Jakarta: Sektor digital menjadi salah satu faktor penting dan juga penentu kemajuan negara. Sudah banyak negara melakukan transformasi digital karena menawarkan potensi yang sangat besar untuk perkembangan negara, mulai dari sisi bisnis, tata kelola, layanan kesehatan dan pendidikan, hingga pengelolaan sumber daya berkelanjutan.

Langkah dan upaya melakukan transformasi digital ini telah dilakukan pemerintah Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo selama 10 tahun terakhir. Pemerintah sadar banyak dampak positif dari transformasi digital sehingga digitalisasi bukan lagi sekadar pilihan, tapi menjadi sebuah keharusan untuk tetap relevan dan kompetitif di era yang serba cepat.

Pandemi covid-19 menjadi momentum paling krusial bagi pemerintah melakukan transformasi digital semakin masif. Situasi pandemi juga memberikan momentum perubahan pola pikir masyarakat untuk melakukan konversi digital di setiap lini kehidupan.
Dimulai dari sektor pendidikan. Saat pandemi covid-19, sekolah-sekolah dan juga perguruan tinggi harus menerapkan kegiatan belajar mengajar secara online untuk mendukung kebijakan menjaga jarak yang diterapkan pemerintah. Bukan hanya itu. Kondisi ini juga mendorong pelaku usaha kecil berjualan via dunia maya.

Mengacu pada data Bank Indonesia, jumlah transaksi digital selama PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) April 2020 mencapai 64,48 persen, dan volume transaksi digital juga tumbuh sebesar 37,35 persen secara years on years. Masyarakat telah beralih ke platform digital yang memungkinkan mereka untuk tetap dapat beraktivitas dan bersosialisasi di tengah pandemi. Dengan meletakkan fondasi transformasi digital, kualitas layanan publik meningkat pesat serta menghasilkan keandalan baru di tiap wilayah.

Baca juga: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi: Pembangunan Infrastruktur untuk Pemerataan Pembangunan dan Peningkatan Konektivitas

Pembangunan infrastruktur digital menjadi modal awal untuk memberikan akses internet kepada semua orang. Dengan demikian, tidak ada lagi blank spot, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sukses bangun infrastruktur telekomunikasi

Selama 10 tahun masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo memberi perhatian lebih pada pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Timur dan daerah 3T. Hasilnya, pun cukup memuaskan. Masyarakat di daerah 3T mulai mengakses internet.

Salah satu contoh keberhasilan pembangunan infrastruktur telekomunikasi di wilayah Timur dan 3T adalah daerah Agats di Asmat, Papua Selatan. Banyak masyarakat di wilayah tersebut mendapatkan akses internet oleh layanan internet gratis Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (BAKTI Kominfo).

Selain itu, ada juga layanan BAKTI AKSI yang turut hadir di sejumlah titik fasilitas Agats. Puskesmas Agats jadi salah satu tempat yang mendapat layanan internet tersebut. BAKTI AKSI merupakan program penyediaan layanan Internet menggunakan teknologi fiber optic, radio link, dan VSAT.

Program BAKTI AKSI tersebar di layanan-layanan publik di seluruh Indonesia seperti sekolah, balai latihan kerja, puskesmas, kantor desa, pos TNI, serta lokasi publik lainnya.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi yang masif dilakukan Pemerintah selama 10 tahun terakhir dinilai berhasil mengubah kualitas kehidupan rakyat, melesat menjadi jauh lebih baik, terutama masyarakat di daerah 3T. Dengan adanya pembangunan infrastruktur ini, mereka telah merasakan peningkatan kesejahteraan ekonomi, sebagai buah dari dari kemudahan akses internet di wilayahnya.

"Guru menggunakan akses internet BAKTI AKSI untuk mengakses Platform Merdeka Belajar. Kegiatan belajar mengajar mengatasi masalah kejenuhan peserta didik. Dengan adanya internet, guru dapat memvisualisasikan materi ajar," ujar guru honorer SMP Negeri di Pulau Komodo, Ramayana.

Transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik

Selain pembangunan infrastruktur telekomunikasi, pemerintah juga melakukan transformasi sistem berbasis elektronik. Salah satunya dengan menerapkan Online Single Submission (OSS).

Penerapan OSS terbukti telah memudahkan pelaku usaha dalam pengurusan izin, e-catalog untuk produk UMKM, serta penerapan teknologi keuangan seperti e-commerce dan QRIS.

Dampak positif dari penerapan OSS ini dirasakan oleh salah satu pelaku UMKM jamu di Lampung, Budhe Sam. Ia mengaku telah menjalankan usahanya secara digital. Menurutnya, hal ini memudahkan dan melancarkan usahanya di zaman yang serba digital saat ini.

"Biar enggak ribet. Enggak perlu repot cari kembalian, tukar uang besar ke sana kemari, enggak ribet, uangnya bisa langsung masuk rekening," kata Budhe Sam.

Tak hanya itu. Pemerintah Indonesia juga mengembangkan ekosistem INA Digital guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya, dan efisien.

Transformasi digital lainnya yang dilakukan pemerintah adalah dengan menghadirkan dua aplikasi layanan kesehatan, PeduliLindungi dan Satu Sehat. Kedua aplikasi tersebut menjadi contoh nyata keberhasilan dalam meningkatkan akses layanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Dalam konteks penanganan pandemi covid-19, aplikasi Peduli Lindungi berperan penting dalam memantau dan mengontrol penyebaran virus. Aplikasi ini tidak hanya membantu pemerintah dalam memetakan penyebaran covid-19 tetapi juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi terkait kesehatan mereka. Dengan lebih dari 100 juta pengguna, Peduli Lindungi telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat dalam menjalani protokol kesehatan.

Kebijakan menerapkan aplikasi PeduliLindungi ini mendapat respons positif dari warga saat itu. Salah satu warga dari Kendari, Ramli. Ia mengungkapkan bahwa penerapan aplikasi tersebut merupakan langkah tepat yang diambil pemerintah dalam mengatasi covid-19 yang hingga saat ini masih terus berlanjut.

"Kan ini tinggal di-scan (dipindai) saja, mudah juga diterapkan. Ini akan sangat membantu pemerintah di masa pandemi yang kita tidak tahu kapan ujungnya," katanya.

Begitu juga dengan warga lainnya asal Kediri, Yolanda. Ia menyambut positif penggunaan aplikasi tersebut.

"Gampang. Jadi kalau sudah dipindai, kita langsung bisa masuk. Saya sendiri sudah dua kali vaksin," kata Yolanda.

Setelah pandemi, pemerintah meluncurkan aplikasi Satu Sehat, yang bertujuan untuk mengintegrasikan semua layanan kesehatan dalam satu platform. Aplikasi ini memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, mulai dari pendaftaran rumah sakit hingga konsultasi dokter secara daring. Ini merupakan langkah besar dalam mendorong digitalisasi layanan kesehatan dan meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah terpencil.

Baca juga: 10 Tahun Pemerintahan Jokowi, Pembangunan IKN jadi Gebrakan Baru untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

"Lewat SatuSehat, masyarakat tidak perlu lagi membawa berkas rekam medis fisik jika harus berpindah rumah sakit. Semua resume rekam medis telah terekam secara digital di SatuSehat yang terintegrasi dengan PeduliLindungi. Masyarakat bisa akses resume tersebut melalui ponsel di mana pun dan kapan pun," kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Literasi digital nasional meningkat

Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi beberapa tahun terakhir, terdapat peningkatan indeks literasi digital nasional. Jika mengacu pada Road Map Literasi Digital 2020-2024, maka literasi digital Indonesia tahun 2022 tercatat berada pada indeks 3,54 dari pengukuran skala 5.

