Jakarta -

Demi menjaga ketahanan pangan nasional, Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menunjukkan keseriusannya dengan menggelar rapat marathon, hari ini. Tak tanggung-tanggung, rapat dilakukan sebanyak dua kali dalam sehari untuk membahas strategi percepatan swasembada pangan.

Rapat pertama dimulai pukul 6 pagi di kediaman Amran. Amran memulainya dengan berdiskusi intensif mengenai rencana aksi dan program prioritas. Tak berhenti di situ, pada pukul 13.00 siang, rapat kembali digelar di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta. Rapat kedua ini dihadiri oleh Wakil Menteri Pertanian, para pejabat eselon I, Tenaga Ahli Menteri (TAM), Staf Ahli Menteri (SAM), serta sejumlah staf kementerian lainnya.

Amran menekankan pentingnya langkah konkret untuk memastikan swasembada pangan segera tercapai.

"Kami tidak ingin hanya sekadar wacana. Kita harus bergerak cepat dan tepat agar masyarakat Indonesia dapat terus menikmati akses pangan yang mudah dan terjangkau," kata Amran dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto inginkan lompatan besar sektor pertanian dalam mencapai swasembada. Rapat maraton ini membahas detail strategi dan langkah taktis untuk memperkuat produksi pangan lokal, mulai dari penguatan sistem distribusi hingga optimalisasi program bantuan pertanian di daerah.

Amran beserta jajaran membahas progres optimalisasi lahan tahun 2024, proyeksi optimalisasi lahan tahun 2025, cetak sawah 2025, pompanisasi tadah hujan, dan penanaman padi gogo untuk peningkatan produksi padi dan beras nasional. Upaya ini juga menjadi bukti nyata komitmen Menteri Amran dalam memastikan Indonesia mampu mencapai swasembada pangan.

"Ketahanan pangan adalah prioritas utama. Kita harus berlari lebih cepat untuk mewujudkan swasembada agar kebutuhan pangan masyarakat tetap terjamin, terutama dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks," lanjutnya.

Seperti diketahui, Kementan di bawah komando Amran dan Wamentan Sudaryono terus bergerak untuk menjalankan program peningkatan produksi pangan. Dalam berbagai kesempatan, Amran menyampaikan ke jajarannya bahwa tidak ada tanggal merah untuk bekerja demi membangun pertanian Indonesia. Keseriusan ini menjadi angin segar bagi para petani dan masyarakat luas, menunjukkan bahwa pemerintah tidak main-main dalam menjaga ketahanan pangan demi kesejahteraan.

(ega/ega)

Jakarta: Kementerian Pertanian (Kementan) Indonesia telah meluncurkan program inovatif yang menjanjikan gaji minimal Rp10 juta per bulan bagi generasi milenial yang ingin terjun ke dunia pertanian.

Program tersebut diberi nama Petani Milenial, program ini bertujuan untuk memberdayakan kaum muda dalam mendukung swasembada pangan nasional. Program ini menawarkan insentif yang menarik bagi para milenial yang bersedia menjadi petani.

Gaji bulanan sebesar Rp 10 juta yang jauh lebih tinggi dari upah rata-rata pegawai di Indonesia akan diberikan kepada peserta yang memenuhi syarat.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, sebanyak 3.000 orang telah ikut dalam program Petani Milenial tersebut. 20.000 orang lainnya sudah mendaftar.

"Kalau mereka terlibat, itu dapat Rp 10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai, Rp 2 juta, Rp 3 juta. Artinya menarik kan?," kata Amran.

Baca juga: Aktif Libatkan Pemuda, Mentan Amran Dijuluki Bapak Pertanian Modern Indonesia

Menurut Amran, profesi sebagai petani milenial ini menguntungkan bagi generasi muda. Ia berharap momen bonus demografi bisa dioptimalkan untuk mengelola sumber daya alam (SDA) Indonesia yang melimpah.

Modernisasi teknologi pertanian juga menjadi syarat. Para petani milenial tersebut diharapkan bisa memanfaatkan alat-alat berteknologi tinggi mulai dari traktor hingga drone guna menggenjot produksi pertanian.

Program Petani Milenial menargetkan mahasiswa dan pemuda berusia antara 19 hingga 39 tahun yang memiliki minat dan kemampuan di bidang pertanian. Kementerian Pertanian berharap program ini dapat menarik generasi muda untuk berkontribusi dalam pembangunan sektor pertanian.

Program ini diharapkan dapat mengatasi kesenjangan generasi dan kurangnya minat generasi muda terhadap pertanian. Dengan melibatkan generasi milenial yang terampil dan berteknologi tinggi, sektor pertanian Indonesia diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan keberlanjutan.

