Bisnis.com, JAKARTA — Emiten migas milik Happy Hapsoro PT Rukun Raharja Tbk. (RAJA) memperkirakan potensi pendapatan dari kontrak penyediaan sewa booster compression plant untuk blok migas Sengkang mencapai sekitar US$50 juta atau sekitar Rp777 miliar (asumsi kurs Rp15.540 per dolar AS).

Kontrak penyediaan itu berlaku selama 5 tahun, setelah RAJA lewat anak usahannya PT Triguna Internusa Pratama menandatangani perjanjian kerja sama dengan operator blok, Energy equity Holdings Pty Ltd pada 11 Oktober 2024 lalu.

“Kontribusi pendapatan bagi RAJA dengan kontrak selama 5 tahun sekitar US$50 juta, rencana commercial operation date di kuartal ke-4 2025,” kata Direktur Utama RAJA Djauhar Maulidi saat pubic expose daring, Rabu (16/10/2024).

Dalam proyek sewa ini, RAJA berinvestasi sekitar US$28 juta sampai dengan US$30 juta. Adapun, booster compression plant itu dibeli sebanyak 6 unit dari perusahaan asal Amerika Serikat.

Dia berharap operasi penuh dari booster compression plant itu bisa dikerjakan pada awal 2026.

“Untuk proyek sewa compressor di Blok Sengkang investasinya kurang lebih sekitar US$28 juta sampai dengan US$30 juta,” kata dia.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasian per Juni 2024, RAJA membukukan pendapatan senilai US$123,51 juta atau setara dengan Rp2,02 triliun (kurs per 30 Juni Rp16.241 per dolar AS). Raihan tersebut melompat 67,16% secara tahunan.

Di tengah kenaikan pendapatan, beban pokok perusahaan juga meningkat 67,49% year on year (YoY) menjadi US$87,57 juta. Hal ini membuat RAJA membukukan laba kotor sebesar US$35,93 juta pada semester I/2024, tumbuh 66,35% secara tahunan.

Adapun, operator blok migas Sengkang saat ini dikendalikan penuh oleh Emiten migas afiliasi Grup Bakrie, PT Energi Mega Persada Tbk. (ENRG).

Lewat anak usahanya PT EMP Energi Jaya, ENRG membeli keseluruhan saham Energy equity Holdings Pty Ltd yang dipegang masing-masing Energy World Corporation Ltd dan Ventures Holdings Pty Ltd.

Adapun, EMP telah menandatangani perjanjian jual beli saham itu pada 10 Oktober 2024 lalu. Targetnya, transaksi bakal diselesaikan akhir bulan ini.

Seperi diketahui, Energy World Corporation Ltd dan Ventures Holdings Pty Ltd menggengam 100% saham di Energy Equity Epic Pty Ltd (EES). Lewat kongsi usaha itu, EEES memiliki 51% hak partisipasi di Blok Sengkang.

Saat ini melaui anak usaha lain dari ENRG, PT Energi Maju Abadi sudah memiliki 49% hak partisipasi di Blok Sengkang.

Setelah penyelesaian transaksi jual beli tersebut yang diharapkan terjadi di tanggal 31 Oktober 2024, ENRG akan menggengam 100% hak partisipasi di Blok Sengkang.

“Dengan diselesaikannya transaksi pembelian ini, kami berharap untuk dapat melanjutkan aktivitas pemboran demi meningkatkan cadangan di KKS Sengkang,” kata CEO dari EMP Syailendra S. Bakrie lewat keterangan resmi, Senin (14/10/2024).

Syailendra turut menargetkan setelah akuisisi keseluruhan hak partisipasi blok migas itu, perseroan bisa memulai produksi gas dari lapangan Wasambo.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) melihat upaya pemerintah untuk memberikan bagi hasil gross split lebih besar kepada kontraktor migas justru mempertajam ketidakpastian akan regulasi.

Sebagaimana diketahui, dalam Peraturan Menteri ESDM No 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, salah satu poin dalam skema baru gross split yakni bagi hasil kontraktor yang mencapai 75%-95%.

Beleid tersebut pun dipertegas melalui Kepmen ESDM No 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Ketua Komite Investasi Aspermigas, Moshe Rizal mengatakan pihaknya mengapresiasi upaya tersebut untuk membuat perubahan dengan tujuan positif. Namun, dia melihat regulasi tersebut justru hanya mempermulus jalan Menteri ESDM memberikan diskresi bagi hasil.

"Opsi untuk bisa dapat 95% split bagi KKKS sebenarnya sudah ada dari dulu. Hanya, Permen ini memfasilitasi, memudahkan Pak Menteri [ESDM] untuk menyetujui. Jadi insentif bagi siapa nih, bagi investor atau bagi Pak Menteri?" kata Moshe kepada Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Efektivitas kebijakan gross split yang menawarkan bagi hasil lebih besar ini juga masih perlu dilihat lebih jauh. Dia mengaku investor justru menjadi tidak pasti lantaran banyak perubahan terkait penerapan skema gross split maupun cost recovery.

