Masyarakat perlu memahami mengenai batas kemampuan bayar mereka sehingga tidak menimbulkan dampak negatif

Jakarta (ANTARA) - Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda mengatakan layanan keuangan bayar nanti atau buy now pay later (BNPL)kini menjadi alternatif pembiayaan di tengah melemahnya daya beli masyarakat, sehingga dapat menstimulasi tingkat konsumsi.

"Ketika daya beli masyarakat menurun, namun kebutuhan yang cenderung tetap, masyarakat akan mencari pembiayaan untuk membantu pemenuhan kebutuhan tersebut," ujar Nailul di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan bahwa terdapat tiga peran penting dari layanan pembiayaan tersebut, yakni mengatasi keterbatasan dana untuk masyarakat underbanked, membantu keuangan masyarakat dengan sistem dan cicilan yang fleksibel, serta memperluas akses finansial masyarakat untuk bisa masuk ke ekosistem keuangan.

"Sistem penyaluran limit kredit yang cepat dan fleksibel serta diiringi dengan sistem credit scoring yang prudent, membuat paylater jadi alat keuangan yang relevan serta menjadi bantalan pembiayaan bagi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi," jelasnya.

Meskipun begitu, Nailul mengingatkan bahwa, sama seperti layanan keuangan lainnya, penggunaan paylater juga memiliki risiko dan dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak.

Ketika penyaluran pembiayaan meningkat, lanjutnya, tentunya terdapat potensi peningkatan non-performing financing (NPF). Meskipun demikian, ia menilai bahwa kini tingkat NPF paylater saat ini masih berada dalam batas aman di bawah 5 persen, yakni 2,6 persen per September 2024.

Ia pun menekankan pentingnya lembaga penyedia paylater untuk memprioritaskan manajemen risiko dan konsisten melakukan credit scoring untuk meminimalisir potensi peningkatan NPF.

"Saya juga menggarisbawahi pentingnya pemahaman pengguna terkait manfaat dan risiko paylater, yang tentunya juga didukung edukasi secara konsisten. Masyarakat perlu memahami mengenai batas kemampuan bayar mereka sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dari pembiayaan dari manapun, termasuk dari paylater,” ujarnya.

Sebagai salah satu penyedia paylater di Indonesia, SVP Marketing & Communications Kredivo Indina Andamari mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk menyediakan akses kredit yang aman, fleksibel, dan terjangkau bagi lebih banyak masyarakat.

Salah satunya adalah menyelenggarakan kampanye edukasi keuangan untuk masyarakat bertajuk #AutoMikir, #AndaiAndaPandai, serta program literasi Generasi Djempolan.

Ia menuturkan bahwa pihaknya juga terus mengutamakan penerapan prinsip responsible lending untuk menjaga NPF perseroan tetap berada dalam rentang rata-rata industri dengan bantuan sistem manajemen risiko berbasis artificial intelligence (AI) serta evaluasi rutin skor kredit pengguna.

"Meski paylater menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat terutama di kondisi ekonomi saat ini, kami terus memberikan edukasi kepada pengguna bahwa kebijaksanaan dalam penggunaannya sangat penting untuk menghindari dampak negatif dari paylater," imbuhnya.

Pewarta: Uyu Septiyati Liman
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri fintech lending Indonesia memamerkan inovasi dan solusi keuangan digital di Hong Kong Fintech Week 2024.

“Partisipasi industri kami di Hong Kong Fintech Week merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi fintech lending Indonesia di pasar global. Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki ekosistem fintech yang sangat dinamis dan inovatif,” kata Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (29/10/2024).

Salah satu inovasi yang dipamerkan adalah kemampuan untuk menjangkau masyarakat di daerah-daerah yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan konvensional.

SHUTTERSTOCK/NATALI_MIS Ilustrasi fintech peer to peer lending. Data OJK menunjukkan penyaluran pendanaan fintech di luar Jawa masih rendah. Faktor kebutuhan ekonomi dan infrastruktur yang belum merata menjadi penyebab utamanya.

Kemudian, proses pengajuan pinjaman dikembangkan agar menjadi lebih cepat dan mudah. Fintech lending dilengkapi algoritma credit scoring yang efisien untuk menilai kelayakan kredit seseorang, sehingga keputusan pemberian pinjaman dapat dilakukan secara lebih objektif dan cepat.

