Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) memastikan skema penyaluran Kredit Usaha Mikro (KUR) menggunakan credit scoring akan berlaku mulai 2025. Artinya skema baru itu akan dimulai pada tahun pertama pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop-UKM Yulius mengatakan skema tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba di beberapa bank BUMN, seperti BRI dan Bank Mandiri.

"Saat ini memang masih uji coba. Mungkin di antaranya ada BRI, Mandiri yang sedang uji coba. Tetapi kita belum mencapai keseluruhan. Tetapi beberapa aja yang (memiliki) 72 ribu nasabah, sebagai pilot project, termasuk BRI. Target berlaku tahun depan," kata dia dalam konferensi pers 10 Tahun Berinovasi untuk Koperasi dan UMKM, di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Untuk target berlakunya credit scoring pada 2025, Yulius mengatakan Kemenkop UKM telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kemenko Bidang Perekonomian.

"Responnya positif. Pilot project sekarang ada di 3 bank, hasilnya nanti akan cukup mewakili untuk memulai kegiatan ini. Nantinya pinjaman ini akan dibuat konsorsium untuk menentukan pinjaman dikasihkan siapa, modelnya bagaimana sistemnya bagaimana," jelasnya.

Sebagai informasi, Credit scoring merupakan sistem penilaian bagi pelaku usaha atau UMKM yang ingin mendapatkan pinjaman atau KUR tanpa harus menyertakan agunan atau jaminan kepada penyalur kredit.

Ketentuan penyaluran KUR dengan skema credit scoring yakni lembaga keuangan atau perbankan bisa mengecek data UMKM di luar dari agunan.

Dia mencontohkan seperti dengan melihat data telekomunikasi, jaminan sosial seperti BPJS, data pembayaran listrik, data pembayaran transaksi pada e-commerce, aktivitas di media sosial, hingga data perpajakan.

Bisnis.com, BADUNG - Pemkab Badung, Bali bersama dengan Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali meluncurkan Program Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera (Sidi Kumbara) untuk membantu kredit bagi para pelaku usaha mikro setempat melalui pemberian subsidi.
“Peluncuran program ini merupakan wujud komitmen kami dalam melakukan sesuatu yang lebih baik yang lebih progresif untuk pemberdayaan dan mengembangkan sektor UMKM dan usaha mikro di Badung,” ujar Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa dalam keterangannya di Mangupura, Rabu (17/7/2024).
Melalui program tersebut, pelaku usaha mikro mereka akan mendapatkan pinjaman modal melalui Bank BPD Bali yang pada tahap awal plafonnya sebesar Rp25 juta. Pinjaman itu kemudian akan disubsidi oleh pemerintah melalui APBD.
Terdapat empat biaya yang akan disubsidi yaitu biaya administrasi, biaya profesi, biaya asuransi penjaminan dan terakhir biaya bunganya. Dengan subsidi itu masyarakat tidak perlu membayar bunga, dan dapat meminjam modal dengan hanya mengembalikan pokok kreditnya saja.
“Bunga itu dibebankan dari APBD dan itu tujuan kami untuk memantik masyarakat agar berkiprah melakukan kemandirian ekonomi melalui UMKM,” kata Wabup Suiasa.
Ia menjelaskan pihaknya ingin mendorong dan mewujudkan kemandirian masyarakat dari sisi ekonomi yang apabila telah memiliki modal dapat melakukan usahanya sendiri dan produk-produk itu bisa dinikmati oleh masyarakat secara luas.
Menurut Wabup Suiasa, dengan adanya penguatan dari segi permodalan akan membuat UMKM yang sudah ada sekarang ini juga semakin kuat dan semakin berdaya.
“Tentu nantinya pemerintah juga akan memberikan pendampingan baik dari segi manajemennya, marketing dan lain sebagainya sehingga secara komprehensif masyarakat sebagai pelaku usaha mikro bener-bener merasa diproteksi penuh oleh pemerintah,” kata dia.
Dengan adanya program itu, ia berharap pelaku UMKM di Badung akan semakin memiliki daya tahan yang kuat dalam melaksanakan usahanya yang juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi Badung.
“Semoga dengan kebijakan Sidi Kumbara ini pertumbuhan ekonomi di Badung ini semakin berkembang dan meningkat, di satu sisi juga agar bisa menjaga inflasi itu secara stabil," ungkap dia.
Direktur Utama PT. BPD Bali I Nyoman Sudharma menambahkan program Sidi Kumbara merupakan salah satu program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang disinergikan seperti dengan Jamkrida Bali Mandara yang menjamin pemerintah daerah sebagai penjamin subsidi bunga.
“Bank BPD Bali memberikan kredit dan polanya eksekuting. UMKM mikro ini bisa naik kelas, bisa menikmati kredit lainnya, menikmati KUR, Bank BPD Bali ada Graduasi namanya PUSUMA sehingga berdama menjadi salah satu bagian dari pengembangan perekonomian di Badung,” kata dia.