Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memperkirakan ada anggaran Rp 2,15 triliun yang belum dihabiskan hingga akhir tahun ini. Anggaran ini kurang optimal diserap karena empat kendala, salah satunya korupsi BTS 4G.

Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi menyebutkan, realisasi anggaran kementeriannya Rp 8,06 triliun dari pagu Rp 17,78 triliun per Agustus. Dengan begitu, masih ada sisa anggaran Rp 9,72 triliun.

Bila dilihat secara total hingga akhir tahun, prognosis atau perkiraan realisasi anggaran Kominfo Rp 15,63 triliun dari pagi anggaran Rp 17,78 triliun, sehingga masih ada Rp 2,15 triliun yang belum diserap.

Budi Arie Setiadi memerinci empat penyebab anggaran tak sepenuhnya terserap, yakni:

1. Kasus hukum BTS 4G yang masih berjalan pada 2023 mengakibatkan terhambatnya pembangunan BTS 4G, sehingga operasional maintenance yang telah dianggarkan dari sumber dana penerimaan negara bukan pajak atau PNBP belum terealisasi optimal

Pelaku korupsi BTS 4G yakni eks Menteri Kominfo Johnny G Plate, yang divonis 15 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada November tahun lalu.

2. Service level agreement atau SLA untuk akses internet di beberapa lokasi maslh dalam tahap evaluasi.

SLA adalah kontrak antara penyedia dan pengguna layanan yang menjabarkan layanan apa dan bagaimana standar yang akan disediakan penyedia layanan.

3. Belum ditandatanganinya rencana implementasi kerja sama alias implementation arrangement pada program digital broadcasting system.

Program ini bakal didanai dari pinjaman luar negeri, sementara proses pinjaman dan hibah luar negeri ini tidak sepenuhnya dalam kewenangan Kominfo.

4. Pembangunan Pusat Data Nasional di Batam

“Pembangunan fasilitas ini masih dalam proses pemenang lelang consultant service,” ujar Budi dalam Rapat Kerja dengan Anggota Komisi I DPR di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta, Rabu (4/9).

Kominfo Minta Tambahan Anggaran Rp 13 Triliun

Kominfo meminta agar anggaran 2025 ditambah Rp 13,27 triliun menjadi Rp 20,99 triliun. Alasannya, alokasi yang diberikan oleh Kementerian Keuangan alias Kemenkeu menyusut dibandingkan tahun ini.

Budi Arie Setiadi memerinci anggaran Kominfo per tahun:

• 2020: Rp 8,09 triliun
• 2021: Rp 24,13 triliun
• 2022: Rp 26,37 triliun
• 2023: Rp 16,78 triliun
• 2024: Rp 17,78 triliun
• 2025: Rp 7,72 triliun

Kominfo sudah mengirimkan surat untuk penambahan anggaran ke Menteri Keuangan pada 7 Agustus.

Alokasi penggunaan pagu anggaran kominfo sebesar Rp 7,72 triliun itu bakal dibagi ke dalam lima program, yakni:

1. Pagu program penyediaan infrastruktur, teknologi informasi, dan komunikasi alias TIK: Rp 3,5 triliun
2. Pagu program pengelolaan spektrum frekuensi standar perangkat dan layanan publik: Rp 490,69 miliar
3. Pagu program pemangaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK: Rp 1,35 triliun
4. Pagu program komunikasi publik: Rp 220,88 miliar
5. Pagu program dukungan manajemen: Rp 2,16 triliun

Mahkamah Agung memangkas hukuman vonis penjara mantan Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kominfo Anang Achmad Latif dari 18 tahun menjadi 10 tahun. Anang terlibat kasus korupsi menara internet Base Transceiver Station alias BTS 4G.

"Tolak Kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa dengan perbaikan pidana menjadi pidana penjara selama 10 tahun," demikian amar putusan MA Nomor 4103 K/Pid.Sus/2024 yang dikutip dari laman Informasi Perkara MA di Jakarta, Jumat (26/7).

Sementara itu, hukuman denda yang dijatuhkan di tingkat kasasi sama dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi alias Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yakni Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara.

Selain itu, hukuman uang pengganti yang diputus oleh Mahkamah Agung juga sama dengan Pengadilan Tipikor Jakarta, yakni Rp 5 miliar. “Uang ini dikompensasikan dengan uang titipan Rp 6.711.204.000,00, sehingga uang Rp 1.711.204.500 dikembalikan kepada Terdakwa melalui Tia Mutia Hasna," demikian amar putusan.

Putusan tersebut diputus oleh Desnayeti selaku ketua majelis dengan dua anggota, Agustinus Purnomo Hadi dan Yohanes Priyana pada Kamis, 18 Juli.

Majelis hakim menyatakan Anang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan Tindak Pidana Pencucian Uang alias TPPU dalam penyediaan infrastruktur BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominso 2020-2022.

Anang Latif dinyatakan terbukti melanggar Pasal 2 ayat 1 juncto Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan TPPU.

Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan vonis 18 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar subsider enam bulan penjara terhadap Anang Achmad Latif.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar menghormati keputusan Mahkamah Agung yang memangkas hukuman vonis penjara Anang Latif. “Ini sudah putusan Mahkamah Agung, dan ini sudah upaya hukum terakhir, sudah berkekuatan hukum tetap, maka kami menghormati putusan pengadilan,” kata dia, Sabtu (27/7).

Meski demikian, Kejaksaan masih menunggu salinan berkas putusan tersebut untuk menentukan langkah selanjutnya.