Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Beberapa Petani dan Nelayan boleh bernapas lega setelah Presiden Prabowo Subianto meneken Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penghapusan Piutang Macet UMKM.

PP No 47 Tahun 2024 itu memperbolehkan bank BUMN untuk menghapustagih beberapa kredit para petani maupun nelayan tanpa masuk sebagai kerugian negara. Di mana, kriteria utang-utang seperti apa yang boleh dihapus bakal akan diatur ketentuannya lebih lanjut.

Jika menilik laporan keuangan beberapa bank BUMN yang telah melaporkan kinerja keuangannya per September 2024, kredit macet di sektor pertanian memang menunjukkan tren peningkatan. Setidaknya, jika dibandingkan dengan posisi akhir tahun 2023.

Ambil contoh, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI) mencatat kredit pertanian yang telah jatuh tempo, baik itu yang belum mengalami penurunan nilai atau sudah, per September senilai Rp 18,9 triliun. Angka tersebut naik dari posisi akhir tahun 2023 yang senilai Rp 16,61 triliun.

Memang, jika dibandingkan dengan bank BUMN lainnya, kredit macet BRI di sektor pertanian memang tergolong besar. Hingga akhir September 2024, BRI tercatat menyalurkan kredit ke sector tersebut senilai Rp 215,4 triliun per September 2024.

Sementara itu, PT Bank Mandiri Tbk juga tercatat memiliki kredit yang telah jatuh tempo di sektor pertanian dengan nilai Rp 2,53 triliun. Jumlah tersebut. terbagi dengan beberapa status mulai dari dalam perhatian khusus hingga berstatus macet.

Angka tersebut juga mengalami kenaikan tipis jika dibandingkan pada posisi Desember 2023. Di mana, pada periode tersebut, nilai kredit pertanian milik bank berlogo pita emas ini yang telah jatuh tempo senilai Rp 2,52 triliun.

Terakhir, ada PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) yang juga mencatatkan pembiayaan bermasalah di sektor pertanian per September 2024 memiliki nilai pokok senilai Rp 1,59 triliun.Angka tersebut naik dari posisi akhir tahun 2023 yang senilai Rp 852,95 miliar.

JAKARTA, investor.id – Petani bisa membayarkan angsuran kreditnya sesuai dengan siklus masa panen. Namun demikian, ketentuan itu baru akan proses pengaturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perlu disambut lembaga jasa keuangan (LJK) terkait untuk merancang inovasi produk/layanan berupa pembiayaan skema khusus.

Ketentuan yang dimaksud tercantum dalam draft Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemberian Kemudahan Akses Pembiayaan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (RPOJK UMKM). Draft tersebut belum lama dirilis yang berisi 10 bab dan 39 pasal.

Mulanya, Pasal 12 menerangkan bahwa setiap LJK yang menyalurkan pembiayaan kepada UMKM wajib melakukan analisis kelayakan. Tapi di saat sama, ruang inovasi dibuka supaya penyaluran kredit ke UMKM bisa mudah namun tetap terukur, yakni dengan memperbolehkan LJK menerapkan kebijakan khusus terkait penilaian kelayakan kepada UMKM.

“Kebijakan khusus yang dapat ditetapkan oleh LJK yang menyalurkan Pembiayaan kepada UMKM antara lain kebijakan khusus dalam analisis 5C (character, capacity, capital, collateral dan condition dari debitur),” jelas OJK melalui RPOJK tersebut, dikutip pada Minggu (14/7/2024).

Lalu diatur dalam Pasal 13 ayat (1), dalam rangka memberikan Kemudahan Akses Pembiayaan kepada UMKM, LJK menyusun skema khusus penyaluran kredit/pembiayaan sesuai dengan karakteristik bisnis dan/atau siklus usaha UMKM.

“Skema khusus penyaluran pembiayaan seperti produk Pembiayaan Mikro pada sektor pertanian dengan pembayaran kewajiban pokok dan/atau bunga menyesuaikan siklus masa panen,” demikian penjelasan OJK mengenai Pasal 13 ayat (1).

Meski membuka ruang inovasi, OJK tetap berupaya agar LJK menjaga kehati-hatian dalam menyalurkan kredit/pembiayaan. Dalam hal ini, Pasal 13 ayat (2) menjelaskan agar skema khusus penyaluran pembiayaan disusun sesuai dengan skala dan kompleksitas usaha LJK.

Adapun perizinan atau persetujuan atas penyelenggaraan produk pembiayaan skema khusus sebagaimana dimaksud diatas diterapkan sesuai POJK mengenai penyelenggaraan produk atau kegiatan usaha pada setiap LJK.

