JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Pemadam Kebakaran Kota Depok Sandi Butar Butar mengakui, mesin power take-off (PTO) pada unit mobil pemadam yang tidak berfungsi ketika digunakan, sempat diperbaiki di bengkel.

Namun, perbaikan tersebut tidak maksimal setelah dicoba oleh tim lapangan.

"Sudah (diperbaiki), tapi ya gitu, gimana ya? Masih bunyi gertak-gertak gitu, Tidak maksimal," ucap Sandi Butar Butar anggota Pemadam Kebakaran Kota Depok, saat dikonfirmasi Kompas.com, Jumat (8/11/2024).

Dengan adanya temuan tersebut, Sandi langsung melaporkan kepada pimpinan agar kembali diperbaiki sehingga tidak mengganggu operasional.

"Mereka cuma bilang gitu, pakai aja dulu, itu fakta lapangan, fakta lapangan yang terjadi tidak berfungsi," ungkapnya.

Sandi juga mengungkap, bahwa usai viral videonya yang protes tentang kondisi unit pemadaman tidak berfungsi, mobil langsung dibawa ke bengkel.

"Pada saat kejadian, itu enggak bisa kita gunakan, itu warga ngeliat. (Sehari setelah kejadian) Dibawalah sama mereka nih, dibenerin dulu sama mereka baru tuh dipanggil tuh media-media, 'ini bisa kok alatnya'," ungkapnya.

Selain itu, Sandi menjelaskan, ketika ada alat atau unit mobil pemadam yang mengalami kerusakan, cenderung tidak langsung diperbaiki.

"Kita ngomong dulu, kita ngoceh, kita marah-marah, baru dibawa ke bengkel," urainya.

Lebih lanjut, Sandi melihat, tidak ada peremajaan alat atau unit mobil pemadam yang seharusnya dilakukan setiap tahun.

"Jadi, itu bohong bang mereka, Itu unit, itu enggak dibawa ke Dishub, enggak uji kir, Itu cuma stiker doang, mereka melepas stiker, terus dipasang stiker baru, enggak ada namanya peremajaan seperti itu," jelasnya

Diketahui sebelumnya, Empat pegawai menjadi korban akibat kebakaran yang melanda agen gas di Perumahan Tirta Mandala, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Rabu (7/11/2024) malam.

Lambatnya penanganan kebakaran, karena mobil atau unit Pemadam yang diterjunkan ke tempat kejadian perkara (TKP) tidak berfungsi dengan baik.

"Jadi pada saat kita nyampe itu kondisi sudah terbakar tuh Agen gas Bang. Saat itu sudah ada tiga korban pegawainya. Kita berusaha lah memadamkan, pada saat kita berusaha memadamkan kita gunakan selang seadanya," ucap Sandi.

Lebih lanjut, Sandi menceritakan, ketika tim sudah bersiap untuk melakukan pemadaman ternyata mesin tidak bekerja.

"Sudah siap menyemprot, pada saat dinyalakan mesinnya, mesinnya tidak berfungsi, Warga semua nilai dan menyaksikan kejadian itu," ungkapnya.

DEPOK, KOMPAS.com – Wali Kota Depok Mohammad Idris menerbitkan surat jawaban atas somasi terbuka dari 80 petugas pemadam kebakaran (Damkar) Kota Depok yang diajukan melalui pengacara Deolipa Yumara.

Surat dengan nomor 180/691-Huk tersebut bersifat penting dan ditandatangani secara elektronik pada Senin (4/11/2024).

Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Nina Susana, mengonfirmasi bahwa surat jawaban tersebut telah diterbitkan.

"Sudah (terbit), ya," ujar Nina saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (7/11/2024).

Dalam suratnya, Idris menyampaikan enam poin terkait tanggapan atas somasi yang dibacakan di depan Kejaksaan Negeri Depok pada Rabu (23/10/2024).

"Pemkot Depok menyampaikan terima kasih atas perhatian Saudara yang turut memonitor pembangunan di Kota Depok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Depok," demikian bunyi poin pertama surat jawaban tersebut.

Idris juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga Martinnius Reja Panjaitan, petugas Damkar yang meninggal dunia usai bertugas dalam kebakaran di Pasar Cisalak pada Jumat (18/10/2024).

Pemkot Depok menyatakan bahwa penganggaran sarana dan prasarana Damkar telah diajukan untuk tahun anggaran 2025.

