Bisnis.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengkritik Dana Bagi Hasil (DBH) dari hilirisasi nikel belum adil bagi pemerintah daerah. Dia ingin penerimaan negara lewat DBH diberikan ke daerah sebesar 45%.
Hal tersebut disampaikan Bahlil tatkala melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktor Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia (UI), Rabu (16/10/2024).
Mulanya, dia memaparkan hasil disertasinya berjudul "Kebijakan Kelembagaan dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia". Berdasarkan temuannya, warga daerah industri nikel belum mendapat manfaat lebih.
Setidaknya, itu yang terjadi Morowali, Sulawesi Tengah dan Halmahera Tengah, Maluku Utara. Padahal, nilai ekspor nikel di dua wilayah itu naik signifikan sebelum dan sesudah hilirisasi.
Ketua umum Golkar itu mencatat nilai ekspor nikel di Morowali dan Halmahera sebelum hilirisasi atau 2017 hanya mencapai US$3,3 miliar. Setelah hilirisasi atau pada 2023, nilai ekspor nikel melonjak menjadi US$34 miliar.
Namun, kata Bahlil, dari capaian tersebut pemerintah daerah hanya mendapat porsi penerimaan yang tak seberapa.
"Pemerintah pusat hanya membagikan mereka kabupaten gak lebih dari Rp1,1 triliun dan provinsi hanya Rp900 miliar," ungkap Bahlil.
Dia pun menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat DBH yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30% hingga 45%.
"Saya pikir ke depan kita akan lakukan perubahan, yang kami sarankan adalah 30% hingga 45% kami ingin penerimaan negara harus dibagikan ke daerah," katanya.
Menurut Bahlil, warga daerah juga harus diperlakukan adil dalam proses hilirisasi nikel. Pasalnya, mereka cukup mendapat kerugian.
Dia memaparkan lingkungan dan kesehatan warga daerah terganggu. Bahlil mengatakan, masyarakat Morowali terkena infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA imbas debu industri.
Sedangkan untuk angka ISPA di Halmahera, Bahlil tak memerinci. Dia hanya menyebut angka ISPA di wilayah itu lebih baik daripada di Morowali. Selain itu, Bahlil mengatakan, hilirisasi juga membuat kualitas air di sekitar industri menjadi buruk.
"Dan air di sana untuk air di Morowali waduh itu minta ampun, tapi ini jauh lebih baik dari pada Halmahera Tengah," katanya.
Namun, Bahlil mohon maklum atas dampak buruk itu. Dia berdalih itu terjadi karena hilirisasi adalah program baru. Karena itu, pemerintah belum punya pengalaman.
Kendati demikian, mantan ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) itu mengatakan hilirisasi tetap merupakan langkah baik yang diambil pemerintah.
"Memulai dari kekurangan jauh lebih baik daripada tidak memulai sama sekali dan kita akan melakukan perbaikan," tutur Bahlil.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut,skema kontrak bagi hasil migas gross split yang baru dapat membuat proyek migas non-konvensional (MNK) kembali berjalan.

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto mengatakan, setidaknya sudah ada lima kontraktor blok migas yang menyatakan minat untuk menggunakan skema baru ini. Namun, dia enggan memerinci lima kontraktor tersebut.

“Siapa dan blok mana saja, sebaiknya kita tunggu formalnya nanti, ya. Yang penting kita ciptakan iklim investasi yang menarik, untuk mendorong temuan cadangan dan produksi migas nantinya,” kata Ariana saat dihubungi Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Ariana menuturkan, salah satu proyek MNK yang nantinya berpotensi jalan kembali dengan skema gross split baru adalah Wilayah Kerja (WK) Gas Metana Batu Bara (GMB) Tanjung Enim di Sumatra Selatan.

“WK gas metana batu bara dapat menggunakannya [skema gross split baru] agar jalan dan atraktif GMB Tanjung Enim contohnya,” ujarnya.

Selain itu, proyek MNK Blok Rokan juga dapat menerapkan skema baru gross split. Ariana pun meyakini bahwa kontraktor Blok Rokan, PT Pertamina Hulu Rokan bakal mempelajari skema baru ini untuk kemungkinan diterapkan dalam pengembangan MNK Rokan.

