Kominfo atau Kementerian Komunikasi dan Informatika menyatakan bakal memblokir aplikasi belanja online asal Cina, termasuk Temu dan Shein. Namun ternyata Shein pernah masuk pasar Indonesia.

“Shein juga dilarang,” ujar Menteri Kominfo Budi Arie Setiadi di kantornya, Jakarta, Kamis (10/10). “Shein juga menjual baju dan kosmetik langsung ke konsumen. Kami harus melindungi UMKM.”

Shein pernah menjual pakaian di Indonesia pada 2018, namun hengkang pada 2021. “Kami menghentikan operasional di Indonesia mulai 29 Juli 2021,” demikian dikutip dari laman resmi Shein Indonesia.

Shein awalnya berdiri dengan nama ZZKKO di Nanjing, Cina, pada 2008. Pendirinya yakni Xu Yangtian alias Chris Xu yang mempunyai pengalaman di bidang pemasaran dan optimasi mesin pencarian.

Analis senior Coresight Research Erin Schmidt menjelaskan Shein awalnya menjual gaun pengantin. Nama Sheinside muncul saat mereka mulai merambah bisnis pakaian perempuan.

Pada 2015, perusahaan resmi mengganti nama menjadi Shein dan merilis aplikasi belanja pakaian tersebut.

Shein mulai melejit saat pandemi corona, sehingga berhasil menjadi perusahaan fesyen setara Zara dan H&M. Pada 2022, Shein beroperasi di lebih dari 150 negara dan menjadi merek pakaian paling dicari di dunia.

Perusahaan awalnya memiliki kantor pusat di Guangzhou, Cina. Shein pindah ke Singapura pada 2022.

Pada tahun yang sama, mereka berhasil mencatatkan pendapatan US$ 24 juta, atau hampir sama dengan peritel Zara dan H&M.

Kini mereka memiliki kantor cabang di lebih dari 20 kota di dunia mulai dari Los Angeles, Amerika Serikat, Guangzhou, Cina hingga Paris, Prancis. Valuasi Shein diperkirakan US$ 64 juta pada 2023 atau turun dari posisi puncak US$ 100 juta pada April 2022.

Perusahaan berencana mencatatkan saham perdana alias initial public offering (IPO) di bursa efek London atau bergeser dari rencana awal New York. Belum ada informasi resmi mengenai aksi korporasi ini.

Di satu sisi, Komisi Pengawasan Sekuritas Cina mengharuskan perusahaan yang terdaftar di luar negeri mendaftarkan niat mereka dan mendapatkan persetujuan dari regulator terkait di industri masing-masing.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sudah mengantongi sejumlah data pengusaha nakal di sektor kelapa sawit yang tidak membayar pajak. Prabowo akan mengejar pengemplang pajak yang membuat negara kehilangan potensi penerimaan Rp 300 triliun.

Berkaitan dengan hal itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP membenarkan adanya temuan itu. Meskipun begitu, Kepala BPKP Yusuf Ateh belum bisa merinci detai mengenai hasil temuannya karena masih dalam proses audit.

“Masih dalam proses diaudit sekarang,” kata Yusuf kepada Katadata.co.id, Jumat (11/10).

Potensi Pendapatan Negara dari Pengemplang Pajak

Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan masih banyak penerimaan pajak yang belum terkumpul dari para pengusaha nakal dan sumber lain. “Kebetulan kita menemukan dari pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan sumber-sumber yang belum tergali,” kata Drajad dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

Drajad mengatakan pajak-pajak yang belum terkumpulkan itu bisa untuk menambah kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pada 2025. Diketahui, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

“Rencananya belanja negara di level Rp 3.600 triliun, tapi yang kita butuhkan itu minimal Rp 3.900 triliun. Jadi kurang Rp 300 triliun,” ujar Drajad.

Kekurangan pajak itu akan diperoleh dari tiga sumber. Pertama dari kasus-kasus pajak yang sudah inkrah. Dalam kasus tersebut terdapat wajib pajak yang kalah di pengadilan dan tidak bisa mengajukan Peninjauan Kembali (PK) namun belum disetor ke negara.

Kedua, praktik kecurangan pajak dengan melakukan manipulasi atau transfer pricing. Ini juga akan menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang akan diincar Prabowo.

Adapuan transfer pricing adalah penentuan harga yang sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi yang dilakukan antara perusahaan yang memiliki hubungan istimewa.

“Jadi sudah tidak ada lagi peluang mereka, Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar. Itu jumlahnya juga sangat besar,” ujar Drajad.

Ketiga, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo sebelumnya mengungkapkan sejumlah pengusaha nakal yang tidak melunasi pembayaran pajak. Pemerintah ingin yang semua pihak memenuhi kewajiban pajak.

