Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Danang Girindrawardana menyebut penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 adalah 'kecelakaan parah' dalam sejarah Indonesia.

Pasalnya, peraturan tersebut tidak disusun oleh Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas dan juga jajarannya.

Ia menyoroti klaim Zulhas yang menyebut saat peraturan tersebut ditandatangani, ia dan jajarannya sedang tidak berada di Indonesia.

"Artinya Permendag 8 itu disetir oleh kepentingan lain selain dari kepentingan perdagangan dan industri. Justru yang menyusun dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perekonomian. Tidak boleh terjadi seperti itu," tegas Danang dalam diskusi publik INDEF secara daring bertajuk 'Industri Tekstil Menjerit, PHK Melejit', Kamis (8/8).

Ia menuturkan peristiwa itu memicu keluarnya pasal yang menjadi 'lubang besar' yang memungkinkan barang-barang impor masuk tanpa persetujuan teknis (pertek). Hal ini melanggar kewenangan serta peraturan dari kementerian/lembaga lain.

"Ini menjadi sesuatu bad practices di Indonesia gitu. Tidak bisa dibayangkan sebuah regulasi dari sebuah kementerian teknis mengacaukan kementerian yang lain," tuturnya lebih lanjut.

Danang juga mengendus adanya kesengajaan di balik peristiwa ini. Ia ragu Permendag 8/2024 dibuat semata-mata untuk meloloskan 26 ribu kontainer tertahan di pelabuhan.

"Kalau latar belakangnya hanya untuk meloloskan 26 ribu kontainer yang sudah terlanjur terjebak mengakibatkan kongesti (antrean) di pelabuhan, itu seharusnya bukan dengan peraturan menteri (Permendag 8/2024). Ada mekanisme biaya cukai yang bisa dilakukan selain re-ekspor. Mekanismenya itu banyak," tegas dia lebih lanjut.

Ia pun menduga 26 ribu kontainer itu tak mengikuti prosedur aturan impor sehingga tertahan dan memicu antrean di pelabuhan. Yang seharusnya dilakukan adalah penindakan hukum, bukan meloloskan puluhan ribu kontainer itu.

"Artinya ada 26 ribu kontainer dan pemiliknya, mungkin tidak sebanyak itu, yang tidak patuh pada peraturan importasi kan," imbuhnya.

Menurutnya, merilis kontainer seolah membebaskan para bandit importir untuk masuk menjajah pasar dalam negeri.

"Ini menurut saya sebuah kecelakaan berpikir yang cukup parah, yang seharusnya bisa diatasi dengan penindakan hukum, tapi malah melahirkan sebuah regulasi yang mengacaukan kementerian lain dan mengacaukan industri kita," ujarnya.

API ingin mendapatkan informasi akurat soal 26 ribu kontainer itu melalui Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Informasi yang diminta antara lain isi kontainer, siapa importirnya, serta pelanggaran apa yang dilakukan sehingga barangnya ditahan Bea Cukai.

"Kita perlu tahu siapa importirnya, apa persetujuan impor yang dia lakukan dan pelanggaran apa yang dia lakukan sehingga dia tidak bisa dirilis oleh Bea Cukai?" katanya.

Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF Andry Satrio Nugroho juga berharap Bea Cukai Kemenkeu lebih transparan soal isi 26 ribu kontainer.

"Apakah betul bahan baku, apakah betul produk jadi? Ataukah memang sebetulnya ada produk-produk yang diharuskan untuk masuk ya, dipaksakan untuk masuk?" tanyanya.

Pemerintah menerbitkan Permendag Nomor 8 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan revisi dilakukan karena aturan lama mengakibatkan hambatan impor. Imbasnya, lebih dari 26 ribu kontainer berisi barang impor tertahan di pelabuhan.

Dari 26 ribu kontainer itu, Airlangga merinci sebanyak 17.304 kontainer tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan sekitar 9.111 kontainer berada di Pelabuhan Tanjung Perak.

DJBC Kemenkeu juga baru-baru ini mengungkap isi 26 ribu kontainer yang tertahan di dua pelabuhan terdiri dari tiga jenis kelompok barang.

Rinciannya, 21.166 kontainer berisi bahan baku dan penolong (80,13 persen), 3.356 kontainer berisi barang konsumsi (12,7 persen), dan 1.893 kontainer berisi barang modal (7,17 persen).