Baca juga: Petani Milenial Dinilai Harus Kreatif dan Inovatif

Dampak Positif Program Petani Milenial

Program Petani Milenial berpotensi membawa dampak positif yang signifikan bagi pertanian Indonesia. Program ini dapat:

• Menarik minat generasi muda ke sektor pertanian
• Meningkatkan produktivitas dan efisiensi pertanian
• Memastikan keberlanjutan pasokan pangan nasional
• Menciptakan lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah pedesaan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SUR)

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung keberlanjutan usaha sapi perah UD Pramono di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Dukungan ini diberikan demi menjaga mata pencaharian 1.300 peternak sapi perah yang selama ini bermitra dengan usaha tersebut.

"Kami pantau terus perkembangannya. Tim dari Ditjen PKH akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait. Ini menyangkut 1.300 peternak sapi perah di sana," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

UD Pramono, yang merupakan pengepul susu sapi perah di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan usahanya.

Saat ini, UD Pramono mengelola sekitar 20.000 liter susu segar per hari yang dipasok dari tujuh kecamatan di Boyolali dan satu kecamatan di Klaten.

Sebagai pengepul utama, UD Pramono menjadi tumpuan bagi peternak kecil dalam menjual susu mereka dengan harga yang kompetitif.

Namun, operasional UD Pramono terkendala masalah pajak yang belum terselesaikan, yang berdampak pada pemblokiran rekening perusahaan sejak 4 Oktober 2024.

Untuk tetap menjaga kelangsungan usaha, UD Pramono bahkan terpaksa menjual enam ekor sapi perah.

Agung menekankan pentingnya keberlanjutan UD Pramono sebagai upaya menjaga roda ekonomi perdesaan dan mendukung program gizi nasional melalui pasokan susu segar.

“Kami memberikan perhatian karena produksi susu di sana akan menggerakkan ekonomi perdesaan. Selain itu, produksi susunya akan mendukung program makan bergizi,” jelas Agung.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali, Lusia Dyah Suciati, menyatakan optimisme bahwa UD Pramono akan tetap mampu beroperasi.

Menurutnya, usaha ini tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan hidup peternak, tetapi juga dengan status Boyolali sebagai daerah penghasil susu terbesar di Jawa Tengah.

“Usaha UD Pramono ini menyangkut hajat hidup 1.300 peternak. Kami akan terus berusaha agar usaha ini tetap berjalan,” ujar Lusia.

Selain membeli susu dengan harga yang bersaing, UD Pramono juga memberikan dukungan bagi peternak dalam bentuk bantuan pakan, pinjaman tanpa bunga, dan sembako.

Dukungan ini turut diperkuat oleh mitra utama UD Pramono, yaitu Susu Boyolali, yang mengolah susu segar menjadi produk susu pasteurisasi untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Magelang.

Meski terkendala pajak, UD Pramono tetap menerima pasokan susu dari peternak. Namun, Pramono mengungkapkan bahwa kelangsungan usaha akan sangat bergantung pada penyelesaian masalah pajak ini.

Ditjen PKH dan Dinas Peternakan Boyolali menyatakan akan terus memantau perkembangan serta mendampingi UD Pramono dalam menghadapi tantangan.

Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak), Amien Sunaryadi, juga menyampaikan bahwa timnya akan melakukan investigasi menyeluruh untuk memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemerintah daerah di bawah arahan Bupati Boyolali, M Said Hidayat, turut memfasilitasi dialog antara UD Pramono dan DJP untuk mencari solusi terbaik.

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian (Kementan) mendukung keberlanjutan usaha sapi perah UD Pramono di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Dukungan ini diberikan demi menjaga mata pencaharian 1.300 peternak sapi perah yang selama ini bermitra dengan usaha tersebut.

"Kami pantau terus perkembangannya. Tim dari Ditjen PKH akan terus berkoordinasi dengan dinas terkait. Ini menyangkut 1.300 peternak sapi perah di sana," kata Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (9/11/2024).

UD Pramono, yang merupakan pengepul susu sapi perah di Desa Singosari, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, menghadapi tantangan berat dalam mempertahankan usahanya.

Saat ini, UD Pramono mengelola sekitar 20.000 liter susu segar per hari yang dipasok dari tujuh kecamatan di Boyolali dan satu kecamatan di Klaten.

Sebagai pengepul utama, UD Pramono menjadi tumpuan bagi peternak kecil dalam menjual susu mereka dengan harga yang kompetitif.

Namun, operasional UD Pramono terkendala masalah pajak yang belum terselesaikan, yang berdampak pada pemblokiran rekening perusahaan sejak 4 Oktober 2024.

Untuk tetap menjaga kelangsungan usaha, UD Pramono bahkan terpaksa menjual enam ekor sapi perah.

Agung menekankan pentingnya keberlanjutan UD Pramono sebagai upaya menjaga roda ekonomi perdesaan dan mendukung program gizi nasional melalui pasokan susu segar.