Bahkan, Prabowo sudah memegang data yang mengungkap indikasi pengusaha nakal yang tak bayar pajak. Data tersebut diperoleh langsung dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan pengusaha dari industri perkebunan kelapa sawit.

“Dikonfirmasi dari Kementerian LHK ada jutaan hektare kawasan hutan di okupasi liar oleh pengusaha kebun sawit nakal ternyata sudah diingatkan tapi sampai sekarang belum bayar,” kata Hashim, Senin (7/10).

Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian Partai Gerindra menyampaikan pesan presiden terpilih Prabowo Subianto agar partai politik tak menugaskan para calon menteri untuk mencari uang dari APBN. Hal ini sebagai bentuk komitmen pemberantasan korupsi.

Jika melihat kilas balik, terjadi oknum-oknum yang terjerat masalah hukum karena "bermain" dengan APBN. Misalnya, dalam kementerian yang dipimpin oknum itu ada proyek-proyek yang menggunakan APBN.

"Secara spesifik, dalam rangka juga komitmen Pak Prabowo terhadap penghematan dan pemberantasan korupsi itu juga saling mengingatkan agar hal-hal tersebut tidak terjadi lagi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (11/10).

Dia mengatakan bahwa menteri-menteri yang akan membantu Prabowo dalam menjalankan pemerintahan bakal berasal dari unsur partai politik.

Sejauh ini, Dasco sudah menerima informasi jumlah dan nomenklatur kementerian-kementerian yang akan terbentuk di masa pemerintahan Prabowo. Dia pun tak menampik bahwa jumlah kementerian bakal berkisar 44-46 kementerian.

"Saya mendapatkan info bahwa kementerian yang ada itu memang ingin mengoptimalkan fungsi kementerian sebaik-baiknya, kemudian bermanfaat buat rakyat," kata dia.

Prabowo Beri Peringatan

Sebelumnya, Prabowo telah mengingatkan kepada partai politik dalam koalisinya agar tidak menugaskan seorang menteri untuk mencari uang dari APBN.

"Semua ketua umum, semua perwakilan, saya katakan, saudara-saudara jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintahan yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN," kata Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Legislatif PKB di Jakarta (10/10).

Ketua Umum Partai Gerindra itu mengingatkan pada zaman digital yang serba cepat seperti saat ini, partai politik diminta untuk tidak mencari uang dari APBN.

Masyarakat diminta berhati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP Kementerian Keuangan. Biasanya, pelaku menggunakan sejumlah modus penipuan, mulai dari phising, spoofing hingga mengatasnamakan pejabat atau pegawai pajak.

Pertama yaitu phising, merupakan penipuan untuk mendapatkan data penting orang lain untuk disalahgunakan. Penipuan dilakukan dengan mengirimkan pesan melalui email, SMS, pesan dalam jaringan (daring) atau saluran lainnya yang mengatasnamakan instansi resmi seperti DJP

Phising tersebut mengandung tautan atau link unduh aplikasi yang berbahaya. Penipuan dilakukan dengan meminta wajib pajak melakukan pembaruan atau update data pribadi.

Kedua yaitu spoofing atau penyaruan. Modus ini merupakan pengiriman email tagihan pajak atau email apapun tentang pajak yang seolah-olah dari email resmi @pajak.go.id tetapi pengirim aslinya bukan DJP. Modus ini dilakukan dengan menyamarkan header email penipuan menggunakan identitas institusi tertentu.

Ketiga, modus penipuan mengatasnamakan pejabat atau pegawai DJP. Modus ini dilakukan oleh pihak yang berpura-pura menjadi pejabat atau pegawai DJP, kemudian melakukan komunikasi dengan wajib pajak melalui email atau pesan daring.

Isi pesan berupa tagihan pajak atas wajib pajak dan pelaku penipuan meminta wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan melalui penipu dengan cara mengirimkan sejumlah uang. Selain itu juga berisi instruksi pemadanan atau verifikasi data yang mengarahkan wajib pajak untuk mengakses tautan atau mengunduh aplikasi yang mencurigakan.

Penipu juga menyasar korban untuk untuk mengunduh aplikasi yang menyerupai M-Pajak, namun dengan tautan yang mencurigakan dan mengarahkan calon korban penipuan untuk melunasi tagihan tertentu.

Keempat, modus penipuan rekrutmen pegawai DJP. Pelaku penipuan meminta sejumlah uang untuk pendaftaran pegawai di lingkungan unit kerja Ditjen Pajak Kemenkeu.

DJP memastikan informasi rekrutmen ASN atau CPNS Kemenkeu hanya melalui saluran resmi Kementerian Keuangan tanpa dipungut biaya. Selain itu, informasi rekrutmen tenaga non-organik seperti satpam, cleaning service, pengemudi, dan sebagainya hanya disampaikan melalui saluran informasi resmi masing-masing unit kerja DJP tanpa dipungut biaya.