Isi kontainer itu diklaim sudah disampaikan ke Menteri Perindustrian Agus Gumiwang atas balasan surat yang disampaikan pada 27 Juni 2024 terkait permohonan data isi 26.415 kontainer yang tertahan.

Dirjen Bea dan Cukai Askolani menyampaikan isi kontainer sudah diperiksa oleh pihak surveyor. Ia mengakui ada barang ilegal dan tidak sesuai dengan ketentuan perundangan. Hasil pemeriksaan menemukan ada barang yang tidak memiliki Standar Nasional Indonesia (SNI), izin Persetujuan Impor (PI), hingga pertimbangan teknis (Pertek).

"Yang ilegal kita musnahkan, ada di situ. Jadi kontainer itu kita assess bersama sesuai ketentuan, barang boleh masuk di stake oleh surveyor, kalau nggak ada SNI, lartas, dia akan di-reject surveyor," jelasnya pada Rabu (31/7).

Untuk barang yang tak sesuai aturan, menurutnya telah dikirimkan kembali ke negara asal. Saat ini, permasalahan penumpukan tersebut diklaim selesai.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, sempat mengaku ingin tahu isi 26.000 kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani, mengatakan informasi sudah disampaikan kepada Kemenperin. Lantas apa isinya?

"Sudah, sudah kita laporin ke Kemenperin," kata Askolani di Kantor Pusat Bea Cukai, Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (31/7/2024).

Sayangnya, Askolani tidak memberi rincian apa saja isi dalam ribuan kontainer tersebut. Tapi, ia mengungkap ada barang impor ilegal di dalam kontainer, berbagai barang itu pun sudah dimusnahkan.

"Yang ilegal kita musnahin, ada di situ. Jadi kontainer itu kita assess bersama sesuai ketentuan," bebernya.

Berdasarkan mekanismenya, Askolani menuturkan bahwa kontainer bisa masuk berdasarkan Persetujuan Impor (PI) Kementerian Perdagangan dan Pertimbangan Teknis dan Kemenperin. Jika tidak ada dua hal tersebut, maka kontainer tidak akan bisa masuk ke Indonesia.

Saat ini, Askolani menjelaskan bahwa seluruh kontainer telah menempuh screening oleh person in charge (PIC) dan sudah clean and clear. Terkait nasib kontainer yang tidak lolos verifikasi, disebutnya bisa dikirim kembali ke negara asal atau dimusnahkan.

"Jadi semua screening oleh PIC, kalau udah semua clear and clean baru bisa (masuk), mana yang bisa lewat mana yang kemudian kita suruh re-ekspor mana yang kemudian kita musnahkan," imbuhnya.

Menperin Mau Tahu Isi 26 Ribu Kontainer Tertahan

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengaku telah bersurat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk meminta data mendetail terkait muatan dari 26 ribu kontainer yang sempat tertahan. Ia mengungkap sempat mengirim permohonan tapi belum direspon.

"Kami sudah komunikasi tapi belum ada respons," kata Agus usai acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan.

Agus menilai, pihaknya perlu mengetahui isi dari kontainer tersebut. Hal ini berkaitan dengan tugas Kementerian Perindustrian dalam memitigasi atas barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri.

"Kami merasa wajib untuk menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk melakukan mitigasi terhadap barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri melalui 26.415 kontainer itu," ucapnya.

"Kenapa? Tentu kan isinya kalau bahan baku, sektor apa? Jangan-jangan barang jadi misalnya TV, elektronik. 26 ribu is a big number, besar sekali. Kalau kita bicara 100-200 kontainer tidak akan terlalu pusing. Kalau bicara 26 ribu, kita memiliki kepentingan untuk memitigasi," sambungnya.

Sebagai informasi, sebelumnya ramai soal 26.415 kontainer tertahan di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Saat ini kontainer-kontainer tersebut telah diselesaikan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani menanggapi pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang meminta data muatan 26 ribu kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Askolani mengaku belum mengetahuinya. Yang jelas ia mengatakan puluhan ribu kontainer tersebut berisi barang-barang yang terkena larangan terbatas (lartas) impor.

