Secara umum, baik pemblokiran maupun pelaporan jual kendaraan bermotor sama-sama terkait dengan kepemilikan kendaraan, namun dengan prosedur yang berbeda.

Hal ini penting untuk diketahui, karena dapat menghindarkan wajib pajak dari pajak progresif saat hendak menambah kendaraan di kemudian hari. Namun, hingga saat ini, banyak wajib pajak yang belum paham perbedaan antara pemblokiran dengan pelaporan jual kendaraan bermotor.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta, Morris Danny menjelaskan, pemblokiran kendaraan bermotor adalah tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) melalui Unit Pelaksana Regident Ranmor, yakni dengan memberikan tanda pada data registrasi kendaraan tertentu.

"Tindakan ini bertujuan untuk memberlakukan pembatasan sementara terhadap status kepemilikan atau pengoperasian kendaraan tersebut. Menurut Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2021, ada dua jenis pemblokiran yang dilakukan, yaitu pemblokiran data BPKB dan pemblokiran data STNK," kata Morris.

Adapun pemblokiran data BPKB bertujuan untuk mencegah perubahan identitas kendaraan bermotor dan pemilik; menegakkan hukum terkait kendaraan yang terlibat dalam kasus kriminal atau hukum lainnya; serta melindungi kepentingan kreditur, seperti pemberi pinjaman kendaraan.

Sementara, pemblokiran data STNK dilakukan untuk mencegah proses pengesahan dan perpanjangan registrasi kendaraan atau penggantian STNK; serta penegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Pelaporan Jual Kendaraan Bermotor

Pergub 185 tahun 2016 menyatakan, pelaporan jual kendaraan bermotor merupakan langkah yang harus dilakukan oleh pemilik kendaraan setelah melakukan penjualan kendaraan kepada pihak ketiga atau secara langsung.

"Langkah ini penting karena dengan melaporkan penjualan kendaraan, pemilik akan terhindar dari pajak progresif saat membeli kendaraan baru, dan juga menghindari masalah di masa mendatang," ujar Morris.

Perbedaan utama lainnya, pemblokiran kendaraan bermotor dilakukan oleh Polri, sedangkan pelaporan jual kendaraan dilakukan setelah penjualan kendaraan oleh pemilik kendaraan ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Bapenda DKI.

Morris menegaskan, langkah ini merupakan bagian dari regulasi yang bertujuan mengatur status dan kepemilikan kendaraan guna menjaga keamanan serta keteraturan dalam masyarakat.

"Pemblokiran kendaraan bermotor dan pelaporan jual kendaraan memiliki implikasi penting bagi pemilik kendaraan bermotor, khususnya di wilayah DKI Jakarta," pungkasnya.

Pelaporan kendaraan yang telah dijual dapat dilakukan tanpa repot secara online melalui website pajakonline.jakarta.go.id, tak perlu datang ke SAMSAT. Tata cara pelaporan dapat disimak di sini.

Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka atau dikenal 'Oneng' menyoroti adanya pinjaman online (pinjol) ilegal berkedok koperasi. Pelaku menawarkan pinjaman dengan mudah dan cepat namun dengan bunga yang tinggi.

Menurut Rieke, pinjol ilegal tersebut menggunakan website yang seolah-olah legalitasnya telah disetujui oleh Kementerian Koperasi. Ia lalu meminta Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi tidak kecolongan dan mengingatkan jangan ada oknum yang berasal dari orang dalam (ordal) Kementerian.

"Fintech lending ilegal ini menggunakan aplikasi website seolah-olah legalitas koperasinya di-approve oleh Kemenkop. Kami mendukung agar jangan sampai kecolongan lagi ada ordal di Kementerian Koperasi," katanya dalam rapat kerja di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (6/11/2024).

Ia mendorong Kemenkop berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kemungkinan ASN di Kemenkop terlibat pinjol ilegal.

"Atau segeralah mungkin membentuk tim mengenai fintech ilegal atau pinjol berkedok Koperasi ini apakah ada keterlibatan ordal di dalam meng-approve seolah-olah dia sudah dapat izin pinjol ini. Yang juga penting pinjol itu servernya 22% di Indonesia, sisanya di luar negeri," tutur Rieke.

Rieke juga menyampaikan perkataan Budi Arie yang menyebut pinjol ilegal dan judi online seperti kakak-beradik. Pasalnya keduanya bisa menimbulkan kriminalitas sehingga tidak bisa didiamkan.

