REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah menanggapi kontroversi soal penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 terkait pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menurut dia, lebih baik memberikan edukasi untuk perlindungan kepada remaja terkait seksualitas dan kesehatan ketimbang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja. Dia menjelaskan, seharusnya pemerintah memperkuat edukasi kesehatan reproduksi.

"Jadi daripada membagikan alat kontrasepsi itu lebih baik edukasi kesehatan reproduksi pada remaja. Itu harus kita perkuat menurut saya. Itu yang menjadi PR kita," ujar Tri saat dihubungi Republika, Rabu (7/8/2024).

Dia mengatakan, rendahnya pengetahuan anak-anak dan remaja tentang hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) saat ini menjadi salah satu problem terbesar di Indonesia. Karena itu, menurut dia, sekolah dan keluarga berperan penting untuk melakukan edukasi tentang masalah ini kepada mereka.

"Mungkin di kelompok-kelompok pengajian kita untuk anak-anak remaja itu tuh juga jarang sekali. Justru bicara tentang HKSR itu seringkali dianggap tabu. Justru dianggap mengajarkan seks bebas. Itu akarnya sebenarnya," ucap Tri.

Selain itu, menurut dia, program-program pemerintah untuk edukasi terkait HKSR itu juga tidak kontinyu. Sehingga, anak-anak dan remaja di Indonesia pun mencari informasi soal itu di media sosial, yang belum tentu mereka akan mendapatkan pengetahuan komprehensif. "Jadi itu beberapa hal yang membuat rendahnya pengetahuan anak dan remaja terkait HKSR," kata Tri.

"Banyaknya kasus Kehamilan tidak diinginkan (KTD), banyaknya kasus kekerasan seksual, Banyaknya kasus perkawinan anak itu kan muaranya pada lemahnya atau rendahnya edukasi HKSR untuk remaja ini," jelas dia.

Karena itu, menurut dia, seharusnya yang lebih ditekankan dan diformalkan dalam peraturan pemerintah tersebut adalah tentang penguatan edukasi reproduksi kesehatan. Dia pun meminta kepada masyarakat Indonesia agar tidak terjebak dalam kontroversi soal penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja tersebut.

"Jangan sampai publik kita itu hanya terjebak pada kontroversi itu, karena kita justru sekarang ini kita perlu segera mengedukasi. Energi kita jangan habis karena itu," jelas Tri.

Dia menambahkan, semua kementerian/lembaga terkait harus segera melakukan edukasi soal HKSR ini untuk anak-anak dan remaja. Bahkan, sekolah-sekolah juga harus melakukan hal yang sama.

"Karena, dimana mau bicara tentang Indonesia Emas 2045, sementara angka perkawinan anak masih tinggi, kekerasan seksual tinggi angkanya," kata Tri.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan bahwa wajar apabila terjadi pro dan kontra dari masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

Padahal, dia menekankan bahwa aturan ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit. Khususnya, dari bahaya kekerasan seksual dan seks bebas sebelum menikah.

“Ya, memang kan ada pandangan pasti terjadi kontra antara satu pandangan dari sisi kesehatan satu pandangan dari sisi etik dan agama. Pasti selama itu tidak akan ketemu, tetapi kan mesti jalan tengah. Harus solusinya dong [makanya aturan ini dibuat],” tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (6/8/2024).

Sekadar informasi, salah satu beleid yang menjadi sorotan dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan itu lantaran pemerintah bakal mengatur penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom, IUD, dan pil KB hanya boleh digunakan oleh remaja yang sudah menikah.

Menurut catatan Bisnis, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk juga dari sisi penggunaan kontrasepsi.

“Namun penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” katanya dikutip dari siaran resmi, Selasa (6/8/2024).

Syahril menuturkan bahwa alat kontrasepsi hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah untuk dapat menunda kehamilan hingga umur yang aman untuk hamil. Sebab, pernikahan dini akan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Risiko anak yang dilahirkan akan menjadi stunting juga sangat tinggi

Dalam PP Kesehatan tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. Lantas, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja.

Syahril menambahkan agar masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut, dan aturan itu akan diperjelas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan dari PP tersebut.

Aturan turunan tersebut juga akan memperjelas mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Norma dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan khususnya di Pasal 103 ayat (4) huruf e menimbulkan polemik. Ketentuan tersebut memuat tentang pelayanan kesehatan reproduksi kepada anak usia sekolah dan remaja paling sedikit di antaranya menyediakan alat kontrasepsi. Poin ini yang menjadi pemicu polemik di publik.

Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Jakarta Prof Ahmad Tholabi Kharlie mempertanyakan norma yang memberi amanat penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja. Menurut dia, norma tersebut dapat menimbulkan pemahaman yang salah di publik.

“Pada ketentuan di Pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak sekolah dan remaja menjadi titik krusial norma ini. Masalahnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut pada norma tersebut, karena disebut “cukup jelas," kata Tholabi dalam keterangannya, Selasa (6/8/2024).

