Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya kembali menetapkan kembali satu tersangka dalam kasus dalam pembubaran diskusi diaspora yang diadakan Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan tersangka baru ini berinisial RD (28) dengan peran melakukan kekerasan terhadap petugas keamanan di lokasi.

"Pada hari Selasa, 1 Oktober 2024 tim berhasil menangkap 1 pelaku [berinisial RD]," ujar Ade dalam keterangan tertulis, Rabu (2/10/2024).

Dia menjelaskan, saat ini pelaku tengah diperiksa secara intensif oleh subdit umum atau Jatanras untuk membuat terang peristiwa kerusuhan dalam pembubaran diskusi itu.

"Selanjutnya pelaku dibawa ke kantor Subdit Umum/Jatanras untuk dilaksanakan pemeriksaan lebih lanjut," pungkasnya.

Atas perbuatannya, tersangka baru ini dipersangkakan Pasal 170 KUHP dan atau Pasal 351 KUHP dan atau Pasal 355 KUHP dengan ancaman pidana penjara 2 tahun 6 bulan hingga 5 tahun 6 bulan.

Sebagai informasi, kronologi kericuhan itu bermula saat ada kegiatan diskusi dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diaspora untuk membahas tentang isu kebangsaan dan kenegaraan pada Sabtu (28/9/2024).

Beberapa tokoh diundang jadi narasumber diantaranya pakar hukum tata negara Refly Harun, Said Didu, Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah dan Soenarko. Hanya saja, kelompok pembubaran menilai diskusi itu akan memecah bangsa dan diduga tidak memiliki izin.

Kemudian, Polsek Mampang awalnya bernegosiasi dengan kedua belah pihak dengan kesepakatan untuk mempercepat jalannya diskusi.

Namun, tiba-tiba sejumlah masyarakat sekitar 10-15 orang menerobos ruang diskusi melalui akses pintu belakang. Dalam hal ini, petugas yang seharusnya mengamankan dua kegiatan ini mengaku kewalahan karena terfokus di depan hotel.

"Tapi tiba-tiba sekitar 10-15 orang langsung masuk merangsek ke dalam gedung. Di situ sempat dilakukan upaya pencegahan oleh tenaga pengamanan hotel. Sehingga terjadi aksi pemukulan kekerasan. Namun karena petugas tidak seimbang, sehingga masa berhasil masuk ke dalam melakukan perusakan pencabutan baliho yang ada di dalam," kata Wakapolda Brigjen Djati Wiyoto Abadhy.

Bisnis.com, JAKARTA - KapolriListyo Sigit Prabowo menegaskan tidak menoleransi aksi premanisme terkait dengan pembubaran diskusi diaspora yang diadakan Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.

Hal tersebut disampaikan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko dalam instruksi Kapolri Listyo Sigit pada Senin (30/9/2024).

"Untuk menindak tegas dan tidak akan mentolerir segala bentuk tindakan premanisme dan anarkis yang dilakukan oleh kelompok masyarakat manapun dan dengan alasan apapun," ujarnya dalam keterangan tertulis.

Dia menambahkan, instruksi pucuk pimpinan Polri itu akan diterapkan oleh seluruh anggota kepolisian untuk ke depannya.

"Dalam hal ini, Bapak Kapolri Listyo Sigit Prabowo juga telah menginstruksikan yang sebelumnya dan seterusnya sampai dengan ke depan, menginstruksikan kepada seluruh jajaran," tambahnya.

Sementara itu, kata Trunoyudo, pihaknya melalui Polda Metro Jaya telah mengamankan lima pelaku. Dua di antaranya, yakni FEK dan GW telah ditetapkan sebagai tersangka lantaran terindikasi melakukan tindak pidana.

Salah satunya, terkait dengan perusakan barang di dalam hotel dan dugaan penganiayaan terhadap petugas keamanan di Hotel Grand Kemang, Jaksel.

"Maka dari itu, kami dari pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengecam keras terkait dengan kegiatan tersebut yang dilakukan secara brutal kemarin di Kemang," imbuh Trunoyudo.