“Permen [Peraturan Menteri] dan Kepmennya [Keputusan Menteri] baru keluar mungkin mereka [Pertamina Hulu Rokan] sedang pelajari dulu sih,” ucap Ariana.

Adapun, regulasi terbaru gross split tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Skema gross split baru menawarkan kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga 0% pada kondisi tertentu.

Selain itu, aturan gross split baru ini juga membuat wilayah kerja migas nonkonvensional lebih menarik karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93-95% di awal.

Bisnis.com, JAKARTA - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menyebut, skema kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) gross split terbaru dapat membuka peluang pengembangan lapangan migas yang lebih optimal.

Corporate Secretary PHE Arya Dwi Paramita mengatakan, adanya skema baru ini menunjukkan bentuk komitmen dan dukungan pemerintah kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

“Bentuk dukungan pemerintah untuk selalu mendukung KKKS dalam fleksibilitas bisnis hulu migas baik di skema cost recovery ataupun gross split,” kata Arya kepada Bisnis, dikutip Kamis (3/10/2024).

Arya menuturkan, PHE selaku Subholding Upstream Pertamina senantiasa menerapkan praktik-praktik terbaik di industri migas nasional dan global dalam mempertahankan tingkat produksi di lapangan guna mendukung ketahanan energi nasional.

Pertamina berharap skema baru gross split dapat mendorong pengembangan lapangan dan produksi migas ke depannya.

“Penambahan split dalam skema new gross split ini membuka peluang pengembangan yang lebih optimal,” ujarnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meyakini perombakan skema kontrak bagi hasil migas yang baru atau new gross split menjadi stimulus untuk memikat investor masuk ke sektor hulu migas nasional.

Regulasi tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split danKepmen ESDM No 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto mengatakan, pembaruan aturangross splitdilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan Pemerintah.

Adapun, salah satu poin penting dalam skema baru ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, dapat mencapai 75%-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga 0% pada kondisi tertentu.

"Kepastian 75-95% bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0%, itu kita koreksi. Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 KKKS mengajukan insentif atau diskresi," kata Ari dalam keterangan resminya, Selasa (1/10/2024).

Ariana mengatakan, ada dua wilayah kerja yang dapat segera menerapkan skema gross split baru, yakni proyek migas nonkonvensional (MNK) Blok Rokan yang dioperatori oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Kemudian, Wilayah Kerja Gas Metana Batubara (GMB) Tanjung Enim yang dioperatori KKKS asal Australia, Dart Energy (Tanjung Enim) Pte. Ltd, anak usaha NuEnergy Gas Limited. Dart Energy bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Energi Metra Enim dan PT Bukit Asam Metana Enim yang masing-masing menggenggam hak partisipasi 27,5%.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah menawarkan skema kontrak bagi hasil yang lebih menarik bagi kontraktor hulu migas melalui perombakan aturan gross split. Skema baru ini diharapkan dapat memikat lebih banyak investasi migas di Tanah Air.

Aturan baru gross split tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Bisnis.com, JAKARTA - Upaya pemerintah menarik investor hulu migas dengan memberikan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi gross split lebih besar untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dinilai tidak akan berdampak signifikan.

Regulasi tersebut tertuang melalui Peraturan Menteri ESDM No 13/2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Keputusan Menteri ESDM No 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Pengamat Ekonomi Energi UGM Fahmy Radhi mengatakan, berapapun besaran yang ditawarkan pemerintah kepada KKKS dalam hal bagi hasil ini tidak menjamin investor langsung tertarik untuk menanamkan modal pada hulu migas.

"Perubahan gross split yang terbaru itu tidak akan punya pengaruh signifikan terhadap peningkatan investasi, juga tidak akan menaikkan produksi dan lifting minyak," kata Fahmy kepada Bisnis, Rabu (2/10/2024).

Padahal, dalam beleid terbaru tersebut Kementerian ESDM memberikan kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor yang mencapai 75%-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bahkan bisa sangat rendah hingga 0% dalam kondisi tertentu.

