JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Direktur PT Adi Inti Mandiri (AIM), Karunia divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI).

Proyek tersebut dilaksanakan di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) pada 2012 silam.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Teguh Santoso menyatakan Karunia terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan korupsi sebagaimana dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Karunia oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah Rp 250 juta,” kata Teguh saat membacakan amar putusannya, Selasa (22/10/2024).

Menurut Majelis Hakim, perbuatan itu dilakukan Karunia bersama-sama Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta), Kemenakertrans, Reyna Usman dan mantan Kasubdit Kerjasama Internasional Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, I Nyoman Darmanta.

Perbuatan mereka dinilai melanggar Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Selain itu, Karunia juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp 8.449.290.910. Jika dalam waktu satu bulan setelah terbit keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap uang pengganti ini tidak dibayarkan, maka harta bendanya akan dirampas oleh Jaksa KPK.

JIka Karunia tidak memiliki harta yang cukup membayar uang pengganti, maka hukuman pidana badannya akan bertambah menjadi 1 tahun dan 6 bulan.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim sama dengan tuntutan Jaksa KPK, kecuali dalam hal lamanya pidana penjara. Jaksa KPK meminta Karunia dihukum 5 tahun dan 3 bulan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Kasubdit Kerjasama Internasional Direktorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans), I Nyoman Darmanta dihukum 2 tahun penjara dan denda Rp 260 juta subsider 3 bulan kurungan.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Teguh Santoso menyebut, I Nyoman terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Perbuatan tersebut dilakukan bersama-sama dengan Mantan Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Dirjen Binapenta), Kemenakertrans, Reyna Usman dan eks Direktur Utama PT Adi Inti Mandiri (AIM).

“Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Nyoman Darmanta oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan denda sejumlah Rp 250 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan,” kata Teguh saat membacakan amar putusannya, Selasa (22/10/2024).

I Nyoman merupakan satu-satunya terdakwa yang tidak dihukum dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti.

Dalam pertimbangannya, Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menyebutkan, keadaan I Nyoman yang tidak turut menikmati uang korupsi menjadi alasan meringankan dalam vonis ini.

“Terdakwa tidak menikmati uang hasil tindak pidana korupsi,” kata hakim anggota.

Selain itu, I Nyoman juga dinilai bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

“Terdakwa memiliki tanggung jawab keluarga,” ujar hakim anggota.

Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut I Nyoman dihukum 2 tahun dan 10 bulan penjara serta denda Rp 250 juta subsider 3 bulan kurungan.

Dengan demikian, hukuman yang dijatuhkan lebih ringan 10 bulan dari tuntutan jaksa.