Meskipun masih berada di level sedang, angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 0,05 poin dibandingkan 2021 yang masih berada di level 3,49. Bahkan jika dibandingkan pada tahun 2020, indeks literasi digital nasional 2022 meningkat 0,08 poin.

Kini, pemerintah melalui Kominfo terus berupaya untuk meningkatkan indeks literasi digital nasional. Salah satunya dengan meluncurkan Program Literasi Digital Nasional yang menargetkan 50 juta masyarakat terliterasi hingga 2024. Program ini melibatkan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi dan organisasi masyarakat, untuk menyediakan pelatihan dan edukasi di seluruh Indonesia.

Sebelumnya di tahun 2021, penyelenggaraan program literasi digital ini dilaksanakan melalui 20 ribu pelatihan dengan capaian literasi digital sebanyak 12,3 juta orang. Pada 2022, literasi digital ditargetkan sebanyak 5,5 juta orang. Kemudian, pada 2023 ditargetkan mampu menjangkau sebanyak 12,4 juta.

Pengesahan Perpres Publisher Rights

Selama satu dekade pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), salah satu pencapaian besar yang patut diapresiasi adalah pengesahan Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas pada 20 Februari 2024. Perpres ini juga dikenal sebagai Perpres Publisher Rights.

Aturan ini menjadi landasan penting dalam pengelolaan ruang digital yang lebih aman, produktif, dan inklusif, serta memastikan keberlanjutan industri media di era digital.

"Setelah sekian lama, setelah melalui perdebatan panjang, akhirnya kemarin saya menandatangani Peraturan Presiden tentang Tanggung Jawab (Perusahaan) Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas, atau yang kita kenal sebagai Perpres Publisher Rights,” ujar Presiden Jokowi pada Puncak Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2024 di Ecoventional Hall, Ecopark, Ancol, Jakarta, Selasa 20 Februari 2024.

Dalam konteks ini, Publisher Rights dihadirkan sebagai solusi untuk melindungi ekosistem pers dari dominasi platform digital besar seperti Google, Facebook, dan Instagram, yang selama ini kerap mengambil keuntungan dari konten berita tanpa kompensasi yang adil bagi penerbit.

Peraturan ini menjadi sangat krusial karena di tengah disrupsi digital, banyak perusahaan media tradisional terancam keberlanjutannya. Preferensi masyarakat yang lebih mengutamakan media sosial membuat distribusi konten berita melalui platform digital mendominasi ruang publik.

Perpres Publisher Rights mewajibkan platform-platform tersebut memberikan kompensasi kepada perusahaan pers lokal atas konten yang mereka gunakan, dengan tujuan mendukung jurnalisme berkualitas.

Kehadiran Perpres Publisher Rights mendapat respons yang cukup positif. Salah satunya dari Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu. Ia mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Publisher Rights. Peraturan itu dinilai bisa berdampak positif bagi industri media massa.

"Ya bersyukur karena bisa memberikan keadilan bagi insan pers untuk pembagian pendapatan iklan, juga menghambat diinformasikan dan peningkatan ekosistem digitalisasi yang lebih baik," kata Ninik kepada Media Indonesia, Selasa, 20 Februari 2024.

Sementara itu, Direktur Pemberitaan Media Indonesia Abdul Kohar menilai penerbitan Perpres Publisher Rights menjadi angin segar bagi insan media.

"Aturan soal Publisher Rights ini seharusnya bisa memperbaiki ekosistem industri media. Media-media konvensional sebagai pemilik hak penerbitan mestinya bisa memperoleh manfaat dari aturan ini," kata Abdul Kohar.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) BAKTI Kominfo menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Satgas yang diketuai oleh Sarwoto Atmosutarno ini menyampaikan keberhasilan untuk memberi rekomendasi penyelesaian masalah, terutama terkait pembangunan infrastruktur base tranceiver station (BTS) 4G dan hot backup satellite (HBS).

Pada program BTS 4G, Satgas telah mengawal penyelesaian total proyek 5.618 BTS 4G bernilai capex Rp12,045 triliun dan opex sebesar Rp144,878 miliar per bulan. Per 18 Oktober 2024, dari target pembangunan 5.618 lokasi BTS 4G (628 BTS di antaranya yang berada dalam keadaan kahar terus diselesaikan) BAKTI telah berhasil menyelesaikan 5.321 lokasi on-air.

Sejumlah 297 lokasi lainnya dalam tahap pembangunan karena terkendala masalah kahar keamanan di wilayah Papua. Adapun untuk program HBS, sesuai dengan pertimbangan dan usulan dari manajemen BAKTI, Satgas merekomendasikan pengakhiran kontrak HBS dengan pengembalian 100% dan nilai cost of money sebesar Rp3,5 triliun.

Dalam masa-masa akhir pendampingan oleh Satgas, BAKTI baru-baru ini juga meraih penghargaan Best Transition Leader dalam ajang “GCG Awards 2024” yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan CNBC Indonesia. Ini menunjukkan perubahan signifikan yang dilakukan BAKTI dalam tata kelola dan praktik good corporate governance.

“Kami telah menyelesaikan tugas kami dengan paripurna, terutama menyangkut dua isu besar di BAKTI Kominfo, yaitu BTS 4G dan HBS. Untuk BTS 4G kami memberi beberapa rekomendasi tentang keberlanjutan kontrak capex maupun kontrak operasional dan pemeliharaan," ujar Sarwoto dalam siaran pers, Jumat (18/10/2024).

Satgas, sambungnya, juga rekomendasi solusi atas penyelesaian daerah kahar keamanan dan geografis. Untuk satelit HBS, Satgas merekomendasikan untuk mengakhiri kontrak karena peluncuran satelit utama SATRIA 1 telah berjalan sesuai skenario dan anggarannya direalokasikan untuk penyediaan remote 2 terminal ground segment SATRIA 1. Tujuannya adalah agar tidak membebani APBN rupiah murni.

Sementara itu, Menkominfo Budi menyampaikan bahwa penyelesaian program BTS 4G menjadi salah satu tugas yang diamanahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya.

Menurutnya, capaian ini merupakan hasil nyata kepemimpinan Presiden Jokowi untuk memastikan keberhasilan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

"Oleh karenanya saya menyampaikan apresiasi kepada Satgas BAKTI Kominfo yang telah menyelesaikan tugas dengan sukses. Kepercayaan yang saya berikan kepada Satgas terbukti menghasilkan keberhasilan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara yang signifikan diperoleh BAKTI, juga antara lain berkat pendampingan dan kerja keras dari Satgas,” jelasnya.

Budi berharap bahwa format satgas ini dapat dipakai sebagai model atau acuan pembelajaran untuk debottleneck dan penyelesaian proyek-proyek di pemerintahan dan lembaga yang memerlukan koordinasi lintas-lembaga dalam rangka minimalisasi risiko sekaligus mendapatkan solusi yang mengedepankan good governance.

Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar ikut memuji kinerja Satgas Bakti yang menurutnya sangat membantu lewat sejumlah rekomendasi dari unsur-unsur yang kompeten dalam bidangnya masing-masing di pemerintahan.

"Proyek BTS 4G berhasil dilanjutkan dan puncaknya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo akhir tahun 2023 lalu, salah satunya juga berkat rekomendasi dari Satgas,” ujarnya.

Dia pun menyampaikan apresiasi kepada Menkominfo dan Wamen Kominfo yang telah dengan cemerlang menginisiasi Satgas BAKTI.

