Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) meminta agar Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) mengoptimalkan potensi-potensi untuk peningkatan produksi minyak.

SKK Migas akan mengumpulkan bos Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) migas non-Pertamina untuk membahas ihwal peningkatan produksi minyak.

Sebelumnya, SKK Migas telah mengumpulkan CEO KKKS Pertamina terkait potensi-potensi penambahan produksi dari wilayah kerjanya yang dapat mendukung upaya peningkatan lifting.

Deputi Eksplorasi, Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengungkapkan akan ada tindaklanjut setelah mengumpulkan CEO KKS Pertamina dan akan kembali mengumpulkan CEO KKKS non Pertamina untuk membahas potensi peningkatan lifting.

Benny menuturkan, saat ini banyak lapangan-lapangan yang sudah ditemukan tetapi belum dikembangkan oleh kontraktor migas.

"Kita tahu mostly tidak ekonomis. Nanti kita ingin bantu seberapa jauh ketidak-ekonomiannya, apakah ada masalah-masalah lain, apakah memang volumenya terlalu kecil, itu kami sedang maping," kata Benny di Jakarta, Kamis (31/10).

Benny menuturkan jika kontraktor migas tidak mau mengerjakan lapangan yang sudah ditemukan maka lapangan tersebut harus dikembalikan saja kepada negara.
Tetapi, Benny meminta agar kontraktor migas mau mengembangkan terlebih dahulu lapangan yang sekiranya tidak ekonomis dan akan dibantu tambahan split yang lebih besar jika diperlukan.

"Pemerintah akan bantu-bantu, karena yang penting produksi [naik]" ujar Benny.

Saat ini, kata Benny, pihaknya tengah melakukan inventarisasi agar lapangan yang sudah ditemukan bisa dikerjakan. Sebab, dalam jangka pendek strategi ini bisa meningkatkan produksi minyak.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) optimistis penemuan minyak dan gas (migas) akan terus meningkat.

Hal ini diungkapkan dalam kegiatan Indonesia Exploration Forum (IEF) yang dilaksanakan oleh SKK Migas bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di Indonesia selama 2 hari, tanggal 14 – 15 Oktober 2024 di Surabaya.

Kegiatan IEF 2024 tersebut memperkuat rasa optimis bagi SKK Migas maupun KKKS terkait potensi-potensi penemuan migas dimasa yang akan datang.

Berdasarkan catatan SKK Migas, sejak 2021, tren investasi eksplorasi terus meningkat dari US$ 0,6 miliar setara Rp 9,42 triliun (kurs Rp 15.700), meningkat 50% menjadi US$ 0,9 miliar setara Rp 14,13 triliun di tahun 2023 dan ditargetkan meningkat 100% menjadi US$ 1,8 miliar setara Rp 28,26 triliun di tahun 2024.

Hasilnya adalah sepanjang 2 tahun terakhir, Indonesia mendapatkan banyak temuan migas, termasuk 2 giant discovery Geng North dan Layaran-1 di tahun 2023.

Pada IEF 2024, SKK Migas dan KKKS membuka kunci keberhasilan eksplorasi yang menjadi pembelajaran bersama untuk menggunakan kunci-kunci tersebut sebagai lesson learn dan knowledge sharing guna meningkatkan keberhasilan eksplorasi industri hulu migas dimasa yang akan datang di setiap KKKS.

Tenaga Ahli Komisi Pengawas Menteri ESDM Shinta Damayanti menyampaikan keberhasilan ekpslorasi saat ini adalah hasil kerja 6 tahun yang lalu, dimulai di tahun 2018 dengan kegiatan G&G days, kemudian berlanjut di tahun 2019 hingga 2021 dengan kegiatan data vintage, data quality, basin modelling, updating prospective area dan lainnya.

"Di tahun 2022 muncul new exploration portofolio dan new exploration drilling campaign hingga kemudian di tahun 2023 ditemukan big fish dan giant discoveries," kata Shinta dalam keterangan resmi, Rabu (16/10).