Ia lalu menyoroti sosok Budi Arie yang sedang menjadi sorotan imbas terungkapnya pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) yang melindungi judi online. Oleh karena itu, sebut Rieke, penting untuk dilakukan skrining segera di Kemenkop.

"Kita tidak usah basa-basi karena Pak Menteri ini lagi jadi sorotan dengan adanya ordal di Kementerian yang lama. Saya berharap langkah cepat salah satunya adalah screening di Kementerian Bapak termasuk yang terlibat pinjol atau judi online.

Dalam kesempatan itu, Budi Arie menyebut ada fenomena rentenir berkedok koperasi. Praktik rentenir tersebut pada akhirnya merusak nama baik koperasi.

"Mengenai koperasi berkedok rentenir, kalau menurut Deputi saya bukan koperasi berkedok rentenir, tapi rentenir berkedok koperasi. Jadi rentenir inilah yang merusak nama baik koperasi," ujar dia.

Petugas Kepolisian menyisir lokasi serangan bom mobil di depan gedung keamanan public Acambaro, Guanajuato, Meksiko, Kamis (24/10) waktu setempat.

Dikutip dari Reuters, pada ledakan bom mobil tersebut membuat tiga petugas kepolisian mengalami luka-luka dan salah satu korban dibawa ke rumah sakit. Peristiwa ini membuat kerusakan properti pada bangunan, empat rumah di sekitarnya dan tujuh kendaraan.

Acambaro terletak di negara bagian Guanajuato, yang telah memimpin tingkat pembunuhan di negara itu dalam beberapa tahun terakhir di tengah meningkatnya konfrontasi bersenjata antara kelompok-kelompok kriminal dan pasukan keamanan.

JAKARTA, KOMPAS.com – Membeli motor bekas tanpa Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) bukan hanya berisiko secara finansial, tetapi juga dapat memunculkan konsekuensi hukum serius.

Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 Pasal 64 ayat 1, setiap kendaraan bermotor wajib diregistrasikan. BPKB, bersama Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB), adalah bukti legal kepemilikan dan kelayakan kendaraan di jalan.

Jika motor bekas tidak dilengkapi dengan BPKB, secara hukum kendaraan tersebut dianggap ilegal untuk beroperasi di Indonesia.

Menurut Ketua Bidang Road Safety & Motorsport Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia, Victor Assani, motor tanpa BPKB sering kali bermasalah secara hukum.

"Motor tanpa BPKB bisa jadi merupakan hasil tindak kriminal atau dalam sengketa. Memiliki motor seperti ini berisiko membuat pemilik baru terlibat masalah hukum," kata Victor kepada Kompas.com, Kamis (24/10/2024).

Motor bekas yang dijual tanpa BPKB biasanya ditawarkan dengan harga lebih murah, namun pembeli diimbau untuk tidak tergoda oleh tawaran tersebut. BPKB merupakan syarat mutlak dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor.

"Kendaraan tanpa BPKB tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bisa menyebabkan kerugian besar. Salah-salah, pembeli bisa dianggap penadah kendaraan curian," ucap Victor.

kompas.com Ilustrasi BPKB motor. BPKB Elektronik Mulai Diterapkan 2025

Meskipun ada cara untuk mengurus perpanjangan STNK tanpa BPKB, hal ini tetap berisiko. STNK yang diurus tanpa BPKB dianggap tidak sah secara hukum, dan kendaraan tersebut akan dianggap "bodong" atau ilegal. Motor bodong sulit untuk dipindahtangankan secara legal dan sering kali terlibat dalam masalah hukum.

Victor juga menekankan bahwa keselamatan berkendara tidak hanya terkait kemampuan mengemudi, tetapi juga patuh terhadap peraturan administrasi.

"Dengan memiliki kelengkapan dokumen seperti BPKB, pengendara bisa terhindar dari masalah hukum dan memberikan kontribusi pada ketertiban lalu lintas," kata Victor.

Seorang mahasiswa berinisial ARF (25) ditangkap oleh Polres Bantul setelah ketahuan menggunakan uang palsu di sebuah toko kelontong di Jalan Sedayu Gesikan, Wijirejo, Pandak, Bantul.

Ia mencetak uang palsu menggunakan peralatan seperti printer dan kertas HVS. Dari peralatan tersebut, ia membuat uang palsu pecahan Rp 50.000.