"Juga penghargaan yang sangat tinggi kepada Bapak Ketua dan seluruh anggota Satgas yang mengawal dengan cerdas kelanjutan dan strategi bisnis proyek-proyek infrastruktur BAKTI Kominfo,” imbuhnya.

Adapun, Satgas BAKTI Kominfo dibentuk melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 472 Tahun 2023, pada 12 Oktober 2023. Satuan tugas ini dibentuk dalam rangka percepatan penyelesaian dan optimalisasi program penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi di BAKTI Kominfo.

Dalam pertimbangan Menkominfo, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan rekomendasi untuk menyelesaikan berbagai kendala yang
bersifat strategis maupun operasional di bidang hukum dan kebijakan operasional, dalam rangka percepatan penyelesaian dan optimalisasi program infrastruktur telekomunikasi dan informasi.

Satgas dengan nama lengkap “Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian dan Optimalisasi Program Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika” ini bertugas untuk menyelesaikan kendala yang ada, melanjutkan, dan menyelesaikan program-program dengan tepat waktu.

Tugas Satgas BAKTI Kominfo

1. Memastikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi yang memfasilitasi penyediaan akses internet di wilayah 3T oleh BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi pembangunan BTS, penyediaan jaringan serat optik Palapa Ring,
penyediaan HBS dan pengoperasian SATRIA-1 untuk diselesaikan dan dioperasikan dengan tepat waktu, tepat program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Menyelesaikan secara cepat dengan solusi strategis terhadap permasalahan dan hambatan (debottlenecking) di bidang hukum, kebijakan pelaksanaan dan keuangan, serta dilaksanakan dengan proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Memberikan arahan kebijakan penyelesaian dan rekomendasi tindakan kepada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pelaksanaan kerja dan kerja sama dengan para pihak

4. Memberikan arahan dan rekomendasi strategis kepada BAKTI Kominfo untuk perbaikan model kegiatan dan proses bisnisnya.

Susunan Satgas BAKTI

Pengarah:

• Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika;
• Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika;

Ketua:

• Sarwoto Atmosutarno, Staf Khusus Menkominfo;

Wakil Ketua:

• Fadhilah Mathar, Direktur Utama BAKTI Kominfo;

Sekretaris:

• Sudarmanto, Plt. Direktur Sumber Daya dan Administrasi, BAKTI Kominfo;

Anggota:

• Danny Januar Ismawan, Direktur Infrastruktur, BAKTI Kominfo;
• Marvels Parsaoran Situmorang, Direktur Pengembangan Pita Lebar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan dan Pos Informatika, Kominfo;
• Ivan Santoso, Inspektur I, Inspektorat Jenderal Kominfo;
• Hermanto, Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung RI;
• Arif Wibawa, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
• Sutrisno, Direktur Investigasi II pada Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
• Emin A. Muhaemin, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
• Raden Ari Widianto, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, Lembaga Kebijakan Pengadaan

Bisnis.com, JAKARTA - Satuan Tugas (Satgas) BAKTI Kominfo menyampaikan laporan akhir pelaksanaan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika RI (Menkominfo) Budi Arie Setiadi.

Satgas yang diketuai oleh Sarwoto Atmosutarno ini menyampaikan keberhasilan untuk memberi rekomendasi penyelesaian masalah, terutama terkait pembangunan infrastruktur base tranceiver station (BTS) 4G dan hot backup satellite (HBS).

Pada program BTS 4G, Satgas telah mengawal penyelesaian total proyek 5.618 BTS 4G bernilai capex Rp12,045 triliun dan opex sebesar Rp144,878 miliar per bulan. Per 18 Oktober 2024, dari target pembangunan 5.618 lokasi BTS 4G (sejumlah 628 BTS di antaranya yang berada dalam keadaan kahar terus diselesaikan) BAKTI telah berhasil menyelesaikan 5.321 lokasi on-air.

Sejumlah 297 lokasi lainnya dalam tahap pembangunan karena terkendala masalah kahar keamanan di wilayah Papua. Adapun untuk program HBS, sesuai dengan pertimbangan dan usulan dari manajemen BAKTI, Satgas merekomendasikan pengakhiran kontrak HBS dengan pengembalian 100% dan nilai cost of money sebesar Rp3,5 triliun.

Dalam masa-masa akhir pendampingan oleh Satgas, BAKTI baru-baru ini juga meraih penghargaan Best Transition Leader dalam ajang “GCG Awards 2024” yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan CNBC Indonesia. Ini menunjukkan perubahan signifikan yang dilakukan BAKTI dalam tata kelola dan praktik good corporate governance.

“Kami telah menyelesaikan tugas kami dengan paripurna, terutama menyangkut dua isu besar di BAKTI Kominfo, yaitu BTS 4G dan HBS. Untuk BTS 4G kami memberi beberapa rekomendasi tentang keberlanjutan kontrak capex maupun kontrak operasional dan pemeliharaan," ujar Sarwoto dalam siaran pers, Jumat (18/10/2024).

Satgas, sambungnya, juga rekomendasi solusi atas penyelesaian daerah kahar keamanan dan geografis. Untuk satelit HBS, Satgas merekomendasikan untuk mengakhiri kontrak karena peluncuran satelit utama SATRIA 1 telah berjalan sesuai skenario dan anggarannya direalokasikan untuk penyediaan remote 2 terminal ground segment SATRIA 1. Tujuannya adalah agar tidak membebani APBN rupiah murni.

Sementara itu, Menkominfo Budi menyampaikan bahwa penyelesaian program BTS 4G menjadi salah satu tugas yang diamanahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepadanya.

Menurutnya, capaian ini merupakan hasil nyata kepemimpinan Presiden Jokowi untuk memastikan keberhasilan pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

"Oleh karenanya saya menyampaikan apresiasi kepada Satgas BAKTI Kominfo yang telah menyelesaikan tugas dengan sukses. Kepercayaan yang saya berikan kepada Satgas terbukti menghasilkan keberhasilan dan kemanfaatan untuk masyarakat. Efisiensi anggaran dan peningkatan penerimaan negara yang signifikan diperoleh BAKTI, juga antara lain berkat pendampingan dan kerja keras dari Satgas,” jelasnya.

Budi berharap bahwa format satgas ini dapat dipakai sebagai model atau acuan pembelajaran untuk debottleneck dan penyelesaian proyek-proyek di pemerintahan dan lembaga yang memerlukan koordinasi lintas-lembaga dalam rangka minimalisasi risiko sekaligus mendapatkan solusi yang mengedepankan good governance.

Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar ikut memuji kinerja Satgas Bakti yang menurutnya sangat membantu lewat sejumlah rekomendasi dari unsur-unsur yang kompeten dalam bidangnya masing-masing di pemerintahan.

"Proyek BTS 4G berhasil dilanjutkan dan puncaknya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo akhir tahun 2023 lalu, salah satunya juga berkat rekomendasi dari Satgas,” ujarnya.

Dia pun menyampaikan apresiasi kepada Menkominfo dan Wamen Kominfo yang telah dengan cemerlang menginisiasi Satgas BAKTI.

"Juga penghargaan yang sangat tinggi kepada Bapak Ketua dan seluruh anggota Satgas yang mengawal dengan cerdas kelanjutan dan strategi bisnis proyek-proyek infrastruktur BAKTI Kominfo,” imbuhnya.

Adapun, Satgas BAKTI Kominfo dibentuk melalui Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Nomor 472 Tahun 2023, pada 12 Oktober 2023. Satuan tugas ini dibentuk dalam rangka percepatan penyelesaian dan optimalisasi program penyediaan infrastruktur telekomunikasi dan informasi di BAKTI Kominfo.