Shinta menambahkan short term milestone seperti data regulation revision, optimization café GGR, play based working group dan lainnya. Kemudian mid term milestone seperti new acquisition in big fish potential area seperti FTG 250 ribu km2, mega survey 2D sepanjang 32.000 km, 11 studi di 20 basin dan lainnya.
Selanjutnya long term milestone dengan big fish discoveries dengan temuan diatas 100 MMBOE seperti Timpan, Manpatu, Hidayah dan lainnya, Giant Discovery temuan diatas 500 MMBOE seperti Geng North dan Layaran-1. Untuk tahun 2024, pemboran dengan target besar ada di Tangkulo-1, Astrea-1, Neb Base-3, Layaran-2, West Beluga-1, GQY-1, Ambar-4, Tedong-1, NK-1, dan lainnya.

Semantara itu, Ahmad Najihal Amal VP Exploration Technical Excellence & Coordination Pertamina Hulu Energi menyampaikan strategi Pertamina difokuskan pada kegiatan eksplorasi yang masif dan agresif dengan tiga fokus yaitu proyek offshore seperti Sulawesi Tengah, strategic partnership dengan kolaborasi bersama international oil companies (IOC) dan menetapkan target eksplorasi secara agresif. Ketiga strategi tersebut didukung dengan penyiapan SDM, sistem, data & analitik serta teknologi.

Feriyanto VP Exploration Medco E&P menyampaikan Medco fokus pada cekungan yang sudah terbukti dengan tetap melihat peluang lain untuk tumbuh. Terdapat 3 (tiga) strategi yang dilakukan Medco yaitu strategi eksplorasi, investasi dan operasional yang efisien, serta membangun strategi kemitraan dan kolaborasi dengan pihak lain.

Fuji Koesumadewi, Direktur Eksplorasi dan Pengembangan PGN Saka menyampaikan strategi untuk ke depan meliputi antara lain menjaga produksi, meningkatkan aktifvitas eksplorasi, mengimplementasikan teknologi dan membangun kolaborasi dan kemitraan. Untuk peningkatan eksplorasi PGN Saka melakukan langkah-langkah antara lain akselerasi Komitmen Kerja Pasti (KKP), pemboran sumur eksplorasi, akuisisi data seismik, dan eksplorasi di Timur Indonesia untuk mendapatkan potensi temuan besar.

Bisnis.com, JAKARTA — Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah membenahi beberapa kebijakan sektor hulu migas dalam rangka menciptakan daya tarik bagi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

Salah satunya melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen ESDM) aturan minyak dan gas (migas) terkait pajak dan mekanisme baru untuk skema Gross Split.

"Sehingga kita sedang perbaiki PP Nomor 27 Tahun 2017 dan PP Nomor 53 Tahun 2017. Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan," kata Arifin di Ditjen Migas Kementerian ESDM, Jumat (2/8/2024).

Arifin mengatakan, penyesuaian kebijakan ini dilakukan agar industri migas dapat lebih tertarik bagi Kontraktor Kontrakt Kerja Sama (KKKS).

Sebab, banyak KKKS lari ke tempat lain seperti Guyana dan Mozambik karena skema yang simple, yaitu tax dan royalti saja.

"Nah kemudian juga apa yang kita lakukan kebijakan agar migas bisa lebih menarik. Ada Indirect Tax, PPN, PDB dan Bea Masuk. Kita sedang memperbaiki PP 27 dan PP 53. PP 53 sepertinya sudah selesai," ujarnya.

Untuk CCS/CCUS, Arifin menyampaikan bahwa nantinya diusulkan sebagai biaya operasi migas. Jika tidak dilakukan, maka proyek CCS di Masela dan CCUS di Tangguh tidak akan berjalan.

Selain itu, dalam aturan baru ini akan menghapus pajak-pajak yang dianggap terlalu banyak dan membebani bagi KKKS melalui penyesuaian.

"Nanti ada pajak-pajak yang dianggap terlalu banyak membebani itu akan disesuaikan Supaya tidak numpuk-numpuk lah pajak ini," ucap Arifin.

Kemudian untuk gross split, Permen yang baru nantinya bakal menyederhanakan komponen di dalamnya dan juga memberikan tambahan split bagi KKKS agar bisa lebih menarik.

