JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi berkomitmen untuk mendongkrak rasio kepesertaan masyarakat dalam koperasi.

Hal itu diungkapkan Budi Arie setelah menerima audiensi dengan Forum Komunikasi Koperasi Besar Indonesia (Forkom KBI) di kantor Kemenkop, Jakarta Selatan, Kamis (7/11/2024).

“Dengan jumlah penduduk Indonesia yang hampir 300 juta, anggota koperasinya tidak sampai 10 persen,” kata Budi Arie dalam siaran pers Kemenkop, Jumat (8/11/2024).

Padahal, lanjut dia, koperasi telah menjadi tulang punggung di sejumlah negara maju seperti di Amerika Serikat, Jepang, hingga Eropa.

Menkop Budi Arie menambahkan, dengan semakin bertambahnya anggota koperasi, sumber daya untuk menggalang kekuatan agar koperasi tumbuh lebih besar semakin terbuka lebar.

"Dalam 10 tahun terakhir, jumlah anggota koperasi di Indonesia memang tidak bergerak hanya berkisar di angka 25 juta orang, maka saya ingin tingkatkan jumlah anggota koperasi hingga 60 juta orang,” ujar Budi Arie.

Budi Arie juga menegaskan komitmennya untuk melakukan pembenahan secara total terhadap koperasi-koperasi di Indonesia.

“Jika ada koperasi yang dikategorikan besar tapi jumlah anggotanya hanya segelintir orang saja, maka koperasi tersebut perlu dievaluasi,” kata Budi Arie.

Dalam pertemuan dengan Forkom KBI tersebut, Budi Arie juga mengajak para pegiat koperasi untuk melakukan diskusi bulanan terkait kendala perkoperasian. Dia juga menyampaikan tugas yang menjadi penting saat ini adalah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian untuk segera disahkan menjadi Undang-Undang (UU).

“Sudah 32 tahun, koperasi hanya mengacu pada UU No 25 Tahun 1992. Dan saya kira ini sudah kuno dan tak sesuai lagi dengan tuntutan digitalisasi dewasa ini. UU Koperasi yang baru harus selesai dalam 100 hari kerja,” kata Budi Arie.

KEDIRI, investor.id – Ratusan koperasi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur, terancam dibubarkan karena tidak melaksanakan aktivitas dalam beberapa tahun dan kepengurusan yang tidak jelas. Mereka juga tidak menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) hingga tiga tahun terakhir.

Wakil Bupati Kediri Dewi Maria Ulfa, mengatakan jumlah tersebut ada sekitar 200 dari total 865 koperasi binaan Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro (Diskopusmik). Koperasi-koperasi tersebut sebagian besar bergerak dengan model bisnis simpan pinjam.

“Dari total 865 koperasi, sebagian 72% bergerak di simpan pinjam. Dan yang belum RAT 200-an,” kata Dewi, seusai memperingati Hari Koperasi Nasional ke-77 di Convention Hall SLG Kediri, Rabu (14/7/2024).

Dewi menerangkan, sejauh ini masih mempelajari alasan sejumlah koperasi tersebut tidak melaksanakan aktivitas dan RAT dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut, mayoritas koperasi yang belum melakukan RAT tersebut lemah dalam kepengurusan dan administrasi.

Maka dari itu, pihaknya melalui Diskopusmik bakal melakukan evaluasi terhadap keberadaan para koperasi itu. “Makanya kita evaluasi. Kadang mereka ini kelemahan ada di administrasinya seperti menyepelekan dan yang penting anggota melakukan pembayaran. Padahal kita perlu laporan untuk akuntabilitas,” jelas Dewi.

Diskopusmik berencana mencabut badan hukum dan membubarkan sejumlah koperasi dimaksud apabila tidak segera melakukan perubahan. “Biar dievaluasi, kalau benar-benar tidak berubah biar badan hukumnya dicabut agar tidak disalahgunakan,” imbuh Dewi.

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Kediri Buat Santoso, membenarkan bahwa dari 865 koperasi itu, ada sebanyak 200 koperasi yang tidak melaksanakan aktivitas dalam beberapa tahun dan kepengurusan yang tidak jelas.

Koperasi-koperasi tersebut dinilai sebagai koperasi yang tidak tertib. “Kalau tiga tahun berturut-turut tidak melaksanakan RAT otomatis akan dilakukan pembubaran koperasi,” pungkas dia.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Koperasi merupakan sekumpulan orang yang memiliki kepentingan bersama, baik secara ekonomi, sosial, hingga kepentingan budaya.

Untuk memenuhi kebutuhan ekonomi para anggotanya, mereka akan membentuk sebuah usaha bersama (koperasi) yang nantinya dikelola atau dikendalikan secara bersama-sama.

Koperasi terbangun dari prinsip yang berbeda dengan perusahaan pada umumnya. Koperasi lebih mementingkan kesejahteraan ekonomi seluruh anggotanya.

Baca juga: Mengenal Fungsi dan Jenis Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia

Sejarah koperasi di Indonesia

Mengutip laman Dinkopukm Grobogan, dalam tradisi para pendirinya, anggota koperasi berkiblat pada nilai-nilai etik. Seperti kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan peduli sesama.

Prinsip koperasi di Indonesia sudah lebih dulu terkonsepkan. Pasalnya, International Cooperative Alliance (ICA) telah menetapkan konsep koperasi sejak 1995. Sedangkan, Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 pasal 5 sudah berdiri sebelumnya.

Prinsip koperasi menurut Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 pasal 5, antara lain sebagai berikut:

1. Keanggotan bersifat suka rela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis.
3. Pembagian usaha dilakukan secara adil dan merata sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan Perkoperasian.
7. Kerja sama antarkoperasi.

Baca juga: Jangan Sampai Ketipu! Kenali Ciri-ciri Koperasi Simpan Pinjam yang Aman

Perkembangan Koperasi di Indonesia

Secara skala besar, perkembangan koperasi di Indonesia sangat memiliki dampak sosial ekonomi yang cukup terasa, serta berkontribusi besar terhadap masyarakat Tanah Air.

Koperasi telah menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, perekmbangan koperasi tak hanya sejarah panjang semata. Melainkan juga berdampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat lokal.

Itulah beberapa informasi terkait koperasi yang ada di Indonesia saat ini. Semoga informasi ini bermanfaat ya. (Syarief Muhammad Syafiq)

(ANN)