Fintech lending Indonesia juga menerapkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi nasabah.

Dengan mengadopsi keunggulan teknologi sebagai fitur utama, fintech lending terus berinovasi untuk mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pinjaman untuk UMKM, pinjaman untuk pendidikan, dan sebagainya.

“Kehadiran fintech lending memberikan dampak positif di Indonesia, membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, memberikan akses pendanaan yang lebih mudah bagi UMKM, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” tambahnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Industri fintech lending Indonesia memamerkan inovasi dan solusi keuangan digital di Hong Kong Fintech Week 2024.

“Partisipasi industri kami di Hong Kong Fintech Week merupakan langkah strategis untuk memperkuat posisi fintech lending Indonesia di pasar global. Kami ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki ekosistem fintech yang sangat dinamis dan inovatif,” kata Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) Entjik S Djafar di Jakarta, dikutip dari Antara, Selasa (29/10/2024).

Salah satu inovasi yang dipamerkan adalah kemampuan untuk menjangkau masyarakat di daerah-daerah yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan konvensional.

SHUTTERSTOCK/NATALI_MIS Ilustrasi fintech peer to peer lending. Data OJK menunjukkan penyaluran pendanaan fintech di luar Jawa masih rendah. Faktor kebutuhan ekonomi dan infrastruktur yang belum merata menjadi penyebab utamanya.

Kemudian, proses pengajuan pinjaman dikembangkan agar menjadi lebih cepat dan mudah. Fintech lending dilengkapi algoritma credit scoring yang efisien untuk menilai kelayakan kredit seseorang, sehingga keputusan pemberian pinjaman dapat dilakukan secara lebih objektif dan cepat.

Fintech lending Indonesia juga menerapkan sistem keamanan yang kuat untuk melindungi data pribadi nasabah.

Dengan mengadopsi keunggulan teknologi sebagai fitur utama, fintech lending terus berinovasi untuk mengembangkan produk-produk baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, seperti pinjaman untuk UMKM, pinjaman untuk pendidikan, dan sebagainya.

“Kehadiran fintech lending memberikan dampak positif di Indonesia, membantu meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, memberikan akses pendanaan yang lebih mudah bagi UMKM, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” tambahnya.

Dengan populasi yang besar dan penetrasi internet yang terus meningkat, Indonesia memiliki potensi pasar fintech lending yang sangat besar.

Tercatat per Agustus 2024, fintech lending telah menyalurkan Rp950,8 T kepada 135,29 juta borrower di Indonesia.

Partisipasi fintech lending Indonesia di Hong Kong Fintech Week 2024 menjadi momentum bagi industri untuk terus berinovasi dan memperluas jangkauan bisnis.

Hong Kong Fintech Week 2024 berlangsung pada 28-29 Oktober 2024 di AsiaWorld-Expo, Hong Kong. Kegiatan ini dihadiri oleh 29 delegasi negara, serta lebih dari 90 perwakilan asosiasi dan representasi negara perwakilan.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran fintech peer to peer (P2P) lending ke sektor produktif pada Agustus 2024 sebesar Rp 7,99 triliun. Porsinya menurun jadi 29,14% pada Agustus 2024. Artinya, pembiayaan fintech lending ke sektor konsumtif masih mendominasi secara keseluruhan.

Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda berpendapat sektor konsumtif lebih mendominasi kredit fintech karena adanya risiko yang lebih tinggi pada sektor produktif. Hal itu membuat fintech lending cenderung berhati-hati dalam menyalurkan pinjaman.

"Sektor produktif mempunyai risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor konsumtif. Artinya, risiko peminjaman ke sektor badan usaha mempunyai nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan peminjaman ke perseorangan," katanya kepada Kontan, Senin (28/10).

Nailul tak memungkiri kondisi ekonomi yang sedang tak baik-baik saja saat ini juga membuat risiko penyaluran ke sektor produktif meningkat.