Mencegah dan Mengantisipasi Penipuan

DJP Kemenkeu mengimbau masyarakat atau wajib pajak selalu waspada dan berhati-hati terhadap modus-modus penipuan tersebut. Jika menjadi sasaran penipuan, masyarakat bisa melakukan pemeriksaan ini:

1. Apabila menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp, periksa nomor WhatsApp di laman resmi DJP sesuai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing. Tautan seluruh KPP dapat dilihat pada laman pajak.go.id/unit-kerja.
2. Daftar tautan yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu untuk melakukan phising hingga saat ini adalah djp[.]linepajak-go[.]com dan pajak[.]xzgo[.]cc. DJP menegaskan jangan membuka link tersebut.
3. Terdapat nomor kontak yang terindikasi digunakan oleh oknum penipu hingga saat ini adalah +6282118339033, +6289518182603, +6282258192334, +6283183738739, +6281367728313, +6281318762817, dan +6285361994929.
4. Apabila menerima email imbauan, tagihan pajak, atau tautan terkait perpajakan, pastikan domain email berakhiran @pajak.go.id. Apabila domain tersebut bukan @pajak.go.id, maka dipastikan email tersebut bukan dari DJP Kemenkeu. Penagihan utang pajak yang DJP lakukan selalu berdasarkan produk hukum dan disampaikan secara langsung maupun melalui pengiriman pos, bukan melalui email.
5. Apabila menerima pesan bermuatan file dengan ekstensi apk dan mengatasnamakan DJP, harap abaikan dan segera hapus pesan tersebut. DJP tidak pernah mengirim file dengan ekstensi apk.
6. Domain resmi DJP adalah pajak.go.id. Apabila menerima pesan dengan tautan selain berakhiran pajak.go.id, harap diabaikan. DJP tidak pernah mengirim tautan situs selain berakhiran pajak.go.id.
7. DJP mengimbau agar wajib pajak menjaga keamanan data masing-masing, antara lain dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi secara berkala, dan tidak mengakses tautan atau mengunduh file mencurigakan.
8. Dalam hal menerima informasi atau permintaan yang mencurigakan terkait layanan administrasi perpajakan dari pihak yang mengatasnamakan DJP, masyarakat atau wajib pajak diimbau untuk memastikan kembali kebenaran dan validitas informasi tersebut dengan menghubungi kantor pelayanan pajak terdekat atau terdaftar, atau menghubungi saluran pengaduan resmi DJP melalui Kring Pajak 1500200, faksimile (021) 5251245, email pengaduan @pajak.go.id, akun Twitter/X @kring_pajak, situs pengaduan.pajak.go.id, atau live chat pada www.pajak.go.id.
9. Dalam hal mendapati tautan yang mencurigakan selain dari daftar sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 2 dan/atau dihubungi oleh oknum yang mengaku sebagai pejabat atau pegawai DJP melalui nomor kontak selain dari daftar sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 3, masyarakat diimbau untuk melakukan langkah yang sama sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 8.
10. Masyarakat yang menjadi korban penipuan diimbau untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Federal Reserve atau The Fed sudah menurunkan suku bunga acuan sebesar 50 basis points (bps) menjadi 4,75-5,00%. Meskipun begitu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati masih tetap waspada dan belum tentu pemangkasan suku bunga The Fed menandakan berakhirnya era suku bunga tinggi.

Pendapat Sri Mulyani muncul saat menanggapi pernyataan Direktur Utama BNI Royke Tumilaar yang menyatakan era suku bunga tinggi sudah berakhir. “Pak Royke menyampaikan bahwa era suku bunga tinggi sudah berakhir. Padahal suku bunga di Amerika masih di level 5% sampai 4,75%. Belum turun dan hari ini bahkan bertahan tinggi,” kata Sri Mulyani saat menghadiri BNI Investor Summit, Selasa (8/11).

Sri Mulyani menjelaskan pemangkasan suku bunga The Fed belum cukup banyak jika melihat histori sebelumnya. Karena The Fed sebelumnya sudah menaikan suku bunga acuan hingga 500 bps.

"Kita tetap bisa terjaga dengan pertumbuhan yang baik. Itu menggambarkan bahwa resiliensi kita terjaga baik. Dan itu juga karena faktor seperti hilirisasi mendukung," kata dia.

Meskipun begitu, ekonomi Indonesia tetap mampu bertumbuh di tengah kondisi global yang tidak menentu. Dalam 10 tahun terakhir, Indonesia sudah banyak menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari pandemi Covid-19, kondisi geopolitik, harga komoditas, kenaikan suku bunga, dan inflasi global yang terburuk dalam 40 tahun terakhir.

Tapi Indonesia bisa menjaga pertumbuhan serta anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tetap sehat. “Itu adalah sesuatu banget. Kalau lihat makro fiskal kita terjaga, itu bukan merupakan hasil yang otomatis. Memang seharusnya begitu,” kata Sri Mulyani.

