REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Anggota Komisi VIII DPR RI Luqman Hakim menyoroti aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja. Ia khawatir beleid tersebut dapat berpotensi menimbulkan persepsi ‘pelegalan’ terhadap aktivitas seks bebas atau seks di luar nikah.

Aturan soal penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi). Aturan ini terkait dengan upaya kesehatan reproduksi yang salah satunya melalui upaya kesehatan sistem reproduksi sesuai siklus hidup.

“Pelaksanaan aturan tentang kesehatan reproduksi remaja harus dipastikan jangan menjadi pintu bagi seks bebas di kalangan remaja,” kata Luqman dalam keterangan pers yang diterima Republika pada Rabu (7/8/2024).

Luqman menggarisbawahi makna penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja dapat menciptakan persepsi salah mengenai seksualitas di usia remaja.

"Dengan adanya akses langsung ke alat kontrasepsi, ada risiko bahwa remaja akan menganggap seksualitas sebagai sesuatu yang dapat diatasi dengan mekanisme teknis semata, tanpa memperhatikan aspek emosional, moral, dan sosial yang penting,” ujar Politisi Fraksi PKB itu.

Luqman juga mengamati Indonesia saat ini menghadapi banyaknya isu tentang reproduksi remaja. Mulai dari kehamilan usia dini, fenomena seks di luar nikah, hingga pernikahan anak. Hanya saja, Luqman menilai seharusnya aturan dibuat perlu memperhatikan nilai-nilai budaya dan agama yang menjadi aspek penting bagi masyarakat Indonesia.

“Program ini harus memastikan bahwa remaja memahami bukan hanya mekanisme teknis dari kontrasepsi, tetapi juga risiko dan konsekuensi jangka panjang dari perilaku seksual prematur,” ujar Luqman.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Aisyiyah, Tri Hastuti Nur Rochimah menanggapi kontroversi soal penyediaan alat kontrasepsi untuk siswa dan remaja yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 terkait pelaksanaan Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menurut dia, lebih baik memberikan edukasi untuk perlindungan kepada remaja terkait seksualitas dan kesehatan ketimbang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja. Dia menjelaskan, seharusnya pemerintah memperkuat edukasi kesehatan reproduksi.

"Jadi daripada membagikan alat kontrasepsi itu lebih baik edukasi kesehatan reproduksi pada remaja. Itu harus kita perkuat menurut saya. Itu yang menjadi PR kita," ujar Tri saat dihubungi Republika, Rabu (7/8/2024).

Dia mengatakan, rendahnya pengetahuan anak-anak dan remaja tentang hak Kesehatan Seksual dan Reproduksi (HKSR) saat ini menjadi salah satu problem terbesar di Indonesia. Karena itu, menurut dia, sekolah dan keluarga berperan penting untuk melakukan edukasi tentang masalah ini kepada mereka.

"Mungkin di kelompok-kelompok pengajian kita untuk anak-anak remaja itu tuh juga jarang sekali. Justru bicara tentang HKSR itu seringkali dianggap tabu. Justru dianggap mengajarkan seks bebas. Itu akarnya sebenarnya," ucap Tri.

Selain itu, menurut dia, program-program pemerintah untuk edukasi terkait HKSR itu juga tidak kontinyu. Sehingga, anak-anak dan remaja di Indonesia pun mencari informasi soal itu di media sosial, yang belum tentu mereka akan mendapatkan pengetahuan komprehensif. "Jadi itu beberapa hal yang membuat rendahnya pengetahuan anak dan remaja terkait HKSR," kata Tri.

"Banyaknya kasus Kehamilan tidak diinginkan (KTD), banyaknya kasus kekerasan seksual, Banyaknya kasus perkawinan anak itu kan muaranya pada lemahnya atau rendahnya edukasi HKSR untuk remaja ini," jelas dia.