Dalam pertimbangan Menkominfo, diperlukan koordinasi, sinkronisasi, dan rekomendasi untuk menyelesaikan berbagai kendala yang
bersifat strategis maupun operasional di bidang hukum dan kebijakan operasional, dalam rangka percepatan penyelesaian dan optimalisasi program infrastruktur telekomunikasi dan informasi.

Satgas dengan nama lengkap “Satuan Tugas Percepatan Penyelesaian dan Optimalisasi Program Penyediaan Infrastruktur Telekomunikasi dan Informasi pada Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika” ini bertugas untuk menyelesaikan kendala yang ada, melanjutkan, dan menyelesaikan program-program dengan tepat waktu.

Tugas Satgas BAKTI Kominfo

1. Memastikan pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informasi yang memfasilitasi penyediaan akses internet di wilayah 3T oleh BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika meliputi pembangunan BTS, penyediaan jaringan serat optik Palapa Ring,
penyediaan HBS dan pengoperasian SATRIA-1 untuk diselesaikan dan dioperasikan dengan tepat waktu, tepat program sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Menyelesaikan secara cepat dengan solusi strategis terhadap permasalahan dan hambatan (debottlenecking) di bidang hukum, kebijakan pelaksanaan dan keuangan, serta dilaksanakan dengan proses yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Memberikan arahan kebijakan penyelesaian dan rekomendasi tindakan kepada BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk pelaksanaan kerja dan kerja sama dengan para pihak

4. Memberikan arahan dan rekomendasi strategis kepada BAKTI Kominfo untuk perbaikan model kegiatan dan proses bisnisnya.

Susunan Satgas BAKTI

Pengarah:

• Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika;
• Nezar Patria, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika;

Ketua:

• Sarwoto Atmosutarno, Staf Khusus Menkominfo;

Wakil Ketua:

• Fadhilah Mathar, Direktur Utama BAKTI Kominfo;

Sekretaris:

• Sudarmanto, Plt. Direktur Sumber Daya dan Administrasi, BAKTI Kominfo;

Anggota:

• Danny Januar Ismawan, Direktur Infrastruktur, BAKTI Kominfo;
• Marvels Parsaoran Situmorang, Direktur Pengembangan Pita Lebar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan dan Pos Informatika, Kominfo;
• Ivan Santoso, Inspektur I, Inspektorat Jenderal Kominfo;
• Hermanto, Direktur Perdata pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan Agung RI;
• Arif Wibawa, Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
• Sutrisno, Direktur Investigasi II pada Deputi Bidang Investigasi, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
• Emin A. Muhaemin, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Umum Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
• Raden Ari Widianto, Direktur Penanganan Permasalahan Hukum, Lembaga Kebijakan Pengadaan

BAKTI Kominfo mengungkapkan sekitar 82,6 persen masyarakat di wilayah tertinggal telah terhubung dengan internet.

Data tersebut diungkap dalam Survei Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024 yang dilakukan BAKTI Kominfo bersama Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII).

Data itu menyebutkan 82,6 persen penduduk atau sekitar 8.114.273 pengguna dari total 9.823.575 jiwa, telah memiliki akses internet. Angka tersebut mencakup Kabupaten Nunukan dan Kepulauan Talaud.

"Survei ini bukan hanya tentang angka, tapi cerminan dan realitas tantangan pemerataan internet seluruh Indonesia terutama di daerah 3T," kata Sekretaris APJII Pusat Zulfadly Syam pada Selasa (17/9).

Survei tersebut dilakukan pada 1.950 sampel yang diambil dari 17 provinsi dan 64 kabupaten selama Juli-September 2024.

Data itu juga membuka bahwa masyarakat di daerah tertinggal mayoritas pertama kali menggunakan internet pada usia 13-34 tahun. Penggunaan pertama mereka sebagian besar di aplikasi media sosial dan pesan instan.

Dalam survei ini disebut bahwa 99,2 persen masyarakat daerah tertinggal menggunakan internet untuk komunikasi.

Sebanyak 74,8 persen lebih sering berkomunikasi dengan aplikasi pesan instan seperti WhatsApp, Telegram, dan Line. Sementara 25,2 persen lainnya lebih sering berkomunikasi dengan aplikasi media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok.

Selain untuk berkomunikasi, masyarakat di daerah tertinggal juga menggunakan internet untuk beberapa hal, seperti mengakses layanan publik, melakukan transaksi online, bekerja atau bersekolah online, mengakses informasi atau berita, hingga mengakses konten hiburan.

Kemudian, ada juga masyarakat yang memanfaatkan internet untuk mengakses layanan keuangan, mengakses transportasi online, dan menggunakan surat elektronik.

Khusus di sektor pendidikan, ada beberapa hal yang dilakukan untuk memanfaatkan internet baik oleh siswa maupun guru.

Di sektor ini, siswa menggunakan internet untuk mengakses sumber belajar tambahan seperti video dan e-book dari internet. Kemudian, para siswa juga menggunakan internet untuk mencari informasi dan melakukan riset terkait tugas dan proyek mereka.

Sementara itu, para guru memanfaatkan internet untuk mengadakan kelas virtual melalui aplikasi video conference, mengakses dan menggunakan materi digital, hingga menggunakan pembelajaran online.

Di sektor kesehatan, sebanyak 70,8 persen wilayah telah memanfaatkan akses internet.

Penggunaan akses internet di sektor kesehatan daerah tertinggal mencakup komunikasi antar petugas kesehatan serta dengan rumah sakit rujukan melalui email atau aplikasi pesan instan; penyebaran informasi kesehatan melalui media sosial, website desa, atau aplikasi pesan singkat; dan mengakses informasi medis baru untuk pembaruan pengetahuan.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi mengatakan koneksi internet di area daerah 3T memang harus diselesaikan karena selama ini terkendala sejumlah masalah, di antaranya keamanan. 

"Ini kan kalau kita lihat, BAKTI memiliki proyek yang BTS 4G. Nah BTS 4G itu yang belum selesai itu adalah di wilayah-wilayah yang kahar gitu ya, di wilayah-wilayah yang secara keamanannya memang masih terkendala," ujarnya.

Oleh karena itu, sambungnya, penetrasi internet di daerah-daerah tersebut dapat menjadi prioritas setelah pelbagai daerah lainnya sudah mendapatkan koneksi teknologi tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo mengungkapkan kondisi geografis yang terjal membuat ongkos penggelaran jaringan di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Kepala Divisi Pengadaan BAKTI Kominfo, Gumala Warman mengatakan geografis menjadi kendala utama dalam mengembangkan akses telekomunikasi. Sebab, daerah 3T seringkali memiliki medan yang berat, seperti pegunungan, hutan belantara, pulau-pulau kecil terpencil.

Pembangunan infrastruktur digital di daerah tersebut membutuhkan dukungan alat tambahan, termasuk helikopter, untuk mengangkut perangkat ke titik-titik yang sulit dijangkau.

“Kondisi ini membuat pembangunan telekomunikasi menjadi lebih sulit dan mahal. Selain itu, keterbatasan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan SDM juga menjadi penghambat banyak daerah 3T yang belum memiliki akses listrik dan jalan yang memadai,” kata Gumala Warman dalam literasi digital Empowern3T, Embrace the Digital age Lead the Change di Auditorium Universitas Pattimura, Selasa (17/2024).

Gumala mengatakan, faktor cuaca dan bencana alam juga menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan layanan telekomunikasi di daerah 3T.

Dirinya menuturkan, sering terjadinya bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai dapat merusak infrastruktur telekomunikasi dan mengganggu layanan.

“Kondisi cuaca yang ekstrim seperti hujan lebat, angin kencang juga dapat mengganggu sinyal,” ujarnya.