LJK dalam hal ini dapat meliputi bank umum, bank perekonomian rakyat (BPR), perusahaan pembiayaan (multifinance), perusahaan modal ventura (PMV), lembaga keuangan mikro (LKM), PT PNM, fintech p2p lending, perusahaan pergadaian, serta industri pendukung lain yakni perusahaan penjaminan dan perusahaan asuransi.

Tren Kredit ke UMKM

Sementara itu, Bank Indonesia (BI) melalui Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) sampai April 2024 melaporkan bahwa kredit UMKM ke sektor Pertanian, Perburuan, dan Kehutanan masih bertumbuh positif dalam kisaran tinggi.

Kredit ke sektor ini bertumbuh sampai dengan 13,76% year on year (yoy) menjadi Rp 250,87 triliun hingga April 2024. Angka ini bahkan lebih tinggi dari median pertumbuhan total kredit UMKM yang hanya tercatat 7,42% pada saat yang sama.

Pertumbuhan total kredit ke UMKM sampai dengan April 2024 memang masih menantang. Hal tersebut tercermin dari tren pertumbuhan single digit yang terjadi dalam kurun dua tahun belakangan ini. Alhasil, porsi kredit UMKM hanya tidak bisa banyak bergerak di level 18-19%.

Sebaliknya, total kredit perbankan yang bisa tumbuh sampai double digit lebih banyak ditopang dari segmen korporasi. Padahal, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah jauh-jauh hari menargetkan porsi kredit UMKM dapat mencapai 30% di akhir 2024 ini.

Selain menantang dari sisi penyaluran, kredit UMKM pun menantang dari aspek kualitas. Kredit macet atau non performing loan/NPL) UMKM berada di posisi 4,26% pada April 2024, lalu naik sedikit menjadi 4,27% sebulan kemudian. Angka itu jadi yang tertinggi dalam kurun sekitar dua tahun terakhir.

Tak hanya di sektor perbankan, fintech p2p lending yang juga didorong punya rasio pinjaman produktif dan UMKM sampai dengan 70% juga masih jauh dari harapan. Sampai Mei 2024, porsi pinjaman produktif dan UMKM dari fintech p2p lending baru mencakup 31,5%. Angka ini bahkan dalam tren penurunan.

Dalih OJK, porsi 31,5% itu masih sesuai target yang dituangkan dalam peta jalan (roadmap) fintech p2p lending untuk periode 2023-2028, yang mencanangkan porsi 30-40%. Sedangkan porsi 50-70% berlaku untuk tahun 2028 mendatang.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - BOGOR. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) terus mendukung sektor usaha di Tanah Air lewat pembiayaan Ultra Mikro (UMi), salah satunya usaha pertanian.

Direktur Kerjasama, Pendanaan, dan Pembiayaan PIP Muhammad Yusuf mengatakan bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini, pihaknya telah menggelontorkan Rp 38 triliun untuk pembiayaan program Ultra Mikro (UMi).

"Ada sekitar 3 juta tani yang kita berikan pembiayaan sejak tahun 2017. Jadi program UMi yang kami jalankan itu menyasar semua UMKM meskipun sebagian besar sektor perdagangan tapi kita juga sedang prioritaskan untuk pertanian," ujarnya saat ditemui di Desa Sukawangi, Bogor, Jawa Barat, Rabu (10/7).

Yusuf mengungkapkan, dari 3 juta usaha tani yang telah diberikan pembiayaan, nilainya ditaksir mencapai Rp 900 miliar dan telah menjangkau seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia.

"Jadi kita mencari penyalur yang menyalurkan pembiayaan atau modal usaha ke petani," ungkap dia.

Yusuf menuturkan, di tahun 2024 ini PIP menargetkan pembiayaan untuk program UMi menjangkau 2,2 juta orang dengan nilai mencapai sekitar Rp 8 triliun - Rp 9 triliun. Dia bilang, hingga Juni 2024 pembiayaan yang telah tersalurkan mendekati 50%, atau diperkirakan nilainya mencapai Rp 3 triliun.

"Kita belom close ya, close itu tanggal 15 Juli sehingga angkanya baru perkiraan, kalau perkiraan kita sudah sampai Rp 3 triliun lebih, karena program ini tujuannya untuk memberikan modal usaha sehingga kita targetnya bukan rupiah tapi target orang yang terbiayai. Perkiraan orang yang terbiayai dilaporan Juni sekitar 950 ribuan," tuturnya.

Lebih lanjut, Yusuf menambahkan, pembiayaan UMi yang dilakukan PIP sifatnya hanya melengkapi industri pembiayaan di Indonesia, atau memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang tak terjangkau oleh industri pembiayaan lainnya.

"Sehingga target yang telah dirancang tidak harus dipaksakan," tandasnya.