“Kami memberikan perhatian karena produksi susu di sana akan menggerakkan ekonomi perdesaan. Selain itu, produksi susunya akan mendukung program makan bergizi,” jelas Agung.

Sementara itu, Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Boyolali, Lusia Dyah Suciati, menyatakan optimisme bahwa UD Pramono akan tetap mampu beroperasi.

Menurutnya, usaha ini tidak hanya berkaitan dengan kelangsungan hidup peternak, tetapi juga dengan status Boyolali sebagai daerah penghasil susu terbesar di Jawa Tengah.

“Usaha UD Pramono ini menyangkut hajat hidup 1.300 peternak. Kami akan terus berusaha agar usaha ini tetap berjalan,” ujar Lusia.

Selain membeli susu dengan harga yang bersaing, UD Pramono juga memberikan dukungan bagi peternak dalam bentuk bantuan pakan, pinjaman tanpa bunga, dan sembako.

Dukungan ini turut diperkuat oleh mitra utama UD Pramono, yaitu Susu Boyolali, yang mengolah susu segar menjadi produk susu pasteurisasi untuk program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) di Magelang.

Meski terkendala pajak, UD Pramono tetap menerima pasokan susu dari peternak. Namun, Pramono mengungkapkan bahwa kelangsungan usaha akan sangat bergantung pada penyelesaian masalah pajak ini.

Ditjen PKH dan Dinas Peternakan Boyolali menyatakan akan terus memantau perkembangan serta mendampingi UD Pramono dalam menghadapi tantangan.

Ketua Komite Pengawas Perpajakan (Komwasjak), Amien Sunaryadi, juga menyampaikan bahwa timnya akan melakukan investigasi menyeluruh untuk memberikan rekomendasi kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Pemerintah daerah di bawah arahan Bupati Boyolali, M Said Hidayat, turut memfasilitasi dialog antara UD Pramono dan DJP untuk mencari solusi terbaik.

Jakarta -

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo telah menandatangani Kesepakatan Bersama di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) di Ragunan, Jakarta Selatan, hari ini.

Kesepakatan itu memfokuskan dukungan infrastruktur dalam sektor pertanian untuk mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah.

Sinergi antara Kementan dan Kementerian PU melibatkan koordinasi program, sinkronisasi anggaran, pengelolaan irigasi, pencetakan sawah, dan pertukaran data sebagai langkah konkret untuk memperkuat langkah pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Amran menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementan dan Kementerian PU menghadapi tantangan ketahanan pangan.

"Hari ini adalah awal dari kerjasama krusial untuk mencapai target yang diamanatkan Presiden Prabowo, yaitu Indonesia mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya. Tanpa dukungan dari Kementerian PU, langkah Kementerian Pertanian akan terbatas. Tapi kalau Kementerian PU berhasil, pertanian Indonesia juga akan berhasil," kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, kesepakatan ini memungkinkan Kementan untuk mengoptimalkan seluruh lahan yang ada. Dia menyebutkan bahwa dengan adanya dukungan dari Kementerian PU, produksi pertanian dapat meningkat secara signifikan.

"Rencana kami adalah meningkatkan indeks pertanaman di seluruh lahan eksisting, terutama di lahan tadah hujan, dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali. Jika kita berhasil menggarap satu juta hektare lahan dengan indeks tanam yang meningkat, perkiraan kami, Indonesia bisa menghasilkan tambahan lima juta ton gabah," tuturnya.

Amran menjelaskan pentingnya integrasi program. Kementan akan menyediakan dukungan teknis dan sumber daya seperti benih, pupuk, dan traktor, sedangkan Kementerian PU berperan dalam memastikan pasokan air yang memadai melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur irigasi. Dengan demikian, lahan yang ada bisa dimaksimalkan melalui pemanfaatan air yang optimal.

"Kita harapkan Kementerian PU sebagai tandem yang kuat bagi Kementan dalam mendukung kebutuhan irigasi. Di Kementan, kami memiliki Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian yang berperan dalam memberikan pendampingan kepada petani, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk bantuan alat dan sarana produksi, serta Ditjen Tanaman Pangan untuk penyediaan benih. Setiap unit akan fokus pada perannya masing-masing dalam kerangka besar ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran meminta Kementan dan Kementerian PU akan membentuk tim gabungan yang melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) di bawah Kementerian PU dan tim Kementan. Tim ini diharapkan dapat bekerja sama dengan efektif untuk memastikan bahwa setiap proyek dapat diselaraskan secara baik dari perencanaan hingga pelaksanaan.

"Kami di Kementerian PU akan mendukung penuh setiap program yang menjadi target Kementan. Kami adalah 'tukang' yang siap mensupport, tetapi Menteri Pertanianlah yang menjadi pemimpin dalam sektor ini," ujar Doddy.Sementara itu, Menteri PU Doddy Hanggodo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh untuk mencapai target swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo.