Maka menjelang berakhirnya pemerintahan Presiden Joko Widodo, dia meminta stabilitas makro dan fiskal perlu dijaga dengan baik. Karena hal ini bisa menjadi modal bagi pemerintahan baru.

Sisi Positif Penurunan Suku Bunga The Fed

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai pemangkasan suku bunga The Fed bisa menjadi sinyal era suku bunga tinggi mulai berakhir dan masuk fase suku bunga rendah.

Dengan begitu, ada sisi positif dari penurunan suku bunga The Fed. Salah satunya penurunan biaya pinjaman yang meringankan beban pelaku usaha, khususnya di sektor manufaktur. “Apalagi Bank Indonesia menyambut penurunan suku bunga The Fed dengan memangkas suku bunga 25 bps. Itu langkah yang tepat,” ujar Bhima.

Meskipun begitu, penurunan suku bunga The Fed secara historis merupakan sinyal ekonomi AS menuju resesi. Sebab, pada September 2007, suku bunga The Fed mulai dipangkas dari 5,25% menjadi 4,75% pada Oktober.

Hal ini menjadi sinyal awal resesi yang cukup parah karena subprime mortgage atau pinjaman bunga tinggi untuk nasabah dengan kredit rendah. Lalu pada 2020, The Fed Kembali memangkas suku bunga karena pandemi Covid-19.

Dengan begitu, setiap kali ada pemangkasan suku bunga The Fed, bukan menunjukkan negara berkembang diuntungkan karena limpahan investasi. “Ini karena investor cari imbal hasil tinggi,” kata Bhima.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati curhat menjelang berakhir jabatannya di kabinet Presiden Joko Widodo. Dia mengungkapkan bahwa selama ini tidak mudah dalam memungut pajak.

Sri Mulyani mengatakan dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2025 ditargetkan penerimaan negara mencapai Rp 2.996,9 triliun. Sri Mulyani menyebut angka itu nyaris mendekati Rp 3.000 triliun.

“Ini adalah rekor terbaru dari penerimaan negara, mencapai mendekati Rp 3.000 triliun. Boleh ditepuk tangan, ini susah lho ngumpulin pajak. Kalau gampang tidak perlu tepuk tangan,” kata Sri Mulyani dalam acara BNI Investor Summit, Selasa (8/10).

Sri Mulyani mengungkapkan bahwa penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dalam APBN 20205 memang didesain cukup ambisius. tapi tetap realistis.

“Sehingga ini bisa menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di satu sisi, namun di sisi lain mampu mencukupi kebutuhan belanja dari program pemerintahan baru,” ujar Sri Mulyani.

Dalam APBN 2025, penerimaan pajak dan cukai ditargetkan mencapai Rp 2.490,9 triliun. Sementara target PNBP pada pemerintahan tahun pertama Prabowo Subianto mencapai Rp 505,4 triliun.

Sementara belanja negara ditargetkan Rp 3.613 triliun, terdiri belanja pemerintah pusat Rp 2.693 triliun dan transfer ke daerah Rp 919 triliun. Lalu defisit APBN didesain 2,53% dari produk domestic bruto (PDB) atau nominalnya Rp 616 triliun.

“Dari postur ini kami telah terus berkonsultasi, berkoordinasi dengan tim transisi dan sinkronisasi, dan presiden terpilih untuk bisa menampung program-program quick win dari pemerintah,” kata Sri Mulyani.

Prabowo Bakal Kejar Pengemplang Pajak

Prabowo akan mengejar pengemplang pajak yang nilainya mencapai Rp 300 triliun. Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo mengungkapkan alokasi penerimaan negara yang diperoleh dari pengemplang pajak untuk menambal APBN pada 2025.

Diketahui, alokasi belanja negara pada 2025 mencapai Rp 3.613,1 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

“Rencananya belanja negara Rp 3.600 triliun, tapi kita butuhkan minimal Rp 3.900 triliun. Jadi kurang Rp 300 triliun dan kebetulan kita menemukan dari pajak-pajak yang tidak terkumpulkan dan sumber-sumber yang belum tergali,” kata Drajad dalam acara Katadata Forum bertajuk Indonesia Future Policy Dialogue di Jakarta, Rabu (10/9).

Dia menjelaskan, pajak yang belum dikumpulkan itu berasal dari kasus-kasus hukum yang para pengemplang pajaknya yang sudah dinyatakan kalah. Hanya saja, para pelaku itu belum juga menyetorkan kewajiban pajak.

"Jadi sudah tidak ada lagi peluang mereka, Mahkamah Agung sudah memutuskan selesai, tapi mereka tidak bayar. Ada yang 10 tahun belum bayar, ada yang 15 tahun belum bayar. Itu jumlahnya juga sangat besar," ujar Drajad.

Pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Terpilih Prabowo Subianto pada 8 Oktober menjadi sorotan. Pakar politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin mengatakan pertemuan yang berlangsung di Hutan Kota Plataran Jakarta memiliki konteks sebagai respons terhadap spekulasi yang berkembang.

Ujang menduga salah satu topik yang mungkin dibahas dalam pertemuan adalah upaya mengakomodasi orang-orang Jokowi dalam kabinet pemerintahan Prabowo. Selain itu, Ujang menduga pertemuan tersebut juga membahas peran Jokowi di masa pemerintahan Prabowo.

Menurut Ujang salah satu posisi yang mungkin dijabat Jokowi pada pemerintahan Prabowo adalah menjadi penasihat presiden. Selain itu Jokowi bisa saja akan diberi jabatan tertentu yang memiliki peran penting.

Di sisi lain, Ujang menilai pertemuan kedua tokoh itu menjawab isu yang berkembang di publik soal keretakan hubungan antara Jokowi dan Prabowo merenggang.

“Saya melihat pesannya adalah mereka kompak, bersatu, tidak bercerai seperti anggapan publik. Sekaligus membantah spekulasi itu semua agar transisi pemerintahan berjalan aman damai dan mulus," ujar Ujang saat dihubungi, Jumat (11/10).

Dugaan keretakan Jokowi dan Prabowo sebelumnya menguat setelah Jokowi mengatakan tidak bakal menghadiri pelantikan Prabowo sebagai presiden pada 20 Oktober mendatang. Pernyataan Jokowi itu belakangan mendapat koreksi dari Menteri Sekretaris Negara Pratikno.

Pratikno memastikan Jokowi akan hadir langsung di Gedung Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) saat seremoni pelantikan Prabowo-Gibran. "Pertemuan itu adalah untuk menepis beragam isu negatif. Mereka ingin mengatakan ke publik bahwa mereka satu suara, satu frekuensi dan punya hubungan kuat," kata Ujang.

Pernyataan serupa juga dikatakan oleh Pakar Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Wasisto Raharjo Jati. Dia mengatakan pertemuan itu merupakan bagian dari upaya menangkal atau membantah persepsi publik tentang adanya kerenggangan hubungan di antara mereka, terutama setelah viralnya akun Kaskus Fufufafa.

Fufufafa ditengarai merupakan akun kaskus milik Gibran Rakabuming Raka. Akun ini membuat unggahan yang menghina Prabowo Subianto saat periode Pemilihan Presiden atau Pilpres 2014.

"Saya pikir pertemuan ini bagian dari upaya memperlihatkan bahwa relasi mereka tetap harmonis dan suksesi pemerintahan tetap lancar," kata Wasisto lewat pesan singkat WhatsApp pada Jumat (11/10).

Presiden Jokowi pun mengakui bahwa pertemuan dirinya dengan Prabowo kala itu berlangsung selama 2,5 jam. Jokowi mengaku membicarakan banyak hal yang menyangkut soal politik dan ekonomi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengatakan aktivitas pengerukan dan hasil kerukan (dumpling) pasir laut yang dilakukan dua kapal berbendera asing di perairan Kepulauan Riau telah merugikan negara lebih dari Rp223 miliar. Pengerukan pasir laut tersebuttidak memiliki dokumen atau perizinan.

“Jadi kerugian total yang negara kita alami setahun ini kita rugi Rp223 miliar, kalau ada 10 kapal bisa dikalikan lagi,” kata Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL), Victor Gustaaf Manoppo, di Batam, Kepri, Kamis (10/10).

Sebelumnya, KKP menghentikan dan memeriksa dua kapal berbendera Malaysia yang kedapatan sedang melakukan aktivitas pengerukan dan hasil kerukan pasir laut di perairan Kepri pada 9 Oktober. Kapal KKP tersebut dinaiki Menteri Kelautan dan Perikanan ,Sakti Wahyu Trenggono, yang hendak kunjungan kerja ke Pulau Nipa.

Atas perintah Menteri KKP, penyidik PSDKP langsung melakukan penghentian dan pemeriksaan terhadap dua kapal yang dinahkodai oleh dua warga negara Indonesia (WNI), dengan anak buah kapal (ABK) dari Cina sebanyak 13 orang dan Malaysia 1 orang.

Kapal MV YC 6 berukuran 8.012 gross tonnage (GT) dan MV ZS 9 berukuran 8.559 GT merupakan jenis keruk yang berfungsi untuk mengambil pasir yang ada di dalam laut, atau disebut kapal dredgers jenis TSHD.

Menurut Victor, kapal tersebut terindikasi sudah beberapa kali masuk ke wilayah Indonesia. Namun KKP masih mndalami berapa kali kapal tersebut melakukan pengerukan pasir laut, termasuk banyaknya jumlah pasir yang sudah dikerah yang dibawa ke Singapura.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, salah satu kapal memuat 10 ribu meter kubik pasir laut hasil kerukan. Menurut keterangan nahkoda, mereka mengambil pasir 10 ribu ton hanya dalam waktu 9 jam.