"Tadinya dari 13 komponen kita jadi 5 komponen, dan ini sudah mendapat persetujuan dari Bapak Presiden. Kemudian tambahan split bagi kontraktor bisa lebih menarik," jelasnya.

Pemerintah mencari cara agar investasi di sektor minyak dan gas bumi (migas) menarik. Langkah ini diambil agar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) minyak dan gas bumi (migas) tidak kabur ke negara lain.

Pasalnya, menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif, banyak kontraktor migas lari ke negara lain seperti Guyana, Mozambik dan Meksiko.

"Nah ini kita juga sudah mengkaji, karena negara-negara lain ternyata juga mempunyai skema kebijakan yang lebih agresif, sehingga banyak KKKS yang lari ke tempat lain, Guyana contohnya. kemudian juga Mozambik, sampai di Meksiko. Jadi mereka menggunakan skema yang sangat simpel, yaitu tax dan royalti, tidak ada yang lain-lain. Maka itu kita berusaha untuk bisa mengimbangi," terang Arifin di kantor Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Selain itu Arifin mengatakan pemerintah juga mengejar target net zero emission (NZE) meski harus menghadapi fakta jarak antara kebutuhan dan produksi migas dalam negeri semakin lebar.

"Nah ini tentu saja bisa nanti kalau ada pada saatnya undang-undang migas, ini akan di launching, tentu saja kita bisa kasih masukan-masukan lagi, karena kita memang timingnya sudah mepet, karena kita sudah punya target, target apa? Net zero dan kemudian akselerasi dari transition energy ini harus masih dipercepat, nah sementara itu masih berjalan, gap demand dan produksi dalam negeri makin melebar," jelas Arifin.

Arifin menambahkan hal lain yang tak kalah penting adalah pembangunan infrastruktur migas. Tanpa infrastruktur maka energi tersebut tak bisa disalurkan.

"Nah ini tentu saja nanti devisa dan lain sebagainya akan berpengaruh. Nah yang paling penting lagi satu ini adalah infrastruktur, baik infrastruktur energi itu baik digas maupun listrik, karena tanpa infrastruktur ini kita tidak bisa mendeliver apa-apa yang kita miliki," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA — Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal meminta pemerintah cermat dalam pemberian hak pengembangan lapangan minyak dan gas (migas) kepada calon kontraktor menyusul catatan 255 lapangan yang berhenti produksi selama 2 tahun terakhir.

Menurut Moshe, pemerintah mesti behati-hati dalam mengkaji kemampuan investasi serta keseriusan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dalam mengembangkan suatu blok migas untuk mendukung torehan produksi migas nasional.

“KKKS itu sendiri banyak sekali kejadian di mana sebenarnya mereka tidak punya kemampuan, dia mau ngambil wilayah kerja untuk dijual,” kata Moshe saat dihubungi, Kamis (11/7/2024).

Kendati pemerintah telah memiliki aturan yang rigid soal komitmen kontraktor, Moshe mengatakan, beberapa lapangan masih belum serius digarap sejumlah pengembang hingga saat ini.

Seperti diketahui, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat terdapat 38 wilayah kerja (WK) dan 225 lapangan migas yang statusnya sudah tidak berproduksi dalam 2 tahun terakhir atau masuk ke dalam kategori idle field.

Saat ini, SKK Migas tengah melakukan diskusi intensif dengan seluruh KKKS pemilik konsesi wilayah tersebut untuk kembali melakukan pengembangan lapangan.

“Pemerintah harus pinter-pinter-nya bagaimana menyikapinya memang sudah ada kebijakan-kebijakan di dalam kontrak untuk menghindari hal seperti ini, tapi tetap saja seperti itu,” kata dia.

Di sisi lain, dia mengatakan, sebagian lapangan memang tidak prospektif untuk dikembangkan lebih lanjut. Selain itu, masalah keekonomian tetap menjadi isu krusial kendati pemerintah belakangan telah memperbarui terms and condition (T&C) untuk kontrak-kontrak yang baru.

“Kesulitan keuangan di tengah jalan ternyata hasil yang didapat setelah dikembangkan tidak sesuai harapan, produksinya kecil atau tidak produktif, jadi dari sisi data harus kuat,” kata dia.