Karena itu, menurut dia, seharusnya yang lebih ditekankan dan diformalkan dalam peraturan pemerintah tersebut adalah tentang penguatan edukasi reproduksi kesehatan. Dia pun meminta kepada masyarakat Indonesia agar tidak terjebak dalam kontroversi soal penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja tersebut.

"Jangan sampai publik kita itu hanya terjebak pada kontroversi itu, karena kita justru sekarang ini kita perlu segera mengedukasi. Energi kita jangan habis karena itu," jelas Tri.

Dia menambahkan, semua kementerian/lembaga terkait harus segera melakukan edukasi soal HKSR ini untuk anak-anak dan remaja. Bahkan, sekolah-sekolah juga harus melakukan hal yang sama.

"Karena, dimana mau bicara tentang Indonesia Emas 2045, sementara angka perkawinan anak masih tinggi, kekerasan seksual tinggi angkanya," kata Tri.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo angkat bicara mengenai aturan penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah yang tertera dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 28/2024. Menurut Hasto, pemberian alat kontrasepsi harus tepat sasaran.

"Remaja yang menjelang nikah harus ingat, dalam undang-undang itu diperbolehkan membeli alat kontrasepsi pada anak umur 15-17 asalkan sudah menikah. Oleh karena itu, yang diberikan alat kontrasepsi jangan yang masih SMP dan belum menikah," ujar Hasto dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Ia menegaskan, pembelian alat kontrasepsi juga mesti sesuai dengan norma agama."Yang diperbolehkan beli alat kontrasepsi sebetulnya harus disesuaikan dengan norma agama juga. Kalau mau menikah, harus berjanji sebelum sah jangan melakukan hubungan seksual," ucapnya.

Sehubungan dengan peningkatan kualitas remaja agar mereka terhindar dari zina, Hasto juga mengingatkan orang tua agar mendidik anak sesuai zamannya."Didiklah anak sesuai zamannya karena anak tidak dilahirkan di zamanmu. Itu arahan para ulama yang saya kutip. Maka kita yang menyesuaikan, bukan anak-anak kita yang menyesuaikan dengan kita," paparnya.

Ia juga mengemukakan pentingnya mempersiapkan pernikahan untuk menjaga kualitas perempuan dan bayi di 1.000 hari pertama kehidupan (usia 0-2 tahun). Dia juga mengingatkan para calon pengantin agar mengonsumsi makanan bergizi seimbang.

"Daging sapi dan lele, lebih baik lele karena protein lele lebih tinggi dari daging sapi. Omega tiga dan DHA-nya lebih tinggi dari daging sapi yang mengandung lemak jenuh. Ingat ya, semua ikan sangat baik," katanya.

Hasto juga mengingatkan bahwa calon pengantin harus belajar dan memperhatikan panjang badan anak."Nanti kalau punya anak usia tiga tahun gendut, jangan gembira kalau panjang atau tingginya tidak sesuai dengan umur," ucap Hasto.

Pernyataan menkes..

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin buka suara soal penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah yang terdapat di Pasal 103 ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Alat kontrasepsi itu disediakan bukan untuk kalangan pelajar secara umum, melainkan untuk anak usia pelajar yang sudah menikah.

Budi mengatakan, alat kontrasepsi itu diarahkannya untuk remaja yang melakukan pernikahan dini. Dengan begitu, anak-anak remaja dapat menunda kehamilan hingga siap secara fisik dan mental untuk memiliki anak. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko pada ibu dan bayi yang dilahirkan.

"Teman-teman jangan salah tangkap. Ini justru untuk bukan untuk anak-anak sekolah, (tapi) untuk orang menikah di usia sekolah," kata dia di Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2024).

Menurut Budi, saat ini masih banyak remaja usia sekolah yang telah melakukan pernikahan. Namun, negara tak memiliki kuasa untuk melarang remaja yang ingin melakukan pernikahan dini karena satu dan lain hal. Apalagi, pernikahan dini kerap dianggap sebagai budaya oleh sebagian masyarakat.