Faktor keamanan, kata Gumala juga menjadi salah satu kendala utama, terutama untuk sebagian daerah di Papua yang masih berkutat dengan organisasi bersenjata.

Namun demikian, berbagai rintangan tersebut justru merupakan salah satu hal yang perlu dilawan guna meratanya transformasi digital sampai ke seluruh pelosok tanah air.

“Justru dengan transformasi digital inilah akan diletakkan pusat dasar-dasar untuk membangun semua sektor lain yang tertinggal terdepan dan terluar,” ucap Gumala.

Adapun, BAKTI telah mengerjakan beberapa proyek, antara lain penyediaan infrastruktur BTS pada wilayah 3T di 1.665 lokasi yang menggunakan kontribusi Universal Service Obligation (USO).

Penyediaan infrastruktur BTS tersebut juga ditambah dengan penyediaan BTS 4G di 4.995 lokasi menggunakan bauran pembiayaan.

BAKTI, kata Gumala juga melakukan pembangunan dan penyediaan layanan internet untuk masyarakat menggunakan teknologi fiber dan radio link yang terdapat di 18.697 titik layanan publik di seluruh Indonesia.

“Kemudian, jaringan fiber optik juga sepanjang 12.229 km yang dinamakan Palapa Ring merupakan proyek telekomunikasi pemerintah pertama yang menggunakan skema pemerintah dengan badan usaha,” tutur Gumala.

Lebih lanjut, terdapat juga pembangunan High Throughput Satellite (HTS) Satria yang dinamakan Satria 1 dan memiliki kapasitas sebesar 150 Gbps.

Satria ini, kata Gumala telah diluncurkan pada 19 Juni 2023 yang lalu dan beroperasi pada 2 Januari 2024. Adapun, Satria 1 merupakan skema kerjasama antara pemerintah dengan badan usaha.

Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII dan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau BAKTI Kominfo menunjukkan hanya 5,5% warga di daerah 3T yakni tertinggal, terdepan, dan terluar yang tahu dan pernah coba judi online. Alasan utama mencoba judi online adalah penasaran (45,5%).

Survei ini dilaksanakan pada Juli hingga September 2024 pada seluruh masyarakat di 64 kabupaten daerah 3T. Total ada 1.950 responden, terdiri dari 1.020 yang merespon secara luring dan 930 lewat telepon. Adapun 62 dari 64 kabupaten ini mengacu pada Perpres 63/2020 sementara dua kabupaten lain yakni Talaud dan Nunukan mengacu pada Perpres 131/2015.

“Pada 2024 diperkirakan 82,6% penduduk daerah tertinggal atau sekitar 8.114.273 pengguna dari total 9.823.575 jiwa, telah memiliki akses internet. Angka ini mencakup Kabupaten Nunukan dan Kepulauan Talaud,” tulis Survei Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024 yang dirilis pada Selasa (17/9).

Dari survei ini, hampir separuh alias 48,1% tahu terkait judi online namun tidak pernah mencoba. Lalu sekitar 46,4% tidak tahu dan tidak pernah coba judi online. Hanya 5,5% yang tahu dan tidak mencoba judi online.

Alasan terbesar adalah rasa penasaran (45,5%), hiburan (37,5%), dan mendapat uang tambahan (10,2%). Kemudian mereka mencoba judi online karena mendapat promosi dari situs judi online (4,5%) dan terpengaruh teman, keluarga, atau kerabat (2,3%).

Terjadi Perubahan Perilaku Warga Desa

Dalam peluncuran survei ini, Sekretaris APJII Zulfadly Syam mengungkapkan alasan tertentu yang menyebabkan judi online masuk dalam survei. Menurutnya, banyak informasi dari pengurus desa terkait perubahan perilaku warga desa.

“Misalnya, kami mendengar di Aceh ada kebiasaan mengaji setelah magrib. Kemudian, ada ustad yang info kepada saya, kenapa internet mengubah kebiasaan tadinya mengaji habis magrib, menjadi main slot?” kata Zul dalam peluncuran Survei Penetrasi Pengguna Internet di Daerah Tertinggal Tahun 2024 di Kantor APJII, Jakarta, Selasa (17/9).

Menurutnya, literasi internet bisa mempengaruhi kegiatan yang kurang produktif di masyarakat. APJII sendiri sudah merencanakan berbagai hal untuk meredam efek judi online, yakni berkomunikasi dengan Kominfo dan asosiasi operator seluler.

Indonesia juga termasuk dalam sedikit negara yang peduli untuk memberantas judi online dan ini beda dengan negara tetangga. Zulfadly bilang, kondisi ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah.

“Di Asia Tenggara yang berantas judi online, palingan kita dan Brunei. Yang lain, Asia Tenggara boleh-boleh saja main slot dan berbisnis di sana. Kita sangat minor berantas judi online,” katanya.

Bisinis.com, JAKARTA - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kemenkominfo mengedepankan transparansi dan akurasi dalam pembangunan infrastruktur digital di wilayah terdepan, terluar dan tertinggal (3T) lewat Aplikasi Pasti. Diluncurkan pada 2018, pengguna Aplikasi tersebut terus mengalami peningkatan.

Aplikasi Pasti digunakan oleh lembaga kementerian dan pemerintah daerah. Pada 2019, saat pertama kali diluncurkan aplikasi ini digunakan oleh 57 pemerintah daerah. Jumlah tersebut meningkat 407% menjadi 289 pemerintah daerah hingga Agustus 2024. Peningkatan tertinggi terjadi pada 2021-2022 dengan penambahan mencapai 51 pemerintah daerah.

Aplikasi Pasti merupakan kanal yang mempermudah proses pengajuan titik base transceiver station (BTS) hingga program Akses Internet yang disediakan oleh Bakti Kemenkominfo.

Melalui aplikasi ini, lembaga kementerian dan pemerintah daerah (pemohon) dapat memantau perkembangan proses pengajuan izin BTS dan Akses Internet. Proses pengajuan hingga BTS membutuhkan waktu yang tidak sebentar, sehingga aplikasi ini memberikan kepastian waktu pembangunan tersebut selesai.

Perbesar

Tidak hanya itu, Aplikasi Pasti juga menawarkan layanan pendukung yang memudahkan pemohon dalam menggunakan aplikasi tersebut.

Sementara itu bagi Bakti, Aplikasi Pasti membantu mengumpulkan dan mengarsipkan keseluruhan lokasi infrastruktur Bakti sehingga tidak terjadi tumpang tindih pembangunan infrastruktur internet. Bakti juga mendapat pemohon yang terverifikasi secara jelas karena data-data yang dimasukkan dalam aplikasi valid.

Selain infrastruktur internet, Aplikasi Pasti juga dapat mengakomodir permohonan untuk program ekosistem pendukung infrastruktur telekomunikasi pada sektor Pemerintahan dan Kesehatan, BUMDes dan UMKM, Pendidikan dan Literasi Digital, Pariwisata.

Kriteria Lokasi Akses Internet

Adapun untuk mengajukan titik Akses Internet, Bakti mengungkapkan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi diantaranya lokasi usulan merupakan fasilitas publik, berada di wilayah kerja Bakti, berada di wilayah yang susah sinyal dan atau tidak ada internet mandiri, dan lokasi usulan memiliki bangunan permanen sebagai tempat penyimpanan perangkat.

Pemohon juga harus memberikan data titik koordinat lokasi usulan (latitude dan longitude), foto lokasi dengan plang lokasi usulan yang diambil menggunakan geotagging, menyebutkan kekuatan sinyal atau bandwidth di lokasi usulan saat ini hingga ketersediaan sinyal di lokasi usulan saat ini.