Untuk memperbaiki porsi penyaluran ke produktif, Nailul beranggapan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bisa mendorong masuknya fintech P2P lending produktif ke industri melalui pembukaan moratorium. Meskipun demikian, dia menyebut OJK juga perlu memperhatikan credit scoring yang dilakukan oleh platform P2P lending.

"Apakah sudah menerapkan credit scoring yang prudent atau belum? Kualitas credit scoring itu yang menentukan pinjaman produktif diminati atau tidak. Jika berkualitas, lender di sektor produktif akan meningkat dan mendorong borrower produktif juga masuk ke fintech P2P lending," ujar Nailul.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop) sedang mematangkan skema credit scoring untuk segmen Kredit Usaha Rakyat (KUR) di perbankan, yang bakal terlaksana mulai tahun 2025 mendatang.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop, Yulius mengatakan, pihaknya telah melaksanakan pilot project dengan menggunakan data debitur KUR dari berbagai bank umum untuk melihat efektivitas skema credit scoring ini.

Saat ini innovative skema credit scoring masih dalam tahap persiapan dan pembahasan untuk melakukan proses uji coba dengan melibatkan tiga bank penyalur KUR terbesar.

Yulius menyebut, uji coba ini akan membutuhkan waktu 6 bulan untuk mendapatkan hasil yang optimal, serta melibatkan 72.000 nasabah dari tiga bank.

Selain Bank Rakyat Indonesia (BRI) yang menjadi bank terbesar penyalur KUR, diperkirakan ada dua bank pelat merah lainnya yang melaksanakan proses tahap uji coba ini, yakni Bank Mandiri dan Bank Negara Indonesia (BNI).

"Kami sudah lakukan (pilot project) menggunakan data debitur yang mengakses kredit produktif dari bank secara umum yang bersumber dari lembaga informasi biro kredit. Dimana hasilnya, terjadi penambahan 5% debitur yang disetujui dengan menggunakan Innovative Credit Scoring," ungkap Yulius kepada Kontan, Jumat (11/10).

Skema credit scoring ini merupakan alternatif persyaratan yang akan memudahkan masyarakat atau calon debitur untuk mengakses pembiayaan KUR di perbankan.

Pasalnya, selama ini para pelaku usaha dalam mengakses pinjaman biasanya harus memenuhi persyaratan dari bank, salah satunya menggunakan data histori kredit atau agunan yang disyaratkan bank. Namun tidak bisa dipungkiri mayoritas pelaku usaha segmen mikro di daerah banyak juga yang unbankable atau sama sekali belum pernah mengakses layanan pembiayaan perbankan.

Alih-alih disulitkan soal syarat pembukuan dan agunan, innovative skema credit scoring KUR terbaru akan menilai dengan memformulasi dan mengkalkulasi beberapa variabel data utama, seperti data kependudukan dan data kredit perbankan, dan data alternatif seperti data telekomunikasi, data jaminan kesehatan, data pembayaran listrik, data transaksi e-commerce, data media sosial, dan lainnya.

"Data-data tersebut diproses melalui algoritma AI dan Machine Learning yang kemudian menghasilkan skor kredit," ungkap Yulius.

Dalam rinciannya, Yulius menjelaskan credit score yang digunakan yakni score kredit menghasilkan nilai dari 1 sampai dengan 1.000, dengan penjelasan Nilai Scoring di atas > 700 adalah kategori risiko rendah.

Sementara nilai Scoring 600-700 adalah kategori risiko menengah, dan nilai Scoring di bawah < 600 adalah kategori risiko tinggi.

Agar calon debitur lolos dan disetujui kreditnya, biasanya bank menyetujui ketika memang calon debitur masuk ke kategori risiko rendah, yaitu nilai credit scoring > 700.

Di sisi lain, jika melihat potensi risiko dari dampak skema credit scoring ini, Yulius menyebut dalam pelaksanaan uji cobanya, tidak ada potensi debitur mengalami kenaikan kredit bermasalah di bank.

"Berdasarkan piloting kami, tidak berpengaruh terhadap NPL," terang Yulius.

Sementara itu, sebagai bank terbesar penyalur KUR, Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan respons positif terhadap hasil skema credit scoring KUR ini.