Dampak dari pernikahan dini itu disebut tak main-main. Salah satu risiko yang bisa terjadi adalah anak yang dilahirkan dari orang tua berusia remaja mengalami stunting. Tak hanya itu, kehamilan pada ibu berusia remaja juga berisiko menyebabkan kematian ibu, juga kematian bayi.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie mempertanyakan norma yang memberi amanat penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja. Menurut dia, norma tersebut dapat menimbulkan pemahaman yang salah di publik.

Seperti diketahui, norma dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan khususnya di Pasal 103 ayat (4) huruf e menimbulkan polemik. Pasalnya, peraturan ini memuat tentang pelayanan kesehatan reproduksi kepada anak usia sekolah dan remaja dengan menyediakan alat kontrasepsi.

“Pada ketentuan di Pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak sekolah dan remaja menjadi titik krusial norma ini. Masalahnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut pada norma tersebut, karena disebut cukup jelas," ujar Tholabi dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Menurut dia, norma tersebut akan menimbulkan tafsir yang beragam di tengah publik yang cenderung berkonotasi negatif khususnya ditujukan kepada anak sekolah dan remaja. Padahal di sisi yang lain, kata Tholabi, alat kontrasepsi secara medis menjadi salah satu instrumen untuk pengendalian angka kehamilan sekaligus pencegahan penularan penyakit kelamin.

“Pendidikan seks bagi anak sekolah dan remaja merupakan hal yang penting. Tetapi menyediakan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja satu bagian yang tidak pada tempatnya,” ucap Tholabi.

Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Jakarta ini mempertanyakan mekanisme penyusunan khususnya pada norma tersebut. Padahal, kata Tholabi, dalam UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), telah disebutkan secara terang mengadopsi metode penyusunan peraturan perundang-undangan seperti Regulatory Impact Analysis (RIA) serta metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI).

“Sayangnya pada norma soal kontrasepsi itu tak mencerminkan aktivasi RIA dan ROCCIPI saat penyusunan norma tersebut,” kata Tholabi.

Dia pun menyerukan kementerian dan lembaga terkait dapat memberi penjelasan di tengah publik atas norma yang menimbulkan polemik. Bahkan, Tholabi menyarankan untuk merevisi norma khusus tentang kontarsepsi tersebut.

“Kami mengusulkan lembaga atau kementerian terkait agar menjelaskan ke publik ihwal norma tersebut, termasuk menempuh opsi merevisi atas norma tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja,” ujar Tholabi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sendiri telah mengklarifikasi soal isu alat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi remaja. Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril mengatakan, penyediaan alat kontrasepsi tersebut hanya untuk remaja yang sudah menikah.

“Penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” ujar Syahril dalam keterangannya pada Selasa (6/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Guru Besar Ilmu Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ahmad Tholabi Kharlie mempertanyakan norma yang memberi amanat penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja. Menurut dia, norma tersebut dapat menimbulkan pemahaman yang salah di publik.

Seperti diketahui, norma dalam Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan khususnya di Pasal 103 ayat (4) huruf e menimbulkan polemik. Pasalnya, peraturan ini memuat tentang pelayanan kesehatan reproduksi kepada anak usia sekolah dan remaja dengan menyediakan alat kontrasepsi.

“Pada ketentuan di Pasal 103 ayat (4) huruf e tentang penyediaan alat kontrasepsi sebagai bagian dari pelayanan kesehatan reproduksi bagi anak sekolah dan remaja menjadi titik krusial norma ini. Masalahnya, tidak ada penjelasan lebih lanjut pada norma tersebut, karena disebut cukup jelas," ujar Tholabi dalam siaran persnya di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Menurut dia, norma tersebut akan menimbulkan tafsir yang beragam di tengah publik yang cenderung berkonotasi negatif khususnya ditujukan kepada anak sekolah dan remaja. Padahal di sisi yang lain, kata Tholabi, alat kontrasepsi secara medis menjadi salah satu instrumen untuk pengendalian angka kehamilan sekaligus pencegahan penularan penyakit kelamin.