Meskipun diberikan bagi hasil yang tinggi, Moshe juga menilai tak sebanding dengan pajak migas yang saat ini bisa mencapai 40%. Pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha migas disebut paling tinggi dibandingkan industri sektor lainnya.

"Jadi menurut saya kurang menggigit karena hal-hal yang dibahas ini sebenarnya masih sama, cuma ada improvement yang incremental improvement saja dari yang sebelumnya," tuturnya.

Lebih lanjut, Moshe juga menyoroti upaya pemerintah dalam beleid tersebut untuk menyederhanakan 13 parameter besaran angka bagi hasil untuk kontraktor menjadi hanya 5 parameter saja. Tujuannya agar lebih implementatif dan menarik di lapangan.

Dari 13 komponen tambahan bagi hasil disederhanakan hanya menjadi 5 yaitu jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrasruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

"Apapun yang berhubungan sama keekonomiannya, itu tetap masih dihitung dan dipertimbangkan dalam suatu negosiasi kontrak. Jadi kalau ada yang digabungkan, ada yang dipisah, ya sama aja tetap akan dihitung," pungkasnya.

Aturan Baru Kontrak Bagi Hasil

Untuk diketahui, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) merombak skema kontrak bagi hasil migas yang baru atau New Gross Split menjadi stimulus untuk memikat investor masuk ke sektor hulu migas nasional.

Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang menggantikan Permen ESDM No 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Tak hanya itu, Kementerian ESDM juga telah menetapkan Kepmen ESDM No 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto mengatakan pembaruan aturan gross split dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan pemerintah.

Adapun, salah satu poin penting dalam skema baru ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, dapat mencapai 75%-95%. Aturan gross split lama bagi hasil kontraktor sangat rendah.

"Kepastian 75-95% bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0%, itu kita koreksi. Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 KKKS mengajukan insentif atau diskresi," kata Ariana dalam keterangan resminya, Selasa (1/10/2024).

Aturan gross split baru ini pun menawarkan bagi hasil lebih besar untuk Wilayah Kerja Migas Non-konvensional mencapai 93%-95% di awal. Skema ini akan segera diterapkan pada WK GMB Tanjung Enim dan MNK Rokan.

Ariana menuturkan parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor disederhanakan dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter. Upaya ini dilakukan agar lebih implementatif perhitungannya dan menarik di lapangan.

"Ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split yang baru ini, tetapi di sini kita berikan pilihan fleksibilitas, mau pakai gross split atau cost recovery silakan, mau berpindah juga silakan. Sesuai dengan selera kontraktor," tuturnya.

Di sisi lain, poin perubahan pada Permen Kontrak Bagi Hasil antara lain adalah simplifikasi jumlah komponen. Dari 13 komponen tambahan bagi hasil disederhanakan hanya menjadi 5 yaitu jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrasruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

Nilai parameter komponen ditentukan dari studi statistik data 5 tahun terakhir, yaitu jumlah cadangan POD seluruh lapangan, rata-rata lokasi dan kedalaman lapangan, serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), LNG platts, dan gas domestik.

"Jadi setelah evaluasi 5 tahun, nanti Bapak dan Ibu akan melihat cadangan dan PODnya itu sudah ada bukti empiris bahwa data 5 tahun terakhir terkait penemuan cadangan itu yang membentuk angka yang ada di Kepmen kita ini. Begitu pula dengan lokasi kedalaman, Harga ICP, kenapa harga yang diambil titik tengahnya, itu semua berdasarkan data realisasi 5 tahun terakhir," jelas Ariana.

Selain itu, diatur pula total bagi hasil yang kompetitif. Di mana nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS migas konvensional pada rentang 75%-95% berdasarkan studi effective royalty rate, access to gross revenue, dan incentives.

Tak hanya itu, terdapat pula aturan mengenai Eksklusivitas MNK yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS MNK menggunakan fixed split 93% untuk minyak dan 95% untuk gas, berdasarkan studi perbandingan keekonomian dengan lapangan di Eagleford.

Berkaitan dengan tata cara, persyaratan perubahan bentuk kontrak dan fleksiblitas, aturan tersebut memberikan pengaturan terkait perubahan bentuk kontrak bagi hasil dari PSC cost recovery ke gross split ataupun sebaliknya dengan ketentuan peralihan untuk kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.

Kementerian ESDM telah menerbitkan aturan baru terkait kontrak minyak dan gas bumi (migas) yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagai pengganti Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Selain itu, ditetapkan pula Kepmen ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Salah satu poin penting pada aturan ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga nol persen pada kondisi tertentu.

Kontrak bagi hasil gross split sendiri adalah suatu kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu migas berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.

"Kepastian 75-95% bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0%, itu kita koreksi. Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 KKKS mengajukan insentif atau diskresi," jelas Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto dikutip dari laman Kementerian ESDM, Rabu (2/10/2024).