“Tersangka membuat uang palsu dengan nominal Rp50.000,00 kemudian uang palsu tersebut ditukarkan melalui transfer BRI Link di toko kelontong daerah Wijirejo Pandak Bantul,” ujar Kasat Reskrim Polres Bantul, AKP Dian Pornomo, di Mapolres Bantul, Senin (21/10).

Peristiwa ini terjadi pada Jumat, 11 Oktober 2024, ketika tersangka datang ke toko kelontong untuk melakukan transaksi senilai Rp 1,5 juta. Setelah transaksi transfer dilakukan, penjaga toko menyadari bahwa uang yang diberikan tersangka adalah uang palsu, dan tersangka melarikan diri.

Polisi menangkap tersangka setelah melakukan penyelidikan dan mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk 30 lembar uang palsu pecahan Rp 50.000, sebuah printer, dan peralatan lain yang digunakan untuk mencetak uang palsu.

ARF kini dijerat dengan Pasal 36 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Seorang pria berinisial MA tega menganiaya mantan pacarnya sendiri, NS, di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Penganiayaan itu dilakukannya karena tak terima korban minta putus hubungan.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam mengatakan penganiayaan itu terjadi pada Kamis (17/10) siang. Mulanya, pelaku meminta korban untuk datang ke rumahnya.

"Terlapor mengajak bertemu tidak terima dirinya diputuskan hubungannya oleh korban," kata Ade dalam keterangannya, Sabtu (19/10).

Korban pun memenuhi permintaan pelaku untuk bertemu. Sebab korban juga ingin meminta pelaku untuk tidak menyebarkan foto dan video selama mereka berpacaran.

Namun rupanya, hal tersebut malah memantik kemarahan pelaku.

"Terlapor yang marah mengambil gesper dan gunting lalu memukuli badan, tangan kanan, dan kiri korban. Lalu terlapor juga mencekik leher korban," ujar Ade.

Beruntung korban bisa memberikan perlawanan dengan memberontak. Ia kemudian langsung pergi menyelamatkan diri.

"Akibat perbuatan terlapor, korban mengalami sakit dan memar di bagian badan, lengan/tangan kanan dan kiri, serta leher," beber Ade.

Saat ini, korban telah melaporkan kejadian yang dialaminya ke polisi. Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat masih melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait peristiwa ini.

Seorang ibu muda berinisial Elfita Oksandar (25) dan bayinya yang berusia dua bulan ditemukan tewas dalam kontrakan di Jalan Kesadaran, Pondok Petir, Bojongsari, Kota Depok, pada Kamis malam (17/10).

Pemilik kontrakan, Rohim (59), mengatakan korban pertama kali ditemukan oleh suaminya sendiri berinisial SU (30) yang baru pulang bekerja.

Saat masuk ke dalam kontrakan, SU sudah mendapati istri dan bayinya tergeletak tak bernyawa.

"Kalau kejadian pastinya tidak tahu, saya juga dikasih tahu istri sama penghuni (kontrakan) yang paling depan," ujar Rohim di lokasi, Kamis (18/10) malam.

"Pas saya ke sini sudah ramai, sudah ada ada orang tuanya (mertua korban) juga," imbuhnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, korban ditemukan suaminya tergeletak di ruang tengah kontrakan tiga petak tersebut. Ada sejumlah luka.

Kata Tetangga

Berdasarkan keterangan tetangga, Elfita dikenal jarang bersosialisasi dengan lingkungan setempat.

"Jarang, kalau papasan atau ketemu saja paling cuma senyum enggak negur," ungkap salah seorang warga yang enggan disebut namanya.

Keterangan ini pun dibenarkan oleh warga lainnya yang menyebut bahwa keluarga korban jarang mengobrol, tak seperti tetangga yang lain.

"Jarang (ngobrol), sesekali saja ketemu juga paling cuma sekadar nyapa aja, itu pun jarang," katanya.

Ada Luka Lebam

Polisi mengungkap ada luka lebam di tubuh korban.

"Memang terdapat luka-luka di beberapa bagian tubuh korban dan kita dapat informasi itu dari suaminya ya, suaminya lapor ke tetangganya dan akhirnya kita datang ke sana, melakukan pengecekan TKP," ujar Kapolres Metro Depok, Kombes Arya Perdana, dikonfirmasi wartawan pada Jumat (18/10).

Sementara pada tubuh sang bayi, ada luka lebam berwarna biru pada bagian wajah dan tangan.