Sayangnya, Fahmy justru melihat kontrak dengan skema cost recovery maupun gross split yang selama ini selalu diubah pemerintah tak bisa menjadi daya pikat bagi investor.

"Karena ada faktor lain yang itu menjadi daya tarik bagi investor adalah tersedianya cadangan migas di Indonesia yang sekarang ini semakin menurun," ujarnya.

Jika merujuk pada data Kementerian ESDM, realisasi produksi minyak bumi mencapai 578.000 barel minyak per hari (bopd) per Juni 2024. Sementara itu, produksi gas bumi mencapai 6.635 juta standar kaki kubik per hari (MMscfd).

Lifting minyak Indonesia telah mengalami penurunan signifikan sejak tahun 2015. Pada tahun tersebut, realisasi lifting minyak tercatat 779.000 barel per hari (bopd), sedangkan pada 2023, lifting minyak turun ke angka 605,400 bopd.

Tren serupa juga terlihat pada lifting gas, yang turun dari 1,202 juta barel setara minyak per hari (boepd) pada 2015 menjadi 960 ribu boepd pada 2023.

"Itu membuat mereka tidak tertarik dan banyak investor besar yang sama ini investasi Indonesia kan sudah keluar dari Indonesia. Yang tersisa kan tinggal investor-investor kecil," tutur Fahmy.

Dalam hal ini, Fahmy menjelaskan yang semestinya menjadi perhatian pemerintah untuk menggenjot produksi migas yakni dengan perluas eksplorasi cekungan baru yang secara geologis potensinya besar, tetapi belum terbukti ekonomis.

Ketika cadangan migas pada sumur-sumur baru tersebut telah terbukti secara geologis dan dari sisi nilai keekonomian dianggap mumpuni, maka investor akan berdatangan.

"Untuk masuk ke cekungan itu kan butuh teknologi yang cukup canggih, butuh biaya dana sebagainya. Satu-satunya cara untuk membuktikan bahwa di situ memang ada sumber minyak, maka menurut saya Pertamina harus dipaksa untuk masuk di sumur-sumur yang baru tadi," tuturnya.

Kedua, Fahmy juga menyoroti sumur-sumur migas yang lama namun belum di maksimalkan. Dia mencontohkan Blok Cepu yang disebut masih ada sejumlah area dengan potensi minyak cukup besar.

"Tapi investor-investor itu tidak mau menambah investasi, maka eksistingnya itu didorong agar lebih dioptimalkan kembali sehingga dapat menaikkan produksi tadi," pungkasnya.

Kementerian ESDM telah menerbitkan aturan baru terkait kontrak minyak dan gas bumi (migas) yang tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split sebagai pengganti Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Selain itu, ditetapkan pula Kepmen ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Salah satu poin penting pada aturan ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga nol persen pada kondisi tertentu.

Kontrak bagi hasil gross split sendiri adalah suatu kontrak bagi hasil dalam kegiatan usaha hulu migas berdasarkan prinsip pembagian gross produksi tanpa mekanisme pengembalian biaya operasi.

"Kepastian 75-95% bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0%, itu kita koreksi. Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 KKKS mengajukan insentif atau diskresi," jelas Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Ariana Soemanto dikutip dari laman Kementerian ESDM, Rabu (2/10/2024).

Selain itu, Ariana menyampaikan, aturan gross split baru ini juga membuat Wilayah Kerja Migas Non Konvensional lebih menarik, karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93-95% di awal. Hal ini dapat segera diterapkan pada WK GMB Tanjung Enim dan MNK Rokan.

Ariana melanjutkan, parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor disederhanakan dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter, agar lebih implementatif perhitungannya dan menarik di lapangan.

"Poin yang keempat adalah, ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split yang baru ini, tetapi di sini kita berikan pilihan fleksibilitas, mau pakai gross split atau cost recovery silakan, mau berpindah juga silakan. Sesuai dengan selera kontraktor," sambungnya.