Kronologi Pembubaran Diskusi di Kemang

Wakapolda Metro Brigjen Djati Wiyoto Abadhy menjelaskan kronologi aksi ricuh itu bermula saat ada kegiatan diskusi dari kelompok masyarakat yang mengatasnamakan diaspora untuk membahas tentang isu kebangsaan dan kenegaraan pada Sabtu (28/9/2024).

Beberapa tokoh diundang jadi narasumber diantaranya pakar hukum tata negara Refly Harun, Said Didu, Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah dan Soenarko. Hanya saja, kelompok pembubaran menilai diskusi itu akan memecah bangsa dan diduga tidak memiliki izin.

"Mereka melakukan aksi menuntut untuk membubarkan kegiatan diskusi yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan Diaspora dengan alasan tidak ada izin, memecah belah persatuan dan kesatuan dan sebagainya," ujar Djati di Jakarta, Minggu (30/9/2024).

Dia menambahkan, pihaknya melalui Polsek Mampang awalnya bernegosiasi dengan kedua belah pihak dengan kesepakatan untuk mempercepat jalannya diskusi.

Namun, tiba-tiba sejumlah masyarakat sekitar 10-15 orang menerobos ruang diskusi melalui akses pintu belakang. Dalam hal ini, petugas yang seharusnya mengamankan dua kegiatan ini mengaku kewalahan karena terfokus di depan hotel.

"Tapi tiba-tiba sekitar 10-15 orang langsung masuk merangsek ke dalam gedung. Di situ sempat dilakukan upaya pencegahan oleh tenaga pengamanan hotel. sehingga terjadi aksi pemukulan kekerasan. Namun karena petugas tidak seimbang, sehingga masa berhasil masuk ke dalam melakukan perusakan pencabutan baliho yang ada di dalam," pungkasnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Amnesty International mendesak agar Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengungkap dan mengusut tuntas dalang pembubaran diskusi diaspora yang diadakan Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid mengatakan bahwa kepolisian harus bisa memberikan tindakan hukum yang sepadan terhadap pelaku, khususnya aktor utama dibalik kerusuhan tersebut.

"Kami mendesak Kapolri segera mengusut tuntas dalang dan semua pelaku intimidasi maupun aksi main hakim sendiri tersebut. Kapolri wajib memastikan adanya tindakan hukum yang tegas terutama terhadap otak pelaku aksi main hakim sendiri," ujarnya dalam siaran pers, Senin (30/9/2024).

Selain itu, dia juga meminta agar kepolisian bisa memberikan sanksi tegas kepada sejumlah petugas di lapangan yang dinilai melakukan pembiaran terhadap peristiwa kericuhan.

Padahal, anggota di lokasi bisa melakukan pencegahan sebelum peristiwa kericuhan terjadi. Di samping itu, dia juga menyoroti soal momen berangkulannya antara massa aksi dan petugas kepolisian di lokasi.

"Usut pula polisi yang bukannya mencegah dan menindak pelaku intimidasi, justru cenderung melakukan pembiaran, malah berangkulan dan berjabat tangan dengan mereka, seperti yang terlihat pada insiden sabotase acara diskusi Forum Tanah Air," tambahnya.

Diberitakan sebelumnya, Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Djati Wiyoto Abadhy memberikan penjelasan soal video anggota kepolisian yang merangkul massa aksi yang membubarkan forum diskusi di Hotel Kemang, Jakarta Selatan.

Dia menjelaskan, berdasarkan keterangan massa aksi, bahwa pelukan antara anggota dan massa aksi itu merupakan wujud etika kepada petugas di lapangan.

Meskipun begitu, Djati menegaskan bahwa pihaknya tetap akan melakukan pemeriksaan dan evaluasi terkait serangkaian pengamanan dalam peristiwa kericuhan tersebut.

"Kita akan melakukan evaluasi, investigasi ke dalam terhadap petugas-petugas yang kemarin terlibat aksi pengamanan, apakah terindikasi dia melakukan pelanggaran SOP dan sebagainya," ujar Djati.

