Jakarta: Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, disebut dibangun sebagai kota bisnis, bukan pusat pemerintahan. Sebab, prosesnya banyak melibatkan investor asing.

"Ini kan agak aneh menurut saya, bias ini, sebenarnya mau membangun ibu kota atau kota bisnis?" kata pakar hukum tata negara Refly Harun dalam program Crosscheck Face to Face by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2024.

Refly mengatakan pemerintah mestinya tak melibatkan banyak investor asing dalam membangun IKN Nusantara. Karena aspek ini berkaitan dengan sistem keamanan negara.

Baca juga: Jokowi Mestinya Fokus Bangun Istana Negara di IKN

"Kalau dia ibu kota tentu yang namanya security safety dan lain sebagainya menjadi hal yang paling penting ya kan, dan bila perlu pembangunannya itu tidak melibatkan pihak lain. Karena kita memastikan ada safety-nya disana," ucap dia.
Refly menuturkan kavling-kavling di IKN juga diperuntukkan bagi orang berduit. Karena harga tanah IKN yang mulai mahal dan hanya konglomerat yang dapat berinvestasi.

"Siapa yang mampu beli kan, yang beli itu dua, kemungkinan orang kaya Jakarta atau punya kemampuan berinvestasi tapi tidak menjadikan primary house mereka atau orang asing yang memang mau doing bisnis itu melihat potensi Indonesia gitu, dia beli rumah dan stay di sana," ujar Refly.

(ABK)