Direktur Bisnis Mikro BRI Supari mengatakan, skema credit scoring ini sudah menjadi alat untuk menilai kemampuan calon debitur sehingga bank juga dapat menilai risiko dari pinjaman KUR debitur tersebut melalui transaksi keseharian yang dilakukannya.

"Credit scoring sudah menjadi tools untuk meng-asessementrisiko kredit dari dulu dan sudah menjadi praktek keseharian," ungkap Supari kepada Kontan, Kamis (10/10).

Adapun sampai Agustus 2024, BRI telah menyalurkan KUR senilai Rp126,12 triliun kepada 2,6 juta debitur pelaku UMKM, atau setara dengan 76,44% dari total target penyaluran di tahun 2024 yang sebesar Rp165 triliun.

Sementara itu Corporate Secretary Bank Mandiri, Teuku Ali Usman mengatakan penerapan credit scoring ditujukan untuk mendorong penyaluran KUR yang lebih optimal.

Saat ini Bank Mandiri telah memiliki berbagai strategi untuk mendorong penyaluran kredit ke UMKM, seperti melakukan pemetaan atau segmentasi pasar calon debitur khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Termasuk melakukan pemetaan risiko dengan memeriksa profil usaha, kemampuan bisnis, dan kondisi keuangan calon debitur.

"Dalam melakukan pemetaan tersebut, kami juga menerapkan kredit scoring yang mengacu pada risk appetite perseroan Hal ini dilakukan untuk meminimalkan risiko kredit yang mungkin timbul di kemudian hari," ungkap Ali kepada Kontan, Jumat (11/10).

Tak hanya itu, Bank Mandiri juga mengadakan program pelatihan dan pendampingan bagi UMKM, serta mengoptimalkan keberadaan jaringan Cabang dan Mandiri Agen, menyediakan layanan digital, dan kerjasama dengan nasabah/debitur wholesale untuk menyalurkan KUR kepada mitra binaan atau value chain-nya.

Bank Mandiri hingga akhir September 2024 telah menyalurkan KUR sebesar Rp 32,20 triliun kepada lebih dari 293 ribu pelaku usaha di seluruh Indonesia. Penyaluran KUR tersebut setara dengan 85,87% dari target KUR tahun 2024 Bank Mandiri.

Jika melihat data Bank Indonesia, penyaluran kredit UMKM di perbankan tercatat mencapai Rp 1.474,14 triliun per Juli 2024, dari total tersebut, sebanyak 45% disalurkan ke segmen mikro sebesar Rp 668,34 triliun, naik 6,5% yoy dari periode tahun lalu Rp 627,73 triliun.

Adapun rasio NPL segmen kredit mikro berada di level 3,24% per Juli 2024, dari periode tahun lalu 2,70% per Juli 2023. Sementara secara umum, rasio NPL kredit UMKM berada di level 4,05% per Juli 2024, naik dari 3,98% per Juli 2023.

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Data statistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat penyaluran fintech lending ke produktif pada Agustus 2024 sebesar Rp 7,99 triliun.

Porsinya menurun jadi 29,14% pada Agustus 2024, dibandingkan Juli 2024 sebesar 34,22% dan Agustus 2023 yang porsinya sebesar 39,05%.

Menanggapi hal itu, Pengamat sekaligus Direktur Ekonomi Digital Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda mengatakan, penurunan penyaluran ke produktif terjadi seiring dengan meningkatnya risiko gagal bayar di borrower berbadan usaha atau UMKM.

"Platform yang bergerak di bidang usaha produktif mengalami kondisi tidak begitu baik sejak beberapa waktu belakangan. Mulai dari yang bergerak di bidang pertanian hingga ke sektor produktif lainnya bertumbangan," ungkapnya kepada Kontan.co.id, Rabu (23/10).

Sebaliknya, Nailul bilang risiko untuk borrower individual bisa lebih di-manage dengan baik melalui sistem credit scoring yang mengalami perbaikan meskipun belum optimal.

Selain itu, Nailul beranggapan faktor daya beli yang menurun juga mengikis kemampuan bayar dari pelaku usaha, termasuk pelaku UMKM yang meminjam ke fintech P2P lending.

Dia menyebut UMKM yang terkena imbas sepinya penjualan juga pasti kemampuan bayarnya menjadi berkurang.