Bisnis.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Selatan menyatakan bakal memanggil orang yang menyebarkan video aksi pembubaran paksa seminar Refly Harun di Kemang, Jakarta Selatan.

Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal menyatakan akan memanggil orang yang pertama kali menyebar video ke media sosial untuk meminta klarifikasi.

"Setelah peristiwa itu terjadi ada beberapa video yang beredar yang mungkin dipotong-potong kemudian diberi narasi tapi itu tidak seutuhnya seperti yang disampaikan di beberapa video di media sosial," kata Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Rahmat Idnal dilansir dari Antara, Minggu (29/9/2024).

Dia mengatakan Polres Metro Jakarta Selatan akan mendalami pelaku yang menyebarkan video tersebut.

Dia mengatakan pada hari tersebut ada sejumlah kegiatan yakni seminar di hotel yang memang tidak ada pemberitahuan kepada pihak Kepolisian.

Kemudian ada kegiatan aksi tandingan unjuk rasa di depan Hotel Grand Kemang yang tidak menginginkan kegiatan di dalam hotel berlangsung.

"Kami tetap melakukan pengamanan meski tidak ada pemberitahuan kegiatan yang dipimpin Kapolsek di depan hotel," kata dia.

Kemudian tiba-tiba ada beberapa orang massa yang menyusup lewat pintu belakang yang merupakan pintu karyawan dan ada beberapa yang sudah berada di dalam hotel saat kegiatan berlangsung.

"Kami sedang didalami kemungkinan sudah menginap di hotel tersebut," kata dia.

Dia mengatakan kehadiran petugas Kepolisian untuk memberikan pengamanan agar tidak terjadi gesekan di tempat tersebut antara dua kelompok ini dan tetap mengedepankan langkah yang humanis.

"Apabila ada pelanggaran, kami melakukan penegakan hukum," kata dia

Sebelumnya terjadi dugaan tindak pidana kekerasan dan penganiayaan saat sebuah seminar digelar di Hotel Grand Kemang Jakarta Selatan pasa Sabtu (28/9) pagi yang dilakukan puluhan orang yang masuk secara paksa ke lokasi seminar

Polisi masih mendalami kegiatan seminar apa yang digelar dan tema yang menjadi pembicaraan dalam diskusi yang dilakukan di salah satu hotel di kawasan Kemang tersebut.

Sejauh ini polisi mengamankan lima orang yang diduga terlibat dalam aksi tersebut. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka yang terindikasi melakukan tindak pidana perusakan dan penganiayaan.

"Kami masih melakukan pendalaman dari kasus tersebut," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Pol Wira Satya.

Bisnis.com, JAKARTA – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) mengecam pembubaran paksa terhadap diskusi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah tokoh seperti Refly Harun hingga Din Syamsuddin pada Sabtu (28/9/2024).

Direktur Jenderal HAM Dhahana Putra menilai bahwa tindakan itu bertentangan dengan prinsip-prinsip kebebasan HAM yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang pada pokoknya menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, serta mengeluarkan pendapat bagi masyarakat.

“Kebebasan berpendapat merupakan hal penting di dalam sebuah negara demokrasi, termasuk Indonesia. Pemerintah telah menjamin kebebasan berpendapat dengan mengeluarkan sejumlah peraturan perundang-undangan sebagai payung hukumnya,” katanya dalam keterangan resmi di Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Dia menegaskan, pembubaran tersebut telah melanggar Pasal 24 ayat (1) UU No. 39/1999. Pasal itu menyebutkan, pembubaran diskusi umum secara paksa merupakan pelanggaran serius terhadap hak atas kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai.

Selain itu, dia menjelaskan bahwa UU No. 9/1998 juga telah mengatur perihal kemerdekaan mengemukakan pendapat di muka umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat yang dimaksud adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kepolisian sebagai bagian pemerintah yang berkewajiban mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan dan pemajuan HAM [P5HAM] diharapkan dapat memberikan jaminan bahwa hak asasi manusia terpenuhi dan kebebasan tetap dibatasi dengan menghormati HAM orang lain,” tutur Dhanana.

