KONAWE SELATAN, iNews.id - Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) membantah adanya kriminalisasi terhadap Supriyani guru honorer di Konawe Selatan yang dipenjara atas kasus dugaan penganiayaan. Korban penganiayaan yakni murid kelas I SDN 4 Baito yang merupakan anak polisi.

"Secara fakta, pembuktian materiel kasus ini sudah terpenuhi. Saya yakinkan tidak ada kriminalisasi dan rekayasa di kasus ini," ujar Wakapolda Sultra Brigjen Pol Amur Chandra Juli Buana, Rabu (23/10/2024).

Dia menegaskan, Polda Sultra berjanji akan membuka kasus ini dengan transparan sebagai upaya memberikan pelayanan hukum terhadap masyarakat.

"Kasus ini tidak ada unsur politik, murni permasalahan hukum," katanya.

Selain itu, Polda Sultra telah mengerahkan tim khusus untuk menyelidiki dugaan pelanggaran prosedur dalam penanganan kasus yang melibatkan Supriyani, seorang guru honorer di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan.

Supriyani diduga melakukan penganiayaan terhadap salah satu murid yang merupakan anak angota Polsek Baito berinisial Apida MCD.

"Dari hasil penyelidikan awal tidak ditemukan indikasi kriminalisasi, namun kami tetap akan menelusuri lebih lanjut kasus ini merespons informasi yang beredar di masyarakat," ucapnya.

Baca Juga

Penahanan Guru Honorer di Konawe Selatan Ditangguhkan Kasus Marahi Anak Polisi

Selain dugaan pelanggaran prosedur, penanganan kasus ini juga disertai kabar adanya permintaan uang damai sebesar Rp50 juta dari orang tua korban yang merupakan anggota Polri kepada tersangka.

Menurutnya, tim internal Polda Sultra akan memperdalam penyelidikan, termasuk terkait dugaan barang bukti berupa sapu ijuk bukan diambil penyidik Polsek Baito, melainkan oleh orang tua korban langsung dari sekolah.

Polda Sultra disebutnya berkomitmen mengawal kasus ini secara transparan dan akan memastikan hasil kerja tim internal yang telah dibentuk dapat segera diketahui dalam waktu dekat.

"Kami minta masyarakat cooling down melihat hal ini sebagai proses hukum yang kita tangani," ujarnya.

Editor: Donald Karouw

KONAWE SELATAN, iNews.id - Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Sulawesi Tenggara (Sultra) Abdul Halim Momo mengutuk dugaan kriminalisasi maupun pemerasan yang dialami Supriyani, guru honorer di Desa Wonua Raya, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Dia dihukum penjara dengan tuduhan menganiaya murid berinisial D (6) yang merupakan anak polisi.

"Saya sedih sebagai Ketua PGRI Sutra. Saya mengutuk keras dan jangan ada yang coba main-main. Kembalikan sesuai aturan hukum. Kalau guru salah silakan. Tapi kalau ada kriminalisas dia tidak bersalah dan dipaksa minta maaf, mohon maaf. Jadi dia disuruh penyidik minta maaf dan permintaan maaf itu dianggap dia mengakui kesalahan," ujar Abdul Halim Momo dalam video viral dikutip Rabu (23/10/2024).

Menurutnya, Supriyani merupakan guru honorer yang sudah mengabdi selama 16 tahun. Sampai saat ini, namanya tidak pernah cacat dan tidak pernah melakukan kekerasan ataupun penganiayaan kepada murid.

Halim mengaku telah bertemu dengan Supriyani dengan dimediasi kepala desa. Dari mediasi tersebut bahkan kades siap bersaksi.

"Dalam kesaksiannya kades siap mendamaikan persoalan ini dengan harapan dua hal. Dia (Supriyani) harus membayar Rp50 juta dan kedua mundur sebagai guru dengan bersurat kepada kepala dinas," katanya.