"Oleh karena itu, lender tidak ingin ambil risiko untuk mendanai borrower dengan profil badan hukum atau sektor produktif. Secara bentuk pasar, lender mempunyai kemampuan untuk memilih borrower yang menurut mereka mampu membayar angsuran," kata Nailul.

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI) mendukung rencana Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) untuk menerapkan skema credit scoring baru bagi Kredit Usaha Rakyat (KUR). Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan akurasi dan mempercepat penyaluran KUR.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo Budiprabowo, menyatakan bahwa BNI berharap skema baru ini akan mempermudah analisis kredit, sehingga kredit dapat disalurkan secara tepat sasaran.

BNI sendiri telah menggunakan sistem scoring yang dikalibrasi secara rutin untuk memastikan proses penilaian kredit berjalan cepat dan akurat, serta menjaga kualitas kredit yang disalurkan.

"Sistem ini diharapkan lebih efektif dalam menilai risiko dan kelayakan debitur melalui model statistik dan data pendukung lainnya," kata Okki pada Senin (14/10).

Menurutnya, hal ini penting untuk menjaga rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) tetap terkendali.

Dengan penerapan skema credit scoring, BNI juga berharap proses pengambilan keputusan kredit menjadi lebih efisien, namun tetap berpegang pada prinsip kehati-hatian dan manajemen risiko yang kuat.

BNI juga akan terus melakukan monitoring ketat dan evaluasi berkala terhadap portofolio kredit.

Selain itu, BNI akan memberikan pendampingan berkelanjutan kepada debitur KUR untuk memastikan kewajiban pembayaran kredit dapat dilakukan tepat waktu.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan skema credit scoring dapat dilaksanakan mulai tahun depan, di bawah pemerintahan Presiden Terpilih 2024, Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian Koperasi dan UKM, Yulius, menyampaikan bahwa pemerintah saat ini masih mematangkan rencana tersebut. Skema ini tengah diuji coba pada tiga bank penyalur KUR terbesar berdasarkan jumlah nasabah.

“Sebanyak 72.000 nasabah menjadi bagian dari pilot project, termasuk BRI. Targetnya skema ini akan berlaku tahun depan,” ujar Yulius dalam konferensi pers Capaian Kinerja 10 Tahun Kemenkop UKM, di Jakarta, Selasa (8/10).

Yulius menjelaskan, penerapan credit scoring dalam penyaluran KUR telah dibahas bersama tim transisi Prabowo, Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian Koordinator Perekonomian.

Semua pihak berkomitmen untuk memastikan skema ini dapat diimplementasikan guna meningkatkan penyaluran KUR.

Yulius juga menyebutkan bahwa akan ada konsorsium khusus yang bertugas menentukan sistem credit scoring serta siapa saja yang berhak mendapatkan KUR dengan skema ini.

“Konsorsium ini nantinya akan menentukan siapa yang berhak menerima pinjaman, modelnya seperti apa, dan bagaimana sistemnya,” jelasnya.

Yulius mengakui bahwa penyaluran KUR kepada UMKM selama ini tidak cukup jika hanya berdasarkan data historis bank. Hal ini terutama karena banyak UMKM yang tidak memiliki pembukuan atau agunan yang disyaratkan untuk memperoleh pinjaman bank.

Oleh karena itu, skema credit scoring ini dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan penyaluran KUR. Persyaratan data pun akan diperluas, tidak hanya mengacu pada data historis, tetapi juga data dari sektor lain seperti listrik, e-commerce, hingga penggunaan pulsa.

“Kami sudah melakukan pilot project dan hasilnya, dengan credit scoring, penyaluran KUR meningkat sebesar 5%,” tambah Yulius.

Pada kesempatan tersebut, Yulius juga melaporkan bahwa realisasi penyaluran KUR dari tahun 2015 hingga 30 September 2024 telah mencapai Rp1.739 triliun, yang disalurkan kepada 48 juta debitur UMKM.

Adapun total realisasi pembayaran subsidi bunga KUR dari tahun 2015 hingga 30 September 2024 tercatat sebesar Rp163 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) mulai menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan skema credit scoring atau penilaian kredit pada 2025 atau pada pemerintahan Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM, Yulius, menyampaikan, skema ini tengah diujicobakan di sejumlah bank yang memiliki sekitar 72.000 nasabah, di antaranya Mandiri dan BRI.