Selain itu, Ariana menyampaikan, aturan gross split baru ini juga membuat Wilayah Kerja Migas Non Konvensional lebih menarik, karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93-95% di awal. Hal ini dapat segera diterapkan pada WK GMB Tanjung Enim dan MNK Rokan.

Ariana melanjutkan, parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor disederhanakan dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter, agar lebih implementatif perhitungannya dan menarik di lapangan.

"Poin yang keempat adalah, ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split yang baru ini, tetapi di sini kita berikan pilihan fleksibilitas, mau pakai gross split atau cost recovery silakan, mau berpindah juga silakan. Sesuai dengan selera kontraktor," sambungnya.

Adapun poin perubahan pada Permen Kontrak Bagi Hasil antara lain adalah simplifikasi jumlah komponen. Dari 13 komponen tambahan bagi hasil disederhanakan hanya menjadi 5 yaitu jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrasruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

Poin yang kedua adalah parameter sesuai data lapangan. Nilai parameter komponen ditentukan dari studi statistik data 5 tahun terakhir, yaitu jumlah cadangan POD seluruh lapangan, rata-rata lokasi dan kedalaman lapangan, serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), LNG platts, dan gas domestik.

"Jadi setelah evaluasi 5 tahun, nanti Bapak dan Ibu akan melihat cadangan dan PODnya itu sudah ada bukti empiris bahwa data 5 tahun terakhir terkait penemuan cadangan itu yang membentuk angka yang ada di Kepmen kita ini. Begitu pula dengan lokasi kedalaman, harga ICP, kenapa harga yang diambil titik tengahnya, itu semua berdasarkan data realisasi 5 tahun terakhir," jelas Ariana.

Selain itu, diatur pula total bagi hasil yang kompetitif. Di mana nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS migas konvensional pada rentang 75% sampai dengan 95% berdasarkan studi effective royalty rate, access to gross revenue, dan incentives. Lalu terdapat pula aturan mengenai Eksklusivitas MNK yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS MNK menggunakan fixed split 93% untuk minyak dan 95% untuk gas berdasarkan studi perbandingan keekonomian dengan lapangan di Eagleford.

Yang terakhir, mengenai tata cara, persyaratan perubahan bentuk kontrak dan fleksiblitas. Aturan ini memberikan pengaturan terkait perubahan bentuk kontrak bagi hasil dari PSC cost recovery ke gross split ataupun sebaliknya. Dengan ketentuan peralihan untuk kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA — Emiten migas keluarga Panigoro dan Grup Salim, PT Medco Energi Internasional Tbk. (MEDC) mendapat kontrak cost recovery atau pengembalian biaya operasi untuk Blok Amanah, Sumatra Selatan.

Direktur sekaligus Chief Operating Officer Medco Energi Ronald Gunawan mengatakan blok onshore ini sebelummya merupakanarea terbuka atau open area.

MedcoEnergi bersama dua mitranya mengajukan joint study ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melakukan evaluasi potensi sumber daya dan keekonomian area tersebut.

“Hasil jointstudy menunjukkan adanya potensi yang layak untuk dieksplorasi secara ekonomis, sehingga PT Medco Energi Linggau bersama konsorsium menindaklanjuti hasil jointstudy tersebut sebagai usulan blok migas baru,” kata Ronald lewat keterangan resmi, Jumat (13/9/2024).

MedcoEnergi mengendalikan blok migas ini lewat anak usahanya, PT Medco Energi Linggau sebesar 40% sebagai operator lapangan. MedcoEnergi turut menggandeng PT Sele Raya dan KUFPEC Regional Ventures (Indonesia) sebagai mitra, masing-masing hak partisipasi 30%.

Adapun, Blok Amanah berada di daratan Sumatra Selatan dengan estimasi sumber daya 50 juta barel minyak (MMBO) dan 450 miliar kaki kubik (BCF) gas.

Blok Amanah ini juga berdekatan dengan blok migas Medco E&P lainnya yang telah berproduksi sehingga dapat bersinergi.

Luasan konsesi ini mencapai 5.180,46 kilometer persergi dan komitmen pasti 3 tahun untuk studi G&G dan 2D seismik 500 kilometer persegi.

Adapun tipe kontrak kerja sama berupa cost recovery dengan pembagian 60:40 (minyak) dan 55:45 (gas).

“Kami berkomitmen untuk menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya demi mendukung ketahanan energi nasional,” kata Ronald.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian ESDM mengumumkan pemenang lelang penawaran langsung Wilayah Kerja (WK) Migas Tahap I Tahun 2024 pada 3 September 2024 lalu.

Ada tiga blok migas yang telah ditetapkan pemenang lelangnya, yaitu WK Central Andaman, WK Amanah, dan WK Melati. Ketiganya berhasil dilelang dengan nilai investasi berupa komitmen pasti sebesar US$19,88 juta dan bonus tanda tangan sebesar US$800.000.

Sementara untuk Blok Amanah, MedcoEnergi bersama konsorsium menyetor signature bonus US$300.000 dan komitmen pasti senilai US$3,15 juta.