Baca Juga

Kasus Guru Honorer Dipenjara usai Dituduh Aniaya Siswa, Diminta Uang Damai Rp50 Juta

Dia menyebut ada ruang sampai kasus ini masuk ke kejakasaan karena kesaksian dua anak. Ternyata hasil penelusuran, dua anak ini tetangga dari oknum polisi tersebut.

"Orang tua anak yang bersaksi ini kerja sama Pak Polisi itu. Tapi kesaksian itu juga baku tabrak (tidak berkesesuaian) sehingga saya menilai ada permainan," ucapnya.

Halim juga menyoroti hasil visum dari kasus dugaan penganiayaan. Dia menyebut dari hasil visum bekas merah pada tubuh korban akibat benturan benda tajam.

"Jadi sudah diakui anak itu jatuh di sawah, namun seakan ada kesan kriminalisasi dan kesan pemerasan," katanya.

Sementara itu, Aipda Wibowo Hasyim yang memenjarakan Supriyani menyebut anaknya sebagai korban penganiayaan sehingga menempuh proses hukum.

"Dari awal sudah ada upaya mediasi, tapi yang bersangkutan menolak dan tidak mengakui. Kami bersepakat dengan istri mencari keadilan, yang kami laporkan terkait penganiayaan," ujarnya.

Kemudian terkait Rp50 juta, Aipda Wibobo membantah meminta uang tersebut.

"Kalau terkait uang tidak pernah kami meminta. Di upaya mediasi, tersangka dan kepsek datang mengakui perbuatannya dan minta waktu," ucapnya.

Sebelumnya, seorang guru honorer di konawe selatan terpaksa mendekam di penjara setelah dituduh menganiaya murid. Kasus yang telah dilimpahkan polisi ke Kejari Konawe Selatan ini memicu aksi mogok mengajar para guru oleh PGRI Konawe Selatan. Mereka menilai penahanan guru sebagai bentuk kriminalisasi.

Guru tersebut bernama Supriyani, honorer di SD Negeri 4 Baito, Konawe Selatan. Dia terpaksa harus mendekam di penjara atas tuduhan penganiayaan terhadap salah satu siswanya. Penahanan ini terjadi setelah dia tidak mampu memenuhi permintaan uang damai sebesar Rp50 juta dari orang tua korban yang merupakan anggota Polsek Baito.

Editor: Donald Karouw

Cagub Jakarta Ridwan Kamil (RK) akan mengembangkan aplikasi panic button yang dapat diakses melalui gawai setiap warga Jakarta untuk mengurangi angka kriminalitas. Aplikasi ini akan mendampingi program pemasangan CCTV di setiap RT/RW.

Eks gubernur Jawa Barat ini menyampaikan inovasi tersebut dalam kegiatan BARK (Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil) yang berlangsung di GOR Tanjung, Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (12/10).

"Karena Jakarta mau jadi kota digital, ada konsep revolusi digital di bidang melawan kriminalitas. Nanti ada app namanya panic button. Jadi hpnya nanti tiba-tiba melihat ada kriminalitas di pengkolan bingung mau bingung, pijit aja si hp-nya, si button dari hpnya," ujar RK di atas panggung.

Dia menjelaskan akan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, sehingga setiap masyarakat yang menekan tombol panik itu, fitur GPS-nya akan terhubung dengan polsek terdekat.

"Setiap ada pencetan dari warganya, alarm terjadi sebuah peristiwa, GPS-nya itu bisa melacak ke titik kejadian sehingga waktu tempuh untuk merespons kriminalitas itu menjadi cepat," kata Kader Partai Golkar itu.

Bagaimana bila tombol tersebut disalahgunakan?

RK menjawabnya dengan santai. Dia melihatnya bila disengaja hal itu akan menjadi catatan kriminal sendiri bagi orang yang melakukannya.

"Ya kalau kepencet disengaja tapi tidak kejadian kriminal, pasti jadi catatan. Nanti SKCK-nya tidak lulus," tuturnya.