“Pendidikan seks bagi anak sekolah dan remaja merupakan hal yang penting. Tetapi menyediakan alat kontrasepsi bagi anak sekolah dan remaja satu bagian yang tidak pada tempatnya,” ucap Tholabi.

Wakil Rektor Bidang Akademik UIN Jakarta ini mempertanyakan mekanisme penyusunan khususnya pada norma tersebut. Padahal, kata Tholabi, dalam UU No 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PPP), telah disebutkan secara terang mengadopsi metode penyusunan peraturan perundang-undangan seperti Regulatory Impact Analysis (RIA) serta metode Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology (ROCCIPI).

“Sayangnya pada norma soal kontrasepsi itu tak mencerminkan aktivasi RIA dan ROCCIPI saat penyusunan norma tersebut,” kata Tholabi.

Dia pun menyerukan kementerian dan lembaga terkait dapat memberi penjelasan di tengah publik atas norma yang menimbulkan polemik. Bahkan, Tholabi menyarankan untuk merevisi norma khusus tentang kontarsepsi tersebut.

“Kami mengusulkan lembaga atau kementerian terkait agar menjelaskan ke publik ihwal norma tersebut, termasuk menempuh opsi merevisi atas norma tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah dan remaja,” ujar Tholabi.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sendiri telah mengklarifikasi soal isu alat kontrasepsi yang diperuntukkan bagi remaja. Juru Bicara Kemenkes, Mohammad Syahril mengatakan, penyediaan alat kontrasepsi tersebut hanya untuk remaja yang sudah menikah.

“Penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” ujar Syahril dalam keterangannya pada Selasa (6/8/2024).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA—Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto mengkritisi pasal penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dalam Peraturan Pemeritah No. 28 tahun 2024 tentang Kesehatan. Edy ingin Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dipanggil ke Parlemen guna menjelaskan duduk perkaranya.

Edy menyebut Komisi IX bakal mengupayakan pemanggilan Kemenkes guna memberi penjelasan soal PP kesehatan itu. Edy menyinggung aturan itu diteken saat masa reses anggota DPR RI.

"Oh pasti (Kemenkes dipanggil DPR), karena peraturan pemerintah ini ditandatangani pada saat kami reses maka kami akan mengusulkan pada pimpinan pada saat Rapat dengan Kemenkes tentu akan membicarakan itu," kata Edy kepada wartawan di kompleks Parlemen, Selasa (6/8/2024).

Edy menegaskan penyediaan alat kontrasepsi seperti diatur dalam PP Kesehatan malah memantik kontroversi. Karena itu, Edy mendorong Kementerian Kesehatan (Kemenkes) punya konsep jelas soal ini.

"Pada rapat ke depan bagaimana bentuk penyediaan alat kontrasepsi bagi anak sekolah remaja ini yang tanda tanya. Opo yo Kemenkes mau kasih kondom ke anak sekolah terus dia dibagi? Kan kita tidak tahu semua nih seperti apa konsepnya," ujar Edy.

Selain itu, Edy memantau kondom sebenarnya telah dijual bebas di toko swalayan modern. Karena itu, politisi PDIP itu mengingatkan pentingnya edukasi terhadap generasi muda supaya tidak terjerat seks bebas.

"Tetapi toh sekarang kondom banyak tuh di Indomaret jadi anak-anak saya kira mudah mengakses dan mudah memperoleh. Karena itu kita harus banyak membuka diri untuk seksualitas terutama untuk anak dan remaja sedini mungkin sehingga mereka paham apa itu arti seksualitas," ujar Edy.

Edy juga menegaskan agar generasi muda wajib dilindungi dari seks bebas. "Sehingga mereka tidak jatuh dalam free sex lalu pernikahan dini karena hamil duluan ini semua merusak generasi yang akan datang," ujar Edy.

Penjelasan Kemenkes..