“Menurut pengakuan mereka 10 kali dalam sebulan, kita bisa menghitung per bulan ada 100 ribu ton yang mereka ambil bawa keluar. Kalau 1 tahun berarti bisa 1,2 juta ton,” ujarnya.

Berdasarkan Pasal 18 angka 12 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menyatakan setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari perairan pesisir wajib memiliki izain Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) dari pemerintah pusat.

“Ini baru kerugian sumber daya kelautan yang diambil material. Kalau kita gabungkan, kalau ikut aturan PP Nomor 26, kapal ini harus bayar KKPRL, harus bayar bea keluar, harus membayar persetujuan ekspor, harus bayar IUP penjualan, harus membayar Amdal, artinya potensi penerimaan negara yang hilang lebih dari Rp223 miliar,” kata Victor.

Saat ini, kedua kapal berbendera asing tersebut masih dalam pemeriksaan. KKP membentuk tim penyidik yang akan mendalami sudah berapa lama aktivitas pengerukan pasir laut itu dilakukan oleh kapal tersebut.

Direktur Jenderal PSDKP KKP Pung Nugroho Saksono mengatakan perlu sanksi tegas agar ada efek jera supaya kejadian serupa tidak kembali terulang. Selain itu, patroli di wilayah perbatasan oleh KKP dan stakeholders terkait lainnya juga dimaksimalkan untuk bisa mengawasi wilayah perairan dari pencurian.

“Patroli pasti diperketat, kami tidak berdiri sendiri, ada angkatan laut, bea cukai, Polri, semua saling bahu membahu kerja sama, masyarakat nelayan jangan dikira diam, mereka memvideokan dan mengirimkan kepada kami, namanya Pokwasmas,” kata Ipung.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI menyatakan akan mendukung pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih pada akhir pekan depan, Minggu (20/10). Karena itu, para serikat buruh berkomitmen untuk tidak melakukan demonstrasi selama sepekan ke depan.

"Tidak ada aksi-aksi menjelang 20 Oktober 2024 oleh Partai Buruh dan mayoritas serikat buruh. Namun, kami tetap menjadwalkan aksi pada 24-31 Oktober 2024 di penjuru negeri," kata Presiden KSPI Said Iqbal dalam konferensi pers daring yang dikutip Jumat (11/10).

Said menjelaskan, aksi demontrasi pada 24-31 Oktober 2024 akan memiliki dua isu, yakni kenaikan upah minimum 2025 dan pencabutan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Setidaknya 100.000 buruh akan turun ke jalan yang tersebar di 38 provinsi dan lebih dari 300 kabupaten/kota.

Said mengaku akan mendorong presiden terpilih Prabowo Subianto untuk menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-Undang atau Perppu Cipta Kerja. Perppu tersebut diharapkan membatalkan klaster ketenagakerjaan dalam UU Cipta Kerja.

Mereka juga menuntut pemerintah selanjutnya untuk menaikkan rata-rata upah minimum tahun depan antara 8% sampai 10%. Menurutnya, angka tersebut sejalan dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dan inflasi pada 2025.

Said mengancam akan mengkoordinasikan mogok nasional pada bulan depan jika tuntutan upah minimum tidak diindahkan. Pemerintah biasanya mengumumkan besaran penyesuaian upah minimum pada 1 November 2024.

Said mengaku mogok nasional tersebut akan dilakukan selama tiga hari berturut-turut pada bulan depan jika upah minimum 2025 di bawah 8%. "Jutaan buruh akan ikut mogok nasional jika kenaikan upah minimum tahun depan di bawah 8%,"katanya.

Sebelumnya, Said menilai dinamika internal Kadin memicu kekhawatiran para buruh terkait proses negosiasi upah minimum 2025 di Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan merupakan lembaga tripartit yang melibatkan perwakilan pekerja, Kementerian Ketenagakerjaan selaku wakil pemerintah dan para pengusaha yang diwakili oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia

Said mengatakan perwakilan serikat buruh-pekerja mengusulkan kenaikan upah minimum layak provinsi-kota naik 8% untuk tahun depan. Menurut Said, perhitungan ini didasarkan atas situasi inflasi nasional yang saat ini berada di 2,5%, dengan pertumbuhan ekonomi di angka 5,2%.

"Jadi ketemu angka 7,7%, kalau dijumlahkan menjadi 8%. Ada beberapa daerah yang kami minta naik 10% karena di beberapa wilayah inflasinya di atas 3%,” ujar Said.