Itu sebabnya, dia mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga dan menghormati kebebasan berpendapat dengan berlandaskan HAM, sebagaimana amanat landasan hukum Tanah Air.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya menyatakan telah menangkap sejumlah orang yang diketahui melakukan pembubaran paksa acara diskusi yang digelar oleh kelompok masyarakat bernama Forum Tanah Air tersebut.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut para pelaku membubarkan paksa acara diskusi bertema Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan.

Dia juga menjelaskan bahwa identitas dan jumlah pelaku yang telah ditangkap bakal diumumkan oleh pihak Polda Metro Jaya nanti.

"Kita sudah amankan beberapa pelaku ya, nanti lengkapnya akan disampaikan Polda Metro Jaya," tuturnya di Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Bisnis.com, JAKARTA - Polda Metro Jaya menangkap sejumlah orang yang diketahui melakukan pembubaran paksa pada acara diskusi Refly Harun di Kemang, Jakarta Selatan.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut para pelaku membubarkan paksa acara diskusi bertema Silaturahmi Kebangsaan Diaspora Bersama Tokoh dan Aktivis Nasional yang digelar Forum Tanah Air (FTA) di Hotel Grang Kemang Jakarta Selatan.

Dia juga menjelaskan bahwa identitas dan jumlah pelaku yang telah ditangkap bakal diumumkan oleh pihak Polda Metro Jaya nanti.

"Kita sudah amankan beberapa pelaku ya, nanti lengkapnya akan disampaikan Polda Metro Jaya," tuturnya di Jakarta, Minggu (29/9/2024).

Dia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak membuat keonaran dan aksi anarkis. Menurutnya, Polri tidak segan akan menangkap para pelaku yang kedapatan membuat keonaran dan aksi akarnis, lalu viral di media sosial.

"Kita imbau seluruh pihak untuk selalu menjaga keamanan dan ketertiban, dan menjaga alam demokrasi, kebebasan berpendapat dilindungi oleh konstitusi yang harus dihormati," katanya.

Seperti diketahui, acara diskusi diaspora tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh dan aktivis nasional membahas tentang isu kebangsaan dan kenegaraan.

Beberapa tokoh diundang jadi narasumber diantaranya pakar hukum tata negara Refly Harun, Said Didu, Din Syamsuddin, Rizal Fadhilah dan Soenarko.

Acara diskusi yang berlangsung Sabtu pagi, berujung ricuh setelah sekelompok orang melakukan pembubaran paksa dengan merusak panggung, menyobek backdrop dan mengancam para peserta yang hadir

Forum Tanah Air (FTA) menggelar diskusi bersama sejumlah tokoh di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan, Sabtu pagi (28/9). Diskusi tersebut dibubarkan oleh sekelompok orang yang merangsek masuk ke dalam acara.

Sekelompok orang itu pun merusak properti seperti banner di atas mimbar diskusi.

Acara ini dihadiri Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun, Said Didu, Din Syamsuddin, eks Danjen Kopassus Soenarko, Marwan Batubara, Rizal Fadhilah, selain Tata Kesantra dan Ida N Kusdianti yang merupakan Ketua dan Sekjen Forum Tanah Air.

Refly mengecam aksi sekelompok orang itu. Ia meminta pihak kepolisian bertindak dan mengamankan orang-orang tak dikenal yang merusak properti saat diskusi berlangsung.

"Itu bukan delik aduan dan mereka melakukan itu di depan polisi. Jadi kalau polisi tidak bertindak, aneh bin ajaib," ujar Refly di video YouTube di channel Refly Harun yang dilihat kumparan siang ini.

Ia dan undangan lain yang ada di diskusi tersebut juga berencana untuk melaporkan aksi perusakan ini, bila polisi tak bertindak.

"Menurut saya kita perlu nanti datang ramai-ramai ke kantor polisi untuk menyampaikan hal itu, kalau mereka tidak melakukan apa-apa," kata dia.

