Jakarta - Pengeboran sumur minyak secara ilegal alias illegal drilling masih marak terjadi di Indonesia. Padahal ini merupakan aktivitas terlarang dan dapat menimbulkan kehilangan pendapatan negara sekaligus berdampak pada kerusakan lingkungan.

Ketua Komite Investasi Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas), Moshe Rizal mengatakan aktivitas illegal drilling sampai saat ini belum menunjukan adanya pengurangan aktivitas. Malahan katanya, aktivitas ini semakin terus bertambah. Ia mengatakan bahwa aktvitas ilegal tersebut sangat memberikan dampak yang luas, mulai kerugian ekonomi, adanya korban jiwa serta kerusakan lingkungan.

"Pengeboran migas ilegal ini masih banyak dan merajalela, dan tidak berkurang saya melihat. Dan pasti setiap tahun ada kecelakaan dan selalu ada yang meninggal setiap tahun. Kalo saya bilang itu ini sama dengan narkoba. Karena ini membuat celaka bagi masyarakat," kata Moshe dalam keterangannya, Jumat (1/11/2024).

Dari dampak negatif yang lebih banyak ditimbulkan dari aktivitas tersebut, Moshe meminta kepada pemerintah untuk menindak tegas kegiatan illegal drilling tersebut. Penindakan tidak hanya dilakukan kepada penambangannya saja, tetapi juga kepada setiap orang yang terlibat dalam aktivitas tersebut, misalnya pembeli, investor dan sebagainya,

"Ini harus menjadi konsentrasi pemerintah. Ini menyangkut dengan penegak hukum, karena ini berkaitan dengan istilahnya bekingan ya, karena ini ada pembiaran, dan ini mesti ditangkap. Dan penangkapan ini bukan hanya terhadap mereka yang mengebor tapi juga mendanai yang menjaga aktivitas ilegal dan pembelinya yang harus di tangkap," tegasnya.

Sementara itu, Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sumatra Selatan mengungkapkan bahwa terjadi peningkatan yang signifikan dari aktivitas illegal drilling dari 5.482 sumur ilegal pada tahun 2021 menjadi 10.000 sumur pada 2024 yang hanya berada di wilayah Kecamatan Babat Toman, Bayung Lencir, Sungai Lilin dan Keluang.

Adapun penyebaran jaringan penyulingan ilegal telah mencapai 581 tungku pada 2024, penyulingan terbesar berada di wilayah Kecamatan Babat Toman, yang menyumbang 51 persen dari total aktivitas.

Direktur Eksekutif Walhi Sumsel, Yuliusman mengungkapkan dari aktivitas illegal drilling tersebut berdampak terhadap hilangnya pendapatan negara serta kerugian lingkungan yang berada di wilayah tersebut. Diperkirakan kerugian lingkungan mencapai Rp4,87 triliun dengan kerusakan di Sungai Dawas menyumbang 77,6 persen dari total kerugian lingkungan.

"Potensi kehilangan pajaknya itu diangka Rp7,02 triliun setiap tahunnya. Kerugian lingkungan angkanya juga fantastis, terutama untuk kerusakan sungai dawas Rp4,87 triliun menyumbang 77,6 persen dari total kerugian lingkungan," kata kata Yuliusman.

Dalam upaya menekan serta mengantisipasi kegiatan kegitan illegal drilling maupun illegal refinery, pemerintah telah membentuk Tim Kajian Penanganan Pengeboran Sumur Ilegal serta Penanganan dan Pengelolaan Produksi Ex-Sumur Ilegal pada tahun 2020. Pembentukan dilakukan untuk menentukan solusi terkait kegiatan pengusahaan sumur minyak ilegal oleh masyarakat.

Selain itu, pemerintah terus melakukan sosialisasi terkait aturan hukum dan risiko dari aktivitas illegal drilling dengan masyarakat di berbagai daerah. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh berbagai pihak, antara lain Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM, SKK Migas, Pemerintah Daerah (Pemda), Muspida, hingga aparat penegak hukum. (rrd/rir)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan skema credit scoring dapat dilaksanakan mulai tahun depan, di bawah pemerintahan Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih mematangkan rencana tersebut. Skema ini tengah diuji coba pada tiga bank penyalur KUR terbesar berdasarkan jumlah nasabah.

“Sebanyak 72.000 nasabah menjadi bagian dari pilot project, termasuk BRI. Targetnya skema ini akan berlaku tahun depan,” ujar Yulius dalam konferensi pers Capaian Kinerja 10 Tahun Kemenkop UKM, di Jakarta, Selasa (8/10).

Yulius menjelaskan, penerapan credit scoring dalam penyaluran KUR telah dibahas bersama tim transisi Prabowo, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Semua pihak berkomitmen untuk memastikan skema ini dapat diimplementasikan guna meningkatkan penyaluran KUR.

Yulius juga menyebutkan bahwa akan ada konsorsium khusus yang bertugas menentukan sistem credit scoring serta siapa saja yang berhak mendapatkan KUR dengan skema ini.

“Konsorsium ini nantinya akan menentukan siapa yang berhak menerima pinjaman, modelnya seperti apa, dan bagaimana sistemnya,” jelasnya.

Yulius mengakui bahwa penyaluran KUR kepada UMKM selama ini tidak cukup jika hanya berdasarkan data historis bank. Hal ini terutama karena banyak UMKM yang tidak memiliki pembukuan atau agunan yang disyaratkan untuk memperoleh pinjaman bank.

Oleh karena itu, skema credit scoring ini dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan penyaluran KUR. Persyaratan data pun akan diperluas, tidak hanya mengacu pada data historis, tetapi juga data dari sektor lain seperti listrik, e-commerce, hingga penggunaan pulsa.