Menurut dia, norma tersebut akan menimbulkan tafsir yang beragam di tengah publik yang cenderung berkonotasi negatif khususnya ditujukan kepada anak sekolah dan remaja. Padahal di sisi yang lain, kata Tholabi, alat kontrasepsi secara medis menjadi salah satu instrumen untuk pengendalian angka kehamilan sekaligus pencegahan penularan penyakit kelamin.

Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Jakarta ini mempertanyakan mekanisme penyusunan khususnya pada norma tersebut. Padahal, kata Tholabi, dalam UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), telah disebutkan secara terang mengadopsi metode penyusunan peraturan perundang-undangan seperti Regulatory Impact Analysis (RIA) serta metode Rule, Opprtunity, Cacapity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI).

“Sayangnya pada norma soal kontrasepsi itu tak mencerminkan aktivasi RIA dan ROCCIPI saat penyusunan norma tersebut,” sebut Tholabi.

Tholabi menyerukan kementerian dan lembaga terkait dapat memberi penjelasan di tengah publik atas norma yang menimbulkan polemik. Bahkan, Tholabi menyarankan untuk merevisi norma khusus tentang kontarsepsi tersebut.

“Kami mengusulkan lembaga atau kementerian terkait agar menjelaskan ke publik ihwal norma tersebut, termasuk menempuh opsi merevisi atas norma tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja,” ucap Tholabi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklarifikasi soal isu alat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi remaja. Hal ini menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

Salah satu isi aturan itu memuat upaya pemerintah meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit. Layanan tersebut termasuk memastikan kesehatan reproduksi untuk remaja dimana pemerintah akan menggalakan pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayanan kesehatan reproduksi.

Program tersebut antara lain mengedukasi tentang sistem, fungsi, dan proses reproduksi; menjaga kesehatan reproduksi; perilaku seksual berisiko dan akibatnya; keluarga berencana; serta melindungi diri dan mampu menolak hubungan seksual.

Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril MPH menjelaskan edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk juga penggunaan kontrasepsi.

“Penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” kata Syahril dalam keterangannya pada Selasa (6/8/2024).

“Jadi, penyediaan alat kontrasepsi itu hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah untuk dapat menunda kehamilan hingga umur yang aman untuk hamil,” lanjut Syahril.

Syahril menegaskan pernikahan dini akan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Risiko anak yang dilahirkan akan menjadi stunting juga sangat tinggi.

Sehingga sesuai dengan ketentuan dalam PP tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko.

"Dengan demikian, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja," ujar Syahril.

Syahril menambahkan agar masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut. Nantinya aturan itu akan diperjelas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan dari PP tersebut.

"Aturan turunan tersebut juga akan memperjelas mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak," ujar Syahril.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama DKI Jakarta menentang aturan terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar yang tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) Kesehatan anyar.

Adapun, dalam Pasal 103 PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan disebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayan kesehatan.

Dalam lanjutan aturan tersebut, pada Pasal 103 ayat 4 (e) disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reporduksi yang dimaksud paling sedikit meliputi deteksi dini penyakit, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.

Menanggapi aturan baru tersebut, Ketua LP Ma'arif Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Sudarto mengatakan PP tentang Kesehatan menuai kritik yang cukup banyak dari hampir semua kalangan.

Pasalnya, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tentang Kesehatan itu mencakup beberapa program kesehatan termasuk kesehatan sistem reproduksi.

Menurutnya terdapat pasal yang sangat bias dan berpotensi menimbulkan penafsiran hukum liar. Pasal 103 mengenai upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja pada Ayat (4) butir “e” menyebutkan tengang penyediaan alat kontrasepsi.

"Klausul utuh dalam satu pasal ini dapat menimbulkan anggapan masyarakat, bahwa alih-alih ingin mengeliminasi penyebaran HiV Aids, [emerintah malah seakan melegitimasi hubungan seksual pada anak usia sekolah dan remaja," katanya dalam keterangan resminya, Selasa (6/8/2024).

Dia menambahkan, penyediaan alat kontrasepsi dalam konteks usia sekolah dan remaja tidak dijelaskan lebih lanjut.

Untuk itu, LP Ma’arif NU DKI Jakarta, meminta kepada pemerintah untuk mervisi beberapa klausul pasal yang bias dan liar ini.

"Kalaupun dalih pemerintah seumpama itu semua ditujukan kepada remaja yang sudah menikah, maka klausul pada pasal tersebut harus dipertegas. Atau bahkan dihilangkan. Sebagaimana PP Kesehatan yang sudah ada sebelumnya, PP Nomor 61 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Reproduksi juga mengatur pelayanan kesehatan reproduksi remaja di Pasal 11 dan Pasal 12. Namun, tidak ada yang menyebutkan penyediaan pelayanan kontrasepsi terhadap remaja," jelasnya.