Adapun poin perubahan pada Permen Kontrak Bagi Hasil antara lain adalah simplifikasi jumlah komponen. Dari 13 komponen tambahan bagi hasil disederhanakan hanya menjadi 5 yaitu jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrasruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

Poin yang kedua adalah parameter sesuai data lapangan. Nilai parameter komponen ditentukan dari studi statistik data 5 tahun terakhir, yaitu jumlah cadangan POD seluruh lapangan, rata-rata lokasi dan kedalaman lapangan, serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP), LNG platts, dan gas domestik.

"Jadi setelah evaluasi 5 tahun, nanti Bapak dan Ibu akan melihat cadangan dan PODnya itu sudah ada bukti empiris bahwa data 5 tahun terakhir terkait penemuan cadangan itu yang membentuk angka yang ada di Kepmen kita ini. Begitu pula dengan lokasi kedalaman, harga ICP, kenapa harga yang diambil titik tengahnya, itu semua berdasarkan data realisasi 5 tahun terakhir," jelas Ariana.

Selain itu, diatur pula total bagi hasil yang kompetitif. Di mana nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS migas konvensional pada rentang 75% sampai dengan 95% berdasarkan studi effective royalty rate, access to gross revenue, dan incentives. Lalu terdapat pula aturan mengenai Eksklusivitas MNK yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS MNK menggunakan fixed split 93% untuk minyak dan 95% untuk gas berdasarkan studi perbandingan keekonomian dengan lapangan di Eagleford.

Yang terakhir, mengenai tata cara, persyaratan perubahan bentuk kontrak dan fleksiblitas. Aturan ini memberikan pengaturan terkait perubahan bentuk kontrak bagi hasil dari PSC cost recovery ke gross split ataupun sebaliknya. Dengan ketentuan peralihan untuk kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Skema kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) gross split terbaru membuka peluang untuk kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) mendapatkan bagi hasil yang lebih besar.

Adapun, regulasi terbaru ini tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split dan Keputusan Menteri ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split.

Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ariana Soemanto mengatakan bahwa dengan skema gross split baru, kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor dapat mencapai 75-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga 0% pada kondisi tertentu.

"Kepastian 75-95% bagi hasil punya kontraktor. Kalau yang dulu bisa rendah sekali, bahkan bisa sampai 0%, itu kita koreksi. Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 KKKS mengajukan insentif atau diskresi," ujar Ariana dikutip dari siaran pers, Rabu (2/10/2024).

Selain itu, Ariana menyampaikan, aturan gross split baru ini juga membuat wilayah kerja migas nonkonvensional lebih menarik karena bagi hasil untuk kontraktor dapat mencapai 93-95% di awal.

Ariana mengatakan, ada dua wilayah kerja yang dapat segera menerapkan skema gross split baru dengan bagi hasil 93-95%, yakni proyek migas nonkonvensional (MNK) Blok Rokan yang dioperatori oleh PT Pertamina Hulu Rokan (PHR).

Kemudian, Wilayah Kerja Gas Metana Batubara (GMB) Tanjung Enim yang dioperatori KKKS asal Australia, Dart Energy (Tanjung Enim) Pte. Ltd, anak usaha NuEnergy Gas Limited. Dart Energy bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Energi Metra Enim dan PT Bukit Asam Metana Enim yang masing-masing menggenggam hak partisipasi 27,5%.

Adapun, aturan baru gross split juga menyederhanakan parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter, agar lebih implementatif perhitungannya dan menarik di lapangan. Lima parameter tersebut adalah jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrasruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

Selain itu, diatur pula total bagi hasil yang kompetitif, yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS migas konvensional pada rentang 75%-95%, berdasarkan studi effective royalty rate, access to gross revenue, dan incentives. Lalu, terdapat pula aturan mengenai eksklusivitas MNK yakni nilai bagi hasil (sebelum pajak) KKKS MNK menggunakan fixed split 93% untuk minyak dan 95% untuk gas, berdasarkan studi perbandingan keekonomian dengan lapangan di Eagleford.

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerbitkan regulasi terbaru terkait kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (Migas). Beleid itu dikeluarkan untuk meningkatkan daya tarik investasi migas di Indonesia.