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengklarifikasi terkait pasal tentang penyediaan alat kontrasepsi bagi remaja dan anak usia sekolah menyusul terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

Juru Bicara Kemenkes Mohammad Syahril MPH menjelaskan edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk juga penggunaan kontrasepsi.“Penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” kata Syahril dalam keterangannya pada Selasa (6/8/2024).

“Jadi, penyediaan alat kontrasepsi itu hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah untuk dapat menunda kehamilan hingga umur yang aman untuk hamil,” lanjut Syahril.

Syahril menegaskan pernikahan dini akan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Risiko anak yang dilahirkan akan menjadi stunting juga sangat tinggi. Sesuai dengan ketentuan dalam PP tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. "Dengan demikian, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja," ujar Syahril.

Syahril menambahkan agar masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP 28/2024, aturan itu akan diperjelas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan."Aturan turunan tersebut juga akan memperjelas mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak,"kata Syahril.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin buka suara soal penyediaan alat kontrasepsi untuk anak usia sekolah yang terdapat di Pasal 103 ayat 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Alat kontrasepsi itu disediakan bukan untuk kalangan pelajar secara umum, melainkan untuk anak usia pelajar yang sudah menikah.

Budi mengatakan, alat kontrasepsi itu diarahkannya untuk remaja yang melakukan pernikahan dini. Dengan begitu, anak-anak remaja itu dapat menunda kehamilan hingga siap secara fisik dan mental untuk memiliki anak. Hal itu dilakukan untuk mencegah terjadinya risiko pada ibu dan bayi yang dilahirkan.

"Teman-teman jangan salah tangkap. Ini justru untuk bukan untuk anak-anak sekolah, (tapi) untuk orang menikah di usia sekolah," kata dia di Jakarta Selatan, Selasa (6/8/2024).

Menurut Budi, saat ini masih banyak remaja usia sekolah yang telah melakukan pernikahan. Namun, negara tak memiliki kuasa untuk melaranh remaja yang ingin melakukan pernikahan dini karena satu dan lain hal. Apalagi, pernikahan dini kerap dianggap sebagai budaya oleh sebagian masyarakat.

Dampak dari pernikahan dini itu disebut tak main-main. Salah satu risiko yang bisa terjadi adalah anak yang dilahirkan dari orang tua berusia remaja mengalami stunting. Tak hanya itu, kehamilan pada ibu berusia remaja juga berisiko menyebabkan kematian ibu, juga kematian bayi.

Di sisi lain, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tak bisa melarang pernikahan dini. Untuk itu, diperlukan edukasi kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya pernikahan di usia remaja. Pun harus menikah, orang tua harus menunda kehamilan hingga usia ibu setidaknya sudah lebih dari 20 tahun.

"Itu sebabnya kami berikan kontrasepsi. Kontrasepsi ini diberikan untuk remaja yang menikah dini. Kan kami enggak bisa larang (orang nikah dini)," kata Budi.

Ihwal implementasi penyediaan alat kontrasepsi itu, ia mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah. Dengan begitu, penyediaan alat kontrasepsi itu tidak salah sasaran.

"Nanti implementasinya saya harus bekerja sama dengan kepala daerah untuk memastikan jadi jangan salah sasaran, tapi juga sekaligus mendidik budaya bangsa Indonesia ini kalau bisa. Yuk pernikahannya dibikin jangan remaja-remaja menikah dan kalau bisa kehamilannya ditunda sesudah umur 20 tahun," kata dia.

Bisnis.com, JAKARTA – Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko menyampaikan bahwa wajar apabila terjadi pro dan kontra dari masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.

Padahal, dia menekankan bahwa aturan ini merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan layanan promotif dan preventif atau mencegah masyarakat menjadi sakit. Khususnya, dari bahaya kekerasan seksual dan seks bebas sebelum menikah.

“Ya, memang kan ada pandangan pasti terjadi kontra antara satu pandangan dari sisi kesehatan satu pandangan dari sisi etik dan agama. Pasti selama itu tidak akan ketemu, tetapi kan mesti jalan tengah. Harus solusinya dong [makanya aturan ini dibuat],” tuturnya di kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (6/8/2024).