“Kami sudah melakukan pilot project dan hasilnya, dengan credit scoring, penyaluran KUR meningkat sebesar 5%,” tambah Yulius.

Pada kesempatan tersebut, Yulius juga melaporkan bahwa realisasi penyaluran KUR dari tahun 2015 hingga 30 September 2024 telah mencapai Rp1.739 triliun, yang disalurkan kepada 48 juta debitur UMKM.

Adapun total realisasi pembayaran subsidi bunga KUR dari tahun 2015 hingga 30 September 2024 tercatat sebesar Rp163 triliun.

Jakarta -

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) memastikan skema penyaluran Kredit Usaha Mikro (KUR) menggunakan credit scoring akan berlaku mulai 2025. Artinya skema baru itu akan dimulai pada tahun pertama pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop-UKM Yulius mengatakan skema tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba di beberapa bank BUMN, seperti BRI dan Bank Mandiri.

"Saat ini memang masih uji coba. Mungkin di antaranya ada BRI, Mandiri yang sedang uji coba. Tetapi kita belum mencapai keseluruhan. Tetapi beberapa aja yang (memiliki) 72 ribu nasabah, sebagai pilot project, termasuk BRI. Target berlaku tahun depan," kata dia dalam konferensi pers 10 Tahun Berinovasi untuk Koperasi dan UMKM, di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Untuk target berlakunya credit scoring pada 2025, Yulius mengatakan Kemenkop UKM telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kemenko Bidang Perekonomian.

"Responnya positif. Pilot project sekarang ada di 3 bank, hasilnya nanti akan cukup mewakili untuk memulai kegiatan ini. Nantinya pinjaman ini akan dibuat konsorsium untuk menentukan pinjaman dikasihkan siapa, modelnya bagaimana sistemnya bagaimana," jelasnya.

Sebagai informasi, Credit scoring merupakan sistem penilaian bagi pelaku usaha atau UMKM yang ingin mendapatkan pinjaman atau KUR tanpa harus menyertakan agunan atau jaminan kepada penyalur kredit.

Ketentuan penyaluran KUR dengan skema credit scoring yakni lembaga keuangan atau perbankan bisa mengecek data UMKM di luar dari agunan.

Dia mencontohkan seperti dengan melihat data telekomunikasi, jaminan sosial seperti BPJS, data pembayaran listrik, data pembayaran transaksi pada e-commerce, aktivitas di media sosial, hingga data perpajakan.

(ada/das)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

Yulius mengakui bahwa penyaluran KUR kepada UMKM selama ini tidak cukup jika hanya berdasarkan data historis bank. Hal ini terutama karena banyak UMKM yang tidak memiliki pembukuan atau agunan yang disyaratkan untuk memperoleh pinjaman bank.

Oleh karena itu, skema credit scoring ini dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan penyaluran KUR. Persyaratan data pun akan diperluas, tidak hanya mengacu pada data historis, tetapi juga data dari sektor lain seperti listrik, e-commerce, hingga penggunaan pulsa.

“Kami sudah melakukan pilot project dan hasilnya, dengan credit scoring, penyaluran KUR meningkat sebesar 5%,” tambah Yulius.

Pada kesempatan tersebut, Yulius juga melaporkan bahwa realisasi penyaluran KUR dari tahun 2015 hingga 30 September 2024 telah mencapai Rp1.739 triliun, yang disalurkan kepada 48 juta debitur UMKM.

Adapun total realisasi pembayaran subsidi bunga KUR dari tahun 2015 hingga 30 September 2024 tercatat sebesar Rp163 triliun.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan skema credit scoring dapat dilaksanakan mulai tahun depan, di bawah pemerintahan Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih mematangkan rencana tersebut. Skema ini tengah diuji coba pada tiga bank penyalur KUR terbesar berdasarkan jumlah nasabah.

“Sebanyak 72.000 nasabah menjadi bagian dari pilot project, termasuk BRI. Targetnya skema ini akan berlaku tahun depan,” ujar Yulius dalam konferensi pers Capaian Kinerja 10 Tahun Kemenkop UKM, di Jakarta, Selasa (8/10).

Yulius menjelaskan, penerapan credit scoring dalam penyaluran KUR telah dibahas bersama tim transisi Prabowo, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Semua pihak berkomitmen untuk memastikan skema ini dapat diimplementasikan guna meningkatkan penyaluran KUR.

Yulius juga menyebutkan bahwa akan ada konsorsium khusus yang bertugas menentukan sistem credit scoring serta siapa saja yang berhak mendapatkan KUR dengan skema ini.

“Konsorsium ini nantinya akan menentukan siapa yang berhak menerima pinjaman, modelnya seperti apa, dan bagaimana sistemnya,” jelasnya.

Yulius mengakui bahwa penyaluran KUR kepada UMKM selama ini tidak cukup jika hanya berdasarkan data historis bank. Hal ini terutama karena banyak UMKM yang tidak memiliki pembukuan atau agunan yang disyaratkan untuk memperoleh pinjaman bank.

Oleh karena itu, skema credit scoring ini dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan penyaluran KUR. Persyaratan data pun akan diperluas, tidak hanya mengacu pada data historis, tetapi juga data dari sektor lain seperti listrik, e-commerce, hingga penggunaan pulsa.

“Kami sudah melakukan pilot project dan hasilnya, dengan credit scoring, penyaluran KUR meningkat sebesar 5%,” tambah Yulius.

Pada kesempatan tersebut, Yulius juga melaporkan bahwa realisasi penyaluran KUR dari tahun 2015 hingga 30 September 2024 telah mencapai Rp1.739 triliun, yang disalurkan kepada 48 juta debitur UMKM.

Adapun total realisasi pembayaran subsidi bunga KUR dari tahun 2015 hingga 30 September 2024 tercatat sebesar Rp163 triliun.