Regulasi itu tercantum dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Aturan ini menggantikan Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2017. Selain itu, untuk mengatur Pedoman Pelaksanaan dan Komponen Kontrak Bagi Hasil Gross Split, sudah ditetapkan pula Kepmen ESDM Nomor 230.K/MG.01.MEM.M/2024.

"Pembaruan aturan ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kontraktor dan Pemerintah," kata Direktur Pembinaan Hulu Minyak dan Gas Bumi, Ariana Soemanto dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo pada Selasa, 1 Oktober 2024.

Salah satu poin yang dianggap penting oleh ESDM dalam aturan ini adalah kepastian bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor. Bahkan, bagi hasil bagi kontraktor bisa mencapai 75-95 persen.

Sementara dalam aturan yang lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga nol persen pada kondisi tertentu. "Selain itu, bagi hasil tidak kompetitif, buktinya dari 15 dari 26 Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mengajukan insentif atau diskresi," kata Ariana.

Selain itu, menurut Ariana aturan gross split baru ini juga membuat Wilayah Kerja Migas Non Konvensional akan lebih menarik. Pasalnya, sistem bagi hasil yang mencapai 93-95 persen untuk kontraktor di awal. Hal tersebut bisa segera diterapkan pada WK GMB Tanjung Enim dan MNK Rokan.

Arina juga mengatakan bahwa parameter-parameter yang menentukan besaran angka bagi hasil untuk kontraktor disederhanakan dari 13 parameter menjadi hanya 5 parameter. Hal tersebut bertujuan agar lebih implementatif perhitungannya dan menarik di lapangan.

“Ini bukan semata-mata untuk mendorong gross split yang baru ini, tetapi di sini kita berikan pilihan fleksibilitas, mau pakai gross split atau cost recovery silakan, mau berpindah juga silakan. Sesuai dengan selera kontraktor," tuturnya.

Adapun poin perubahan pada Permen Kontrak Bagi Hasil antara lain adalah simplifikasi jumlah komponen. Dari 13 komponen tambahan bagi hasil disederhanakan hanya menjadi 5 yaitu jumlah cadangan, lokasi lapangan, ketersediaan infrastruktur, harga minyak bumi, dan harga gas bumi.

Selanjutnya, parameter disesuaikan dengan data lapangan. Nilai dari parameter komponen ini didasarkan pada studi statistik data lima tahun terakhir, mencakup jumlah cadangan dari POD seluruh lapangan, rata-rata lokasi dan kedalaman lapangan, serta harga rata-rata minyak mentah Indonesia (ICP), LNG Platts, dan gas domestik.

"Jadi setelah evaluasi 5 tahun, nanti Bapak dan Ibu akan melihat cadangan dan PODnya itu sudah ada bukti empiris bahwa data 5 tahun terakhir terkait penemuan cadangan itu yang membentuk angka yang ada di Kepmen kita ini," imbuh Ariana.

Kemudian, mengenai tata cara, persyaratan perubahan bentuk kontrak dan fleksibilitas. Aturan ini memberikan pengaturan terkait perubahan bentuk kontrak bagi hasil dari PSC cost recovery ke gross split ataupun sebaliknya. Dengan ketentuan peralihan untuk kontrak yang telah ditandatangani sebelumnya.

Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) kembali melanjutkan kinerja moncer hingga Agustus 2024. Sebagai bank syariah terbesar di tanah air, laba BSI meningkat hingga 20,59% secara tahunan (YoY) pada periode tersebut.

Mengutip laporan bulanannya, BSI mencetak laba tahun berjalan sepanjang delapan bulan di 2024 senilai Rp 4,47 triliun. Sebagai perbandingan, pada periode sama tahun lalu, BSI baru mencatat laba senilai Rp 3,71 triliun.

Meski demikian, sumber laba dari pendapatan bagi hasil setelah distribusi atau pendapatan bunga bersih emiten berkode BRIS ini hanya naik tipis. Di mana, pertumbuhannya hanya sekitar 4,3% YoY menjadi Rp 11,78 triliun.

Kondisi tersebut disebabkan oleh beban bagi hasil yang memang melonjak hingga 36,32% YoY menjadi Rp 5,17 triliun. Sementara, pendapatan bagi hasil yang dimiliki BSI hanya naik 12,34% YoY menjadi Rp 16,95 triliun.