SKK Migas melaporkan sejumlah blok dan lapangan itu tidak dikembangkan kontraktor lantaran dianggap sudah tidak memiliki prospek pada saat itu.

Kendati demikan, kata dia, lembaganya terus mendorong KKKS itu untuk melanjutkan kegiatan pengembangan blok yang telah lama tidak diaktifkan.

“Sudah ada rekomendasi teknis untuk setiap lapangan tersebut, misalnya akan ada studi subsurface untuk memastikan potensinya, reaktivasi sumur atau pengeboran,” kata Hudi kepada Bisnis, dikutip Kamis (11/7/2024).

Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Ariana Soemanto menuturkan, kementeriannya terus meminta KKKS untuk segera mengusahakan bagian WK migas potensial idle tersebut atau mengembalikannya ke pemerintah.

“Terhadap bagian WK migas yang potensial, namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan. Saat ini, sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi,” kata Ariana lewat siaran pers, Minggu (7/7/2024).

Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Kriteria bagian WK migas potensial yang idle tersebut, antara lain terdapat lapangan produksi yang selama 2 tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (PoD) selain PoD ke-1 yang tidak dikerjakan selama 2 tahun berturut-turut.

Selain itu, juga apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama 3 tahun berturut-turut.

IDXChannel - Kementerian ESDM berupaya mengoptimalisasi produksi migas. Salah satunya dengan meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) untuk segera mengembangkan bagian Wilayah Kerja (WK) migas potensial yang tidak diusahakan (idle).

Hal tersebut sesuai Keputusan Menteri ESDM tentang Pedoman Pengembalian Bagian Wilayah Kerja Potensial yang Tidak Diusahakan Dalam Rangka Optimalisasi Produksi Migas.

Kriteria Bagian Wilayah Kerja (WK) Migas potensial yang idle tersebut antara lain terdapat lapangan produksi selama dua tahun berturut-turut tidak diproduksikan, atau terdapat lapangan dengan plan of development (POD) selain POD ke-1 yang tidak dikerjakan selama dua tahun berturut-turut.

Selain itu, apabila terdapat struktur pada WK eksploitasi yang telah mendapat status discovery dan tidak dikerjakan selama tiga tahun berturut-turut.

"Terhadap bagian Wilayah Kerja (WK) Migas yang potensial namun idle, perlu dilakukan upaya, tidak bisa terus didiamkan. Saat ini sedang diinventarisasi dan segera diambil upaya optimalisasi. Setidaknya ada 4 upaya optimalisasi yang nantinya dapat dilakukan," kata Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Ariana Soemanto di Jakarta, Minggu ( 7/7/2024).

Pertama, KKKS diminta segera mengerjakan Bagian WK potensial yang idle tersebut.

"Dalam hal diperlukan perbaikan keekonomian dapat diajukan kepada Kementerian ESDM melalui SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA)," kata Ariana.

Kedua, KKKS mengerjakan Bagian WK potensial yang idle tersebut melalui kerja sama dengan Badan Usaha lain untuk penerapan teknologi tertentu secara kelaziman bisnis. Ketiga, KKKS mengusulkan Bagian WK potensial yang idle tersebut untuk dikelola lebih lanjut oleh KKKS lain sesuai ketentuan peraturan perundangan.

Keempat, KKKS melakukan pengembalian Bagian WK potensial yang idle tersebut kepada Menteri ESDM, dengan mempertimbangkan kewajiban pasca operasi, kewajiban pengembalian data hulu migas, dan kewajiban lainnya, untuk selanjutnya ditetapkan dan ditawarkan menjadi WK baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Keempat upaya tersebut sesuai evaluasi, rencana, dan tata waktu yang direkomendasikan oleh SKK Migas atau Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA).

Sebagaimana diketahui, pemerintah terus aktif mendorong peningkatan eksplorasi dan produksi migas. Lelang blok migas dibuat lebih menarik dengan perbaikan ketentuan kontrak di antaranya yaitu bagi hasil kontraktor dapat mencapai 50 persen, dahulu hanya sekitar 15-30 persen.

Selain itu, pemerintah dapat memberikan insentif hulu migas dalam rangka mendukung keekonomian kontraktor.

(FRI)