"Sampai saat ini, dari dari Puslabfor, dari pihak kedokteran juga masih melakukan autopsi dan juga melakukan pengecekan di TKP," kata Arya.

"Kasat Reskrim juga masih cek TKP bersama Kapolsek, ini masih dalam upaya-upaya penyelidikan tentang apa yang terjadi sebenarnya di sana, apakah ini memang meninggal karena obat, atau mungkin karena tindakan suatu kriminal, kita masih dalami," kata dia.

"Kita belum dapat keterangan dari dokter sampai saat ini," ujarnya.

Tak Ada Barang Hilang

Sejauh ini dalam pemeriksaan yang dilakukan polisi, tidak ada barang berharga milik korban yang ditemukan di kontrakan yang hilang.

"Barang enggak ada yang hilang sementara ini," kata Arya.

Sementara itu suami korban, Suhendri (30), masih dalam pemeriksaan.

Seorang pria berinisial EWN (36) di Sewon, Bantul, menggelapkan sepeda motor tetangganya untuk membayar sejumlah utang akibat pinjaman online (pinjol).

Kapolsek Sewon, Kompol Hanung Tri Widayanto, mengatakan kejadian ini bermula saat pelaku mendatangi korban untuk meminjam sepeda motor. Ia beralasan motor tersebut akan digunakan sebentar untuk mengambil uang di ATM terdekat.

“Namun sampai laporan polisi dibuat, sepeda motor tersebut tidak dikembalikan,” kata Hanung dalam konferensi pers di Mapolres Bantul, Rabu (16/10).

Pelaku ditangkap polisi enam hari setelah menggelapkan motor tersebut. Penggelapan yang terjadi pada 5 Oktober lalu diungkap pada 10 Oktober 2024.

Pelaku mengaku bahwa rencananya motor tersebut akan digadaikan karena dirinya terjerat utang dari pinjaman online sebesar Rp 3,5 juta.

“Uangnya rencananya untuk bayar utang,” kata pelaku.

Atas perbuatannya, pelaku dikenai Pasal 378 KUHP dan/atau Pasal 372 KUHP tentang penggelapan atau penipuan, dengan ancaman hukuman maksimal empat tahun penjara.

Makin banyak negara di Eropa yang melarang Satudarah Motor Club (MC) — klub motor yang menurut sejarahnya didirikan oleh komunitas Maluku di Belanda — beroperasi di negaranya. Terbaru, Norwegia juga melarang klub motor ini berdasar putusan Mahkamah Agung (MA).

Pengadilan tertinggi di Norwegia dalam putusannya pada pekan lalu menyebut bahwa Satudarah, cabang dari klub motor Satudarah yang berpusat di Belanda, merupakan kelompok kriminal.

MA melarang klub itu beroperasi di Norwegia dan menegaskan larangan itu diperlukan untuk mencegah kejahatan serius. Demikian dikutip dari Associated Press, Rabu (16/10).

MA Norwegia mengatakan, anggota klub tersebut "berulang kali melakukan pelanggaran serius terhadap kehidupan, kesehatan, dan kebebasan seseorang." Disebutkan juga bahwa tindakan mereka "cenderung menimbulkan ketakutan di masyarakat."

MA menambahkan bahwa meskipun Satudarah menggambarkan dirinya sebagai klub motor dan terbuka untuk etnis minoritas, para peserta tidak perlu memiliki sepeda motor untuk bergabung.

"Klub tersebut juga tidak bertujuan untuk mempromosikan kepentingan multietnis," bunyi putusan MA.

MA juga mengatakan bahwa Satudarah menggambarkan dirinya sebagai klub 1% — simbol yang menunjukkan bahwa mereka bagian dari kelompok yang tak mematuhi aturan dan norma masyarakat.

Satudarah MC didirikan oleh 7 warga keturunan Maluku yang lama menetap di Belanda pada 1990.

Eksistensinya sebagai geng motor ternama begitu mendunia. Awalnya, anggota klub ini hanya mewadahi keturunan Maluku. Setelah membuka keanggotaan dari seluruh latar belakang, klub ini semakin besar, memiliki cabang di Eropa dan Asia.

Satudarah menginjakkan kaki di Norwegia pada tahun 2014, menurut media Norwegia, NRK. Saat ini ada ada dua klub Satudarah.