Sekadar informasi, salah satu beleid yang menjadi sorotan dalam PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan itu lantaran pemerintah bakal mengatur penggunaan alat kontrasepsi seperti kondom, IUD, dan pil KB hanya boleh digunakan oleh remaja yang sudah menikah.

Menurut catatan Bisnis, Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengatakan edukasi terkait kesehatan reproduksi termasuk juga dari sisi penggunaan kontrasepsi.

“Namun penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, melainkan hanya diperuntukkan bagi remaja yang sudah menikah dengan tujuan menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” katanya dikutip dari siaran resmi, Selasa (6/8/2024).

Syahril menuturkan bahwa alat kontrasepsi hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah untuk dapat menunda kehamilan hingga umur yang aman untuk hamil. Sebab, pernikahan dini akan meningkatkan risiko kematian ibu dan anak. Risiko anak yang dilahirkan akan menjadi stunting juga sangat tinggi

Dalam PP Kesehatan tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. Lantas, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja.

Syahril menambahkan agar masyarakat tidak salah persepsi dalam menginterpretasikan PP tersebut, dan aturan itu akan diperjelas dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan dari PP tersebut.

Aturan turunan tersebut juga akan memperjelas mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak.

Bisnis.com, JAKARTA - Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama DKI Jakarta menentang aturan terkait dengan penyediaan alat kontrasepsi untuk pelajar yang tertuang dalam peraturan pemerintah (PP) Kesehatan anyar.

Adapun, dalam Pasal 103 PP 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan disebutkan bahwa upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja paling sedikit berupa pemberian komunikasi, informasi, dan edukasi, serta pelayan kesehatan.

Dalam lanjutan aturan tersebut, pada Pasal 103 ayat 4 (e) disebutkan bahwa pelayanan kesehatan reporduksi yang dimaksud paling sedikit meliputi deteksi dini penyakit, pengobatan, rehabilitasi, konseling, dan penyediaan alat kontrasepsi.

Menanggapi aturan baru tersebut, Ketua LP Ma'arif Nahdlatul Ulama DKI Jakarta, Sudarto mengatakan PP tentang Kesehatan menuai kritik yang cukup banyak dari hampir semua kalangan.

Pasalnya, PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tentang Kesehatan itu mencakup beberapa program kesehatan termasuk kesehatan sistem reproduksi.

Menurutnya terdapat pasal yang sangat bias dan berpotensi menimbulkan penafsiran hukum liar. Pasal 103 mengenai upaya kesehatan sistem reproduksi usia sekolah dan remaja pada Ayat (4) butir “e” menyebutkan tengang penyediaan alat kontrasepsi.

"Klausul utuh dalam satu pasal ini dapat menimbulkan anggapan masyarakat, bahwa alih-alih ingin mengeliminasi penyebaran HiV Aids, [emerintah malah seakan melegitimasi hubungan seksual pada anak usia sekolah dan remaja," katanya dalam keterangan resminya, Selasa (6/8/2024).

Dia menambahkan, penyediaan alat kontrasepsi dalam konteks usia sekolah dan remaja tidak dijelaskan lebih lanjut.

Untuk itu, LP Ma’arif NU DKI Jakarta, meminta kepada pemerintah untuk mervisi beberapa klausul pasal yang bias dan liar ini.

"Kalaupun dalih pemerintah seumpama itu semua ditujukan kepada remaja yang sudah menikah, maka klausul pada pasal tersebut harus dipertegas. Atau bahkan dihilangkan. Sebagaimana PP Kesehatan yang sudah ada sebelumnya, PP Nomor 61 Tahun 2014 mengenai Kesehatan Reproduksi juga mengatur pelayanan kesehatan reproduksi remaja di Pasal 11 dan Pasal 12. Namun, tidak ada yang menyebutkan penyediaan pelayanan kontrasepsi terhadap remaja," jelasnya.