Kemudian, kebutuhan internet di lokasi, kekuatan sinyal dan sumber listrik di lokasi tersebut juga menjadi perhatian.

Kriteria Lokasi BTS

Sementara itu untuk kriteria lokasi BTS Bakti, lebih sederhana dibandingkan dengan akses internet. Beberapa persyaratan yang harus disiapkan antara lain berada di wilayah kerja BAKTI, blank spot, tersedia lahan hibah atau lahan yang bisa dialihkan menjadi BMD (Barang Milik Daerah)/Lahan Pemda, lokasi memiliki populasi sebagai potensi penggunaan layanan dan memberikan data titik koordinat lokasi usulan (latitude dan longitude).

Sekadar informasi, BTS dan Akses Internet merupakan dua program yang berbeda. Akses Internet umumnya menggunakan RTGS atau perangkat untuk menangkap sinyal yang disuntikan lewat satelit. Pembangunan Akses Internet lebih cepat dari BTS karena lahan yang digunakan lebih kecil.

Dalam program Akses Internet ada 2 penanggung jawab dari pemohon yaitu Penanggung Jawab Aplikasi dan Penanggung Jawab Lapangan. Sementara itu untuk program BTS cukup penanggung jawab aplikasi.

Bisnis.com, JAKARTA—Kemajuan teknologi membuka akses tanpa batas sehingga memberikan pengaruh dalam kehidupan sosial masyarakat, mulai dari adat istiadat, bahasa daerah, hingga kesenian tradisional. Kehadiran teknologi dapat membuka akses untuk menghadirkan kunjungan pariwisata ke masing-masing daerah.
Misalnya saja Festival Erau di Kabupaten Kutai Kartanegara. Festival Erau adalah perayaan budaya tahunan yang diselenggarakan di Tenggarong, ibukota Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Festival ini memiliki sejarah panjang yang berakar pada tradisi Kerajaan Kutai Kartanegara, kerajaan tertua di Indonesia.
Erau, yang berasal dari bahasa Kutai "eroh" yang berarti ramai, riuh, suasana penuh suka cita, berlangsung selama seminggu penuh. Selama festival, kota Tenggarong berubah menjadi panggung besar yang memamerkan kekayaan budaya Kutai dan suku-suku lain di Kalimantan Timur.
Pembukaan festival ditandai dengan upacara Beluluh, sebuah ritual penyucian diri yang dilakukan oleh Sultan Kutai Kartanegara. Dalam upacara ini, Sultan dimandikan dengan air suci dan ramuan tradisional, melambangkan penyucian diri dan permohonan restu kepada para leluhur.
Salah satu acara utama festival adalah parade air di Sungai Mahakam. Perahu-perahu hias yang didekorasi dengan warna-warni kain dan ornamen tradisional berlayar di sepanjang sungai, menciptakan pemandangan yang memukau. Parade ini tidak hanya indah dipandang, tetapi juga melambangkan pentingnya Sungai Mahakam dalam kehidupan masyarakat Kutai.
Tarian tradisional menjadi bagian integral dari Festival Erau. Tarian Begelar, misalnya, menampilkan para penari dalam balutan pakaian adat yang mewah, menarikan gerakan-gerakan yang menggambarkan kisah-kisah heroik dari sejarah Kerajaan Kutai. Selain itu, ada juga pertunjukan Mamanda, sebuah teater tradisional yang menggabungkan unsur tari, musik, dan cerita rakyat.
Prosesi Bepelas merupakan salah satu acara yang paling ditunggu-tunggu. Dalam prosesi ini, patung-patung naga raksasa dan berbagai simbol kerajaan diarak mengelilingi kota sebelum akhirnya dilarung ke Sungai Mahakam. Ribuan orang berpartisipasi dalam arak-arakan ini, menciptakan suasana meriah dan penuh semangat.
Festival Erau juga menjadi ajang untuk memperkenalkan musik tradisional Kutai. Pertunjukan Tingkilan, sebuah ansambel musik yang terdiri dari gambus, ketipung, dan biola, menghibur pengunjung dengan melodi-melodi khas Kutai. Para penyanyi melantunkan syair-syair kuno dalam bahasa Kutai, menjaga kelestarian sastra lisan daerah.
Selain acara-acara tradisional, Festival Erau juga menyelenggarakan pameran kerajinan tangan, kuliner khas Kalimantan Timur, dan berbagai lomba yang berkaitan dengan budaya Kutai. Hal ini memberikan kesempatan bagi pengunjung untuk lebih mengenal dan mengapresiasi kekayaan budaya daerah.
Festival Erau bukan hanya sebuah perayaan budaya, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang signifikan bagi Kutai Kartanegara. Selama festival berlangsung, kunjungan wisatawan meningkat pesat, memberikan dampak positif bagi perekonomian lokal.
Sebelum ada internet, promosi Festival Erau hanya terbatas dilakukan di wilayah Kutai Kartanegara atau paling jauh Samarinda, Balikpapan hingga Bontang. Sekarang, pengunjung Erau bahkan sudah berasal dari mancanegara. “Melalui festival ini, semua unsur masyarakat dapat menyaksikan tentang kekayaan dan beraneka ragam budaya Nusantara sehingga pemerintah dan berbagai pihak dapat menjalin hubungan harmonis antarsuku,” kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Sunggono.

View this post on Instagram

A post shared by Pantai BSB (@pantaibsb)

Salah satu kemudahan akses internet menjadi mudah adalah dengan hadirnya infrastruktur internet yang dikoordinasikan oleh Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika (BAKTI) Kominfo. Penyediaan jaringan telekomunikasi dilakukan melalui jaringan satelit, fiber optik dan Base Transceiver Station (BTS) 4G. Kementerian Kominfo bersama ekosistem digital telah berhasil meningkatkan penetrasi internet di Indonesia dari 34,9 persen pada 2014 menjadi 79,50% dari total populasi penduduk.
Selain itu, kehadiran infrastruktur telekomunikasi ini juga dapat merekam warisan budaya yang ada. Ribuan manuskrip kuno dan dokumenn sejarah didigitalisasi melalui Khastara, Khasanah Naskah Nusantara, sehingga memungkinkan masyarakat mengunduh dan membaca naskah-naskah kuno secara gratis. Termasuk pengalihan naskah kuno ke dalam format komik dan buku digital untuk menarik minat generasi muda.
Bakti Kominfo menerapkan pendekatan holistik yang meliputi pelatihan dan pemberdayaan masyarakat lokal, terutama generasi muda, dalam menggunakan teknologi untuk melestarikan budaya mereka.
Integrasi teknologi dan kearifan lokal telah membawa berbagai dampak positif. Terjadi peningkatan ekonomi lokal melalui promosi budaya digital, dengan desa-desa wisata kini bisa memasarkan potensi mereka ke pasar yang lebih luas. Selain itu, terjadi peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, misalnya melalui penggunaan aplikasi berbasis kearifan lokal untuk edukasi kesehatan tradisional.
Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika Fadhilah Mathar mengatakan digitalisasi merupakan komponen krusial dalam pembangunan nasional. Menurutnya infrastruktur digital, termasuk jaringan internet pita lebar, menjadi tulang punggung yang mendukung transformasi di berbagai sektor.
"Digitalisasi memungkinkan kita untuk lebih efisien dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat, termasuk di daerah terpencil," ujarnya
Merawat kearifan lokal di era digital membutuhkan pendekatan inovatif yang melibatkan pemanfaatan teknologi dan upaya kolaboratif. Dengan memperkuat kearifan lokal, identitas budaya dapat dipertahankan.