Pada tahun 2015, Jerman melarang klub tersebut. Belanda kemudian juga melarangnya pada 2018. Di Denmark, cabang Satudarah membubarkan diri pada bulan Mei 2023 dan berubah nama menjadi klub motor Comanches.

Pada tahun 2023, polisi Norwegia meminta pengadilan untuk melarang Satudarah karena kegiatan kriminalnya dan dikabulkan MA pada Oktober 2024.

Saking terkenal dan kontroversialnya klub motor ini di Eropa, khususnya di Belanda, pada tahun 2015 dirilis film dokumenter Satudarah atau One Blood.

Film dokumenter ini menggambarkan kehidupan para anggota klub, yang kerap kali dicap sebagai "outlaw motorcycle gang" (geng motor di luar hukum), serta bagaimana mereka mengelola kehidupan yang penuh risiko dan aktivitas yang berhubungan dengan kriminalitas. Namun, film ini juga memberikan pandangan tentang persaudaraan, rasa hormat, dan kebanggaan etnis di antara anggotanya.

Klub Satudarah dikenal memiliki reputasi kuat dalam hal loyalitas di dalam kelompok, tetapi juga terlibat dalam konflik dengan klub motor lain dan otoritas hukum. Dokumenter ini menyoroti ketegangan antara kehidupan klub yang penuh risiko dan nilai-nilai yang mereka pegang erat, termasuk persahabatan dan kesetiaan satu sama lain.

Cagub Jakarta Ridwan Kamil (RK) akan mengembangkan aplikasi panic button yang dapat diakses melalui gawai setiap warga Jakarta untuk mengurangi angka kriminalitas. Aplikasi ini akan mendampingi program pemasangan CCTV di setiap RT/RW.

Eks gubernur Jawa Barat ini menyampaikan inovasi tersebut dalam kegiatan BARK (Bongkar Aspirasi Ridwan Kamil) yang berlangsung di GOR Tanjung, Sunter, Jakarta Utara, Sabtu (12/10).

"Karena Jakarta mau jadi kota digital, ada konsep revolusi digital di bidang melawan kriminalitas. Nanti ada app namanya panic button. Jadi hpnya nanti tiba-tiba melihat ada kriminalitas di pengkolan bingung mau bingung, pijit aja si hp-nya, si button dari hpnya," ujar RK di atas panggung.

Dia menjelaskan akan bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, sehingga setiap masyarakat yang menekan tombol panik itu, fitur GPS-nya akan terhubung dengan polsek terdekat.

"Setiap ada pencetan dari warganya, alarm terjadi sebuah peristiwa, GPS-nya itu bisa melacak ke titik kejadian sehingga waktu tempuh untuk merespons kriminalitas itu menjadi cepat," kata Kader Partai Golkar itu.

Bagaimana bila tombol tersebut disalahgunakan?

RK menjawabnya dengan santai. Dia melihatnya bila disengaja hal itu akan menjadi catatan kriminal sendiri bagi orang yang melakukannya.

"Ya kalau kepencet disengaja tapi tidak kejadian kriminal, pasti jadi catatan. Nanti SKCK-nya tidak lulus," tuturnya.

Enam warga Texas dinyatakan bersalah terkait jaringan perdagangan narkoba skala besar yang diperjualbelikan melalui dark web dan menggunakan kripto sebagai alat transaksinya. Mereka telah dijatuhi hukuman di pengadilan federal di Cincinnati.

Pengadilan menyebutkan bahwa dari Juli 2019 hingga Desember 2020, para terdakwa mendistribusikan methamphetamine dalam jumlah besar yang diproses sedemikian rupa sehingga menyerupai pil Adderall. 

Para pelaku tersebut menggunakan dark web untuk menjual narkoba dan mencuci antara US$15.000 hingga US$50.000 setiap bulan melalui mata uang kripto. Jaringan ini mengirimkan narkoba ke seluruh Amerika Serikat, termasuk ke Distrik Selatan Ohio, menggunakan layanan pos.

Para pelaku beroperasi di dark web dengan nama “Loverbois” dan sejumlah nama pengguna lainnya. Rata-rata, mereka menerima sekitar 20 pesanan per hari, dan penjualannya menggunakan aset kripto.

Salah satu terdakwa utama, Hung Ahn Huy Phung, yang berusia 26 tahun, diketahui menjalankan akun-akun Loverbois selama sebagian besar periode konspirasi. Ia menerima pesanan secara online dan memperoleh pil dari dua terdakwa lainnya, Kevin Tran dan Bernardo Guzman.