Dia menambahkan bahwa Kementerian PU akan melakukan refocusing anggaran untuk mendukung kebutuhan infrastruktur pertanian.

Kementerian PU juga akan mengkoordinasikan peta wilayah yang akan menjadi target kerja bersama Kementan. Dengan demikian, kedua kementerian akan bekerja di atas peta yang sama dan dapat menyesuaikan rencana proyek mereka secara efektif

"Kami akan memastikan seluruh bendungan dan irigasi yang berada di bawah kewenangan kami dapat berfungsi secara optimal untuk cetak sawah maupun intensifikasi lahan pertanian," tutup Doddy.

(akd/ega)

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara terkait Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang tidak lagi berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Kini, Kemenkeu langsung di bawah koordinasi Presiden Prabowo Subianto.

Sri Mulyani mengatakan adanya perubahan nomenklatur tersebut bukan berarti Kemenkeu tidak berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan menteri lainnya. Ia menyebut Kemenkeu adalah pembantu seluruh kementerian/lembaga.

"Tadi ada yang bertanya Kemenkeu tidak lagi di bawah Kemenko Perekonomian, tapi langsung di bawah presiden. Pada dasarnya kami ini tentu dengan presiden itu langsung, namun kami juga bekerja mendukung seluruh menko dan menteri-menteri. Jadi Kementerian Keuangan itu sebetulnya pembantu seluruhnya," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Dengan langsung berada di bawah koordinasi presiden, Sri Mulyani menyebut justru Kemenkeu tidak lagi menjadi ekslusif di salah satu kementerian koordinator.

Sri Mulyani mencontohkan, di saat-saat ini Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sedang sibuk mendatangi kementerian untuk mengetahui masing-masing strategi dan prioritas dari masing-masing mereka. Sambil menjelaskan struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang sebagian besar belum tahu karena baru masuk pemerintahan.

"Sambil kita juga menjelaskan UU APBN terutama 2025 yang sebagian besar dari menko tersebut waktu itu belum mengetahui bagaimana struktur APBN 2025 sehingga membantu beliau-beliau semuanya untuk langsung catching up, langsung mendapat informasi mengenai bagaimana alokasi APBN 2025 dan komitmen 2025 yang ada di dalam kewenangan masing-masing menko," tuturnya.

"Ini menggambarkan walaupun kami tidak di bawah menko, tapi kami mendukung dan bekerja bersama dengan seluruh menko dan bahkan langsung dengan menteri-menteri. Seperti kemarin kami dengan Menteri ESDM, hari ini Pak Sua dengan Menteri Pertanian karena ketahanan pangan menjadi priority, kemarin kita terima Menteri Pertahanan dan berbagai kementerian-kementerian yang memang jadi perhatian presiden," tambahnya.

Untuk itu, Sri Mulyani menyebut tidak menjadi persoalan mengenai di mana letak koordinasi Kemenkeu. Ia mengaku siap membantu seluruh Kabinet Merah Putih.

Lagi pula meski Kementerian Keuangan langsung berada di bawah koordinasi presiden, Sri Mulyani menyebut tidak ada yang berubah sama sekali dari cara kerjanya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, termasuk dengan adanya Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin Luhut Binsar Pandjaitan.

"Jadi dalam hal ini kita terus akan membantu dan bekerja bersama seluruh kabinet di bawah presiden dan wakil presiden," pungkas Sri Mulyani.

(acd/acd)

IDXChannel - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta pimpinan BUMN pupuk agar mencopot manajer yang tak becus urus distribusi pupuk. Hal itu disampaikan dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih Menuju Swasembada Pangan Berkelanjutan di Jakarta pada Rabu, 6 November 2024.

Permintaan untuk mencopot pejabat yang tak beres mengurus distribusi pupuk bermula saat salah satu kepala desa mengeluh kesulitan untuk memperoleh pupuk subsidi. Mendengar hal tersebut, Mentan Amran pun meminta Dirut PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi mencopot pejabat bersangkutan.

"Pak Dirut, tolong manager-nya dicopot deh. Ini perintah, Copot! Cek masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah, enggak boleh ditawar," kata Mentan.

Dia pun heran masih ada masalah pada distribusi pupuk di Indonesia sampai-sampai pupuk tidak tersalurkan dengan baik ke tangan petani. Padahal, distribusi pupuk sudah dilakukan sejak satu tahun belakangan.

Kemudian, dalam konferensi pers yang digelar pada Jumat (8/11/2024), Mentan kembali menegaskan bahwa pupuk subsidi nantinya bisa ditebus para petani hanya dengan KTP. Dia mengungkapkan jika dirinya telah berkoordinasi dengan Menko Pangan untuk menjadikan distribusi pupuk subsidi lebih sederhana.

Menurutnya langkah ini penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada para petani.