Guna mendapat kepastian penentuan negosiasi upah yang akan ditetapkan pada November ini, Said Iqbal mengatakan bahwa Partai Buruh dan KSPI mengakui Kadin kepengurusan 2021-2026 pimpinan Arsjad Rasjid.

Menurut Said, Arsjad Rasjid merupakan pimpinan Kadin yang sah karena namanya masih ditetapkan di dalam Keputusan Presiden (Keppres). Namun, ia dan serikat buruh mengaku tidak memiliki masalah pribadi dengan Ketua Umum Kadin hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) 2024 Anindya Bakrie.

“Saya hormat kepada keluarga Pak Aburizal Bakrie dan Mas Anin. Tapi ini tentang konstitusi, yaitu serikat buruh membutuhkan mitra Kadin di Dewan Pengupahan Nasional maupun di Daerah,” ujar Said.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta volume minyak terangkut (lifting) dapat lebih tinggi dari torehan saat ini. Jokowi mengatakan jumlah lifting minyak mentah domestik malah cenderung mengalami penurunan belakangan ini.

Menurut Jokowi kondisi penurunan lifting minyak saat ini dapat memberatkan kondisi keuangan negara. Hal ini karena pemerintah harus menutupi kekurangan produksi dengan mengimpor lebih banyak produk petroleum dari luar negeri yang memicu pengurasan terhadap devisa negara.

"Saya titip yang berkaitan dengan lifting minyak, harus naik. Dengan cara apapun harus naik," kata Jokowi saat memberikan sambutan dalam agenda Peringatan Hari Jadi Pertambangan dan Energi ke 79 di Hotel Kempinski Jakarta pada Kamis (10/10).

Jokowi mengarahkan agar pemerintahan mendatang bisa meningkatan lifting minyak dengan berbagai cara. Salah satunya dengan mendorong BUMN seperti Pertamina mengadakan kerja sama dengan perusahaan migas swasta, atau bahkan dengan perusahaan asing. Hal ini menurut Jokowi diperlukan agar dapat meningkatkan produksi tanpa membiarkan penurunan lebih lanjut.

"Karena kalau kita hitung kelihatannya hanya turun kecil, hanya turun 100 barel, 50 barel. Tapi kalau dihitung ke uang berarti impor minyak kita, impor gas, bisa ratusan triliun yang harus kita keluarkan. Artinya devisa kita hilang," ujar Jokowi.

Guna meningkatkan capaian lifting minyak dan gas bumi (migas) nasional, Jokowi menginngatkan pentingnya reformasi regulasi untuk mempercepat investasi sektor migas. Ia mengatakan penyederhanaan birokrasi dan regulasi meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Menurut Jokowi, negara yang mampu bergerak cepat dalam mengakomodasi kebutuhan investor dan meningkatkan efisiensi regulasi akan memiliki keunggulan kompetitif. Dia menyampaikan bahwa kemudahan investasi akan mendatangkan akses lapangan kerja bagi masyarakat.

"Tanpa penyederhanaan izin, tanpa membuat kemudahan regulasi yang kita miliki, sangat sulit kita bersaing dan berkompetisi dengan negara-negara lain," kata Jokowi.

Penurunan kinerja lifting minyak tahun ini sudah diprediksi oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Otoritas pelaksana sektor hulu migas itu mengatakan bahwa sejumlah target untuk industri hulu migas berpotensi tidak tercapai.

“Kami melihat untuk lifting minyak nanti akhir 2024 sekitar 595 ribu barel per hari (bph),” kata Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto dalam konferensi pers pertengahan Juli lalu.

Angka prediksi ini hanya sekitar 94% dari target 635 ribu barel per hari (bph) dalam anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2024. Tidak hanya APBN, Dwi juga memprediksi bahwa lifting minyak akhir 2024 nanti tidak mencapai target work, program and budget (WPNB) yang disepakati.

Prediksi akhir 2024, lifting gas juga tidak dapat memenuhi target APBN. SKK Migas menulis, proyeksi lifting gas hanya mencapai 5.554 mmscfd atau 96% dari target APBN 2024 yang mencapai 5.785 mmscfd.

SKK Migas juga melaporkan kinerja lifting migas domestik pada semester pertama 2024 masih di bawah target. Lifting minyak bumi pada periode ini sebesar 576 ribu bph atau 91% dari target yang ditetapkan dalam APBN.

Dwi Soetjipto mengatakan bahwa kinerja di bawah target ini disebabkan oleh gangguan yang terjadi di berbagai lokasi pengeboran. “Sehingga drilling practice lebih dari satu bulan tidak bisa dilakukan, kemudian ada beberapa keterlambatan kegiatan pengeboran yang mengakibatkan realisasi produksi minyak kita 576 ribu bph,” ujarnya.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKop UKM) menyebut satuan tugas koperasi yang dibentuk untuk menyelesaikan nasib 8 koperasi bermasalah masih menjalankan tugas pemantauan hingga hari ini. Padahal, Deputi Bidang Perkoperasian KemenKop UKM Ahmad Zabadi mengatakan satgas tersebut telah dibubarkan sejak dua tahun lalu.