Guzman, yang berusia 31 tahun, diketahui memiliki alat pembuat pil serta mixer industri di apartemennya di Houston. Phung sempat tinggal di sana untuk beberapa waktu. Di apartemen tersebut juga tinggal Chazton Harris, yang turut memproses pil-pil narkoba untuk didistribusikan. 

Stephanie R. Pray, yang berusia 35 tahun, berperan membantu Guzman dengan mengurus pengadaan, pengemasan, dan pengiriman pil-pil tersebut.

Kevin Tran, 25 tahun, dijatuhi hukuman 60 bulan penjara karena menyediakan pil kepada Phung untuk dijual. Sementara itu, Chazton Harris, 29 tahun, menerima hukuman 74 bulan penjara atas keterlibatannya dalam memproduksi dan mendistribusikan narkoba dari apartemen Houston tersebut.

John G. Dang, 24 tahun, juga berasal dari Houston, mendapat hukuman 75 bulan penjara. Ia bertugas untuk mengemas pil-pil tersebut dan mengatur pengiriman serta pembayaran melalui kripto, grup ini menjual setidaknya 11,98 kilogram methamphetamine dalam bentuk pil.

Sebagian besar DNMs berbahasa Rusia hanya mendukung Bitcoin, tanpa pilihan mata uang privasi lainnya, yang mencerminkan risiko yang mereka anggap lebih rendah untuk ditangkap oleh pihak berwenang. 

Sementara itu, DNMs Barat cenderung menerapkan langkah-langkah keamanan operasional di blockchain dan hanya menawarkan Monero bersamaan dengan Bitcoin.

Jaringan narkoba Loverbois hanyalah salah satu contoh bagaimana pelaku tindak kejahatan memanfaatkan teknologi kripto untuk mendukung perdagangan ilegal di internet. 

Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk memperketat pengawasan, sifat kripto yang anonim dan sulit dilacak tetap menjadikannya ala transaksi yang sangat menarik bagi pelaku kriminal. [dp]

Empat orang remaja menjadi pelaku penganiayaan terhadap orang tak dikenal di Sleman pada Sabtu (5/10) malam. Tiga pelaku kini sudah ditangkap oleh jajaran Polsek Sleman, sedangkan satu pelaku lain masih buron.

Dua pelaku yang telah ditangkap masih berstatus pelajar, yakni NAF (15) dan IRA (17), sedangkan satu pelaku lain sudah lulus sekolah, yakni NDR (19). Selain tiga remaja tersebut, ada juga satu orang pelaku yang kini masih berstatus buron.

Kapolsek Sleman, Kompol Khabibullah, mengatakan penganiayaan tersebut terjadi karena pelaku merasa tersinggung. Pengakuan pelaku, saat di tengah jalan, korban meneriaki pelaku seperti kata ‘woi’ dan teriakan lainnya hingga pelaku merasa tersinggung dan mengejar korban.

“Pelaku awalnya rombongan naik sepeda motor. Papasan dengan korban. Di antara mereka (korban) ada yang teriak-teriak sehingga kelompok pelaku mengejar,” kata Khabibullah saat konferensi pers di Mapolsek Sleman, Kamis (10/10).

Insiden yang terjadi pada 5 Oktober lalu sekitar pukul 23.05 WIB itu mengakibatkan korban mengalami luka memar akibat pukulan pelaku menggunakan gesper dan helm. Sementara kendaraan korban mengalami lecet.

Pelaku dan korban tidak saling mengenal. Insiden ini terjadi karena mereka secara kebetulan berpapasan di jalan lalu korban berteriak sehingga pelaku tersinggung.

“Pelaku tidak saling mengenal. Tidak ada niat untuk berkelahi, murni karena ketemu (di jalan),” kata Khabibullah.

“Satu pelaku masih buron, karena pelaku ada 4 orang,” sambungnya.

Atas kejadian tersebut, pelaku dikenai pasal 170 KUHP, subsider pasal 351 KUHP, lebih subsider Pasal 80 Jo 86 c UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 56 KUHP dengan ancaman maksimal 5 tahun 6 bulan penjara.

“Namun karena pelaku ini anak-anak yang masa depannya masih panjang harus kita lindungi, sebelum ke pengadilan gugat, kita akan melakukan sistem diversi (penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pidana),” kata Khabibullah.