"Tadi malam, Menko Pangan kami sudah komunikasi, itu kita sederhanakan ke depan. Kita sederhanakan, cukup KTP, selalu Bapak Presiden sampaikan, bahwa direct, tidak usah terlalu banyak yang terlibat," katanya.

(Febrina Ratna)

IDXChannel – Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pupuk bersubsidi nanti bisa ditebus para petani hanya dengan KTP. Hal tersebut dia sampaikan dalam konferensi pers, Jumat (8/10/2024).

Mentan mengatakan, dia sudah berkoordinasi dengan Menko Pangan Zulkifli Hasan untuk menjadikan distribusi pupuk bersubsidi lebih sederhana. Menurut dia, langkah ini penting dilakukan untuk memberikan kenyamanan kepada para petani.

"Tadi malam, Menko Pangan kami sudah komunikasi, itu kita sederhanakan ke depan. Kita sederhanakan, cukup KTP, selalu Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sampaikan, bahwa direct (langsung). Tidak usah terlalu banyak yang terlibat," katanya.

Kemarin, Amran mengeluarkan peringatan keras terkait penyaluran pupuk bersubsidi. Dalam acara Gerakan Nasional Pangan Merah Putih, dia meminta agar pejabat yang mempersulit petani memperoleh pupuk segera dicopot.

Peringatan keras itu bermula ketika salah satu kepala desa mengeluh kesulitan untuk memperoleh pupuk subsidi. Mendengar hal tersebut, Amran pun meminta Dirut PT Pupuk Indonesia Rachmat Pribadi mencopot pejabat yang tidak becus.

"Pak Dirut, tolong manajernya dicopot deh. Ini perintah! Copot! Cek masing-masing yang tidak sampai. Aku minta kabarnya dicopot. Ini perintah. Enggak boleh ditawar," ujar Amran.

(Ahmad Islamy Jamil)

Jakarta -

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman ingin mendorong pemberdayaan generasi muda untuk terlibat dalam mendukung swasembada pangan dengan menjadi Petani Milenial. Menurutnya, para petani milenial ini bisa meraup hingga Rp 10 juta per bulan.

Amran melaporkan, sudah ada 3.000 orang yang ikut program Petani Milenial. Sedangkan, ada 20.000 orang lainnya yang saat ini sudah mendaftar untuk ikut program tersebut.

"Kalau mereka terlibat, itu dapat Rp 10 juta minimal per orang per bulan. Kalau jadi pegawai, Rp 2 juta, Rp 3 juta. Artinya menarik kan?," kata Amran di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, membuat profesi ini menguntungkan menjadi salah satu syarat untuk membuat generasi muda terlibat dalam pertanian. Dengan demikian, harapannya momen bonus demografi benar-benar bisa dioptimalkan untuk mengelola sumber daya alam (SDA) Indonesia yang melimpah.

Selain menguntungkan, modernisasi teknologi pertanian juga menjadi syarat lainnya. Harapannya, para petani milenial bisa memanfaatkan alat-alat berteknologi tinggi mulai dari traktor hingga drone. Dengan teknologi, produksi pertanian juga bisa digenjot.

"Kalau kita cetak sawah, bangun sawah, kemudian kita tinggalkan, kalau diolah secara manual, pakai tangan, tidak mungkin satu keluarga, empat orang, mengelola 1.000 hektare, 5.000 hektare. Sekarang kita memanfaatkan SDA yang melimpah, kemudian ada teknologi yang kita sudah kuasai," ujarnya.

Dengan tercapainya target cetak sawah 3 juta hektare dalam 4 tahun dan optimalisasi lahan (oplah) 1 juta hektare di 2025, Indonesia bisa mencapai swasembada pangan dan menjadi lumbung pangan dunia.

"Mimpi kami adalah seluruh cetak sawah di Indonesia, 3 juta hektare, itu menjadi transformasi pertanian tradisional ke modern, sejajar dengan, klaster ini, sejajar dengan Amerika, Jepang, dengan Korea, dengan negara-negara maju di dunia. Sehingga, nanti tidak ada alasan, Indonesia tidak menjadi lumbung pangan dunia," kata dia.

(shc/ara)

JAKARTA, investor.id – Berdasarkan data Kementerian Agama pada semester ganjil 2023/2024, saat ini ada 39.551 lembaga pesantren dengan sekitar 4,9 juta santri.

Sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren maka selain berfungsi sebagai lembaga pendidikan dan lembaga dakwah, pesantren juga memiliki fungsi sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat.

Mengusung tema "Optimalisasi Peran Santri Dalam Kewirausahaan Pertanian", kegiatan yang berlangsung pada 5-8 November 2024 ini merupakan puncak dari rangkaian pelaksanaan BAZNAS Santripreneur Kompetisi PSP3 IPB University.