“Meski sudah selesai tugas, namun kami tetap memantau proses penyelesaian kasus berjalan,” kata Ahmad dalam konferensi pers di kantornya pada Kamis (10/10).

Ahmad menyebut satgas kini berganti nama menjadi Tim Pendamping dan Pemantau Koperasi Bermasalah. Sejauh ini tim telah mendorong pembayaran tagihan hingga Rp 3,4 triliun dari total Rp 26 triliun yang tercatat.

Delapan koperasi bermasalah yang berada dalam pengawasan satgas adalah KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Utama, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia. Ahmad juga menyebut kasus KSP Sejahtera Bersama sudah ada progres baru setelah koperasi tersebut berganti pengurus.

“Alhamdulillah sudah ada pergerakan tingkat pembayaran oleh pihak koperasi,” ujarnya.

Selain itu, dia juga turut menyampaikan perkembangan kasus KSP Indosurya. Dia menyebut kasus koperasi dengan potensi kerugian terbesar yakni Rp 13,9 triliun kini prosesnya sudah diserahkan ke pihak pengadilan. Hal ini sesuai dengan dorongan Menteri Politik Hukum dan HAM agar jaksa melakukan banding dan kasasi.

“Alhamdulillah sudah dimenangkan oleh jaksa dan pihak pengurus Indosurya dihukum 20 tahun. Menunjukkan bahwa kami memantau dan mengikuti putusan pengadilan,” kata dia.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki pada akhir 2022 lalu mengakui bahwa pihaknya kesulitan untuk menyelesaikan dan memitigasi koperasi bermasalah. Salah satu penyebabnya lantaran tidak ada mekanisme penyelesaian koperasi bermasalah,seperti halnya mekanisme penyelesaian masalah sektor keuangan lainnya seperti perbankan.

Teten menuturkan bahwa dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992, Kementerian Koperasi dan UKM tidak mempunyai kewenangan pengawasan. Pasalnya, pengawasan koperasi tersebut hanya boleh dilakukan oleh pengurus koperasi itu sendiri. “Jadi koperasi itu meregulasi sendiri, dan mengawasi sendiri,” ujar Teten saat itu.

Namun demikian, dia mengatakan, saat koperasi tersebut sudah membesar, hubungan anggota dengan koperasi tidak sesolid yang dibayangkan, serta tidak seideal yang diasumsikan. Dia mengatakan, tidak ada solusi jangka pendek untuk menyelesaikan koperasi yang bermasalah.

Koordinator Bidang Pangan Direktorat Pangan dan Pertanian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Ifan Martino memastikan desain makan bergizi gratis memanfaatkan pangan lokal untuk kedaulatan pangan Indonesia.

“Makan bergizi gratis, pengawasannya dalam desain kita tambahkan seluruh komponen bagaimana kita memanfaatkan produksi lokal, termasuk pangan lokal, dan ketika itu masuk dalam desain dan rencana, di Bappenas kita sudah punya sistem monitoring dan evaluasi,” katanya di Jakarta, Kamis (10/10).

Untuk meningkatkan produksi dan kekuatan dari pangan lokal, pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang (UU) 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2024-2045. “Di dalamnya, terdapat transformasi penguatan pangan lokal berbasis pada potensi-potensi di daerah,” ucapnya.

Adapun dalam penyediaan makan bergizi gratis, Bappenas juga merancang desain redistribusi pangan untuk mengurangi pemborosan pangan atau food waste.

RI Menyumbang 184 Kg Sampah Makanan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tiap orang menyumbang 115kg-184 kg sampah makanan per tahun dan apabila dikonversi dalam bentuk rupiah mencapai Rp 200 triliun-Rp 551 triliun per tahun.

“Kalau dikonversi dalam jumlah orang, hampir setengah dari jumlah penduduk Indonesia bisa mendapatkan makan layak sebetulnya dari sisa makanan yang terbuang tersebut,” ucapnya.

Dia menilai pentingnya ketahanan pangan yang tersebar di beberapa tempat untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Salah satunya melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian, lalu ketahanan pangan dan ekologi.

Di sisi lain, ia juga menyampaikan pentingnya menjamin pemenuhan hak dasar atas pangan, penguatan kelembagaan petani di sentra-sentra produksi, serta penganekaragaman produksi dan konsumsi yang menjadi salah satu prioritas.

“Untuk kedaulatan pangan dan peningkatan kualitas makan bergizi gratis, memang kuncinya ada pada pemberdayaan pangan lokal, termasuk pangan akuatik, selain itu, juga menjaga sumber-sumber nutrisi, dan menguatkan tata kelola sistem pangan,” ujarnya.