Sementara itu, pendapatan operasional lainnya juga tercatat mengalami peningkatan hingga 28,92% YoY menjadi Rp 2,72 triliun. Pendapatan berbasis komisi tercatat menjadi kontributor utama senilai Rp 1,27 triliun.

Di sisi lain, kualitas kredit dari BSI tampaknya kian membaik tercermin dari beban pencadangan yang tampak menyusut. Pada periode Agustus 2024, beban pencadangan BSI tampak menurun sekitar 29,1% YoY menjadi Rp 1,47 triliun.

Untuk penyaluran pembiayaan sendiri, dalam periode delapan bulan, BSI mencatat telah mencapai Rp 260,6 triliun. Angka tersebut naik dari periode sama tahun lalu yang hanya senilai Rp 227,8 triliun.

Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki BSI per Agustus 2024 telah mencapai Rp 297,78 triliun. Sebagai perbandingan, pada posisi Agustus 2023, DPK yang dimiliki oleh BSI senilai Rp 256,14 triliun.

Reporter: Francisca Bertha Vistika | Editor: Francisca bertha

KONTAN.CO.ID -Perusahaan makanan dan minuman (F&B) asal China Funso, secara resmi mengumumkan kehadiran mereka di Indonesia. Funso juga membuka kemitraan untuk produk minuman dan juga makanan yang berbasis ubi. ​

Funso hadir di Indonesia karena melihat potensi pasar makanan Ready to Eat semakin populer di kalangan masyarakat perkotaan yang sibuk. Berdasarkan data Euromonitor memperkirakan pertumbuhan tahunan sector F&B sebesar 6.2% dalam 5 tahun kedepan, mencerminkan potensi pasar yang besar.

Di sisi lain, nasyarakat Indonesia kini semakin terbuka terhadap pengalaman kuliner baru yang menggabungkan cita rasa unik dan konsep kreatif. Survei dari Nielsen mencatat bahwa 74% konsumen Indonesia bersedia membayar lebih untuk produk F&B yang menawarkan inovasi dan kualitas yang lebih baik.

Irene Wijaya, Direktur Funso Indonesia, mengungkapkan bahwa visi dari Funso Indonesia adalah untuk membawa kenikmatan dan keunikan racikan dan resep dari China, yang dipadukan dengan pasokan bahan baku produk lokal, guna menghasilkan produk yang memenuhi kebutuhan dan sesuai dengan pasar Indonesia secara optimal.

"Strategi ini memungkinkan kami untuk menghadirkan produk berkualitas tinggi yang sesuai dengan selera dan kebutuhan konsumen lokal. Melalui terjalinnya kerja sama antara brand Happy Sweet Potato dan investor Indonesia, Funso Indonesia bertekad untuk melokalisasi dan menghadirkan produk yang semakin dekat dengan pasar Indonesia, menghadirkan kelezatan yang lebih akrab dan relevan bagi konsumen lokal," katanya.

Funso sendiri dalam bahasa mandarin memiliki arti ubi dan memiliki target pasar yang mencakup semua kalangan mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Funso melihat adanya kebutuhan masyarakat terhadap kreativitas baru di industri F&B di Indonesia, sehingga berani hadir dengan membawakan produk-produk berbasis ubi yang dikemas dalam bentuk resep modern dan juga minuman literan seperti L Signature Kimkit Lemonade , Pistachio Smoothies.

Funso juga hadir menawarkan program kemitraan. Ada 2 konsep kemitraan berupa Lite Store dan Regular Store.Lite Store menawarkan produk semua variasi minuman dan makanan berupa Sosis dengan isian ubi cubes hadir dengan konsep Grab and Go, Lite Store menawarkan layanan yang cepat, praktis dan mudah bagi masyarakat.

Sedangkan kemitraan dengan konsep Regular Store menjual semua variasi makanan dan minuman seperti ubi brulee, crispy wrap, dan ubi fries, kemitraan konsep Regular Store menawarkan layanan yang lebih lengkap, dan cocok dinikmati masyarakat dengan teman dan keluarga.