“Kita pilih beberapa [bank untuk diuji coba]. Target berlaku tahun depan,” kata Yulius dalam konferensi pers di Kantor Kemenkop UKM, Selasa (8/10/2024).

Skema credit scoring ini menjadi pilihan untuk meningkatkan penyaluran KUR. Selain itu, credit scoring juga membuat tingkat rasio kredit macet atau nonperforming loan (NPL) dalam posisi aman.

“Berdasarkan uji coba yang kita lakukan ada kenaikan [penyaluran] 5% dengan teknologi ini dan NPL-nya tetap,” ungkapnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berencana untuk membentuk konsorsium credit scoring yang dipimpin oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian), KemenkopUKM, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Yulius menyebut, rencana ini telah dibahas bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Kemenko Perekonomian, dan OJK. Rencana ini bahkan mendapat respon positif dari tiga kementerian/lembaga tersebut.

Yulius mengatakan konsorsium nantinya akan bertugas untuk mengatur, mengawasi, dan menentukan kriteria credit scoring yang akan diterapkan oleh perbankan.

Sepanjang 2015 hingga 30 September 2024, Kemenkop UKM mencatat penyaluran KUR kepada 48 juta debitur UMKM dengan total mencapai Rp1.739 triliun. KUR yang dikelola oleh Kemenkop UKM merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberdayakan UMKM sebagai pilar utama perekonomian nasional.

Yulius menuturkan, program ini menawarkan suku bunga rendah dengan syarat yang lebih mudah. Dengan begitu, pelaku usaha dapat memanfaatkan kredit untuk pengembangan usaha, peningkatan produksi, dan penciptaan lapangan kerja.

Merujuk hasil monitoring yang dilakukan Kemenko Perekonomian terkait capaian KUR kuartal I/2024, debitur baru mencapai 90,74% dan debitur KUR yang mengalami graduasi ke skema pembiayaan yang lebih tinggi sebesar 18,76%. Hasil monitoring juga menunjukan bahwa penyaluran KUR di sektor produksi sebesar 55%.

Sementara itu, merujuk hasil monitoring dan evaluasi outcome KUR pada 2023, sebanyak 93% debitur KUR digunakan untuk modal kerja, 6% untuk investasi, dan 1% untuk keperluan lainnya.

Kemudian, dari total 894 debitur KUR Skema Mikro dan Super Mikro, terdapat sebanyak 16% atau 144 orang dikenakan agunan tambahan untuk pinjaman KUR dibawah Rp100 juta.

“Prioritas KUR kepada sektor produksi 53% responden merupakan UMKM sektor produksi seperti pertanian, peternakan, perdagangan,” ujar Yulius.

Dari sisi surat izin usaha, 71,8% tercatat masih mengajukan kreditnya dengan Surat Keterangan Usaha (SKU), 27,3% memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan 0,9% memiliki Pangan Industri Rumah Tangga atau PIRT.

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM menargetkan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menggunakan skema innovative credit scoring (ICS) dapat dilaksanakan pada tahun depan.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius, dalam jumpa pers di Jakarta, Selasa, mengatakan bahwa pemerintah saat ini masih terus mematangkan rencana implementasinya.

Meski demikian, Yulius mengatakan bahwa Kemenkop UKM telah melakukan uji coba penilaian kredit menggunakan sekitar 72.000 data nasabah pelaku UMKM. Hasilnya, penerapan credit scoring mampu meningkatkan persetujuan kredit sebesar lima persen.

Ia menyebut skema credit scoring juga saat tengah diuji coba pada tiga bank penyalur KUR, termasuk Bank Rakyat Indonesia (BRI).

Usulan penerapan credit scoring untuk penyaluran KUR bagi UMKM telah dibahas sejak tahun lalu. Usulan itu muncul karena UMKM sering kali tidak memenuhi syarat penilaian kelayakan kredit, seperti persyaratan agunan tambahan dan persyaratan memiliki riwayat kredit sebelumnya.