Bisnis.com, JAKARTA—Pembangunan infrastruktur digital yang juga menjangkau seluruh pelosok negeri yang dilakukan melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo menjadi salah satu landasan dalam upaya mewujudkan pemerataan akses internet.
Pembangunan infrastruktur telekomunikasi mendapatkan momentum lantaran pandemi Covid-19 merebak. Pembatasan tatap muka yang dilakukan ketika itu mendorong pemanfaatan teknologi informasi. Presiden Joko Widodo bahkan ketika itu memerintahkan untuk mempercepat transformasi digital nasional.
Melalui kontribusi universal service obligation (USO), BAKTI Kominfo membangun BTS pada 1.667 lokasi di wilayah 3T. Selain itu, BAKTI Kominfo juga membangun BTS 4G pada 5.618 lokasi menggunakan bauran pembiayaan.
BAKTI Kominfo juga menjamin penyediaan layanan internet bagi masyarakat menggunakan berbagai teknologi, termasuk serat optik, radio link, very-small-aperture terminal (VSAT), dan WiFi. Lembaga ini juga telah membangun jaringan serat optik sepanjang 12.229 kilometer. Selain itu, BAKTI Kominfo mengembangkan High-Throughput Satellite (HTS) dengan kapasitas 150 Gbps, yang dikenal sebagai Satelit Republik Indonesia-1 (SATRIA-1).

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) mencatatkan penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5% dari total popilasi pada 2024 atau naik 1,31 basis poin dibandingkan pada 2023 yang mencapai 78,19%.

Transformasi digital telah membawa dampak positif berupa peningkatan akses dan konektivitas bagi masyarakat Indonesia. Internet dan teknologi digital kini memungkinkan akses yang lebih luas terhadap informasi, layanan, dan peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Hal ini membuka jalan bagi kemajuan di bidang ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.
Peluang pemberdayaan ekonomi masyarakat juga terbuka lebar melalui transformasi digital. Platform digital seperti e-commerce dan marketplace memungkinkan pelaku usaha kecil dan menengah untuk memperluas jangkauan pemasaran produk mereka dengan lebih efisien. Teknologi fintech turut berperan dalam menyediakan akses layanan keuangan yang lebih inklusif dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
Internet juga membuka jendela informasi global bagi penduduk desa, karena memungkinkan untuk memperluas wawasan dan mengikuti perkembangan terkini di berbagai bidang. Dengan adanya internet, pelajar di desa dapat mengakses sumber belajar online, kursus daring, dan pendidikan jarak jauh, meningkatkan kualitas pendidikan.
Internet juga memfasilitasi pemasaran produk lokal ke pasar yang lebih luas, menciptakan peluang ekonomi baru dan mendorong perkembangan ekonomi desa. Selain itu, akses cepat ke informasi kesehatan dan konsultasi medis online meningkatkan kesadaran dan pelayanan kesehatan di daerah terpencil.
Meskipun membawa banyak manfaat, internet juga menghadirkan beberapa tantangan. Akses internet yang tidak merata dapat menciptakan kesenjangan digital antar wilayah, mengurangi peluang yang setara bagi seluruh masyarakat. Risiko seperti penipuan online dan serangan siber menjadi ancaman keamanan data pribadi masyarakat desa.
Paparan intensif terhadap budaya asing melalui internet dapat menantang pelestarian nilai-nilai dan budaya lokal. Penggunaan teknologi yang berlebihan juga berpotensi mengurangi keterampilan tradisional dan keberlanjutan lokal.
Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Layanan TI Badan Usaha Kominfo Yulis Widyo Marfiah mengatakan BAKTI Kominfo tidak hanya menghadirkan infrastruktur telekomunikasi di 3T, juga membangun ekosistem digital termasuk di sektor pendidikan.
“Kami berperan aktif juga dalam ekosistem digital, dengan membangun literasi digital terkait dengan bagaimana meningkatkan pemanfaatan dari infrastruktur yang dibangun agar internet yang hadir dapat digunakan lebih produktif dan muncul SDM yang unggul,” kata Yulis. (Ridho Syukra)
Selain itu, BAKTI Kominfo juga aktif dalam membangun literasi digital di masyarakat. Melalui berbagai program pelatihan dan edukasi, BAKTI Kominfo memastikan bahwa masyarakat tidak hanya memiliki akses internet, tetapi juga kemampuan untuk memanfaatkannya secara produktif.

Bisnis.com, JAKARTA—Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet (APJII) mencatatkan penetrasi internet di Indonesia mencapai 79,5% dari total popilasi pada 2024 atau naik 1,31 basis poin dibandingkan pada 2023 yang mencapai 78,19%. Peningkatan penetrasi ini terjadi seiring dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur telekomunikasi.

Ketua Umum APJII Muhammad Arif mengatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 221,56 juta jiwa pada 2024. Apabila dilihat data historisnya, penetrasi internet di Indonesia mencapai 64,8% pada 2018 kemudian secara berurutan menjadi 73,7% pada 2020 dan 77,01% pada 2022.

“Ini menandakan peningkatan konsisten grafik tren positif penetrasi internet Indonesia dalam lima tahun terakhir yang naik secara signifikan,” ujarnya.

Berdasarkan gender, laki-laki mendominasi kontribusi penetrasi internet dengan persentase hingga 50,7%. Adapun, perempuan berkontribusi sebesar 49,1% terhadap penetrasi internet di Indonesia.

Sejalan dengan Nawacita dan visi Indonesia Maju, Presiden Jokowi telah menekankan pentingnya transformasi digital sebagai kunci untuk meningkatkan daya saing bangsa. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo telah berhasil membangun jaringan internet melalui Palapa Ring. Proyek ini berupa pembangunan jaringan serat optik pita lebar sepanjang 12.148 kilometer. Kehadirannya melayani konektivitas digital di 57 kabupaten/kota di RI, baik lewat dasar laut maupun daratan.

Melalui jaringan Palapa Ring, pemerintah menyediakan layanan penyediaan kapasitas pita lebar (bandwidth) dan kabel serat optik pasif (dark fiber). Per 30 Juli 2024, utilitasi jaringan Palapa Ring Barat, Palapa Ring Tengah, dan Palapa Ring Timur secara berurutan adalah 66,3%, 40,67%, dan 39,63%.

Keberadaan Palapa Ring ini menyasar daerah 3T yang selama ini terkendala akses. Melalui penyediaan infrastruktur jaringan telekomunikasi berkapasitas besar yang terpadu, masyarakat dari ujung barat hingga timur Indonesia diharapkan dapat menikmati internet berkualitas, cepat dan murah serta dengan sinyal yang merata yang akhirnya dapat mendorong pemerataan dan pertumbuhan pembangunan sosial ekonomi nasional.

Selain itu, lebih dari 4.095 BTS 4G di wilayah 3T.Bakti Komnfo saat ini juga telah mengoperasikan Satelit Multifungsi Satria-1 dengan kapasitas bandwidth 150 Gbps yang menyasar ke 37.000 titik di seluruh Indonesia.Pencapaian ini menjadi landasan kuat bagi terwujudnya program prioritas pemerintah dalam bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan ekonomi.

Kemajuan penetrasi internet Indonesia yang cukup pesat ini diakui Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno. Ia mengatakanbahwa pada 2023 capaian ekonomi digital Indonesia tembus US$82 miliar atau setara dengan Rp1.274 triliun (asumsi kurs Rp15.532 per dolar AS), tumbuh sekitar 8-10%.

Pertumbuhan tersebut didorong oleh hadirnya infrastruktur digital yang tidak hanya cepat, juga makin merata, yang dihadirkan oleh pemerintah dan swasta. “Kami menargetkan nilai ekonomi digital mencapai US$109 miliar [Rp1.693 triliun] pada tahun 2025” ujarnya dalam Panel Discussion IAF 2024 yang bertema Economic Transformation.