Turut hadir Deputi II BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Dr. H. M Imdadun Rahmat, MSi., ⁠Kepala Divisi Pendistribusian dan Pendayagunaan BAZNAS Prov. Jawa Barat H. Budi Raharja, S.E., M.M., CSRS, Waka IV BAZNAS Kab. Cianjur H. Hilman Saukani, M.Pd., Ketua BAZNAS Kab. BogorDrs. KH. Lesmana, M.Pd., serta Wakil Rektor III IPB University Prof. Dr. Ernan Rustiadi.

Deputi II BAZNAS RI Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan Dr. H. M Imdadun Rahmat, MSi., dalam sambutannya mengatakan, Pelaksanaan Boothcamp Santripreneur Kompetisi PSP3 IPB University merupakan serangkaian pelatihan usaha selama 4 hari dengan pemberian materi berupa pemahaman tentang bidang usaha Agribisnis dari hulu ke hilir.

"Jadi kami berikan pelatihan baik secara teori maupun praktek langsung yang difasilitasi oleh PSP3 IPB University dan diakhiri dengan kegiatan Grand Final sebagai penentuan kejuaraan sekaligus sebagai acara penutup rangkaian kompetisi program BAZNAS Santripreneur Kompetisi" kata Imdadun dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Imdadun menjelaskan, Kick Off BAZNAS Santripreneur Kompetisi PSP IPB University telah dimulai pada 5 September 2024, kemudian pendaftaran peserta dilakukan secara online dengan total pendaftar sebanyak 401 peserta dari seluruh Indonesia. Dan setelah melewati beberapa tahap seleksi, kini tersisa peserta lolos 50 Besar BAZNAS Santripreneur Kompetisi tahun 2024

"Dari total pendaftar telah diseleksi secara administrasi menjadi 100 orang peserta yang diberikan pelatihan secara online tentang konsep Bisnis Model Kanvas dan pembuatan proposal usaha melalui kelas Matrikulasi pada senin, 7 Oktober 2024. 100 orang peserta kemudian diseleksi lagi hingga tersisa 50 orang peserta melalui seleksi audisi yang dilakukan secara daring" terangnya.

Imdadun menambahkan, Program Santripreneur merupakan bentuk komitmen BAZNAS untuk terus konsisten membantu pemberdayaan ekonomi mustahik berupa pemberian bantuan modal usaha, pelatihan, dan pendampingan usaha kepada mustahik, khususnya kaum santri.

"Program BAZNAS Santripreneur merupakan program pemberdayaan ekonomi dengan skema kompetisi bisnis, ditujukan kepada santri tingkat akhir dan lulusan Pondok Pesantren yang berkemauan kuat menjadi wirausahawan yang memiliki ide dan inovasi dalam pengembangan usaha secara berkualitas sesuai dengan klaster usaha masing-masing," jelasnya.

"Program BAZNAS Santripreneur diharapkan mampu menjadi wadah bagi para santri untuk mengembangkan keterampilan kewirausahaan dan memberikan kontribusi nyata dalam bidang agrobisnis, sehingga dapat meningkatkan perekonomian mustahik secara berkelanjutan," ujarnya.

Imdadun berharap, program ini dapat melahirkan santri yang tidak hanya memiliki keterampilan bisnis, tetapi juga mampu berinovasi dan memberikan solusi nyata bagi masyarakat.

Sementara itu, Kepala PSP3 IPB University, Dr. rer. nat. Jaenal Effendi, S.Ag, MA, memberikan apresiasi terhadap program Santripreneur sebagai langkah strategis dalam menggalakkan semangat kewirausahaan di kalangan santri.

“Program ini adalah wujud nyata dalam mengembangkan generasi santripreneur muda yang produktif, inovatif, dan tangguh,” ujarnya.

“Saya yakin program ini dapat memberikan dampak yang signifikan dan luas bagi pembangunan ekonomi bangsa khususnya IPB University sebagai salah satu perguruan tinggi terbaik di Indonesia yang memiliki pengalaman dan komitmen tinggi untuk melahirkan wirausaha melalui pola pendidikan dan pendampingan melalui inkubasi bisnis,” lanjut dia.

Selain itu, Jaenal mendorong santri untuk terus beradaptasi dengan perkembangan zaman, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi, pangan, energi, dan politik .

“Semangat resolusi jihad santri harus berkobar hingga seterusnya, dalam arti perjuangan menghadapi krisis ekonomi dan politik di era modern,” katanya.

Editor: Imam Suhartadi (imam_suhartadi@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta -

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian (Kementan) telah mempermudah regulasi pengambilan pupuk subsidi dari penggunaan kartu tani ke KTP. Kemudahan ini mendapat pujian dari berbagai pihak yang menilai gebrakan Kementan di bawah Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman memiliki kemajuan yang signifikan.

Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Gerindra Azikin Solthan mengapresiasi langkah tersebut sebagai sebuah kebijakan konkrit atas keberpihakan pemerintah terhadap nasib para petani di seluruh Indonesia.