Kemenkop UKM meyakini credit scoring dapat mengatasi masalah tersebut karena metode penilaian kelayakan kredit tidak lagi menggunakan data konvensional seperti riwayat kredit, melainkan menggunakan data alternatif seperti penggunaan listrik, aktivitas telekomunikasi, BPJS, dan transaksi e-commerce.

Untuk menjalankan rencana ini, Yulius mengatakan akan dibentuk sebuah konsorsium yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Konsorsium ini akan memiliki tugas merumuskan, mengawasi, dan menentukan secara teknis bagaimana penilaian kredit dan kriteria pemberian pinjaman akan dilakukan oleh lembaga perbankan.

Data terakhir menunjukkan realisasi penyaluran KUR per 19 September 2024 telah mencapai Rp209,84 triliun atau 73,85 persen dari target yang ditetapkan tahun ini sebesar Rp297 triliun.

Kemenkop UKM mencatat saat ini masih ada sekitar 30,76 juta UMKM yang belum terhubung ke perbankan karena tidak memiliki histori kredit.

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Abdul Hakim Muhiddin
Copyright © ANTARA 2024

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (KemenKopUKM) memastikan skema penyaluran Kredit Usaha Mikro (KUR) menggunakan credit scoring akan berlaku mulai 2025. Artinya skema baru itu akan dimulai pada tahun pertama pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop-UKM Yulius mengatakan skema tersebut saat ini masih dalam tahap uji coba di beberapa bank BUMN, seperti BRI dan Bank Mandiri.

"Saat ini memang masih uji coba. Mungkin di antaranya ada BRI, Mandiri yang sedang uji coba. Tetapi kita belum mencapai keseluruhan. Tetapi beberapa aja yang (memiliki) 72 ribu nasabah, sebagai pilot project, termasuk BRI. Target berlaku tahun depan," kata dia dalam konferensi pers 10 Tahun Berinovasi untuk Koperasi dan UMKM, di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Selasa (8/10/2024).

Untuk target berlakunya credit scoring pada 2025, Yulius mengatakan Kemenkop UKM telah melakukan pembicaraan dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kemenko Bidang Perekonomian.

"Responnya positif. Pilot project sekarang ada di 3 bank, hasilnya nanti akan cukup mewakili untuk memulai kegiatan ini. Nantinya pinjaman ini akan dibuat konsorsium untuk menentukan pinjaman dikasihkan siapa, modelnya bagaimana sistemnya bagaimana," jelasnya.

Sebagai informasi, Credit scoring merupakan sistem penilaian bagi pelaku usaha atau UMKM yang ingin mendapatkan pinjaman atau KUR tanpa harus menyertakan agunan atau jaminan kepada penyalur kredit.

Ketentuan penyaluran KUR dengan skema credit scoring yakni lembaga keuangan atau perbankan bisa mengecek data UMKM di luar dari agunan.

Dia mencontohkan seperti dengan melihat data telekomunikasi, jaminan sosial seperti BPJS, data pembayaran listrik, data pembayaran transaksi pada e-commerce, aktivitas di media sosial, hingga data perpajakan.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

Yulius mengakui bahwa penyaluran KUR kepada UMKM selama ini tidak cukup jika hanya berdasarkan data historis bank. Hal ini terutama karena banyak UMKM yang tidak memiliki pembukuan atau agunan yang disyaratkan untuk memperoleh pinjaman bank.

Oleh karena itu, skema credit scoring ini dianggap sebagai solusi untuk meningkatkan penyaluran KUR. Persyaratan data pun akan diperluas, tidak hanya mengacu pada data historis, tetapi juga data dari sektor lain seperti listrik, e-commerce, hingga penggunaan pulsa.

“Kami sudah melakukan pilot project dan hasilnya, dengan credit scoring, penyaluran KUR meningkat sebesar 5%,” tambah Yulius.

Pada kesempatan tersebut, Yulius juga melaporkan bahwa realisasi penyaluran KUR dari tahun 2015 hingga 30 September 2024 telah mencapai Rp1.739 triliun, yang disalurkan kepada 48 juta debitur UMKM.

Adapun total realisasi pembayaran subsidi bunga KUR dari tahun 2015 hingga 30 September 2024 tercatat sebesar Rp163 triliun.