Menurutnya, ekonomi digital Indonesia terus berkembang pesat, dengan penetrasi digital yang kini mencapai hampir 80%. Penetrasi internet yang terus meroket juga telah melahirkan ribuan komunitas startup dan UMKM, sebagai penggerak roda perekonomian Indonesia. Kemenparekraf mencatat saat ini ada sekitar 2.600 startup aktif di Indonesia.

Upaya Bakti Kominfo dalam membangun infrastruktur digital membawa Indonesia pada peringkat 77 dalam E-Government Development Index (EGDI) 2022 yang dikeluarkan oleh PBB. Pencapaian ini menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien dan transparan.

Di lain kesempatan, Editor Buku Strategi Transformasi Bangsa Prabowo Subianto sekaligus politikus partai Gerindra Dirgayuza Setiawan mengatakan pemerintahan Prabowo Subianto juga akan fokus dalam melakukan penyebaran infrastruktur digital.

Dia juga menekankan bahwa kunci internet itu ada tiga. Pertama, daerah yang belum mendapat internet harus terjangkau layanan data. Kedua, peningkatan kecepatan. Ketiga, yang tidak kalah penting harganya juga harus terjangkau.

Direktur Utama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Fadhilah Mathar, mengatakan

Sebagaimana diketahui, pengembangan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu program andalan BAKTI Kemenkominfo.

Fadhilah menjelaskan, melalui jaringan satelit, fiber optik dan Base Transceiver Station (BTS) 4G, pemerintah berupaya memastikan semua masyarakat di Indonesia merasakan manfaat kemajuan teknologi.

Bisnis.com, JAKARTA—“Kami sudah beberapa kali mengirimkan produk ke luar negeri meskipun masih dalam jumlah yang kecil.”

Pernyataan itu disampaikan oleh Pemilik Ombak Food, Yosi, saat mengikuti pelatihan dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) Kominfo 2022 silam. Yosi yang berasal dari Desa Sukarara, Lombok, Nusa Tenggara Barat, mengoptimalkan keberadaan infrastruktur jaringan internet untuk memperbesar usahanya.

Industrie-commerceatau dagang-el di Indonesia telah mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ini didukung oleh perkembangan penetrasi internet seiring dengan makin masifnya ketersediaan infrastruktur jaringan serta pergeseran perilaku konsumen dari belanja offline ke belanja online. Jumlahmarketplaceyang beroperasi di Indonesiapun mencapai lebih dari 20 situs.

Berdasarkan data dari Kementerian Perdagangan,Gross Merchandise Value(GMV) atau nilai barang dagangan kotor menunjukkan nilai barang yang dijual melalui pasar pelanggan-ke-pelanggan (C2C) di Indonesia mencapai US$62 miliar. Angka ini terus melejit dibandingkan dengan kondisi pada 2019 yang baru mencapai US$25 miliar. Statista bahkan memproyeksi GMV dagang-el di Indonesia mencapai US$82 miliar pada 2025.

Potensi ini semakin membuka mata bahwa keberadaan pasar tradisional mulai bergeser, meskipun belum tergantikan, dengan keberadaanmarketplace.

Rektor Universitas Lambung Mangkurat Ahmad Alim Bachri mengatakan saat ini hampir semua aspek kehidupan kita bergantung pada teknologi digital. Ahmad menyebutkan toko-toko tradisional mungkin akan kehilangan pangsa pasar karena tren belanja digital yang semakin dominan.

“Semua aspek kehidupan kini terhubung dengan teknologi digital, dan peran ini akan semakin besar dalam perekonomian nasional dan global," ungkapnya.

Karena itu, Ahmad berpendapat tidak ada keraguan bahwa penguasaan teknologi informasi akan menjadi penentu keberhasilan dalam persaingan global. "Siapa yang menguasai teknologi informasi akan menjadi pemenang dalam persaingan global," tegasnya.

Bakti Kominfo memikul tanggung jawab memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur digital bagi seluruh wilayah Indonesia.

Data dari Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan peningkatan signifikan jumlah UMKM yang go-digital, dari 13% pada 2020 menjadi 25% pada 2023. Akses Internet merupakan salah satu inisiatif Bakti Kominfo untuk memperluas akses internet ke seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah yang belum terjangkau layanan data.

Peran Bakti Kominfo tidak sekadar membangun infrastruktur digital namun juga mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi digital. Masyarakat penerima manfaat program utama Bakti Kominfo diberdayakan agar dapat memanfaatkan infrastruktur TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) yang telah dibangun, sehingga akselerasi ekonomi digital di masyarakat khususnya di daerah 3T dapat dioptimalkan.

Bisnis.com, JAKARTA - Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) melibatkan 80 badan usaha untuk mendorong kematangan atau maturitas desa melalui digitalisasi.

Kehadiran Bakti tidak hanya sebatas membangun konektivitas di daerah rural, juga terlibat mengembangkan desa-desa dengan infrastruktur internet yang telah terbangun melalui program kemandirian desa melibatkan badan usaha.

Berdasarkan dokumen yang diterima Bisnis, Pulau Jawa menjadi pulau dengan jumlah badan usaha terbanyak yang terlibat dalam program. Total ada 19 badan usaha.

Pulau Kalimantan menempati urutan kedua dengan 18 badan usaha, diikuti oleh Sulawesi (10 badan usaha), Sumatra (7 badan usaha) dan Maluku & NTT dengan 2 badan usaha.

Dalam mendorong maturitas desa, badan usaha akan bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa internet (ISP) yang merupakan pengguna jaringan tulang punggung (backbone) Palapa Ring Bakti.

ISP mengambil kapasitas bandwidht dari Palapa Ring yang kemudian didorong lebih dalam ke desa-desa bekerja sama dengan berbagai pihak mulai dari Bumdes hingga RT/RW.

Internet yang dihadirkan tersebut digunakan untuk berbagai hal seperti menjalankan tata kelola pemerintahan berbasis digital, edukasi, hingga berjualan secara daring.

Kemudian internet yang dihadirkan juga akan digunakan untuk mendorong penetrasi finansial hingga menggerakan perangkat-perangkat yang terhubung dengan internet atau Internet of Things (IoT) untuk tujuan produktivitas.

Perbesar

Sebagai contoh, BUMDesma Panca Mandala yang berada di Desa Mandala Mekar, Tasikmalaya, Jawa Barat, telah menghadirkan konektivitas internet ke 17 desa di 7 Kecamatan. Infrastruktur internet berbasis serat optik dan gelombang mikro (Microwave) tersebut digunakan oleh instansi desa, sekolah hingga perumahan.

Melalui internet tersebut, BUMDesma Panca Mandala juga membangun kapasitas masyarakat dengan memberikan pelatihan seputar pemanfaatan jaringan internet, coding, pemanfaatan IoT hingga pandu digital. Total kapasitas yang dimanfaatkan BUMDesma Panca Mandala adalah 400 Mbps.

Contoh lainnya adalah BUMDes Maju Bersama. Dengan total kapasitas 2,5 Gbps, BUMDesma Maju Bersama menghadirkan konektivitas ke 134 desa dan 23 instansi di Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat.

Hadirnya konektivitas di Desa Sejiram dimanfaatkan oleh berbagai sektor mulai dari UMKM, sekolah hingga beberapa perusahaan menengah.

BUMDes juga terlibat dalam membangun kapasitas masyarakat melalui sejumlah pelatihan mulai dari Pandu Digital, pembuatan video, hingga pemanfaatan media sosial untuk hal-hal produktif.