang akan kami tuangkan di dalam rancangan (RAPBN)," kata Isa dalam sambutannya Konsultasi Publik RUU APBN TA 2025, Selasa (30/7/2024).

Di hadapan para narasumber mulai dari Kementerian hingga akademis, Isa menekankan RAPBN setiap tahun selalu ada kebijakan yang ingin dimasukkan atau diangkat oleh pemerintah di dalam suatu APBN yang kemudian akan dibiayai dengan anggaran yang dikelola di dalam APBN.

"Tentunya akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan adalah bagaimana pengelolaan itu sendiri diupayakan atau ditata kelolakan, itu yang akan banyak kita lihat di dalam RUU APBN," ujar Isa.

"Dan mudah-mudahan ini menjadikan kita memahami bahwa RAPBN di antara berbagai fiturnya yang mungkin cukup stable, cukup stabil dari waktu ke waktu ada pattern yang mungkin bisa kita lihat di dalam suatu UU APBN tetapi tetap ada bagian-bagian yang kemudian juga merupakan upaya untuk mengelola pada tahun-tahun yang spesifik," kata dia menambahkan.

Untuk itu, lanjut Isa, tetap menjadi satu kewajiban untuk pemerintah menyusun RUU APBN melalui proses konsultasi publik yang baik dan mendapatkan masukan-masukan dari publik.

Konsultasi publik RAPBN 2025 yang dilaksanakan secara online dihadiri oleh 300 orang dari kalangan yang cukup bervariasi. Mulai dari praktisi, perwakilan K/L, pelaksana APBN di daerah.

"Karena merekalah ujung tombak yang akan melaksanakan APBN ini kemudian dari perguruan tinggi saya lihat juga ada beberapa dari baik dari dosen maupun mahasiswanya, ini mudah-mudahan memberikan makna yang penting untuk keabsahan suatu konsultasi publik," kata Isa.

Kemenkeu juga tidak mengharapkan konsultasi publik diikuti orang yang kemudian kurang paham mengenai mekanisme APBN dan sebagainya. Isa berharap dari mereka-mereka yang menjadi praktisi, kemudian menjadi pemerhati dari pengeluaran APBN itulah yang kemudian terlibat dalam proses konsultasi.

"Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dengan lancar dan memberikan input masukkan yang berguna, yang bernilai tambah untuk keputusan undang-undang APBN tahun 2025," kata Isa.

(Febrina Ratna)