Sebelumnya beredar video yang memperlihatkan sekelompok orang yang menggunakan masker, menerobos masuk ke dalam ruangan di Hotel Grand Kemang, saat diskusi tengah berlangsung.

Di dalam sana, orang-orang tak dikenal ini mencopot baliho diskusi dan melempar sejumlah barang.

Sempat terjadi baku hantam antara mereka dan anggota diskusi. Dalam video berdurasi 2 menit 55 detik tersebut tampak beberapa orang anggota polisi berusaha melerai keributan.

Belum ada penjelasan dari pihak kepolisian. Kapolsek Mampang Prapatan, Kompol Edy Purwanto, yang dihubungi kumparan belum merespons.

Jakarta: Pakar hukum tata negara Refly Harun mengeklaim pernah mendengar alasan utama membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur. Bahwa, legasi dengan membangun ibu kota mudah diingat rakyat ketimbang proyek jalan tol.

"Jadi ada yang bilang begini, 'Pak kalau bapak bikin jalan tol itu rakyat paling sudah lupa yang kalau yang bikin jalan tol itu bapak. Tapi kalau bapak pindah ibu kota nah orang akan ingat terus selamanya'," kata Refly dalam program Crosscheck Face to Face by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2024.

Refly mengatakan alasan membangun ibu kota karena terkait legasi merupakan hal serius. Terlebih, untuk mengenang jasa dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Wah kalau misalnya pemindahan ibukota didasarkan pada keinginan untuk legacy, wah gawat sekali," ujar Refly.

Baca juga: IKN Disebut Dibangun sebagai Kota Bisnis, Bukan Ibu Kota

Dia tak memungkiri bahwa Presiden pertama RI Soekarno juga terdapat legasinya. Namun, disesuaikan zaman dan urgensinya.

Refly juga menyoroti lokasi IKN Nusantara yang terlampau jauh dari Jakarta. Hal ini berdampak biaya mobilisasi yang tinggi. Khususnya kepada para aparatur sipil negara (ASN) yang awalnya berkantor pusat di Jakarta harus pindah ke IKN Nusantara.

"Kalau misalnya ibu kota itu digeser ke misalnya paling jauh Bandung atau paling jauh yang kemarin, Jonggol misalnya, maka dia tidak perlu berpindah relokasi tempat tinggal karena kerjaannya. Ini kan soal (uang)," ucap Refly.

(ABK)

Jakarta: Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, disebut dibangun sebagai kota bisnis, bukan pusat pemerintahan. Sebab, prosesnya banyak melibatkan investor asing.

"Ini kan agak aneh menurut saya, bias ini, sebenarnya mau membangun ibu kota atau kota bisnis?" kata pakar hukum tata negara Refly Harun dalam program Crosscheck Face to Face by Medcom.id di akun YouTube Medcom.id, Minggu, 14 Juli 2024.

Refly mengatakan pemerintah mestinya tak melibatkan banyak investor asing dalam membangun IKN Nusantara. Karena aspek ini berkaitan dengan sistem keamanan negara.

Baca juga: Jokowi Mestinya Fokus Bangun Istana Negara di IKN

"Kalau dia ibu kota tentu yang namanya security safety dan lain sebagainya menjadi hal yang paling penting ya kan, dan bila perlu pembangunannya itu tidak melibatkan pihak lain. Karena kita memastikan ada safety-nya disana," ucap dia.
Refly menuturkan kavling-kavling di IKN juga diperuntukkan bagi orang berduit. Karena harga tanah IKN yang mulai mahal dan hanya konglomerat yang dapat berinvestasi.

"Siapa yang mampu beli kan, yang beli itu dua, kemungkinan orang kaya Jakarta atau punya kemampuan berinvestasi tapi tidak menjadikan primary house mereka atau orang asing yang memang mau doing bisnis itu melihat potensi Indonesia gitu, dia beli rumah dan stay di sana," ujar Refly.

(ABK)