"Isinya pasti ikuti ketentuan. Ada yang lartas, barang itu nggak ada yang istilahnya langsung lolos, pasti dicek izin perdagangan, dicek sama surveyor, panjang tuh urusannya," kata Askolani saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Askolani menyebut tertahannya puluhan ribu kontainer di pelabuhan merupakan proses yang normal. Menurutnya, barang-barang tersebut memang diproses sesuai dengan ketentuan.

"Sebab yang bertanggung jawab untuk itu kan semua, banyak pihak. Surveyor cek dulu, nanti Pelindo punya tugas, nanti (Kementerian) Perdagangan punya persetujuan impornya, nanti Kemenperin selesai nggak perteknya lima hari. Jadi kalau semua itu nggak selesai ya nggak mungkin bisa diini," tuturnya.

Menperin Penasaran Isi Kontainer yang Tertahan

Sebelumnya, Menperin mengaku telah bersurat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk meminta data mendetail terkait muatan dari 26 ribu kontainer yang sempat tertahan. Sampai saat ini permintaan tersebut belum direspon.

"Kami sudah komunikasi tapi belum ada respons," kata Agus usai acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan.

Agus menilai, pihaknya perlu mengetahui isi dari kontainer tersebut. Hal ini berkaitan dengan tugas Kementerian Perindustrian dalam memitigasi atas barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri.

"Kami merasa wajib untuk menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk melakukan mitigasi terhadap barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri melalui 26.415 kontainer itu," ucapnya.

"Kenapa? Tentu kan isinya kalau bahan baku, sektor apa? Jangan-jangan barang jadi misalnya TV, elektronik. 26 ribu is a big number, besar sekali. Kalau kita bicara 100-200 kontainer tidak akan terlalu pusing. Kalau bicara 26 ribu, kita memiliki kepentingan untuk memitigasi," sambungnya.

Sebagai informasi, sebelumnya ramai soal 26.415 kontainer tertahan di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Saat ini kontainer-kontainer tersebut telah diselesaikan.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani merespons pernyataan Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita yang meminta data muatan 26 ribu kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Askolani mengaku belum mengetahuinya. Yang jelas ia mengatakan puluhan ribu kontainer tersebut berisi barang-barang yang terkena larangan terbatas (lartas) impor.

"Isinya pasti ikuti ketentuan. Ada yang lartas, barang itu nggak ada yang istilahnya langsung lolos, pasti dicek izin perdagangan, dicek sama surveyor, panjang tuh urusannya," kata Askolani saat ditemui di Gedung DPR RI, Selasa (9/7/2024).

Askolani menyebut tertahannya puluhan ribu kontainer di pelabuhan merupakan proses yang normal. Menurutnya, barang-barang tersebut memang diproses sesuai dengan ketentuan.

"Sebab yang bertanggung jawab untuk itu kan semua, banyak pihak. Surveyor cek dulu, nanti Pelindo punya tugas, nanti (Kementerian) Perdagangan punya persetujuan impornya, nanti Kemenperin selesai nggak perteknya lima hari. Jadi kalau semua itu nggak selesai ya nggak mungkin bisa diini," tuturnya.

Sebelumnya, Menperin mengaku telah bersurat kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk meminta data mendetail terkait muatan dari 26 ribu kontainer yang sempat tertahan. Sampai saat ini permintaan tersebut belum direspon.

"Kami sudah komunikasi tapi belum ada respons," kata Agus usai acara Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri di Kantor Kementerian Perindustrian, Jakarta Selatan.

Agus menilai, pihaknya perlu mengetahui isi dari kontainer tersebut. Hal ini berkaitan dengan tugas Kementerian Perindustrian dalam memitigasi atas barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri.

"Kami merasa wajib untuk menyiapkan kebijakan-kebijakan untuk melakukan mitigasi terhadap barang-barang apa saja yang masuk ke dalam negeri melalui 26.415 kontainer itu," ucapnya.

"Kenapa? Tentu kan isinya kalau bahan baku, sektor apa? Jangan-jangan barang jadi misalnya TV, elektronik. 26 ribu is a big number, besar sekali. Kalau kita bicara 100-200 kontainer tidak akan terlalu pusing. Kalau bicara 26 ribu, kita memiliki kepentingan untuk memitigasi," sambungnya.

Sebagai informasi, sebelumnya ramai soal 26.415 kontainer tertahan di pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Saat ini kontainer-kontainer tersebut telah diselesaikan.