Bisnis.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata sebagai saksi kasus gratifikasi mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari alias RW.

Juru Bicara KPK Tessa Mahardika Sugiarto menyebut, penyidik KPK mendalami keterangan Isa soal penerimaan negara bukan pajak (PNBP) produksi batu bara di Kutai Kartanegara.

"Saksi dimintakan keterangannya terkait dengan PNBP dari Produksi Batubara di Kab. Kutai Kartanegara," ujarnya kepada Bisnis, Kamis (24/10/2024).

Sebelumnya, Isa dikonfirmasi hadir pada pemeriksaan kemarin lusa. Untuk diketahui, kasus Rita berkaitan dengan dugaan penerimaan gratifikasi olehnya dari perusahaan-perusahaan atas produksi batu bara per metric tonne.

Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu pernah menjelaskan, KPK menduga adanya penerimaan gratifikasi oleh Rita saat menjabat Bupati terkait dengan produksi batu bara di daerahnya. Kasusnya berbeda dengan suap izin pertambangan.

Asep memaparkan, Rita diduga menerima jatah sekitar US$3,3 sampai dengan US$5 untuk per metrik ton produksi batu bara sejumlah perusahaan.

"Kecil sih jumlahnya, jatahnya per metrik ton antara US$3,3 sampai US$5. Ini kan kalau US$5 dikalikan Rp15.000 [kurs rupiah per dolar], cuma Rp75.000. Tapi kan dikalikan metrik ton, ribuan bahkan jutaan bertahun-tahun sampai habis kegiatan pertambangan itu. Jadi ini terus-terusan," kata Asep kepada wartawan beberapa waktu lalu.

Adapun KPK juga menduga ada praktik pencucian uang dari hasil korupsi Rita. Pada Mei 2024, KPK melakukan penggeledakan di Jakarta, Samarinda dan Kutai Kartanegara. Penggeledahan dilakukan pada sembilan kantor dan 19 rumah.

Hasilnya, penyidik menyita 72 mobil dan 32 motor; 6 tanah dan bangunan; uang Rp6,7 miliar dalam bentuk rupiah serta setara Rp2 miliar dalam bentuk dolar AS dan lainnya; serta barang bukti dokumen elektronik.

IDXChannel - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatawarta mengatakan pentingnya konsultasi publik menjelang penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 dalam sidang Rapat Paripurna DPR pada 16 Agustus mendatang.

Menurut Isa, setelah disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) nanti, RAPBN 2025 akan dibahas bersama dengan komisi yang ada di DPR dan Badan Anggaran selama satu atau dua bulan kemudiannya.

"Nah ini tentu bagian dari proses itu sendiri preliminary-nya bagian awalnya adalah melakukan konsultasi publik untuk materi-materi yang akan kami tuangkan di dalam rancangan (RAPBN)," kata Isa dalam sambutannya Konsultasi Publik RUU APBN TA 2025, Selasa (30/7/2024).

Di hadapan para narasumber mulai dari Kementerian hingga akademis, Isa menekankan RAPBN setiap tahun selalu ada kebijakan yang ingin dimasukkan atau diangkat oleh pemerintah di dalam suatu APBN yang kemudian akan dibiayai dengan anggaran yang dikelola di dalam APBN.

"Tentunya akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan adalah bagaimana pengelolaan itu sendiri diupayakan atau ditata kelolakan, itu yang akan banyak kita lihat di dalam RUU APBN," ujar Isa.

"Dan mudah-mudahan ini menjadikan kita memahami bahwa RAPBN di antara berbagai fiturnya yang mungkin cukup stable, cukup stabil dari waktu ke waktu ada pattern yang mungkin bisa kita lihat di dalam suatu UU APBN tetapi tetap ada bagian-bagian yang kemudian juga merupakan upaya untuk mengelola pada tahun-tahun yang spesifik," kata dia menambahkan.

Untuk itu, lanjut Isa, tetap menjadi satu kewajiban untuk pemerintah menyusun RUU APBN melalui proses konsultasi publik yang baik dan mendapatkan masukan-masukan dari publik.

Konsultasi publik RAPBN 2025 yang dilaksanakan secara online dihadiri oleh 300 orang dari kalangan yang cukup bervariasi. Mulai dari praktisi, perwakilan K/L, pelaksana APBN di daerah.

"Karena merekalah ujung tombak yang akan melaksanakan APBN ini kemudian dari perguruan tinggi saya lihat juga ada beberapa dari baik dari dosen maupun mahasiswanya, ini mudah-mudahan memberikan makna yang penting untuk keabsahan suatu konsultasi publik," kata Isa.

Kemenkeu juga tidak mengharapkan konsultasi publik diikuti orang yang kemudian kurang paham mengenai mekanisme APBN dan sebagainya. Isa berharap dari mereka-mereka yang menjadi praktisi, kemudian menjadi pemerhati dari pengeluaran APBN itulah yang kemudian terlibat dalam proses konsultasi.

"Kami berharap kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dengan lancar dan memberikan input masukkan yang berguna, yang bernilai tambah untuk keputusan undang-undang APBN tahun 2025," kata Isa.

(Febrina Ratna)

IDXChannel - Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Dirjen Anggaran Kemenkeu) Isa Rachmatarwata mengatakan ada empat dampak positif dari Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Kementerian/Lembaga atau Simbara.

Sistem yang mengintegrasikan layanan dari hulu hingga hilir kegiatan pertambangan itu telah menambah pendapatan negara sebesar Rp7,1 triliun.

"Simbara telah memberikan capaian langsung dan signifikan untuk penerimaan negara," kata Isa dalam Launching dan Sosialisasi Implementasi Komoditas Nikel dan Timah melalui SIMBARA, di Kantor Kemenkeu Jakarta, Senin (22/7/2024).

Rinciannya, pencegahan atas modus illegal mining senilai Rp3,47 triliun, tambahan penerimaan negara yang bersumber dari data analitik dan juga risk profiling dari para pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun, dan penyelesaian piutang dari hasil penerapan otomatik blocking system yang juga merupakan bagian dari Simbara sebesar Rp1,1 triliun.

Hingga saat ini Simbara juga telah berhasil menyelaraskan 10 sistem independen yang tadinya tersebar di 6 Kementerian/Lembaga dan memberikan beberapa dampak positif ke depannya.

"Pertama, kita sudah bisa mewujudkan layanan satu pintu melalui single data entry. Kedua, ketersediaan satu data minerba yang andal. Ketiga, pengawasan menjadi lebih terpadu," kata Isa.

Keempat, implementasi Domestic Market Obligation (DMO) dan hilirisasi minerba menjadi lebih efektif. Kelima, pencegahan fraud melalui risk profiling terus bisa ditingkatkan.

"Dan yang keenam, pencegahan illegal mining dan penghindaran pembayaran dan penyetoran hak-hak negara dapat kita terus tingkatkan kualitasnya," kata Isa.

(NIA)