"Kita di legislatif akan mendorong upaya percepatan penyerapan pupuk di petani sehingga tidak ada lagi alasan pupuk langka. Namun yang pasti pupuk subsidi harus sampai di tangan petani secepat mungkin dan tepat sasaran," kata Azikin Solthan dalam keterangan tertulis, Kamis (7/11/2024).

Menurut Azikin, pupuk subsidi adalah sebuah kebutuhan mendasar bagi para petani yang setiap hari berproduksi. Oleh karena itu, kemudahan ini akan membantu proses verifikasi dan data petani jauh lebih mudah dan cepat.

"Ada banyak proses yang dipangkas jika menggunakan KTP dibanding dengan kartu tani. Penebusan pupuk subsidi akan lebih mudah dan petani akan terdata lebih cepat," jelasnya.

Sebagai contoh, Azikin mengungkapkan Kabupaten Bantaeng adalah salah satu kabupaten terluar yang sulit menggunakan sinyal ketimbang Pulau Jawa yang sudah memiliki akses internet lebih cepat.

"Di dapil saya di Kabupaten Bantaeng masih ada beberapa daerah yang belum terjangkau sinyal. Tentu akan sulit untuk mengakses Kartu Tani kalau daerah yang sulit sinyal. Belum lagi kalau petani lupa kode PIN kartu taninya. Saya kira, dengan KTP itu akan mudah," jelasnya.

Sebelumnya dalam kegiatan Pangan Merah Putih bersama Kementerian Desa, Mentan Andi Amran Sulaiman menegaskan penebusan pupuk subsidi dengan KTP merupakan kemudahan yang harus dilakukan untuk menjangkau mereka yang berada di pelosok desa.

"Kartu tani tidak berlaku lagi, kami sudah umumkan KTP. Bapak ibu gunakan KTP, kalau ada yang menghalangi lapor ke polisi setempat, atau lapor ke sini (Kementan), KTP cukup, ambil pupuk," tutup Amran.

Sebagai informasi, kebijakan pupuk bersubsidi diatur pada Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 1 Tahun 2024. Pada beleid ini, petani yang berhak mendapatkan alokasi subsidi pupuk adalah mereka yang tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar dalam RDKK.

Simak juga Video: Belanja Pupuk Petrokimia Mudah & Aman di Petromart Official Store

[Gambas:Video 20detik]

(anl/ega)

Jakarta: Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan ketahanan pangan nasional dan swasembada pangan. Hal itu dilakukan dengan pengembangan kekuatan personel Polri di bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Gizi, dan Kesehatan Masyarakat.

Polri bakal membuka penerimaan Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) bidang Pertanian, Perikanan, Peternakan, Gizi, dan Kesehatan Masyarakat. Peserta yang lolos seleksi dan pembinaan bakal menjadi Bintara Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Dua (Bripda) melalui pembentukan Bintara Polri.

Kuota Bakomsus bidang Pertanian, Perikanan dan Peternakan sebanyak 500 orang untuk pria dan wanita. Sementara itu, Bakomsus Gizi dan Kesehatan Masyarakat sebanyak 100 hanya untuk wanita.
Bagi lulusan SMK/MAK dibuka untuk Bakomsus bidang pertanian, perikanan dan peternakan.
Buat kamu yang tertarik, berikut ini persyaratan umum, persyaratan khusus, dan tata cara pendaftaran dikutip dari laman penerimaan.polri.go.id:

Persyaratan umum

1. Warga negara Indonesia
2. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
3. Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
4. Pendidikan paling rendah SMU/sederajat
5. Berumur paling rendah 18 tahun (pada saat dilantik menjadi anggota Polri)
6. Sehat jasmani dan rohani
7. Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan (dibuktikan dengan SKCK dari Polres setempat)
8. Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela

Persyaratan khusus

1. Jenis kelamin pria dan wanita, bukan anggota/mantan anggota Polri/TNI dan PNS, serta belum pernah mengikuti pendidikan pembentukan Polri/TNI
2. Berijazah serendah-rendahnya:

1. SMK (bukan lulusan dan atau berijazah Paket A, B dan C): Melampirkan nilai rata-rata ijazah minimal 65,00 atau minimal C bagi yang menggunakan alphabet (A, B, C, D), sedangkan peserta dari Polda Papua dan Papua Barat dengan nilai rata-rata ijazah minimal 60,00 atau minimal C bagi yang menggunakan alphabet (A, B, C, D); Khusus peserta Orang Asli Papua (OAP) diperbolehkan berijazah Paket A dan Paket B
2. Lulusan program D-III/D-IV/S-1 memiliki IPK minimal 2,70 dengan prodi terakreditasi

3. Bagi yang memperoleh ijazah dari sekolah di luar negeri, harus mendapat pengesahan dari Kemendikbudristek
4. Usia peserta penerimaan Bakomsus Polri bidang Pertanian, bidang Perikanan, bidang Peternakan, Gizi dan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025, yaitu:

1. Lulusan SMK usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 22 (dua puluh dua) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan
2. Lulusan program D-III usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 25 (dua puluh lima) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan
3. Lulusan program Sarjana Terapan (D-IV) dan S-1 usia maksimal 28 (dua puluh delapan) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan

5. Usia peserta penerimaan Bakomsus Polri bidang Pertanian, bidang Perikanan, bidang Peternakan, Gizi dan Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2025, khusus Orang Asli Papua (OAP) yaitu:

1. Lulusan SMK usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan maksimal 23 (dua puluh tiga) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan
2. Lulusan program D-III usia minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan usia maksimal 26 (dua puluh enam) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan
3. Lulusan program Sarjana Terapan (D-IV) dan S-1 usia maksimal 29 (dua puluh sembilan) tahun 0 (nol) hari pada saat pembukaan pendidikan

6. Belum pernah menikah secara hukum positif/agama/adat, belum pernah hamil/melahirkan, belum memiliki anak biologis (anak kandung) dan sanggup untuk tidak menikah selama dalam pendidikan pembentukan, apabila peserta diketahui melanggar ketentuan di atas maka dinyatakan gugur serta tidak dapat mengikuti pendidikan dan digantikan oleh peserta yang dinyatakan tidak terpilih dengan peringkat tertinggi di Polda tersebut

7. Tidak bertato dan tidak memiliki tindik di telinga atau anggota badan lainnya, kecuali yang disebabkan oleh ketentuan agama/adat
8. Dinyatakan bebas narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan oleh Panpus/Panda

9. Tidak mendukung atau ikut serta dalam organisasi atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika
10. Tidak melakukan perbuatan yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma sosial dan norma hukum

11. Membuat surat pernyataan bermaterai tentang kesediaan ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan ditugaskan pada semua bidang tugas kepolisian yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali
12. Membuat surat pernyataan bermaterai untuk tidak mempercayai pihak-pihak yang menawarkan, menjanjikan dan menjamin dapat membantu meluluskan dalam proses penerimaan yang ditandatangani oleh calon peserta dan diketahui oleh orang tua/wali

13. Bagi peserta Bakomsus Polri Tahun Anggaran 2025 tidak diberlakukan ketentuan tentang domisili
14. Bagi peserta yang telah bekerja tetap sebagai pegawai/karyawan maka diharuskan:

1. Mendapat persetujuan/rekomendasi dari kepala instansi yang bersangkutan
2. Bersedia diberhentikan dari status pegawai/karyawan, bila diterima dan mengikuti pendidikan pembentukan Bintara Kompetensi Khusus Polri

15. Bagi peserta yang dinyatakan lulus terpilih agar melampirkan kartu BPJS Kesehatan yang masih berlaku (aktif).

Tata cara pendaftaran

1. Pendaftar membuka website penerimaan anggota Polri dengan alamat website penerimaan.polri.go.id
2. Pendaftar memilih jenis seleksi Bintara Polri pada halaman utama website kemudian memilih sub jenis seleksi Bakomsus yang akan dipilih (apabila peserta mengalami kesulitan dapat dibantu oleh panitia daerah)
3. Mengisi form registrasi yang berkaitan dengan identitas pendaftar, memasukkan NIK yang telah terdaftar di Disdukcapil, identitas orang tua dan keterangan lain sesuai format dalam website
4. Pendaftar wajib memberikan data yang benar dan akurat pada form registrasi online, mengecek dengan teliti data yang dimasukkan dalam form registrasi
5. Setelah berhasil mengisi form registrasi online selanjutnya pendaftar akan mendapatkan nomor registrasi online beserta username dan password, yang selanjutnya digunakan untuk melakukan login menuju halaman dashboard pendaftar (berisi fitur untuk mengecek informasi perkembangan tahapan seleksi dan nilai seluruh tahapan seleksi yang diikuti oleh pendaftar) serta upload berkas pendaftaran yang disediakan
6. Pendaftar akan mendapat cetak form registrasi online yang digunakan untuk verifikasi di Polres
7. Batas waktu verifikasi data pendaftar terhitung selama pendaftaran online berlangsung sesuai jadwal pendaftaran dan tidak ada toleransi perpanjangan.

Bagi yang lolos bakal menjalani pembekalan selama lima bulan. Selanjutnya, khusus Bakomsus bidang Pertanian, Perikanan, dan Peternakan akan menjalani pendidikan pengembangan ketahanan selama satu bulan di Pusdik Binmas.

Buat kalian yang tertarik, segera siapkan dokumen yang dibutuhkan. Penjelasan lebih lengkap dapat dilihat di laman ini.

Baca juga: Catat! Ini 12 Kesalahan Umum saat Membuat CV yang Bikin Kamu Gak Dilirik HRD

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)