"Pada Tahun Anggaran 2025, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Depok telah menganggarkan sarana dan prasarana secara bertahap agar operasional Damkar dapat berfungsi lebih baik dan layak," ungkap Idris dalam poin ketiga.

Pemkot juga mengeklaim telah melakukan audit internal terhadap Dinas Damkar dan menyatakan bahwa kenaikan upah petugas Damkar akan dipertimbangkan sesuai kemampuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.

Pada poin keenam, Pemkot Depok menyatakan bahwa mendiang Martinnius telah menerima santunan melalui BPJS Ketenagakerjaan, termasuk beasiswa pendidikan bagi anaknya.

"Adapun pemberian penghargaan gelar dan tanda jasa akan dipertimbangkan lebih lanjut sesuai syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," jelas Idris.

Sebelumnya, para petugas Damkar mengajukan empat tuntutan utama melalui somasi, yaitu perbaikan sarana dan prasarana, audit internal atas dugaan korupsi di Dinas Damkar, kenaikan upah minimum, serta penghargaan bagi almarhum Martinnius sebagai pahlawan Damkar dan dukungan pendidikan bagi anaknya hingga perguruan tinggi.

DEPOK, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Deolipa Yumara berencana memberi somasi ke Pemerintah Kota Depok.

Hal ini dilakukan karena tidak ada perkembangan atas laporan yang dibuat pemadam kebakaran Sandi Butar Butar ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok terkait dugaan korupsi Dinas Damkar pada Senin (9/9/2024) lalu.

"Nah, ini sekarang kita coba timbang-timbang akan menyomasi Pemerintah Kota Depok. Sementara, sekarang ini karena belum ada kemajuan, belum ada perbaikan, belum ada perapihan, belum ada peningkatan," ucap Deolipa kepada Kompas.com, Selasa (24/9/2024).

Somasi yang akan ditujukan langsung ke Wali Kota Depok Mohammad Idris itu ditargetkan terbit dua minggu dari sekarang atau satu bulan pascapelaporan.

"Dan juga pemeriksaan di Kejaksaan juga tampak belum jalan. Jadi, kita anggap ini kita harus memberikan peringatan kepada Pemkot Depok supaya segera memperbaiki kesejahteraan Damkar ini, segera memperbaiki peralatan-peralatan yang rusak," tutur Deolipa.

Menurutnya, Kejari saat ini masih berkutat dengan pemeriksaan laporan awal. Namun, dua minggu dirasa cukup untuk meneruskan laporan ke tahap selanjutnya.

"Sampai saat ini Sandi sendiri belum dipanggil. Jadi kita anggap ini masih proses internal di Kejaksaan, tapi sebenarnya yang seperti ini harusnya cepat," ujar Deolipa.

"Tapi yang jelas, kalau persoalan Damkar ini persoalan penting sebenarnya. Jadi, bukan persoalan yang kemudian hanya kasus korupsi saja," jelas Deolipa.

"Karena ini termasuk perbaikan yakni perbaikan peralatan dan termasuk juga upahnya mereka," tambahnya.

Hal itu dapat dilihat dari 80 persen tenaga Damkar yang masih berstatus honorer dengan gaji di bawah UMP, yakni Rp 3.280.000.

Sebelumnya, Sandi Butar Butar petugas pemadam kebakaran membuat laporan dugaan korupsi oleh Dinas Damkar Kota Depok ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Depok, Senin (9/9/2024).

Pelaporan itu dibuatnya dengan pendampingan Kuasa Hukum Deolipa Yumara dan rekan kerjanya.

"Agendanya hari ini kita mendampingi Sandi Butar Butar yang akan melaporkan adanya dugaan korupsi di Damkar Kota Depok," ucap Kuasa Hukum Deolipa Yumara di Kejari Depok, Senin.

Deolipa mengungkapkan, pelaporan ini dilandasi dari keluhan yang diterimanya terkait kondisi peralatan-peralatan Damkar yang rusak hampir menyeluruh di setiap UPT.

"Karena ini kan banyak dari pengaduan Sandi, banyak peralatan-peralatan sudah lama rusak dan memang enggak pernah dibenahi, enggak pernah diperbaiki, dan perawatannya juga kurang," ungkap Deolipa.

Deolipa menyebut dugaan potensi kerugian bisa mencapai Rp 1-4 Miliar.

Terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejari Depok M. Arief Ubaidillah mengonfirmasi pihaknya telah menerima laporan itu dan sedang dalam peninjauan.

"Untuk isi masih dipelajari oleh bidang terkait, yaitu bidang tindak pidana khusus," terang Ubaidillah.